Kurangnya sinkronisasi antar-database menyebabkan tumpang tindihnya daftar penerima manfaat

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan subsidi LPG 3 kg, atau yang sering disebut sebagai gas melon, di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Upaya pemerintah untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran seringkali memicu kontroversi baru.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang membatasi penjualan LPG bersubsidi secara eksklusif kepada agen resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025 semakin memperburuk keadaan.

Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan tersebut malah menimbulkan konsekuensi sosial terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Antrean yang panjang serta keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari menandakan kebijakan tersebut diterapkan tanpa persiapan yang matang.

Kebijakan ini telah memicu ketidakpuasan masyarakat. Tabung LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok bagi jutaan rumah tangga dan usaha kecil, dan gangguan apa pun terkait ketersediaannya akan menimbulkan konsekuensi yang signifikan.

Rumah tangga kesulitan memasak makanan, dan banyak pedagang kecil terpaksa menghentikan usaha mereka untuk sementara karena ketidakpastian pasokan gas.

Meskipun Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya mencabut kebijakan tersebut hanya empat hari setelah penerapannya, kejadian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi subsidi yang matang untuk memastikan efektivitas program dan meminimalkan kemungkinan adanya gejolak sosial.

Sebelum keputusan menteri tersebut, pemerintah telah menjajaki alternatif mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg. Pada tahun 2017 telah dibahas rencana penggunaan Kartu Jaminan Sosial (Kartu Sejahtera) yang diterbitkan Kementerian Sosial dan Kartu Kendali (Kartu Kendali) berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun rencana tersebut tidak pernah terealisasi sepenuhnya sehingga permasalahan target distribusi subsidi LPG belum juga terselesaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengkaji berbagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan efektivitas subsidi energi, termasuk subsidi LPG. Salah satu opsi utama yang sedang dipertimbangkan adalah peralihan dari subsidi berbasis produk ke bantuan langsung tunai (Bantuan Langsung Tunai atau BLT).

Pendekatan ini dipandang lebih efisien dalam memastikan bahwa bantuan keuangan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan oleh penerima yang tidak memenuhi syarat. Alternatif lain termasuk mempertahankan subsidi berbasis produk atau mengadopsi model hibrida yang menggabungkan bantuan tunai langsung dan subsidi produk.

Meskipun mekanisme BLT menawarkan manfaat yang menjanjikan, keberhasilannya sangat bergantung pada data penerima manfaat yang akurat dan dapat diandalkan.

Saat ini, pemerintah mengandalkan berbagai database, antara lain DTKS Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kurangnya sinkronisasi antar-database menyebabkan tumpang tindihnya daftar penerima manfaat, sehingga mengurangi efisiensi distribusi subsidi.

Menyadari betapa mendesaknya permasalahan ini, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan sumber-sumber data tersebut ke dalam satu basis data yang terpadu. Konsolidasi basis data ini akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya penyaluran subsidi.

Basis data yang tunggal dan akurat sangat penting bagi keberhasilan reformasi subsidi energi. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran, meminimalkan kebocoran anggaran, dan menjamin bahwa subsidi hanya menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan.

Namun, memiliki basis data terpadu saja tidaklah cukup. Pemerintah juga harus membangun sistem yang dinamis dan berteknologi maju untuk pembaruan data secara real-time.

Kondisi perekonomian penduduk Indonesia cenderung bersifat dinamis — individu yang saat ini tergolong miskin mungkin akan mengalami perbaikan keuangan di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, data penerima subsidi harus terus diperbarui menggunakan kecerdasan buatan dan analisis big data untuk mencerminkan perubahan kondisi sosial ekonomi.

Selain memperbaiki mekanisme penargetan, pemerintah juga harus memastikan efisiensi infrastruktur distribusi LPG 3 kg. Pembatasan penjualan LPG ke agen resmi Pertamina yang baru-baru ini dilakukan — meskipun kemudian dicabut — menunjukkan bahwa kebijakan distribusi yang terlalu kaku dapat sangat membatasi akses bagi mereka yang membutuhkan.

Pemerintah harus mencapai keseimbangan antara mencegah penyalahgunaan subsidi dan memastikan aksesibilitas bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Salah satu solusi potensial adalah digitalisasi distribusi LPG melalui sistem e-voucher atau kode QR. Sistem seperti ini akan memungkinkan penerima yang memenuhi syarat untuk membeli LPG bersubsidi di berbagai outlet yang ditunjuk tanpa harus mengantri panjang.

