LHOKSEUMAWE, iNewsLhokseumawe.id - Dalam upaya meningkatkan kualitas keterampilan dan kemandirian warga binaan, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe meluncurkan program pembinaan ketahanan pangan. Program ini meliputi bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Tim Kegiatan Kerja (Giatja) Lapas Kelas IIA Lhokseumawe melakukan peninjauan dan pengecekan di area Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Desa Ulee Blang Manee, Punteut, Kota Lhokseumawe, Minggu 15 Februari 2025.

Program ini dimulai dengan peninjauan dan pengecekan di area Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Desa Ulee Blang Manee, Punteut, Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini melibatkan pelepasan 10.000 bibit ikan nila air tawar, 1.000 bebek, dan pengolahan sawah seluas 1 hektar dengan sistem alam.

Kepala Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, Wahyu Prasetyo, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga binaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. "Kami ingin memastikan bahwa ketahanan pangan dapat terwujud, baik bagi warga binaan di dalam Lapas maupun bagi masyarakat di Desa Ulee Blang Manee Punteut."

Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga binaan serta mendukung ketahanan pangan lokal.

Editor : Armia Jamil

Video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.

Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita itu menghadang suaminya yang ada di dalam mobil.

Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan.

"Kejadian 16 Februari kemarin di Simpang Tobek Godang. Mobil dikendarai wanita R bersama suami korban," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana kepada detikSumut, Senin (17/2/2025).

Korban mengaku mendapat informasi jika suaminya baru saja pulang dari Sumatera Barat. Diduga suami korban pergi bersama wanita untuk berselingkuh.

Tak terima, korban lalu membuntuti hingga bertemu di lokasi. Saat itulah korban KO langsung melakukan penghadangan dan nyaris ditabrak.

Tak sampai di situ, wanita itu juga nekat memecahkan kaca mobil. Dia kesal melihat suaminya bersama wanita lain.

"Korban ini istri dari pria yang ada di dalam mobil. Melapor Pasal 351, penganiayaan karena ditabrak saat menghentikan mobil," kata Bery.

Disebut-sebut, pria dan wanita yang ada di dalam mobil adalah pegawai Imigrasi Kota Pekanbaru. Polisi pun tengah mendalami laporan tersebut.

"Diduga pegawai Imigrasi, ini masih kami dalami. Pelapor KO," kata Bery.

Video: Viral Kecelakaan Bonceng 3 Lawan Arus Dikira Pelaku Klitih

Video: Viral Kecelakaan Bonceng 3 Lawan Arus Dikira Pelaku Klitih

Video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.

Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita itu menghadang suaminya yang ada di dalam mobil.

Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan.

"Kejadian 16 Februari kemarin di Simpang Tobek Godang. Mobil dikendarai wanita R bersama suami korban," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana kepada detikSumut, Senin (17/2/2025).

Korban mengaku mendapat informasi jika suaminya baru saja pulang dari Sumatera Barat. Diduga suami korban pergi bersama wanita untuk berselingkuh.

Tak terima, korban lalu membuntuti hingga bertemu di lokasi. Saat itulah korban KO langsung melakukan penghadangan dan nyaris ditabrak.

Tak sampai di situ, wanita itu juga nekat memecahkan kaca mobil. Dia kesal melihat suaminya bersama wanita lain.

"Korban ini istri dari pria yang ada di dalam mobil. Melapor Pasal 351, penganiayaan karena ditabrak saat menghentikan mobil," kata Bery.

Disebut-sebut, pria dan wanita yang ada di dalam mobil adalah pegawai Imigrasi Kota Pekanbaru. Polisi pun tengah mendalami laporan tersebut.

"Diduga pegawai Imigrasi, ini masih kami dalami. Pelapor KO," kata Bery.

Video: Viral Kecelakaan Bonceng 3 Lawan Arus Dikira Pelaku Klitih

Video: Viral Kecelakaan Bonceng 3 Lawan Arus Dikira Pelaku Klitih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan sudah menandatangani berkas surat terkait permintaan ekstradisi buronan kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos kepada pemerintah Singapura.

"Saya juga sudah menandatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan (Paulus Tannos)," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menkum mengatakan pihaknya telah berkomunikasi pula dengan aparat penegak hukum lain untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta pemerintah Singapura untuk ekstradisi Paulus Tannos.

"Baik KPK, kemudian Kejaksaan Agung, begitu pula Polri, kami bersama-sama semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya," ucapnya.

Lebih lanjut saat ditemui usai rapat kerja, Supratman mengatakan telah berkonsultasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melengkapi dokumen permintaan ekstradisi Paulus Tannos yang dibutuhkan.

