Batam (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kantor Imigrasi Batam, Kepulauan Riau, mengamankan buronan Kejaksaan Agung yang berstatus terpidana perkara penggelapan uang pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (PMI) senilai Rp230 juta, di Pelabuhan Citra Tritunas Batam atau Harbour Bay.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi di Batam, Selasa, mengatakan terpidana bernama I Wayan Depa Yogiana telah diputus bersalah berdasarkan keputusan kasasi dengan pidana 1,5 tahun penjara, yang perkaranya ditangani oleh Kejari Badung, Bali.

“Terpidana diamankan berkat hasil koordinasi antara Kantor Imigrasi Batam, bersama tim Kejaksaan Agung dan Kejati Bali bahwa benar yang bersangkutan merupakan buronan masuk daftar cekal,” kata Kasna.

Menurut Kasna, terpidana terdeteksi data cekal Keimigrasian saat tiba dari Malaysia di Pelabuhan Harbour Bay, Kota Batam, pada Senin (17/2). Temuan itu lalu dikonfirmasi ke Kejaksaan Agung dan Kejati Bali membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana masuk daftar cekal.

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad menjelaskan pada Senin (17/2) pihaknya melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap I Wayan Depa Yogiana, penumpang kapal MV Dholphin 5 dari Pasir Kuda Malaysia menuju Pelabuhan Citra Tritunas Batam.

“Pada saat diperiksa di counter imigrasi Citra Tritunas atau Harbour Bay diketahui status yang bersangkutan cegah tangkal,” kata Hajar.

Berdasarkan catatan Keimigrasian, terpidana I Wayan Depa telah keluar dari Indonesia melalui Pelabuhan Harbour Bay pada 25 Januari 2025 menuju Pelabuhan Pasir Kuda, Malaysia.

Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 13 Februari 2025 baru tersiar daftar cekal tangkal berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/Pid.2024 tertanggal 9 Juli 2024.

“Jadi orangnya (terpidana) sudah keluar duluan, baru siar cekalnya terbit pada tanggal 13 Februari 2025,” kata Hajar.

Untungnya pada tanggal 17 Februari, kata Kasna, terpidana I Wayan kembali ke Indonesia dari Pelabuhan Pasir Kuda, Malaysia melalui Pelabuhan Harbour Bay.

Pihak Imigrasi lalu melakukan pengamanan dan memastikan apakah data di sistem aplikasi keimigrasian mengidentifikasi 100 persen penumpang tersebut identik dengan terpidana I Wayan.

Tidak hanya itu, kata dia, setelah berkoordinasi dengan Kejari Batam, diarahkan juga ke Kejati Bali guna memastikan yang bersangkutan identik 100 persen buronan yang dicekal tangkal.

“Setelah tiga kali melakukan konfirmasi by sistem, by Kejari dan Kejati Bali, maka diputuskan untuk melakukan pengamanan dan diminta serah terima dengan Kejari Batam tadi malam,” katanya.

Hajar menambahkan Imigrasi Batam terus melakukan sinergi dengan berbagai untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

“Sebagai upaya sinergi kami Imigrasi dan Kejari Batam atau Kejagung, ada Kejati Bali untuk turut serta melakukan upaya penegakan hukum terhadap siapapun,” katanya.

Adapun terpidana I Wayan Depa Yogiana, merupakan direktur salah satu perusahaan swasta di Bali yang bergerak di bidang penyaluran PMI ke sejumlah negara.

Dalam perkara ini I Wayan melakukan penggelapan uang rekrutan calon PMI senilai Rp230 juta, dari 46 calon PMI yang akan dipekerjakan ke sejumlah negara.

Terpidana meminta uang Rp5 juta kepada calon PMI untuk pengurusan administrasi awal, kemudian sisanya dibayarkan setelah berangkat. Terpidana tanpa izin memotong atau mengambil untuk biaya operasional kantor senilai Rp10 juta, untuk bayaran kepada PT Cahaya Antar Indonesia sebesar Rp220 juta, dengan rincian digunakan untuk mengurus kandidat PMI yang terpidana rekrut sebelumnya, dan untuk pengurusan caalon PMI dari PT Reka Kerja Semesta.

Sepanjang 2025, Kejari Batam membantu Kejaksaan RI mengamankan tiga buronan. Buronan pertama bernama Eddy Gunawan Tambrin (58), terpidana tindak pidana korupsi kredit macet senilai Rp90 miliar yang ditangani oleh Kejari Surabaya. Ditangkap di Batam Center pada Selasa (4/2).