Beberapa negara telah berhasil menerapkan reformasi serupa dalam sistem subsidi energi mereka. Misalnya, India memperkenalkan skema Direct Benefit Transfer (DBT) untuk subsidi gas untuk memasak, di mana penerima yang memenuhi syarat menerima transfer tunai langsung yang dikreditkan ke rekening bank mereka. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa subsidi hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat.

Mereformasi sistem subsidi LPG 3 kg bukan sekadar tantangan teknis, namun juga merupakan isu yang sangat politis. Pemerintah harus mengatasi tekanan dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang telah lama mendapatkan manfaat dari peraturan subsidi yang longgar.

Secara historis, setiap upaya untuk mereformasi subsidi energi di Indonesia telah menghadapi penolakan besar dari masyarakat. Misalnya, pengurangan subsidi bahan bakar di masa lalu seringkali memicu protes massal. Hal ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi yang terencana untuk memastikan penerimaan masyarakat terhadap reformasi subsidi.

Pemerintah harus melakukan sosialisasi luas sebelum menerapkan kebijakan baru. Meningkatkan kesadaran di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah tentang cara mengakses subsidi secara lancar sangatlah penting. Selain itu, transparansi dalam implementasi kebijakan juga penting untuk mencegah misinformasi dan spekulasi yang dapat memperburuk ketidakpuasan masyarakat.

Permasalahan subsidi LPG 3 kg di Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui tindakan jangka pendek dan sementara. Reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan, mengintegrasikan data penerima manfaat yang akurat, mendigitalkan sistem distribusi, dan memperkuat efisiensi dan fleksibilitas rantai pasokan.

Dengan mengatasi permasalahan mendasar ini, pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi energi memenuhi tujuannya: memberikan dukungan penting kepada mereka yang benar-benar membutuhkan serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia.

*) Ayesha Tantriana dan Lili Retnosari merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS)

Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan rencana pemberian amnesti oleh pemerintah tidak akan ditujukan bagi narapidana (napi) tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengedar narkotika.

"Jadi untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apa pun itu ndak akan kami berikan," kata Supratman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Dia menyebut Kementerian Hukum dalam melakukan verifikasi terhadap narapidana yang akan diberikan amnesti oleh presiden mengacu kepada empat kriteria.

"Enggak boleh kami langsung tiba-tiba memberikan (daftar narapidana yang akan diberikan amnesti) kepada presiden sebelum betul-betul di Kementerian Hukum yakin bahwa empat kriteria yang sejak awal kami sudah laporkan dan disetujui oleh presiden," ujar Supratman.

Dia lantas memaparkan kriteria pertama narapidana untuk diberikan amnesti pemerintah ialah narapidana yang melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Dengan UU ITE itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepala negara atau kepada pemerintah, di luar itu tidak. Jadi kalau itu (kasus pelanggaran UU) ITE, tapi terkait dengan per orang itu rasanya-rasanya enggak pas," ujarnya.

Kedua, kata dia, narapidana kasus narkotika yang merupakan pengguna dengan barang bukti di bawah 1 gram.

"Seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi," ucapnya.

Ketiga, lanjut dia, narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Terakhir, tambah dia, orang yang sakit berkepanjangan karena lanjut usia.

Dia pun menyebut pihaknya mempertimbangkan dengan seksama kriteria tersebut dalam memberikan amnesti, sebelum akhirnya diserahkan daftar pastinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Itulah kenapa lama data ini kami belum kirim-kirim kepada presiden karena nanti presiden yang akan mengirim langsung kepada DPR untuk meminta pertimbangan, dan pada akhirnya nanti pasti akan ke Komisi XIII untuk dibahas sekaligus memberi persetujuan pada pertimbangan yang dimaksud," imbuh dia.

Singkawang (ANTARA) - Kepala Lapas Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat David Anderson Setiawan berkomitmen memberantas narkotika di lingkungan Lapas Singkawang, sesuai dengan arahan Presiden RI.

"Kemudian, apapun yang sudah menjadi program kepala Lapas sebelumnya terus dilanjutkan," kata David Anderson Setiawan di Singkawang, Senin.