"Kemarin saya berkonsultasi dengan Bapak Jaksa Agung untuk meminta syarat terkait dengan letter confirmation dan Pak Jaksa Agung sudah mengirimkan kepada kami sebagai kelengkapannya," katanya.

Menkum berharap dokumen permintaan ekstradisi Paulus Tannos tersebut dapat segera dilayangkan kepada pemerintah Singapura.

"Segera mungkin surat yang dimaksud, yang diminta oleh pihak Singapura akan segera kita kirim," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan sudah menandatangani berkas surat terkait permintaan ekstradisi buronan kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos kepada pemerintah Singapura.

"Saya juga sudah menandatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan (Paulus Tannos)," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menkum mengatakan pihaknya telah berkomunikasi pula dengan aparat penegak hukum lain untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta pemerintah Singapura untuk ekstradisi Paulus Tannos.

"Baik KPK, kemudian Kejaksaan Agung, begitu pula Polri, kami bersama-sama semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya," ucapnya.

Lebih lanjut saat ditemui usai rapat kerja, Supratman mengatakan telah berkonsultasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melengkapi dokumen permintaan ekstradisi Paulus Tannos yang dibutuhkan.

"Kemarin saya berkonsultasi dengan Bapak Jaksa Agung untuk meminta syarat terkait dengan letter confirmation dan Pak Jaksa Agung sudah mengirimkan kepada kami sebagai kelengkapannya," katanya.

Menkum berharap dokumen permintaan ekstradisi Paulus Tannos tersebut dapat segera dilayangkan kepada pemerintah Singapura.

"Segera mungkin surat yang dimaksud, yang diminta oleh pihak Singapura akan segera kita kirim," tuturnya.

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu optimistis permohonan ekstradisi Paulus Tannos pada akhirnya akan dikabulkan oleh pemerintah Singapura.

Supratman meyakini hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura, serta perjanjian ekstradisi RI-Singapura pada akhirnya mampu menjadi landasan dikabulkannya permohonan ekstradisi Paulus Tannos.

"Kan ini dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi, namun demikian kami hanya menyampaikan surat terkait dengan itu. Nanti menyangkut teknisnya karena ditangani oleh KPK dan juga bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri," katanya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos atau Thian Po Tjhin dari Singapura dijadwalkan rampung pekan depan.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik. Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan ekstradisi Tannos.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan, permintaan maaf dari Razman Arif Nasution ke Mahkamah Agung (MA) tidak akan mengubah proses hukum yang berjalan.

Hal ini disampaikan Hotman saat hendak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri yang meminta keterangan sebagai saksi dalam laporan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Senin (17/2/2025).

“Bagaimana bisa permintaan maaf (ada efeknya), marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu,” ujar Hotman saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Hotman mengungkapkan, dalam persidangan pada 6 Februari 2025 lalu, Razman sempat memukul meja para hakim setelah hakim memutuskan untuk menjalankan sidang secara tertutup. Sebab, sidang akan membahas terkait dugaan perbuatan asusila yang diperkarakan.

“(Razman) Di meja hakim sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim 'koruptor, koruptor, koruptor',” kata Hotman.

Hotman mengatakan, lebih baik proses hukum dibiarkan berjalan.

Pengacara veteran ini menilai, apa yang dilakukan Razman dan kawan-kawannya merupakan kali pertama dalam sejarah persidangan di Indonesia.

“Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia,” ujarnya.

Dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik itu, pengacara rekan Razman, Firdaus Oiwobo juga membuat ulah. Dia diketahui naik ke atas meja sambil menggunakan toga.

“Dan juga, adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara,” kata Hotman.

Selain itu, ada juga perbuatan sejumlah ibu-ibu dan istri Razman yang dinilai Hotman Paris membuat gaduh persidangan.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan timnya ke Bareskrim Polri pada 11 Februari 2025.

Razman dilaporkan karena dinilai telah menimbulkan keributan dalam persidangan pada Kamis, 6 Februari 2025.

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 (Februari 2025) kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," ujar Penjabat Humas PN Jakut, Maryono, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Pihaknya melaporkan Razman Arif dan beberapa orang lainnya terkait kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan.

Razman dilaporkan melanggar tiga pasal, yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kemudian, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan atau di tempat pegawai negeri menjalankan tugasnya.

Seorang petugas Lapas Kelas IIB Sampit di Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) inisial FZ dilaporkan dugaan penipuan terhadap tahanan inisial J modus pindah ke lapas lain di Pontianak. Polres Kotim kini tengah menyelidiki kasus tersebut.

