Bandung (ANTARA) - Kuasa Hukum Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) atau Bandung Zoo, Idrus Mony menegaskan bahwa kliennya merupakan korban kriminalisasi atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar terhadap Bisma dan Sri sebagai pengelola kebun binatang.

“Sengketa kepemilikan lahan ini masih dalam proses perdata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, tanah yang telah dikuasai lebih dari 20 hingga 30 tahun dengan itikad baik dapat diakui sebagai hak milik. Ini menjadi dasar bagi Kebun Binatang Bandung untuk mengklaim hak atas lahan tersebut,” kata Idrus dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Idrus mengatakan status kepemilikan lahan Bandung Zoo saat ini masih dalam proses sengketa perdata dan belum memiliki putusan hukum tetap (inkrah).

Dia menilai penegakan hukum dalam kasus ini penuh kejanggalan karena berkaitan dengan konservasi hewan dan fasilitas edukasi bagi masyarakat Bandung, sehingga seharusnya tidak terburu-buru diseret ke ranah pidana sebelum ada kepastian hukum mengenai kepemilikan lahan.

“Kami menyoroti prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), yang menurutnya menyalahi aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” kata dia.

Lebih lanjut, Idrus meminta agar Jaksa Agung turun tangan untuk mengawasi jalannya perkara ini, agar tidak ada penyimpangan yang dapat mencoreng penegakan hukum di Indonesia.

“Kami berharap, bukan saja dari Kejaksaan Agung tetapi dimonitor juga oleh lembaga hukum supaya peristiwa ini tidak terjadi di kemudian hari yang kemudian menjadi paradigma negatif dan menciptakan preseden yang buruk terhadap penegakan hukum di negara NKRI ini,” katanya.

Sementara itu, Aktivis Majelis Masyarakat Sunda (MMS), Dindin merasa prihatin dengan kasus Kebun Binatang yang bersengketa cukup lama.

“Saking cukup lamanya, kami baru mendengar ada korban dari kasus ini yaitu Ketua Pengurus dan Ketua Pembina Yayasan Margasatwa Tamansari ditahan oleh pihak yang berwajib,” kata dia.

Dia mengatakan tanah Kebun Binatang Bandung ini telah ada sejak tahun 1933 yang di mana pada saat itu kepemilikannya adalah orang Belanda, Hoogland pecinta satwa dan juga orang pribumi dan salah satunya adalah R.Ema Bratakoesoema.

Dirinya menerangkan bahwa dari perjalanan Hoogland dan Raden Ema dahulu, maka pengurusan dan pengelolaan Kebun Binatang Bandung selanjutnya beralih kepada pengurus Yayasan Margasatwa Tamansari.

“Yayasan Margasatwa Tamansari ini dikelola oleh orang-orang terhormat dari kalangan kesundaan. Jadi, tolonglah selesaikan persoalan ini dengan baik, kesampingkan hal-hal yang menyangkut pribadi,” katanya.

Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP) akan melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Pada hari Rabu, 19 Februari 2025 besok, Tim Hukum PDI Perjuangan akan mengadukan saudara Rossa Purba Bekti ke Dewas KPK atas tindakan pelanggaran etik dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (18/2).

Hasto mengatakan langkah yang diambil pihaknya bukan untuk melawan KPK. Namun untuk menjaga marwah KPK.

"Sikap kami ini justru untuk menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya. Sikap kami ini adalah dukungan nyata pada KPK dengan seluruh jajarannya," ujar Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan fakta persidangan praperadilan menyebutkan adanya intimidasi yang dilakukan Rossa kepada mantan anggota Bawaslu yang sempat menjadi kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

"Demi ambisi menangkap saya, Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar Rp2 miliar. Syaratnya, saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya. Tidak hanya itu, Tio juga diminta menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarnoputri agar bisa dibidik para penyidik tersebut," ujar Hasto.

Menurut Hasto, puncak intimidasi dari Rossa adalah saat Tio dicekal ke luar negeri. Hasto mengatakan hal itu mempersulit Tio yang harus berobat ke luar negeri.

"Padahal jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, saudari Tio sudah berulang kali berobat untuk ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakitnya. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh saudara Rossa Purba Bekti," kata Hasto.

Tim hukum juga berharap KPK tidak memeriksa Hasto sebelum ada putusan praperadilan. Tim hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya telah mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (14/2).