Yang kedua, Riko Antoni (43), terpidana kasus korupsi pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor tahun anggaran 2018 dengan nilai Rp1,4 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman Barat. Ditangkap pada Rabu (5/2).

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Pohuwato (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pohuwato membagikan hasil panen sayuran yang merupakan program kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kepada masyarakat sekitar lapas tersebut pada Selasa.

Kepala Lapas Pohuwato Tristiantoro Adi Wibowo mengatakan panen sayuran, seperti kangkung, terung, kacang panjang, ketimun, dan selada, yang ditanam di lahan pertanian lapas tidak hanya dikonsumsi oleh warga binaan, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat sekitar.

"Kami ingin hasil panen ini tidak hanya bermanfaat bagi warga binaan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ini juga sebagai bentuk kontribusi lapas dalam mendukung ketahanan pangan di lingkungan sekitar," ujar Adi Wibowo.

Ia menginginkan program kemandirian pertanian dapat terus berlanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

"Dengan adanya kegiatan ini Lapas Pohuwato tidak hanya berperan sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang aktif berkontribusi dalam kesejahteraan lingkungan sekitar," kata dia.

Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Pahuwato Fery Utiarahman mengungkapkan bahwa pertanian ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang terus dikembangkan.

“Melalui kegiatan ini warga binaan mendapatkan keterampilan bercocok tanam yang dapat mereka manfaatkan setelah bebas nanti," ucapnya.

Fery menjelaskan program itu sebagai bentuk kepedulian dan sinergi antara lapas dengan lingkungan sekitar sebagai wujud kepedulian sosial.

"Beberapa jenis sayuran seperti kangkung, kacang panjang, kacang hijau, terung, ketimun, dan tomat, yang menjadi prioritas utama pengembangan pertanian di dalam lapas," ucap dia.

Oleh: Andreas Lucky Lukwira dan Fatimah Nuryani*

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001.

Kemudian Rancangan UU Perlindungan Saksi dan Korban diajukan oleh Badan Legislasi DPR RI pada Juni 2002 dan lahirlah LPSK pada 8 Agustus 2008.

Dilihat dari latar belakang pembentukannya, LPSK bisa disebut sebagai salah satu “anak kandung” Reformasi selain KPK.

LPSK merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Dalam sistem hukum tata negara di Indonesia, LPSK tidak termasuk dalam kategori lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif, melainkan auxiliary state atau "lembaga negara pembantu", yaitu lembaga yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan utama, tapi memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung dan melengkapi fungsi pemerintahan.

Dalam hal ini fungsi penegakan hukum dengan menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Dengan kata lain, peran LPSK adalah memastikan kekuasaan yudikatif di Indonesia berjalan dengan adil dan tidak dipengaruhi kekuasaan politik atau salah satu pihak yang berkepentingan.

Tugas dan fungsi LPSK, yaitu melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan, memberikan bantuan pemulihan fisik, psikis, psikososial, serta dukungan perhitungan ganti kerugian yang lebih dikenal dengan istilah restitusi (ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban) dan kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban).

Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban agar keterangan/kesaksian yang diberikan pada saat persidangan menjadi terang dan terungkap sebagaimana kronologis peristiwa/fakta hukum yang terjadi, bukan cerita yang dikarang oleh oknum untuk menguntungkan salah satu pihak atau organisasi tertentu.

Untuk keperluan tersebut, LPSK diberikan kewenangan untuk memastikan saksi dan korban tidak dalam keadaan takut, tertekan, terintimidasi, atau terancam saat memberikan keterangannya, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga bersaksi di pengadilan.

Lebih jauh lagi, LPSK dapat mengamankan saksi dan korban dengan merelokasi ke suatu tempat yang dirahasiakan serta dapat memberikan identitas baru kepada saksi dan korban jika terdapat ancaman yang sangat membahayakan jiwanya atau sudah tidak memungkinkan lagi saksi dan korban dapat melanjutkan hidupnya setelah proses hukum selesai dengan memakai identitas aslinya.

Menurut Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, ahli, serta orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Tidak sampai di situ, LPSK juga dapat memberikan perlindungan atas keamanan keluarganya dan harta bendanya. Sehingga subyek perlindungan LPSK tidak hanya terbatas saksi dan korban, melainkan juga ke saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

Dengan demikian, keberadaan LPSK di Indonesia menjadi sangat penting dalam memenuhi prinsip-prinsip kekuasaan yudikatif di dalam sistem negara hukum demokrasi.