"Korban statusnya tahanan di Lapas Kelas IIB Sampit," ujar Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Iyudi Hartanto kepada detikcom, Senin (17/2/2025).

Dugaan penipuan itu terjadi di Lapas Kelas IIB Sampit pada 11 November 2024. Saat itu FZ diketahui meminta uang Rp 150 juta dengan janji memindahkan J ke lapas lain.

"Uang disetor di tahun 2024, tetapi kami belum bisa memastikan uang Rp 150 juta sesuai keterangan pelapor," kata dia.

Yudi mengatakan saat transaksi terjadi pelapor memang ingin pindah lapas ke Pontianak. Ketika itu pelaku meyakinkan bisa memindahkan korban.

"Terlapor menawarkan bisa pindahkan tahanannya ke Pontianak, tetapi tidak terealisasi," terangnya.

Karena merasa ditipu, korban kemudian memberikan kuasa kepada pria inisial S untuk melaporkan kasus ini. Laporan kemudian diterima Polres Kotim pada 16 November 2024 dan hingga kini sudah memeriksa 7 saksi.

"Dilaporkan 16 November 2024, dan sudah ada tujuh saksi kami periksa, termasuk dari Lapas," pungkasnya.

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan amnesti terhadap 19 ribu narapidana (napi) ditargetkan untuk diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025, dan juga sebelum pengumuman pemberian remisi kepada narapidana lainnya.

Dia mengatakan awalnya pemerintah berencana untuk memberikan remisi terhadap 44 ribu narapidana. Namun, angka tersebut turun menjadi 19 ribu narapidana setelah pihaknya melakukan verifikasi dan asesmen kembali.

"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan 4 kriteria," kata Supratman saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Namun, dia mengatakan bahwa angka 19 ribu narapidana yang akan mendapatkan remisi juga belum pasti. Karena, kata dia, pemerintah terus melakukan tahap-tahap verifikasi kepada para narapidana itu.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga menampung aspirasi terkait pemberian amnesti, termasuk usulan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua soal kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurut dia, usulan amnesti itu pun akan disampaikan kepada Presiden.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah sebelumnya pun sudah memberikan amnesti kepada seluruh orang yang sempat terlibat separatisme di Aceh pada waktu silam. Sehingga, dia menilai pemberian amnesti kepada orang-orang yang terlibat KKB, bukan suatu hal yang tidak mungkin.

"Tidak ada masalah karena ini upaya kita dalam rangka membangun dialog dan sebagai sebuah bangsa satu kesatuan, tentu kita menginginkan hal yang sama dengan teman-teman, saudara-saudara kita di Papua," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berpeluang untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah sebagai upaya membangun dialog.

Supratman menilai, pemberian amnesti ke KKB Papua semestinya tidak menjadi masalah karena sejumlah orang yang terlibat gerakan separatis di Aceh pun pernah memperoleh amnesti dari pemerintah.

“Di Aceh, semua diberi amnesti pada saat itu. Saya rasa tidak ada masalah karena ini upaya kita dalam rangka membangun dialog, dan sebagai sebuah bangsa satu kesatuan. Tentu kita menginginkan hal yang sama dengan teman-teman, saudara-saudara kita di Papua,” kata Supratman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Supratman mengatakan, nama-nama anggota KKB yang diusulkan mendapatkan amnesti bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, asalkan mereka memenuhi syarat.

Ia menyebutkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar KKB mendapatkan amnesti adalah membuat surat pernyataan untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik. Saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan,” kata Supratman.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

“Yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa,” ucap Supratman.

“Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan,” imbuh dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan amnesti terhadap 19 ribu narapidana (napi) ditargetkan untuk diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025, dan juga sebelum pengumuman pemberian remisi kepada narapidana lainnya.

Dia mengatakan awalnya pemerintah berencana untuk memberikan remisi terhadap 44 ribu narapidana. Namun, angka tersebut turun menjadi 19 ribu narapidana setelah pihaknya melakukan verifikasi dan asesmen kembali.