Kemudian pada Senin (17/2), kata Ronny, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyampaikan nama hakim yang menangani perkara dan jadwal sidang pertama.

Di hari yang sama, Hasto mendapat panggilan dari KPK untuk hadir pada pemeriksaan Kamis (20/2).

"Pada hari yang sama, kami menerima panggilan dari penyidik KPK untuk panggilan kedua memeriksa Mas Hasto pada Kamis (20/2). Kami sangat menyayangkan dimana hari Senin tanggal 17 PN Jakael sudah mengumumkan akan dilaksanakan praperadilan pada 3 Maret, tapi di hari yang sama penyidik KPK mengirim panggilan," kata Ronny.

Ronny meminta KPK untuk menghormati proses hukum yang sedang ditempuh pihaknya. KPK diminta menunda pemeriksaan hingga ada putusan praperadilan.

"Kami minta pihak KPK menghormati proses hukum yang adanya karena belum ada putusan praperadilan menguji sah tidaknya status tersangka Mas Hasto, agar proses ini berkeadilan kami meminta agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya putusan pengadilan pra peradilan," ujar dia.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebelumnya telah menerima dua permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Hasto. Sidang perdana praperadilan jilid II Hasto digelar 3 Maret mendatang.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron). Hasto dan Donny belum dilakukan penahanan oleh KPK.

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Selain suap, Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan. Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Namun, PN Jakarta Selatan menyatakan tidak menerima permohonan itu.

Ambon (ANTARA) - Polda Maluku bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku berkomitmen memperkuat pengawasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan dengan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Doni Alfisyahrin dan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku Ricky Dwi Biantoro, di Mapolda Maluku, di Ambon, Selasa.

"Tegakkan aturan, tetapi jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Sosialisasi kepada masyarakat harus diutamakan agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan baik," kata Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan.

Ia menegaskan bahwa sinergisitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemantauan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Maluku, khususnya dalam hal izin tinggal dan aktivitas ekonomi yang berpotensi melanggar aturan keimigrasian.

“Kami akan meningkatkan patroli dan razia bersama untuk memastikan tidak ada pelanggaran keimigrasian, termasuk dugaan perdagangan manusia dan penyalahgunaan izin tinggal,” ujarnya.

Kapolda Maluku juga menyatakan pihaknya terus mendukung Kanwil Imigrasi dan menyarankan agar dapat berkoordinasi dengan Direktorat Polairud Polda Maluku guna memperkuat sistem pengawasan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Doni Alfisyahrin menyampaikan bahwa dalam tiga pekan pertama bertugas di Maluku, pihaknya telah mengidentifikasi permasalahan terkait keberadaan anak buah kapal (ABK) asing dengan identitas ilegal.

Selain itu, pihaknya berencana membangun pos imigrasi di beberapa daerah strategis untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian karenat Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan jalur perairan yang luas dan rawan penyelundupan.

“Kami juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar turut serta dalam melaporkan keberadaan WNA yang mencurigakan di lingkungan mereka,” katanya.

Menurut dia, sinergisitas antara Polda Maluku, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap wilayah perbatasan, penegakan aturan keimigrasian, serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

"Dengan koordinasi yang baik antar instansi, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku," ucapnya.

Potongan video diunggah di YouTube [arsip] memuat klaim bahwa Gubernur Lampung 2025-2030 terpilih, sekaligus Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tidak hafal Pancasila.

Video itu memperlihatkan Rahmat Mirzani memimpin pembacaan Pancasila di acara HUT Partai Gerindra ke-17. Lalu terdengar dimana Rahmat melewatkan sila keempat Pancasila. “Memalukan...!! Viral kader gerindra tak hafal pancasila di hut-17 gerindra lompat dari sila 3."

Namun, benarkah Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tidak membaca sila keempat Pancasila saat HUT Partai Gerindra ke-17?

PEMERIKSAAN FAKTA

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, terdapat masalah teknis streaming pada kanal YouTube Gerindra TV. Hal ini berdampak pada pembacaan Pancasila yang dipimpin Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjadi tidak utuh. Faktanya, Rahmat Mirzani membacakan lima sila pada Pancasila dengan lengkap.

