MUSI RAWAS, iNews.id - Sebanyak 65 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025) pagi. Saat pemindahan, mereka memakai pampers.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto menjelaskan, proses pemindahan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," ujar Erwedi, Sabtu (10/5/2025).

Dia menuturkan, pemindahan puluhan narapidana tersebut merupakan menyusul kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Proses pemindahan, kata dia dimulai pukul 06.30 WIB.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," tuturnya.

Menurutnya, narapidana yang dipindahkan merupakan individu yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk bandar narkoba, provokator dan pelaku perusakan fasilitas lapas. 

Sebelum dipindahkan ke Nusakambangan, lanjut dia ke-65 warga binaan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di Lapas Kelas II A Lubuklinggau.

Proses pemindahan ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Ditjenpas. 

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bahwa kekerasan seksual dalam kasus ini termasuk dalam relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

"Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter. Dalam hal ini, masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Keputusan pemberian perlindungan diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada hari Senin, 5 Mei 2025.

Ketiga korban yang berstatus saksi korban mendapat bentuk perlindungan berbeda sesuai dengan permohonan masing-masing. Korban FH menerima pendampingan hukum dan layanan perhitungan restitusi.

Korban N memperoleh hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus. Sementara itu, korban F mendapat layanan rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

LPSK juga telah melakukan langkah proaktif sejak 10 April 2025 untuk menjangkau korban dan saksi melalui koordinasi dengan Kanit PPA Polda Jawa Barat, penyidik PPA, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Nurherwati berharap hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Ia juga memandang perlu setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bahwa kekerasan seksual dalam kasus ini termasuk dalam relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

"Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter. Dalam hal ini, masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Keputusan pemberian perlindungan diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada hari Senin, 5 Mei 2025.

Ketiga korban yang berstatus saksi korban mendapat bentuk perlindungan berbeda sesuai dengan permohonan masing-masing. Korban FH menerima pendampingan hukum dan layanan perhitungan restitusi.

Korban N memperoleh hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus. Sementara itu, korban F mendapat layanan rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

LPSK juga telah melakukan langkah proaktif sejak 10 April 2025 untuk menjangkau korban dan saksi melalui koordinasi dengan Kanit PPA Polda Jawa Barat, penyidik PPA, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Nurherwati berharap hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Ia juga memandang perlu setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

"Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak," tambahnya.

Sebagai informasi, hingga April 2025 untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada Triwulan I 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait dengan kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi terhadap orang dewasa maupun anak-anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK lindungi korban kekerasan seksual dokter PPDS di Bandung

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

"Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus," kata Pigai usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu (10/5/2025).

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita serta prihatin atas sejumlah insiden kecelakaan maut yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya Kapal Feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

?Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk penanganan-penanganan terhadap semua korban,? kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Prasetyo mengatakan yang saat ini harus dipikirkan adalah mitigasi agar tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Selain itu, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo meminta jajaran terkait seperti Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penanganan baik identifikasi serta pengecekan intensif.



Diketahui, kecelakaan maut menimpa Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang menewaskan 12 penumpang di Jalan Lintas Padang Panjang, Padang, Sumatera Barat, Selasa, 6 Mei 2025.

Selanjutnya, kecelakaan maut juga terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu, 7 Mei 2025 siang. Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Musi Rawas -

Kerusuhan terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) lalu. Ternyata saat itu polisi hendak melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Namun, belum sempat memberikan sosialisasi kerusuhan pun pecah.

Kasat Narkoba Polres Musi Rawas AKP Aston Lasman Sinaga menjelaskan,, saat itu pihaknya datang ke lapas untuk melakukan sosialisasi di lapas itu pada pukul 09.00 WIB.

"Pas di sana (lapas) ternyata lagi dilakukan razia, sehingga kami pun menunggu razia selesai sebelum mengadakan sosialisasi. Namun tiba-tiba terjadi keributan di Blok Bangau sehingga proses razia sempat terhenti," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Sabtu (10/5/2025).

Namun, ketika keributan di Blok Bangau semakin besar, kata dia, pihak lapas pun kemudian langsung mundur dan menutup pagar di area lapangan olahraga lapas.

"Tidak lama setelah pagar itu ditutup, pagar yang ada di Blok Bangau itu rusak karena didorong oleh para napi di sana, dan mereka pun langsung berkumpul di area lapangan olahraga," ujarnya.

Setelah para napi berkumpul di lapangan, sambungnya, mereka langsung merusak fasilitas lapas serta membakar karpet, kasur, dan alat drum band di tengah lapangan.