Hal tersebut disampaikan usai serah terima jabatan Kalapas Kelas IIB Singkawang dari pejabat sebelumnya, Priyo Tri Laksono kepada David Anderson Setiawan.

Mengenai program ketahanan pangan, lanjutnya, sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pihaknya akan memberdayakan warga binaan supaya lebih produktif untuk menyukseskan program ketahanan pangan.

Selanjutnya, terkait dengan bantuan sosial yang sudah menjadi kewajiban Lapas se Indonesia, untuk tetap menyelenggarakan bansos bagi keluarga warga binaan yang kurang mampu.

"Karena ini sebagai bentuk perhatian dari pemerintah khususnya Lapas Singkawang memberikan perhatian kepada warga binaan yang secara tidak langsung mereka terdampak terhadap dengan masuknya anggota keluarga mereka menjadi warga binaan," ujarnya.

Dengan bantuan yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama keluarga dari warga binaan.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Singkawang sebelumnya Priyo Tri Laksono berharap kepada Kalapas yang baru dapat terus melanjutkan program yang sudah ada.

"Saya mendapat tugas yang baru sebagai Kepala Subdirektorat Layanan Perlindungan Hukum Direktorat Layanan Tahanan dan Anak," kata Priyo.

Dia berharap kepada Kalapas yang baru juga dapat melanjutkan program yang sesuai arahan bapak Presiden RI, Menteri dan Ditjen Pas sehubungan dengan ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, dan selalu bersinergi dengan Pemerintah Kota Singkawang.

Sesuai dengan arahan pimpinan mengenai ketahanan pangan, katanya, masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan agar dikelola untuk ketahanan pangan.

Sementara program unggulan, katanya, pihaknya sudah melakukan pemberdayaan UMKM berupa pembuatan kotak replikasi sembahyang.

Yang mana kotak replikasi sembahyang produk warga binaan Pemasyarakatan (WBP) ini setiap minggunya dijual di dalam maupun luar Singkawang.

"Setiap minggunya ada 80 kotak yang kita jual baik dalam Kota Singkawang maupun luar Singkawang. Kalau bisa tetap dilanjutkan," ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta KPK agar menunda pemeriksaannya sebagai tersangka karena alasan mengajukan gugatan praperadilan lagi. Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai seharusnya Hasto menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Prinsipnya begini, semua harus menghormati proses hukum. Bahwa Pak Hasto sendiri kan juga menjelaskan akan kooperatif dengan KPK. Bahwa hari ini dipanggil, ya semestinya hadir," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

Boyamin mengatakan Hasto seharusnya menghadiri panggilan pemeriksaan KPK karena belum ada sidang praperadilan lagi. Secara formil, kata Boyamin, tidak ada halangan untuk Hasto tidak hadir.

"Nah cara penghormatannya sederhana. Pak Hasto hadir karena toh hari ini belum ada sidang praperadilan, dan Pak Hasto kan juga tidak pernah hadir di sidang praperadilan kemarin. Jadi artinya itu secara formil bahwa tidak ada halangan Pak Hasto untuk tidak hadir," ucapnya.

Boyamin menyebut secara hukum alasan yang cukup kuat untuk tidak menghadiri panggilan KPK adalah karena sakit atau kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, Boyamin menilai Hasto seharusnya hadir ke KPK hari ini.

"Tidak hadir itu alasannya, sesuai hukum dan dianggap alasan yang cukup itu adalah ketika sakit, atau ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, yang sudah sangat dijadwalkan sebelumnya, atau memang tidak bisa ditinggalkan misalnya orang tua meninggal. Misalnya kan harus ngurusi, atau orang tua sakit," ujarnya.

Boyamin pun menceritakan ketika pemanggilan kepada Setya Novanto (Setnov) di perkara E-KTP. Saat itu, KPK mengeluarkan surat perintah membawa Setnov usai dua kali tak penuhi panggilan.

"Meskipun saat itu Setnov drama nabrak tiang listrik dan benjol. Tapi kan meskipun sakit kan tetep diambil. Karena kemudian second opinion ternyata sehat dan terus diambil dan disidangkan pokok perkaranya," kata Boyamin.

"Apakah KPK akan menerapkan sama? Ya itu semua tergantung KPK, dan KPK kalau ingin dianggap adil ya memperlakukan hal yang sama," tambahnya.

Diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dia dijerat dengan pasal dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Sekjen PDIP itu sempat melawan status tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan Hasto itu diputus pada Kamis (13/2).

Hakim tidak menerima gugatan tersebut. Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

PEKANBARU, iNewsPekanbaru.id - Kejadian tak terduga terjadi di Lampu Merah Simpang Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, pada Minggu (16/2/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Krisna Olivia (38), seorang wanita asal Pekanbaru, memergoki suaminya, AN, yang diduga berselingkuh dengan rekan satu institusinya, RA alias Resty, yang juga seorang ASN di Kantor Imigrasi Riau.

Krisna, yang sudah mendapatkan informasi tentang perselingkuhan suaminya, mengikuti mobil yang dikendarai AN bersama Resty. Sampai di lokasi, ia pun menghadang mobil tersebut dan meminta keduanya turun untuk berbicara. Namun, AN dan Resty tidak mengindahkan permintaan tersebut. Kejadian ini menjadi tontonan warga sekitar, yang kemudian mencoba mendekati mobil.

Saat situasi semakin ramai, Resty mencoba melarikan diri dengan menabrak Krisna. Beruntung, korban tidak mengalami luka serius, meskipun situasi sempat tegang. Warga yang melihat kejadian ini langsung menghubungi pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bey Juana Putra, mengonfirmasi bahwa Krisna telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. "Krisna Olivia telah resmi melaporkan dugaan penganiayaan ini kepada kami, dan kami sudah memulai penyelidikan terkait kejadian ini," kata Bey Senin (17/2/2025)..

Dari informasi yang dihimpun, AN, suami korban, sempat pamit kepada Krisna dengan alasan pergi bersama pimpinannya ke luar kota sehari sebelum kejadian. Namun, ternyata ia pergi bersama Resty ke Sumatera Barat, dan diduga telah terlibat dalam hubungan yang tidak sah.

Polisi kini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan dan dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua ASN di Imigrasi Riau ini.

Editor : Banda Haruddin Tanjung

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Nasution menyebutkan, kedatangan dirinya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk meminta maaf sebagai bukti bahwa dirinya taat hukum.

"Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, taat azaz, taat hukum," ungkap Razman di PN Jakarta Utara, Senin (17/2/2025).

Kedatangan Razman ke PN Jakarta Utara bertujuan untuk menyerahkan surat permohonan maaf secara tertulis, yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino.

Selain itu, ia juga mengirimkan surat permohonan maaf kepada Ketua Majelis Hakim, Sofya Tambunan, serta dua anggota majelis dan seluruh jajaran di wilayah PN Jakarta Utara, termasuk sekuriti.

"Ibu Sofya Tambunan, dan dua anggota majelis, serta seluruh jajaran yang ada di wilayah PN Jakarta Utara, termasuk sekuriti dan lain-lain," jelasnya.

Razman menyatakan, permintaan maaf ini merupakan perintah langsung dari organisasi Dewan Etik yang menaunginya.

Organisasi tersebut menilai bahwa Razman dan timnya telah melakukan pelanggaran etik.

"Perintah dari organisasi Dewan Etik telah menegur keras saya dengan Pak Lecu yang berakibat diduga adanya pelanggaran etik," tutur Razman.

Melalui surat yang dikirim, Razman berharap agar dirinya dan pihak pengadilan dapat saling memaafkan.

"Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217, itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina, dirinya direndahkan, rasanya sudah seharusnya saling memaafkan," tambahnya.

Sebelumnya, Razman dan rekannya, Firdaus, dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 11 Februari atas perintah Mahkamah Agung.

Mereka terjerat hukum berdasarkan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Adapun sidang kala itu digelar untuk memeriksa advokat Hotman Paris sebagai saksi korban.

Hotman melaporkan Razman ke Bareskrim Polri pada 2022 atas dugaan pencemaran nama baik. Razman diduga menuduh Hotman melecehkan asistennya, lqlima Kim.

Razman tidak terima ketika sidang diadakan secara tertutup, sementara tiga sidang sebelumnya digelar terbuka untuk umum.

Akibat kericuhan tersebut, karier advokat Razman Arif dan Firdaus Oiwobo dibekukan.