Tempo menonton dua siaran HUT Gerindra ke-17 di Sentul International Convention Center, Bogor yang ditayangkan oleh Gerindra TV dan Garuda TV pada 15 Januari 2025. Garuda TV adalah sebuah jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh PT Digdaya Media Nusantara, yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto.

Di saluran Gerindra TV, pada menit ke-36:30, Rahmat terdengar tidak membacakan sila keempat Pancasila. Dari sila ketiga, Rahmat dan hadirin langsung melompat ke sila kelima. Namun, siaran langsung Garuda TV pada menit ke-26:53, memperlihatkan kelima sila dibacakan secara lengkap oleh Rahmat dan peserta.

Rahmat melalui akun Instagram miliknya, mengunggah video yang direkam peserta lewat kanal Garuda TV saat dia membacakan Pancasila. Dalam video tersebut, Rahmat dan peserta membaca lima sila dengan lengkap.

Masalahnya, bagaimana perbedaan itu terjadi meski sudut pengambilan video pada kedua saluran tersebut sama?

Tempo mewawancarai salah satu penyedia layanan jasa live streaming yang berpengalaman menangani acara seremonial kepresidenan di Jawa Timur. Muhammad Yunan Fahmy dari CV Alzen Metro Data menjelaskan, siaran langsung yang dihadiri presiden biasanya mengandalkan satu sumber pengambilan video. “Sumber itu yang mengelola input video dari beberapa kamera yang terpasang,” kata Fahmi kepada Tempo, Senin, 17 Februari 2025.

Kemudian, beberapa instansi di pemerintahan yang membutuhkan siaran langsung, menghubungkan encoder ke sumber kamera tersebut. Encoder adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah gerakan atau posisi fisik menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh sistem komputer atau kontrol.

Pada umumnya, sudut pengambilan video pada acara tersebut akan sama, meskipun disiarkan oleh beberapa pihak. Namun, kesalahan teknis apa yang mungkin bisa terjadi sehingga output video siaran bisa berbeda?

Fahmi menyimak hasil dua siaran langsung yang ditayangkan Gerindra TV dan Garuda TV menggunakan headset. Memang di saluran Gerindra TV menunjukkan suara atau voice terpotong setelah pembacaan sila ketiga.

Fahmi menduga masalah yang mungkin terjadi ada di perangkat encoder saluran YouTube Gerindra TV sehingga menurunkan kualitas media yang ditransfer (down bitrate). Jika masalah ini terjadi, video siaran langsung yang mengalami down bitrate akan menampilkan tanda jeda atau delay.

“Namun saat siaran langsung itu selesai dan hasilnya diunggah ke YouTube, bagian yang mengalami down bitrate akan terhapus,” kata Fahmi.

KESIMPULAN

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan sila keempat tidak diucapkan dalam pembacaan Pancasila dalam acara HUT Partai Gerindra ke-17 adalah klaim yang menyesatkan.

Video yang beredar berasal dari saluran YouTube Gerindra TV yang mengalami masalah teknis saat siaran langsung, sehingga video pembacaan sila keempat menjadi terpotong. Pada video lainnya yang disiarkan Garuda TV, Rahmat dan peserta HUT Gerindra membacakan seluruh sila Pancasila dengan lengkap.

TIM CEK FAKTA TEMPO

** Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email[email protected]

Ambon (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku bersama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banda Naira berkolaborasi dalam rangka mencegah peredaran narkoba di dalam lapas itu.

“Dalam pelaksanaannya kami melakukan pemeriksaan urine terhadap pegawai dan warga binaan yang dipilih secara acak setiap sebulan sekali serta melakukan penggeledahan atau razia rutin setiap pekan,” kata Kepala BNNP Maluku Brigjen Pol Deni Dharmapala dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa.

Hal itu dikatakannya dalam pencanangan Lapas Banda Naira bersih dari narkoba (Bersinar)

"Pencanangan Lapas Bersinar ini menjadi salah satu bukti keseriusan Lapas Banda Naira sebagai wujud komitmen dalam memberantas penyalahgunaan narkoba," ucapnya.

Menurutnya, komitmen yang dibangun tidak hanya sekedar retorika, tapi harus diwujudkan dalam aksi nyata dengan memperkuat kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif.

"Lakukan kerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan BNN, Polri, dan Pemerintah daerah setempat dalam melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan yang lebih intensif lagi," ucapnya.