Harapannya, masyarakat dapat merasa aman dan percaya diri untuk mengadu/melapor dan bersaksi terhadap kejahatan tindak pidana yang terjadi pada dirinya, keluarganya, atau lingkungannya; mencegah praktik korupsi dan kolusi dalam proses peradilan; menghindari kekerasan fisik dan psikis, intimidasi, dan ancaman saat proses pengambilan keterangan/kesaksian, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kasus yang ditangani LPSK

Sepanjang menjelang 17 tahun keberadaan LPSK, sudah sejumlah kasus besar yang mereka tangani.

Kasus korupsi Wisma Atlet contohnya, bagaimana keberadaan LPSK turut membantu pengungkapan perkara melalui perlindungan terhadap salah satu saksi pelaku yang kemudian menjadi kunci pengungkapan perkara.

Kemudian pada perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Benjina di mana LPSK turut membantu menghadirkan puluhan saksi korban WN Myanmar ke Maluku guna memberikan kesaksian.

Pada 2015, kita mungkin masih ingat kasus Salim Kancil dan Tosan yang dianiaya oleh pelaku tambang pasir liar di desa Selo Awar-Awar Lumajang. Peristiwa itu membuat Salim Kancil meninggal dunia dan Tosan terluka parah.

LPSK hadir, baik dalam perlindungan kepada Tosan sebagai saksi kunci dalam bentuk perlindungan fisik dan pendampingan selama proses peradilan, maupun hadir di sekitar pascakejadian dengan menawarkan bantuan medis untuk Tosan yang dirawat di RS.

Kita tentu belum lupa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 2022 lalu. Kasus yang nyaris tidak terungkap dengan tepat karena adanya narasi, bahkan upaya rekayasa perkara oleh segelintir anggota kepolisian, yang kemudian turut terjerat perkara perintangan penyidikan.

LPSK yang awalnya diharapkan memberikan perlindungan untuk Putri Chandrawati, yang kemudian justru menjadi salah satu terdakwa kasus yang sama, menjadi pembeda dengan memberikan perlindungan kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Ketika itu kesaksian Eliezer yang berperan besar mengungkap perkara pembunuhan tersebut, termasuk peran dari masing-masing terdakwa.

Andaikan Eliezer tidak diberikan perlindungan, potensi tidak terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua sangat besar mengingat yang dihadapi saksi merupakan atasan dengan jarak kepangkatan begitu jauh.

Begitupun pada kasus Kanjuruhan, Malang. Pada kasus yang menewaskan 43 perempuan, termasuk 32 korban usia anak tersebut, LPSK merupakan lembaga negara yang sampai sekarang masih mendampingi para korban.

Tidak hanya kasus yang baru terjadi, pada kasus Pelanggaran HAM Berat (PHB) masa lalu, LPSK turut memberikan layanan berupa layanan medis, layanan psikososial, dan layanan psikologis untuk korban, baik korban langsung maupun anak korban.

Tercatat korban peristiwa seputar 1965, Talangsari, Priok, dan beberapa peristiwa PHB di Aceh turut dilayani oleh LPSK.

Begitupun terkait kasus terorisme, baik dalam bentuk tanggap darurat medis seperti pada kasus bom Thamrin, Kampung Melayu, Sibolga hingga terakhir kasus terorisme bom Mapolsek Astana Anyar Bandung di mana LPSK turut hadir.

Termasuk juga untuk korban terorisme masa lalu seperti bom Bali I dan II, bom Marriot, dan bom Kedubes Australia.

Jumlah pemohon perlindungan ke LPSK juga terus meningkat, dari 7.645 orang pemohon perlindungan pada 2023 menjadi 10.217 orang pemohon.

Kebijakan anggaran

Dari berbagai upaya perlindungan dan meningkatnya pemohon perlindungan ke LPSK, tidak sebanding dengan kebijakan anggaran untuk LPSK, termasuk dalam situasi efisiensi saat ini.

Dengan cakupan wilayah penugasan se-Indonesia, anggaran LPSK 2025 pada awalnya sebesar Rp 229 miliar.

Namun, karena adanya efisiensi sesuai yang diinstruksikan pada Inpres 1/2025, anggaran LPSK dipangkas sebesar 62 persen menjadi tersisa Rp 85 miliar.

Adanya pemangkasan sebesar tersebut tentunya sedikit banyak memengaruhi kualitas, apalagi kuantitas layanan LPSK.

Hal ini disadari beberapa kelompok korban. Di antaranya kelompok korban Tragedi Kanjuruhan yang pada 9 Februari 2025, meminta Presiden dan Komisi XIII untuk mempertimbangkan kembali besaran pemangkasan anggaran LPSK agar layanan kepada korban tidak terdampak.