"Sudah ditahan di Rutan Kelas I Makassar setelah ditetapkan sebagai tersangka,"

Makassar (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kembali menetapkan dan menahan dua orang tersangka baru inisial HH dan JTU selaku event organizer terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Sudah ditahan di Rutan Kelas I Makassar setelah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar Andi Alamsyah, Senin.

Dua tersangka ini diduga terlibat tindak pidana korupsi atas pengembangan penyidik terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah KONI Makassar tahun 2022-2023.

Keduanya merupakan pimpinan event organizer pelaksana acara Malam Juara tahun 2022 di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf pada 30 Desember 2022 usai para atlit meraih juara pada Pekan Olahraga Provinsi (Porpov) di Kabupaten Bulukumba-Sinjai 22-30 Oktober 2022. Saat ini ada sudah ada lima orang ditetapkan tersangka.

Sebelumnya, Kepala Kejari Makassar Nauli Rahim Siregar telah menetapkan tiga orang tersangka yakni Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, Kepala Sekretariat KONI Makassar Ratno Nur Suryadi dan Sekretaris KONI Makassar Muh Taufiq pada 9 Desember 2024.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar selama 20 hari ke depan untuk memudahkan penyelidikan dalam kasus tersebut.

Nauli mengungkapkan, para tersangka menjalankan modus diduga memanipulasi data-data terkait dengan pencairan dana hibah senilai Rp65 miliar untuk tahun anggaran 2022-2023. Dari hasil pemeriksaan, sekitar Rp5 miliar lebih tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Ada sekitar Rp5 miliar lebih yang tidak dapat mereka dipertanggungjawabkan penggunaannya. Progres penyelidikan masih berjalan dan dari 49 saksi yang diperiksa, tidak menutup kemungkinan ada tersanga baru, paparnya.

Para tersangka disangkakan pasal 2 dan 3 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini bermula atas dugaan penyimpangan dana hibah KONI 2022/2023 dimana Pemerintah Kota Makassar memberikan dana hibah total sebesar Rp66 miliar kepada KONI untuk pengembangan prestasi atlit.

Pemberian dana tersebut diambil dari APBD Pokok sebesar Rp20 miliar dan APBD Perubahan sebanyak Rp11 miliar tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 diberikan Rp35 miliar.

Pemberian dana hibah tersebut berdasarkan nomenklatur APBD Makassar yang tertuang dalam penganggaran peningkatan kualitas olahraga di Kota Makassar.

Selain pengembangan penyelidikan tindak pidana dana hibah KONI Makassar, Kasi Pidsus Arifuddin Achmad menambahkan pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) tahun 2023.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bandung Zoo dirundung masalah. Terbelit kasus hukum, sejumlah aset kebun binatang itu disita. Badan hukum pengelola juga dibekukan. Bagaimana kisahnya?

Kasus hukum yang menyelimuti Kebun Binatang (Bunbin) Bandung atau Bandung Zoo menemui babak baru. Setelah sejumlah asetnya disita, Kejati Jawa Barat (Jabar) kali ini membekukan status badan hukum Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung sebagai pengelola.

Badan hukum yayasan dibekukan setelah Kejati menerima surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Keputusan itu pun tertuang dalam surat bernomor AHU.7-AH.01-07.

"Status hukum yayasan sudah kami bekukan, sudah ada SK dari Dirjen AHU," kata Dwi saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).

Langkah ini diambil setelah Kejati Jabar menetapkan dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari, Raden Bisma Bratakoesoema (RBB) dan Sri sebagai tersangka.

Keduanya sudah ditahan usai tersangkut kasus penguasaan lahan Bandung Zoo seluas 13,9 hektare dan 285 meter persegi yang merupakan barang milik daerah (BMD) dalam kartu inventaris barang (KIB) Model A Pemkot Bandung sejak 2005.

Setelah Bisma dan Sri ditahan, Kejati Jabar lalu memutuskan untuk menyita 6 objek aset di Bandung Zoo yang terdiri dari dua unit kantor operasional, rumah sakit hewan, gudang nutrisi, restoran dan panggung edukasi. Selepas itu, kini giliran badan hukum yayasan yang dibekukan Kejati Jabar.

Ternyata, upaya Kejati ini tentunya berdampak panjang. Selain status badan hukumnya, rekening yayasan juga sudah dibekukan untuk kepentingan penyidikan. "Termasuk rekening yayasan sudah kita bekukan," terang Dwi.