"Mari rapatkan barisan, kibarkan bendera perang untuk tidak memberikan ruang kepada narkoba. Jangan mati karena narkoba," ajaknya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lapas Bandanaira Nober Hasanda meminta dukungan penuh dari seluruh jajarannya untuk menguatkan komitmen dalam mendukung Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI melalui 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang dipertegas dengan perintah harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi.

"Mari berkomitmen mendukung penuh terhadap program ini dan menyatakan perang terhadap narkoba," tegasnya.

Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil Koordinasi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Ricky Dwi Biantoro, dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Brigjen Pol. Deni Dharmapala.

SEMARANG,iNewsPantura.id - Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) merupakan salah satu syarat narapidana agar dapat memperoleh hak bebas bersyarat (integrasi).

Pada sidang Selasa (18/02), anggota TPP Lapas Semarang bersama dengan perwakilan dari Bapas Semarang membahas beberapa usulan.

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan sekaligus Ketua TPP, Dony Setiawan, sidang dihadiri oleh anggota dan juga warga binaan yang akan diusulkan.

"Terdapat 31 usulan yang dibahas, diantaranya ada usulan integrasi, register F, berobat luar Lapas serta pembatalan SK." ujar Dony.

Ketua TPP mengatakan, sidang ini dilakukan untuk mengevaluasi perilaku warga binaan dan mendapatkan rekomendasi atas perilaku tersebut.

Kegiatan ini juga merupakan wujud pemberian hak integrasi kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

Tak hanya itu, warga binaan yang telah melanggar ketentuan Lapas akan dilakukan tindakan tegas berupa usulan register F atau pembatalan SK integrasi.

Editor : Eddie Prayitno

KOMPAS.com - Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, baru-baru ini memberikan pernyataan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap dan obstruction of justice yang melibatkan mantan kader PDI-P, Harun Masiku.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor PDI-P, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025), Hasto menganggap penetapan tersebut sebagai sebuah bentuk kriminalisasi hukum.

"Saya telah merenung cukup lama mengenai berbagai upaya kriminalisasi hukum yang diarahkan kepada saya. Kini saatnya saya memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia," ungkap Hasto.

Mengapa Hasto Menganggap Penetapannya Berbasis Kepentingan Politik?

Hasto menjelaskan, situasi yang dialaminya sangat berkaitan dengan kepentingan politik kekuasaan.

Ia mengeklaim, sejumlah ahli hukum telah melakukan kajian dan menemukan bahwa tidak ada fakta hukum yang mendukung penetapannya sebagai tersangka.

"Apa yang menimpa saya berkaitan dengan kepentingan politik. Banyak pakar hukum telah melakukan kajian, termasuk eksaminasi hukum dan diskusi kelompok terfokus mengenai putusan yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saiful Bahri," ujar Hasto.

Hasto menegaskan, dalam proses eksaminasi tersebut, tidak ada fakta hukum yang mendukung penetapannya.

Hasto merujuk pada Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa obstruction of justice terjadi dalam proses penyidikan, dan dari hasil eksaminasi, tidak ditemukan bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkannya sebagai tersangka.

"Saya bersikap kooperatif dan mematuhi seluruh proses hukum di KPK. Tidak adanya fakta hukum tersebut juga didukung oleh keterangan ahli dalam proses praperadilan," kata Hasto.

Apa Tanggapan Megawati Soekarnoputri Terhadap Situasi Ini?

Hasto juga mengungkapkan reaksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, setelah hasil praperadilan yang menolak status tersangkanya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Megawati memberikan dukungan dan keyakinan kepada Hasto di tengah situasi yang dihadapinya.

Hal ini mencerminkan dinamika internal partai dan pentingnya solidaritas dalam menghadapi isu hukum yang kompleks.

Dengan memberikan penjelasan ini, Hasto berharap masyarakat dapat memahami konteks di balik penetapannya sebagai tersangka serta mengerti posisi PDI-P dalam hal ini.

Sumber: Kompas.com

LAMPUNG, KOMPAS.com – Kasus penusukan kondektur bus DAMRI, Arief Rahman, oleh sopir Fortuner, Juriadi, kini memasuki babak baru setelah terungkapnya upaya perdamaian antara kedua belah pihak.

Namun, meskipun telah ada kesepakatan damai, Polresta Bandar Lampung menegaskan bahwa proses hukum tetap berlanjut.