Pada 10 Februari 2025, Kelompok Penyintas Terorisme mengirimkan surat terbuka ke Presiden dan Komisi XIII dengan kekhawatiran yang sama, yakni terdampaknya layanan ke korban akibat pemangkasan anggaran.

Sama seperti korban Kanjuruhan, para penyintas terorisme juga berharap pemangkasan anggaran ke LPSK ditinjau kembali dan agar besaran pemangkasan dikurangi.

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya pelayanan dan perlindungan kepada saksi dan korban, kehadiran secara fisik petugas LPSK menjadi penting.

Apalagi beberapa layanan memang tidak bisa dilakukan secara virtual, seperti perlindungan fisik maupun pendampingan saat persidangan.

Penelaahan permohonan akan lebih optimal jika dilakukan secara langsung ketimbang virtual.

Petugas penelaah LPSK tentunya akan lebih bisa mengorek informasi jika berhadapan langsung dengan saksi, korban, maupun pihak terkait lainnya seperti aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait.

Pada 13 Februari 2025, Komisi XIII melakukan RDP dengan agenda rekonstruksi efisiensi anggaran dengan mitra kerja, termasuk LPSK.

Akhirnya pemotongan anggaran LPSK dikurangi dari awalnya dipotong Rp 144 miliar menjadi dipotong Rp 122 miliar dengan jumlah anggaran LPSK pada 2025 menjadi Rp 107 miliar.

Tambahan Rp 22 miliar ini tentunya menjadi napas tambahan LPSK pada 2025, meski tentunya masih jauh dari ideal.

Harapannya pada tahun anggaran berikutnya, ada keberpihakan lebih dari pemerintah kepada saksi dan korban, melalui peningkatan anggaran LPSK. Tentunya dengan mempertimbangkan beban kerja dan kebutuhan saksi dan korban.

Sehingga kehadiran negara kepada saksi dan korban, melalui LPSK, akan semakin nyata, tidak hanya seadanya, apalagi hanya sekadar kata-kata di mulut pejabat atau slogan di baliho-baliho iklan layanan masyarakat.

*Fatimah Nuryani, Analis Hukum Ahli Muda LPSK

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) membuka program studi baru yakni S1 Ilmu Hukum. Prodi ini termasuk ke dalam rumpun Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.

"Keputusan ini bukan hanya sebagai langkah pengembangan akademik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan program studi hukum yang semakin berkembang serta kebutuhan lulusan di bidang kerja yang terkait dengan hukum itu sendiri," tulis keterangan UNJ dalam laman resminya, dikutip Selasa (18/2/2025).

Peluncuran prodi ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor UNJ Nomor: 1865/UN39/HK.02/2024. Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ sudah bisa dipilih calon mahasiswa lewat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

Siswa bisa memilikinya lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBP) maupun jalur Seleksi Mandiri. Adapun kuota S1 Ilmu Hukum UNJ tahun ini sebanyak 100 mahasiswa.

Sekilas Tentang Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ

Keunggulan Prodi S1 llmu Hukum UNJ

Mengutip unggahan Instagram @unj_official, berikut keunggulan prodi Ilmu Hukum UNJ:

• Fokus pada legal drafting sehingga lulusan akan dibekali keterampilan merancang regulasi hukum yang berkualitas.
• Dosen berpengalaman dan profesional. Mahasiswa akan diajarkan langsung oleh para ahli hukum di berbagai bidang, seperti hukum tata negara, hukum perundang-undangan, hukum
• Islam, hukum pidana, hukum perdata, dan lainnya.
• Kurikulum inovatif dan berorientasi profesi dengan tujuan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia hukum.

Visi dan Misi Ilmu Hukum UNJ

Visi: Menjadi institusi Pendidikan Tinggi Hukum berkelas dunia yang unggul, cerdas dan bermanfaat, yang mengabdi pada kepentingan bangsa.

Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang unggul dan berdaya saing internasional dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan penelitian hukum yang berguna bagi bangsa dan negara serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak kepada masyarakat lokal, nasional, regional dan global.
- Mengembangkan dan menerapkan tata kelola institusi prodi Ilmu Hukum yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan institusi nasional dan internasional secara berkelanjutan.
- Melaksanakan kerja sama untuk pengembangan prodi Ilmu Hukum baik nasional maupun internasional yang berguna dan memberi manfaat bagi masyarakat dunia
- Mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi bidang hukum terutama dalam perancangan dokumen hukum (legal drafter) yang beretika, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang dinamis di sektor publik maupun swasta.
- Membangun kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga hukum, pemerintah, dan swasta untuk mengaplikasikan keahlian legal drafting dalam penyusunan kebijakan publik, regulasi maupun kontrak.