Meski dibekukan, Dwi menyebut, Yayasan Margasatwa Tamansari masih diizinkan untuk menjalankan operasional Bandung Zoo. Pengelola selanjutnya akan ditentukan setelah kasus hukumnya inkrah, pengadilan nantinya akan memutuskan mengenai nasib pengelolaan area wisata tersebut.

"Tidak ada batas waktu penyitaan sampai menunggu putusan. Sekarang masih melekat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apakah nanti dirampas negara atau dikembalikan kepada pihak penguasa barang dalam hal ini terdakwa," tutup Dwi.

Bisam dan Sri saat ini sudah ditahan. Mereka terancam dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, serta Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-------

Artikel ini telah naik di detikJabar.

Video: Tampang Pelaku Pungli yang Getok Tarif Rp 150 Ribu di Bandung Zoo

Video: Tampang Pelaku Pungli yang Getok Tarif Rp 150 Ribu di Bandung Zoo

PEKANBARU, KOMPAS.com - Dua aparatur sipil negara (ASN) dari Imigrasi Pekanbaru, Riau, yang diduga terlibat dalam perselingkuhan, tidak hadir di kantor setelah kejadian viral di media sosial.

Kedua ASN tersebut berinisial AN dan RA, dan mereka dipergoki oleh pasangan sah masing-masing saat berada di dalam mobil di Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Bina Widya, pada Minggu (16/2/2025).

Reza Pahlevi, Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Pekanbaru, mengonfirmasi bahwa kedua ASN tersebut bekerja di bagian pelayanan.

"Ya, dua orang yang viral dipergoki diduga berselingkuh memang bekerja di Imigrasi Pekanbaru," ujarnya saat diwawancarai di kantornya, Senin (17/2/2025).

Reza menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan peristiwa ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

"Terkait kejadian kami sudah melaporkannya kepada pimpinan," jelasnya.

Langkah awal yang akan diambil adalah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap kedua pegawai tersebut.

Pasca kejadian, AN dan RA tidak masuk kerja pada hari ini.

"Mereka hari ini tidak masuk," kata Reza.

Dalam waktu dekat, pihak Imigrasi Pekanbaru juga akan memanggil kedua belah pihak untuk klarifikasi.

"Laporan sudah kami terima dari keluarga yang bersangkutan. Akan kami tindaklanjuti sesuai dengan hasil pemeriksaan tim internal," tambahnya.

Kejadian ini menjadi sorotan publik setelah video yang menunjukkan keributan di lokasi kejadian viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat seorang wanita berinisial KO, istri dari AN, memarahi suaminya yang diduga berselingkuh.

Dia terlihat marah dan mengeklaim bahwa suaminya pergi ke Pelalawan bersama Kakanwil Kemenkumham Riau, tetapi ternyata pergi bersama RA.

"Katanya kau pergi ke Pelalawan sama Kakanwil. Rupanya kau pergi sama cewek ke Bukittinggi. Otak kau di mana. Anak kau berdua menunggu di rumah," teriak KO dengan histeris.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemberian pengampunan atau amnesti yang hendak diberikan Presiden Prabowo Subianto tak akan menyasar pada narapidana pengedar narkoba dan tindak pidana korupsi alias koruptor.

“Untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apapun itu nggak akan kita berikan [amnesti],” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI dengan agenda pembahasan kebijakan strategis Kementerian Hukum, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Supratman menyebut pihaknya hingga saat ini belum menyerahkan daftar nama kepada Presiden Prabowo karena masih memverifikasi dengan empat kriteria yang juga disetujui oleh presiden.

Jika daftar itu sudah sampai di Presiden Prabowo, ujar dia, nantinya akan diserahkan ke Komisi XIII DPR RI untuk dibahas sekaligus diberi persetujuan atas pertimbangan amnesti yang dimaksud.

Politikus Gerindra ini menjelaskan empat kriteria untuk narapidana yang dapat amnesti.Pertama, amnesti akan diberikan kepada narapidana yang dipidana terkait UU ITE, tetapi hanya yang terkait kepada penghinaan kepala negara.

“Yangkedua, untuk yang narkotika itu betul-betulhanya ditujukan kepada pengguna, itu pun barang buktinya harus berada di bawah 1 gram, sehingga dulu saya sampaikan seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi,” jelasnya.