Peristiwa penusukan terjadi pada Minggu (9/2/2025) di SPBU Nunyai, Rajabasa, setelah terjadi cekcok terkait antrean pengisian BBM.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai permohonan restorative justice dari kuasa hukum tersangka.

Namun, keputusan untuk melanjutkan kasus ini tetap berada pada jalur hukum.

"Benar, ada permohonan restorative justice dari kuasa hukumnya (tersangka Juriadi)," kata Alfret dalam pesan WhatsApp, Selasa (18/2/2025).

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

"Perintah saya terakhir tetap proses lanjut," jelasnya.

Penusukan kondektur Damri

Kasus ini bermula ketika mobil Fortuner yang dikendarai Juriadi menyerempet bus DAMRI, yang memicu cekcok dengan kondektur bus, Arief.

Merasa tidak terima atas teguran tersebut, Juriadi kemudian melakukan penusukan yang mengakibatkan luka serius pada Arief.

Kuasa hukum tersangka, Ginda Anshori Wayka, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan damai antara keluarga pelapor dan terlapor.

Surat pernyataan perdamaian beserta permohonan pencabutan laporan telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

Ginda juga merujuk pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif, yang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, selama syarat-syarat tertentu dipenuhi.

Meski demikian, Polresta Bandar Lampung tetap melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan.

Kasus ini masih dalam tahap melengkapi berkas perkara agar segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk penyelesaian melalui restorative justice, hukum tetap mengutamakan proses yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Restorative justice, sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak melalui dialog dan kesepakatan bersama, kini semakin sering diterapkan dalam berbagai kasus hukum di Indonesia.

Namun, dalam kasus ini, polisi tetap berpegang pada komitmen untuk menegakkan hukum secara konsisten.

(Penulis: Kontributor Lampung, Tri Purna Jaya)

Bareskrim Polri mengaku masih belum menahan Kepala Desa Kohod Arsin bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan pihaknya belum menahan empat tersangka lantaran proses gelar perkara baru dilakukan pada Selasa (18/2) hari ini.

"Baru saja penetapan tersangka. Tadi kita sampaikan akan segera melengkapi administrasi penyidikan, kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu by process," ujarnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.

Meski belum ada penahanan, Djuhandhani menyebut Bareskrim telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk menerbitkan surat pencekalan terhadap keempat tersangka.

"Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka," tuturnya.

Bareskrim Polri hari ini telah menetapkan total empat orang tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Djuhandhani menjelaskan keempat tersangka tersebut yakni A selaku kades Kohod, UK selaku Sekdes Kohod, SP selaku Penerima kuasa dan CE selaku Penerima Kuasa.

Ia menjelaskan keempat tersangka itu dinilai telah terbukti bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan membuat dan menggunakan surat palsu.

Surat palsu itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan hak hingga akhirnya berhasil diterbitkan total 263 sertifikat atas nama warga desa.

Dalam kasus ini, Djuhandani menyebut pihaknya telah memeriksa total 44 orang saksi dan menggeledah tiga lokasi yakni Kantor Desa, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.

Ia menjelaskan dari penggeledahan itu penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti salah satunya dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohod.

"Kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohod serta beberapa rekening kita dapatkan," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (12/2).

Bukannya liburan di Bali, 2 turis Polandia malah kepergok bekerja sebagai pemandu wisata bagi turis asing lainnya. Akibatnya, keduanya diciduk oleh petugas Imigrasi Bali.

Dua turis asing asal Polandia itu diketahui berinisial RS (39) dan MT (30). Mereka ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Jumat (7/2).

Bule pria dan perempuan itu ditangkap lantaran kedapatan menawarkan jasa agen perjalanan ke sesama turis asing yang baru tiba di bandara Ngurah Rai Bali.

"Kami amankan dua orang warga asal Polandia. Mereka diduga berkegiatan sebagai pemandu wisata," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Winarko dalam keterangannya.

Winarko mengatakan saat penangkapan terjadi, petugas Imigrasi saat itu kebetulan sedang berpatroli di kawasan bandara. RS dan MT kala itu terlihat berseragam agen travel sedang mengantar turis asing yang baru saja mendarat.

"Kami mendapati dua warga asing itu sedang mengantar turis asing di area keberangkatan internasional," kata Winarko.