Akreditasi Jurusan S1 Ilmu Hukum UNJ

Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ mempunyai akreditasi sementara. Hal ini seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 143/Sk/BAN-PT/Ak.P/I/2025 tentang Status Terakreditasi Sementara Program Studi Ilmu Hukum UNJ. Masa berlakunya akreditasi ini hingga 21 Januari 2030.

Prospek Karier Lulusan Ilmu Hukum

• Perancang peraturan perundang-undangan
• Analis hukum
• Praktisi hukum
• Jurnalis hukum
• Hakim
• Jaksa
• Konsultan hukum
• Dosen
• Staf legal
• Arbiter
• Mediator
• Pegawai negeri sipil (PNS)
• Pengusaha jasa konsultasi hukum
• Notaris

Cara Cek Kuota S1 Ilmu Hukum UNJ di SNPMB 2025

1. Buka laman SNPMB yakni https://snpmb.bppp.kmedikbud.go.id/snbp/daftar-ptn-snbp atau https://snpmb.bppp.kmedikbud.go.id/snbt/daftar-ptn-snbt
2. Pilih "PTN Akademik"
3. Setelah daftar PTN akademik muncul, scroll ke bawah hingga menemukan Universitas Negeri Jakarta
4. Klik pada tulisan Universitas Negeri Jakarta
5. Laman kemudian akan menampilkan data pilihan jurusan beserta daya tampung di SNBP/SNBT 2025 dan jumlah peminatnya pada SNBP/SNBT 2024.

Demikian informasi seputar prodi baru UNJ yakni S1 Ilmu Hukum. Detikers tertarik memilihnya di SNPMB 2025?

Kedubes Australia Ajak Mahasiswa UNJ Main Bareng Rugby Kursi Roda

Kedubes Australia Ajak Mahasiswa UNJ Main Bareng Rugby Kursi Roda

JAKARTA, investor.id– Pakar Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho meminta agar Pemerintah Indonesia memperkuat kedaulatan hukum dan ketaatan terhadap regulasi.

Kedaulatan hukum diperkuat dengan menegakkan hukum yang adil dan konsisten, serta melakukan reformasi hukum secara komprehensif. 

“Kebijakan harus berbasis kepentingan nasional, sehingga pemerintah harus merancang regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional, termasuk terkait regulasi kesehatan,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Selain itu, pemerintah diminta melakukan pemberdayaan masyarakat dan civil society dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Karena itu, Kemenkes tidak boleh tergesa-gesa dalam pengesahan Rancangan Permenkes, melainkan kembali memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk meaningful participation.

Bagi Ali, tindakan tersebut akan meningkatkan legitimasi pemerintah dan mengurangi celah bagi intervensi asing melalui aktor non-negara.

"Atas hal tersebut, sebenarnya cukup merumuskan ulang atau rekonstruksi materi muatan dalam Rancangan Permenkes agar sejalan dengan falsafah kerakyatan," jelasnya.

Masalah intervensi asing imenjadi pembicaraan hangat usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan negara yang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal, AS merupakan donatur terbesar bagi WHO.

Keputusan AS meninggalkan WHO disebut sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara dari dominasi korporasi tertentu dalam menjalankan fungsi kesehatan.

Tindakan ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia di tengah adanya wacana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Permenkes.

Ali menyatakan, Indonesia seharusnya sudah sejak lama memiliki posisi untuk tidak tunduk dengan agenda asing dalam menyusun sebuah kebijakan.

"Konsentrasi Indonesia terhadap perbaikan regulasi, seharusnya tidak perlu menunggu momentum AS keluar WHO,” ujarnya.

Dia menilai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang terdapat pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tidak tepat dari sisi konstitusi. Hal ini menyusul adanya dugaan agenda untuk mendorong pengadopsian pasal-pasal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam rancangan aturan tersebut.

Menurut Ali, FCTC sesungguhnya bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan. Pasalnya, FCTC secara legal tidak diratifikasi di Indonesia.

"Menjadikan FCTC sebagai landasan atau kiblat dalam pembentukan regulasi merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi," jelas Ali.

Indonesia sendiri sudah memiliki kiblat dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga berlaku untuk pengaturan di bidang kesehatan. 

"Keseluruhannya layak untuk dijadikan kiblat dalam perumusan Rancangan Permenkes, bukan justru melandaskan pada instrumen asing yang belum berkepastian hukum,” ujar Ali.