"Dikarenakan situasi mulai tidak kondusif lagi, akhirnya saya pun langsung melaporkan hal tersebut ke Kapolres Musi Rawas," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menjelaskan, saat ia ditelepon oleh Kasat Narkoba, dirinya dan para pejabat Polres Musi Rawas lainnya tengah melakukan zoom meeting di ruang rapat Mapolres Musi Rawas.

"Setelah mendapat laporan langsung dari kasat narkoba, kami yang ada di ruang rapat langsung bergegas menuju ke lokasi bersama para personel lainnya di Mapolres Musi Rawas," ungkapnya.

Setelah semua personel yang ada di Mapolres Musi Rawas diturunkan, Agung pun langsung meminta bantuan kepada pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob.

"Karena ini darurat, saya pun langsung berkoordinasi dengan pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob untuk meminta bantuan. Tak berselang lama, mereka pun tiba dan kami pun langsung melakukan proses pengamanan," jelasnya.

Agung mengatakan kerusuhan tersebut pun berhasil diselesaikan dengan lancar sekitar pukul 11.00 WIB dan dipastikan tidak ada napi yang kabur.

(csb/csb)

Denpasar: kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melakukan pembinaan anak-anak nakal dan bermasalah di barak militer mendapat respons beragam. Salah satu respons datang dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai yang memuji kebijakan Dedi Mulyadi.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata Pigai, usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Denpasar, Bali, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 10 Mei 2025.

Ia menilai kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda. Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Menteri HAM.

Pastikan Tidak Ada Kekerasan Fisik

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Menteri HAM justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya. Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata dia.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Menteri HAM.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan. “Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Baca juga: 'Sekolahkan' Anak Nakal di Barak Militer ala Dedi Mulyadi, Ini Tanggapan Istana

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dimana dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

MUSI RAWAS, iNews.id - Sebanyak 65 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025) pagi. Pemindahan menyusul kerusuhan di lapas tersebut pada Kamis (8/5/2025).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto mengatakan, proses pemindahan puluhan narapidana tersebut dimulai sekitar pukul 06.30 WIB.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," ujar Erwedi, Sabtu (10/5/2025).

Dia menjelaskan, narapidana yang dipindahkan merupakan individu yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk bandar narkoba, provokator dan pelaku perusakan fasilitas lapas. 

Sebelum dipindahkan ke Nusakambangan, kata dia ke-65 warga binaan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di Lapas Kelas II A Lubuklinggau.

Proses pemindahan ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Ditjenpas. 

Dia mengapresiasi Kapolda Sumsel, Kapolres Musi Rawas dan Kapolres Lubuklinggau atas bantuan pengamanan sejak awal hingga proses pemindahan selesai.

Sebagai langkah antisipasi selama perjalanan darat yang panjang, seluruh warga binaan yang dipindahkan telah dipakaikan popok (pampers). 

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya, karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," katanya.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memulihkan keamanan dan ketertiban di Lapas Muara Beliti serta memberikan efek jera bagi narapidana yang terlibat kerusuhan.

Editor: Kurnia Illahi

Denpasar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata dia.

Pigai usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Denpasar, Bali, Sabtu, menilai kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Menteri HAM.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Menteri HAM justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata dia.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Menteri HAM.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dimana dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Subang (ANTARA) - Ombudsman RI mendorong agar ada kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas kegiatan penggusuran bangunan di sempadan saluran irigasi Curug Agung, Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya yang diterima di Subang, Sabtu mengatakan, revitalisasi saluran irigasi harus tetap berjalan, tapi masyarakat tidak boleh dirugikan.

Ia mengatakan, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat yang terdampak penggusuran bangunan di sempadan saluran irigasi Curug Agung, Dawuan Subang, harus diperhatikan.

"Ombudsman RI datang ke Subang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jangan ada warga yang dirugikan dalam proses penggusuran bangunan di sempadan sungai," katanya.

Disebutkan, irigasi memang harus berjalan optimal, tetapi hak-hak masyarakat juga harus dilindungi.

Ombudsman RI menemukan sejumlah hal terkait dengan pembongkaran bangunan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan revitalisasi sempadan tersier serta pelebaran jalan di wilayah Dawuan, Subang.

Menurut dia, Ombudsman RI menemukan sejumlah hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk kejelasan status lahan dan validitas dokumen kepemilikan bangunan.

Diketahui bahwa sebagian bangunan yang berdiri di sepadan sungai itu dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan alas hak atas tanah yang sah. Sehingga perlu ada pemeriksaan lebih lanjut sebelum dilakukan tindakan.