"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan 4 kriteria," kata Supratman saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Namun, dia mengatakan bahwa angka 19 ribu narapidana yang akan mendapatkan remisi juga belum pasti. Karena, kata dia, pemerintah terus melakukan tahap-tahap verifikasi kepada para narapidana itu.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga menampung aspirasi terkait pemberian amnesti, termasuk usulan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua soal kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurut dia, usulan amnesti itu pun akan disampaikan kepada Presiden.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah sebelumnya pun sudah memberikan amnesti kepada seluruh orang yang sempat terlibat separatisme di Aceh pada waktu silam. Sehingga, dia menilai pemberian amnesti kepada orang-orang yang terlibat KKB, bukan suatu hal yang tidak mungkin.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Hukum: Amnesti 19 ribu napi diumumkan sebelum Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, jumlah sementara narapidana yang masuk kategori penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 19.000 orang.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen sementara yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

“Setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44.000 menjadi kurang lebih sekitar 19.000,” ujar Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2/2025).

Meski begitu, Supratman menekankan bahwa pihaknya masih akan terus melanjutkan verifikasi dan asesmen terhadap para calon penerima amnesti.

“Ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan kriteria yang di rapat kerja lalu sudah kami sampaikan,” kata Supratman.

Dalam rapat tersebut, Supratman juga meminta dukungan DPR agar Kementerian Hukum bisa segera menyelesaikan tahapan verifikasi dan asesmen.

“Itu yang paling penting karena kami berharap mudah-mudahan tahap asesmen terkait dengan amnesti yang sementara Direktur Pidana di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada sejumlah kelompok narapidana berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, rekonsiliasi, dan perdamaian.

Hal ini pun dianggap sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun bangsa yang lebih bermartabat dan menghormati nilai-nilai HAM.

“Amnesti diberikan atas landasan kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia," ujar Natalius, dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada 5 Februari 2025.

Pihaknya bersama Kementerian Hukum sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 44.000 narapidana yang berpotensi menerima amnesti. Jumlah ini masih bisa berubah tergantung hasil verifikasi.

Kepada Komisi XIII, Pigai memaparkan bahwa penerima amnesti meliputi terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat negara.

“Berikutnya, mereka yang sakit berkepanjangan, kemudian lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur, dan narapidana politik,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa narapidana politik yang mendapat amnesti tidak hanya berlaku di Papua, tetapi di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.

“Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke. Ini kemungkinan setelah asesmen selesai, dan presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti,” ujarnya.

Namun, Pigai memastikan bahwa amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana politik di Papua yang terlibat dalam aksi penyerangan menggunakan senjata.

"Kalau mereka yang menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan, yang berbeda ideologi atau keberpihakan, itu bisa mendapat amnesti. Tapi, kalau mereka yang bersenjata, tidak akan diberikan," kata Pigai.

IDXChannel - Kementerian Hukum berpeluang tak jadi mengusulkan 44 ribu narapidana untum diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hanya sekitar 19 ribu narapidana yang diusulkan diberi amnesti.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XIII DPR RI di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2025).

"Setelah kami dalam hal ini Ditjen AHU lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu," kata Supratman dalam paparannya.

Dari data yang dipaparkan, ada 44.589 narapidana yang akan diusulkan mendapat amnesti. Namun, hanya sekitar 19.337 yang lolos verifikasi awal. Sementara 20.589 narapidana tak lolos verifikasi.

"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan, sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan 4 kriteria yang di rapat kerja lalu sudah kami sampaikan ke bapak ibu yg kami hormati," kata Supratman.

Adapun keempat kriteria pemberian amnesti itu yakni bagi narapidana disabilitas intelektual, lanjut usia, sakit berkeoanjangan dan lain-lain. Bagi Supratman, pertimbangan itu menjadi penting.

"Karena kami berharap mudah-mudahan tahap asesmen terkait dengan amnesti yg sementara Direktur Pidana di Dktjen AHU ini bisa segera diselesaikan," kata Supratman.

"Dan mudah-mudahan sebelum pemberian remisi hari raya lebaran ya yg akan datang juga mudah-mudahan amnesti ini bisa presiden bisa umumkan juga. Itu harapan kami," ujar.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapan usulan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan amnesti kepada para 44 ribu narapidana. Menurutnya, kebijakan yang diambil Prabowo didasarkan aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Point 1 Astra Cita,” kata Pigai, Minggu (15/12/2024).

Pigai menjelaskan bahwa amnesti ini ditujukan untuk narapidana yang terkait dengan masalah politik, UU ITE, narapidana dengan penyakit kronis atau gangguan jiwa, serta mereka yang mengidap HIV/AIDS dan membutuhkan perawatan khusus, serta pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi.

Dia menambahkan, narapida yang terkait penghinaan kepala negara karena UU ITE sangat berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal tersebut juga berlaku untuk narapidana kasus Papua.

"Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapida yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Dan yang lain-lain. Artinya Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan Keputusan nya,” tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)