Jika terus dipaksakan kehendak untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Permenkes, maka tindakan tersebut mengarah ada reduksi kedaulatan negara.

Ali menambahkan, pasalnya, penyusunan Rancangan Permenkes ini melawan arah substansi dalam putusan MK yang menghendaki pengaturan ekosistem tembakau secara proporsional dan berkeadilan, bukan malah pelarangan seperti yang dikehendaki FCTC.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Bengkulu, menyatakan telah melakukan pemulihan keuangan negara dari kasus korupsi dan aset rampasan yang terjadi di wilayah itu sebesar Rp2,83 miliar.

"Sepanjang tahun 2024 lalu Kejari Rejang Lebong berhasil menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara mencapai Rp2.837.409.695, dengan rincian seksi tindak pidana khusus sebesar Rp605.170.347,73 dan seksi Datun sebesar Rp2.232.239.348," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang Lebong Fransisco Tarigan saat dihubungi di Rejang Lebong, Selasa.

Dia menjelaskan, keuangan negara yang berhasil dipulihkan tersebut berasal dari seluruh kasus korupsi yang ditangani oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) serta barang rampasan yang telah dilakukan pelelangan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Rejang Lebong.

Dalam perjalanannya untuk seksi Pidsus, kata dia, telah melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya empat kegiatan penyidikan, 10 penuntutan, tiga penyelidikan, tujuh pra penuntutan dan delapan eksekusi.

Sedangkan untuk seksi Datun telah melakukan 12 pelayanan hukum, enam pertimbangan hukum dan 22 penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

Menurut dia, untuk seluruh keuangan negara yang diselamatkan dari berbagai perkara korupsi dan perampasan saat ini semuanya sudah disetorkan ke kas negara.

"Sehubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi tetap kami lakukan, dan tetap mengumpulkan data baik penyelidikan maupun penyidikan dalam beberapa perkara yang dalam waktu dekat ini akan kita simpulkan," tegas dia.

Pada kesempatan itu dirinya mengimbau para pejabat pengelola anggaran pemerintah di wilayah itu untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum kemudian hari.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akan membawa Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba ke Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Supratman mengatakan, ada sejumlah poin yang menjadi inisiasi Legislatif dalam RUU Minerba. Salah satunya, perubahan skema terkait pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan.

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2).

Dia menjelaskan, perubahan skema itu bertujuan memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk koperasi.

"Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki, semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Usulan berikutnya adalah membatalkan pemberian konsesi terhadap perguruan tinggi. RUU Minerba hanya akan memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi untuk melakukan riset, termasuk beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," papar Supratman.

Supratman menegaskan, pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus. Penugasan khusus bagi kampus akan disediakan lewat penugasan kepada BUMN. Dirinya menyatakan, itu adalah sikap yang diambil pemerintah.

Poin lain dari RUU Minerba, lanjut Supratman, adalah pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang sudah disepakati antara pemerintah dengan Legislatif.

"Yang kedua juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR. Kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," katanya.

Untuk itu, Supratman menekankan bahwa tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola dalam RUU Minerba. Pengelolaan minerba sepenuhnya diserahkan kepada BUMN maupun BUMD.

"Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," ucapnya.

Merespons penjelasan Supratman, Bahlil di kesempatan yang sama turut menggarisbawahi mengenai penghapusan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi, dan sepenuhnya diserahkan kepada BUMN dan BUMD.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Hukum bahwa, tolong dipertebal informasi ini, undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain," pungkas Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti perihal meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan catatan YLBHI, terdapat 216 kasus serangan HAM yang terjadi di area proyek yang diklaim sebagai bagian dari program hilirisasi.

Staf Advokasi YLBHI, Edy Kurniawan menilai bahwa tren ini berbahaya karena ada kecenderungan peningkatan militerisasi dalam menangani konflik di lapangan.

“Berdasarkan catatan pada tiga tahun terakhir, kekerasan mayoritas berada di proyek strategis nasional, terutama yang berfokus di penuntutan semena-mena, ada 216 kasus serangan HAM di wilayah PSN yang diklaim sebagai bentuk hilirisasi,” kata Edy di Kantor YLBHI, Senin (17/2/2025).

“Tahun 2025, aktor pelaku kekerasan ini berpotensi bertambah. Jika sebelumnya dominan dilakukan oleh polisi, kini ditambah dengan militerisasi di berbagai sektor," ujarnya lagi.