Ia menyampaikan, Ombudsman RI telah meminta seluruh pihak untuk menunda sementara proses penggusuran hingga pemeriksaan dokumen dan verifikasi fakta di lapangan selesai. Penundaan sementara itu harus dilakukan selama satu hingga dua pekan ke depan.

Ombudsman RI juga menekankan agar segala tindakan harus berlandaskan aturan yang berlaku. Selain itu juga ditekankan, jika dilakukan penggusuran terhadap bangunan yang ada, harus ada dana kerohiman atau ganti rugi yang layak bagi warga yang terdampak.

"Jadi kepastian hukum dan perlindungan atas hak warga menjadi hal utama yang terus diperjuangkan," kata Yeka.

Diketahui lahan yang disengketakan itu masuk dalam kewenangan beberapa instansi, termasuk Perum Jasa Tirta II, Dinas SDA, dan Bina Marga Provinsi Jawa Barat pada penggunaan dan pemanfaatan lahan di sempadan sungai. Di sisi lain, saluran irigasi yang tengah direvitalisasi memiliki peran vital dalam pengairan 1.974 hektare lahan pertanian.

"Aturan harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang ada, tapi prosesnya harus berkeadilan. Ombudsman RI, khususnya Kantor Perwakilan Jawa Barat akan terus mengawal ini. Kita ingin irigasi berjalan, tapi masyarakat juga tetap tinggal dan tidak merasa terancam," katanya.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

MUSI RAWAS - Sebanyak 65 warga binaan di Lapas Narkotika Klas II A Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, dipindah ke Nusakambangan, Jawa Tengah. Mereka dipindahkan pascakerusuhan yang terjadi pada Kamis (8/5/2025) pukul 09.45 WIB dan berhasil diredam dua jam kemudian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel Erwedi Suprianto membenarkan adanya pemindahan 65 warga binaan di Lapas Narkotika Klas II A Muara Beliti pada hari ini.

Erwedi menjelaskan, pemindahan 65 warga binaan dilakukan Sabtu (10/5/2025) pukul 06.30 WIB menggunakan empat kendaraan dengan pengawalan ketat personel Batalyon B Pelopor Petanang dan Sat Samapta Polres Mura.

Sebelumnya, 65 warga binaan tersebut dijemput dari Lapas Narkotika, kemudian dikumpulkan di Lapas Kelas II A Lubuklinggau. Mereka dikawal juga oleh petugas dari Kanwil Kementerian Ditjenpas Sumatera Selatan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan empat kendaraan, dua bus untuk warga binaan dan dua kendaraan Hiace. Yang dipindahkan adalah bandar, kategori provokator, yang melakukan perusakan, dan yang terlibat dalam kerusuhan kemarin,? katanya.

Erwedi menambahkan, pihaknya sangat berterima kasih kepada Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Musi Rawas, dan Kapolres Lubuklinggau yang sudah dari awal sangat membantu.



"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan , tidak ada yang dititipkan di tempat lain. 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi, karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya, karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," pungkasnya.

KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi laporan sejumlah orangtua siswa ke Komnas HAM terkait program pendidikan barak militer untuk anak-anak dan remaja dengan perilaku khusus.

Melalui unggahan video di media sosial yang dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (10/5/2025), Dedi menyatakan apresiasinya terhadap semua perhatian publik terhadap program tersebut, termasuk kritik, saran, hingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," kata Dedi.

Dedi Ajak Semua Pihak Turut Didik Anak Berperilaku Khusus

Ia menyebutkan bahwa semua masukan, baik yang mendukung maupun mempertanyakan kebijakannya, adalah bagian dari risiko sebagai pemimpin dalam upaya mencarikan masa depan lebih baik untuk anak-anak di Jawa Barat.

Dedi pun mengajak seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap anak-anak dengan perilaku istimewa untuk bergandengan tangan menyelesaikan persoalan ini bersama-sama.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan," ujarnya.

Menurut Dedi, saat ini sudah banyak anak yang didaftarkan oleh orangtuanya ke Dinas Pendidikan kabupaten, kota, maupun provinsi, dan kini sedang menunggu antrean untuk mengikuti pendidikan di barak militer.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki," jelas Dedi.

Ia meyakini, jika berbagai elemen masyarakat bersedia terlibat secara langsung dalam proses pendidikan dan pembinaan anak-anak tersebut, beban pemerintah daerah akan jauh lebih ringan.

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," ujarnya.

Tak hanya itu, Dedi juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak tersebut, mulai dari rumah pribadi, yayasan, lembaga pendidikan hingga kantor pengacara.

"(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama," kata Dedi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi Mulyadi: Silakan Bantu Didik Anak-anak Ini, Sudah Banyak yang Antre".