Ketiga, amnesti akan diberikan kepada narapidana yang memiliki gangguan jiwa. Adapun, keempat untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, karena memang berusia lanjut,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengawasi setiap warga negara asing yang mencoba masuk wilayah Indonesia dengan cara melanggar prosedur.

Agus melalui keterangannya diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan penegasan tersebut merespons kasus tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang mencoba masuk lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Prancis yang diduga palsu.

"Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan cara yang nonprosedural akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi," kata Agus.

Agus menjelaskan bahwa Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNA, baik sebelum kedatangan maupun selama berada di Indonesia. Aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas untuk mengiringi perkembangan teknologi autogate.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta Arief Munandar saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin, juga menyampaikan komitmen Imigrasi untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

"Ditjen Imigrasi akan terus meningkatkan diri, kompetensi, profesionalitas, dan menjaga integritas dalam penegakan hukum keimigrasian guna menjaga kedaulatan, keamanan, serta ketertiban negara kita," kata Arief.

Tiga orang WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (12/2).

SZR, TS, dan MZ hendak transit di Indonesia dengan tujuan utama ke Eropa, tetapi niat itu tidak kesampaian. Mereka tidak berhasil masuk ke Indonesia karena paspor Prancis yang digunakan saat melewati mesin autogate tidak terdeteksi.

Setelah berkali-kali mencoba melintas, mesin autogate tidak bisa memindai paspor yang digunakan. Karena tidak kunjung terdeteksi, petugas imigrasi lantas curiga dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tiga WN Pakistan itu.

Pihak imigrasi mendapati bahwa SZR, TS, dan MZ ternyata bertujuan ke negara di Eropa. Mereka memperoleh paspor Prancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang dikenal dari Facebook.

Tiga orang WNA Pakistan dimaksud sepakat membayar 1.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp17 juta kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor Prancis tersebut.

WJ menyarankan SZR, TS, dan MZ untuk transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. WJ juga menyarankan ketiganya menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan diganti dengan paspor Prancis saat tiba di Indonesia.

Tiga orang WNA Pakistan itu sedang diperiksa atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu. Selain itu, Imigrasi juga mendalami keberadaan sindikatnya.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus mendalami keberadaan sindikat untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus tiga warga negara asing asal Pakistan yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia menggunakan paspor Prancis diduga palsu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus itu.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini," katanya.

Tiga orang warga negara asing (WNA) asal Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (12/2).

SZR, TS, dan MZ hendak transit di Indonesia dengan tujuan utama ke Eropa, tetapi niat itu tidak kesampaian. Mereka tidak berhasil masuk ke Indonesia karena paspor Prancis yang digunakan saat melewati mesin autogate tidak terdeteksi.

Setelah berkali-kali mencoba melintas, mesin autogate tidak bisa memindai paspor yang digunakan. Karena tidak kunjung terdeteksi, petugas imigrasi lantas curiga dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tiga WNA Pakistan itu.

Lebih lanjut, pihak imigrasi mendapati bahwa SZR, TS, dan MZ ternyata bertujuan ke negara di Eropa. Mereka memperoleh paspor Prancis palsu dari seorang WNA Sri Lanka berinisial WJ yang dikenal dari Facebook.

Tiga WNA Pakistan itu sepakat membayar 1.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp17 juta kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor Prancis tersebut.

WJ menyarankan SZR, TS, dan MZ untuk transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. WJ juga menyarankan tiga orang itu menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan diganti dengan paspor Prancis saat tiba di Indonesia.

Menurut Fanny, pelaku SZR yang diduga sebagai aktor utama sempat ke Indonesia pada 2 Januari 2025. Tujuannya ketika itu adalah untuk mempelajari cara masuk ke wilayah Indonesia.

Ketika pertama kali datang ke Indonesia, SZR menggunakan identitas yang benar sehingga tidak terdeteksi kesalahan dokumen perjalanan dan berhasil kembali ke negaranya dengan paspor asli.

Kemudian, pada 12 Februari 2025, SZR mencoba kembali masuk ke Indonesia dengan membawa dua orang lainnya yang juga WNA Pakistan. Akan tetapi, mereka menggunakan paspor Prancis yang diduga palsu, alih-alih paspor Pakistan.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Prancis palsu," kata Fanny.

Tiga WNA Pakistan itu sedang diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025