Menurut Edy, pola ini mengingatkan pada era Orde Baru (Orba), di mana kasus penculikan dan penghilangan paksa kerap terjadi.

"Kita bisa melihat eskalasi politik yang semakin meningkat. Jika di Orde Baru ada penculikan dan penghilangan paksa, bisa jadi kita menuju ke arah yang sama," katanya.

Sementara itu, Pegiat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menyoroti soal korupsi dalam sektor pertambangan yang tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan, tetapi juga di lapangan.

"Korupsi bukan hanya di level atas, tetapi juga terjadi di lapangan. Yang lebih parah, aparat penegak hukum bukannya memproses temuan pelanggaran, malah menjadi bagian dari masalah," ujar Melky.

Dia mencontohkan, kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun.

Menurut Melky, kasus serupa bisa saja terjadi dalam investasi nikel yang kini menjadi fokus hilirisasi di wilayah timur Indonesia.

"Kerugian tambang timah hampir Rp 300 triliun. Lalu, bagaimana dengan investasi nikel? Hilirisasi nikel tidak memperhitungkan kerugian yang sangat besar, mereka hanya fokus pada pendapatan dari sektor tambang itu sendiri," katanya.

Melky juga menyesalkan bagaimana kritik terhadap sektor ini, termasuk dalam bentuk film dokumenter dan karya seni, belum cukup untuk membuat elite politik bertanggung jawab.

"Walau ada film-film bertema kritik, para elite tetap kebal hukum. Pelaku di lapangan mengabaikan dampak sosial dari eksploitasi tambang," ujar Melky.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berpendapat soal Badan Legislasi Nasional yang sempat disinggung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.

Supratman menyampaikan pihaknya tak masalah dengan hal tersebut karena muaranya pun nanti berada pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya tergantung presiden. Kalau Presiden mau bangun, bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum nggak ada masalah,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Kendati demikian, dia menyebut hingga sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai pembentukan Badan Legislasi Nasional di ranah pemerintahan.

Lebih lanjut, dia menerangkan saat ini sebenarnya pembentukan perundang-undangan di pemerintahan berada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum, kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara.

“Kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan Badan Legislasi Nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan presiden. Pokoknya apapun yang Presiden anggap baik, maka sebagai pembantu presiden kami patuh,” katanya.

Dia mencontohkan, alternatif pembentukan badan itu pun bisa melekat pada menteri seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah, atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah itu alternatifnya masih panjang. Tetapi intinya kita butuh untuk melakukan reformasi, menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang berfungsi menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

Dia mengatakan hal ini sudah menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/2/2025), mengingat pembentukan badan itu belum dilakukan hingga saat ini.

“Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legilasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa menarik di bidang hukum terjadi di sepanjang Senin, dari mulai Zarof Ricar minta bebas hingga warga negara asing dari Pakistan gunakan paspor palsu.

Berikut rangkuman berita hukum yang telah dirangkai ANTARA:

1. Zarof Ricar minta bebas dari kasus pembantuan suap dan gratifikasi

Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar meminta dibebaskan dari kasus dugaan pemufakatan jahat berupa pembantuan suap pada penanganan perkara terpidana pembunuhan, Ronald Tannur, pada tahun 2024 di tingkat kasasi dan gratifikasi pada 2012–2022.

Penasihat hukum Zarof, Erick Paat, mengatakan surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap kejadian perkara sehingga membuat beberapa hal dalam dakwaan tersebut menjadi kabur.

Baca di sini

2. KPK sebut alasan ketidakhadiran Hasto Kristiyanto tak wajar

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan alasan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan penyidik karena mengajukan gugatan praperadilan sebagai alasan yang tak wajar dan tidak dapat diterima.

"Penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca di sini

3. Menkum: Badan Legislasi Nasional untuk reformasi internal pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Atas mengatakan bahwa keberadaan Badan Legislasi Nasional dibutuhkan untuk mereformasi pihak yang berwenang menjalankan tugas menggodok rancangan produk legislasi di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

"Intinya kami butuh untuk melakukan reformasi menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah," kata Supratman ditemui usai menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca di sini

4. Menkum tegaskan napi tipikor-pengedar narkotika tak diberikan amnesti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa rencana pemberian amnesti oleh pemerintah tidak akan ditujukan bagi narapidana (napi) tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengedar narkotika.

"Jadi untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apa pun itu ndak akan kami berikan," kata Supratman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca di sini

5. Imigrasi dalami sindikat WNA Pakistan pakai paspor Prancis palsu

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus mendalami keberadaan sindikat untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus tiga warga negara asing asal Pakistan yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia menggunakan paspor Prancis diduga palsu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus itu.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Owner skincare dengan bahan berbahaya atau merkuri, Mira Hayati kembali dibantarkan ke rumah sakit usai 12 hari ditahan sebagai tersangka. Mira Hayati menjalani perawatan karena faktor kehamilannya yang memasuki trimester 3.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi membenarkan Mira Hayati dibantarkan lagi sejak Jumat (14/2). Kali ini, Mira Hayati dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Saya cuma tahu bahwa dibantar, gitu aja. Namanya dibantar ke rumah sakit, tapi penyebabnya apa saya tidak tahu," kata Sotermi kepada detikSulsel, Senin (17/2/2025).

Sementara itu. Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamidah mengatakan kliennya memang mengalami sakit. Mira Hayati yang sedang hamil disebut butuh penanganan khusus karena kondisi tubuhnya.

"Klien Kami sekarang ditempatkan di rumah sakit Wahidin karena sudah memasuki usia trimester ketiga kehamilan atau tepatnya usia 8 bulan kehamilan dengan kondisi klien kami bahwa beliau kan agak gemuk sehingga kehamilannya beda," katanya.

Selain itu, kata dia, tensi Mira Hayati baik turun sehingga dokter rutan menyarankannya dirawat di rumah sakit. Dia menyebut tensi Mira Hayati pernah tembus 200.

"Jadi tensi darah beliau itu naik turun sehingga pihak dokter di rutan itu tidak mampu menangani beliau karena pernah sampai 200 tensi bahkan 170-180 tensinya naik turun," tambahnya.

Mira Hayati Sempat Dibantarkan di RS Permata Hati

Sebagai informasi, Mira Hayati juga sempat dibantarkan saat masih menjadi tahanan Polda Sulsel. Saat itu Mira Hayati menjalani perawatan di RS Permata Hati usai ditetapkan tersangka pada Senin (20/1).

Polda Sulsel kemudian melimpahkan berkas Mira Hayati ke JPU Kejati Sulsel pada Senin (3/2). Selain Mira Hayati, penyidik kepolisian juga melimpahkan dua tersangka kasus skincare bermerkuri lainnya, yakni Agus Salim (AS) dan Mustadir dg Sila (MS).

Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung 3 Februari hingga 22 Februari 2025. Mereka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Ditlantas Polda Sulsel Mulai Sosialisasi Penerapan Uji Coba E-TLE Mobile

Ditlantas Polda Sulsel Mulai Sosialisasi Penerapan Uji Coba E-TLE Mobile

Viral di media sosial seorang wanita berinisial KO, mengamuk hingga memecahkan kaca mobil. Wanita itu diduga emosi karena memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi di Pekanbaru tengah bersama wanita lain di dalam mobil.

Dalam video yang dilihat detikSumut, tampak mobil Grand Livina warna hitam dihadang di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Wanita itu disebut menghadang suaminya yang tengah bersama seorang wanita di dalam mobil tersebut diduga selingkuh.

Wanita itu bersama dua orang lainnya menghadang mobil tersebut dari depan. Kemudian di video lain, tampak wanita itu memecahkan kaca mobil tersebut dengan batu.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana menjelaskan, kejadian itu terjadi, Minggu (16/2/2025).

"Kejadian 16 Februari kemarin di Simpang Tobek Godang. Mobil dikendarai wanita R bersama suami korban," kata Bery, Senin (17/2/2025).

Bery menjelaskan, korban mengaku mendapat informasi bahwa suaminya baru pulang dari Sumatera Barat. Korban menduga suaminya telah selingkuh dengan wanita lain.

Korban pun membuntuti suaminya hingga bertemu di lokasi kejadian. Saat itulah korban KO langsung menghadang mobil tersebut hingga nyaris ditabrak. Kekesalan itu dia luapkan dengan memecahkan kaca mobil tersebut.

"Korban ini istri dari pria yang ada di dalam mobil. Melapor Pasal 351, penganiayaan karena ditabrak saat menghentikan mobil," kata Bery.

Terkait informasi soal suami wanita tersebut merupakan pegawai Imigrasi di Kota Pekanbaru, Bery mengatakan, saat ini pihaknya masih mendalami laporan tersebut.

"Diduga pegawai Imigrasi, ini masih kami dalami. Pelapor KO," kata Bery.

Video: Kronologi Tabrakan Maut Tewaskan 1 Keluarga di Pekanbaru

Video: Kronologi Tabrakan Maut Tewaskan 1 Keluarga di Pekanbaru