Setelah didekati dan diinterogasi oleh petugas Imigrasi, ternyata baru diketahui RS dan MT hanya berbekal visa kedatangan (VoA) selama di Bali.

Visa itu masih berlaku sejak kedatangan mereka pada 4 Januari 2025. Karena menyalahi aturan, RS dan MT langsung digiring ke kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Di sana, RS dan MT diperiksa intensif oleh petugas untuk memastikan pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan.

"Saat ini, terhadap kedua warga asing itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Winarko.

-------

Artikel ini telah naik di detikBali.

Video: Polandia Sebut Rusia Rencanakan Aksi Teror ke Maskapai Seluruh Dunia

Video: Polandia Sebut Rusia Rencanakan Aksi Teror ke Maskapai Seluruh Dunia

Jakarta (ANTARA) - Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk mencekal Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, ke luar negeri usai yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan SHGB dan SHM terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Selain Arsin, Bareskrim juga akan mencekal tiga tersangka lainnya, yakni UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

“Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, keempat orang tersebut juga belum ditahan karena baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa ini.

“Baru saja penetapan tersangka. Tentu saja, kami segera melengkapi mindik (administrasi penyidikan). Kemudian, setelah melengkapi mindik, kami akan memanggil para tersangka. Itu, ‘kan, by process, ya,” ucapnya.

Adapun keempat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

“Di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod,” ucap Djuhandhani.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam prosesnya, penyidik telah menyita 263 warkat yang telah dikirim ke labfor untuk diperiksa keabsahannya.

Selain itu, dari penggeledahan di beberapa tempat pada Senin (10/2), disita pula sejumlah barang bukti yang antara lain berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod serta peralatan-peralatan lainnya yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan dokumen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

MEDAN, KOMPAS.com - Viral sebuah video yang menyatakan bahwa Juariah (40), istri Serka Holmes, telah dibebaskan dari sel tahanan Satreskrim Polrestabes Medan.

Sebelumnya, Juariah ditahan karena terlibat dalam kasus pembunuhan mantan anggota TNI, Andreas Sianipar (44).

Dalam video berdurasi singkat yang diunggah di media sosial, seorang pria yang mengaku sebagai adik korban mendatangi Polrestabes Medan.

"Aku selaku adik korban mewakili anak dari korban, atas nama Nicolas Saputra, mendatangi Polrestabes Medan untuk mempertanyakan kebenaran berita," ujarnya dalam video tersebut.

Namun, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, membantah informasi mengenai pembebasan Juariah.

Ia menegaskan bahwa perkara Juariah masih dalam proses. "Berkasnya sudah tahap I di kejaksaan dan menunggu P19. Kami sedang menunggu dari kejaksaan," ujar Bayu saat diwawancarai di Polrestabes Medan pada Selasa (18/2/2025).

"Kami tidak melepas tersangka, melainkan dilakukan penangguhan penahanan atas permintaan keluarga tersangka." kata Bayu.

Ia menjelaskan bahwa penyidik memiliki beberapa pertimbangan untuk menerapkan penangguhan penahanan, salah satunya adalah kondisi anak tersangka yang berkebutuhan khusus.

"Kami mempertimbangkan bahwa tersangka memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus karena tangannya cacat. Sementara suaminya, Holmes, ditahan di POM, sehingga tidak ada yang merawat," jelas Bayu.

Ia menyebutkan bahwa permohonan penangguhan diajukan oleh keluarga tersangka pada 3 Februari dan dikabulkan pada 13 Februari.

Peran Juariah dalam pembunuhan

Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menyatakan bahwa peran Juariah dalam perkara tersebut adalah sebagai orang yang menyuruh pelaku lain untuk menjemput korban.

"Sudah ditetapkan tersangka. Pasal 55, 56, dan 340 KUHPidana," ungkap Gidion setelah menggelar konferensi pers di Polrestabes Medan pada Kamis (23/1/2025).

Polisi sebelumnya juga telah menetapkan empat warga sipil sebagai tersangka yang turut membantu Serka Holmes dalam pembunuhan Andreas, yaitu CJS (23), MFIH (25), FA (37), dan F (45).

Sementara itu, Pomdam I Bukit Barisan telah menahan Serka Holmes dengan sangkaan Pasal 340 KUHPidana.

Andreas Sianipar diculik oleh Serka Holmes bersama tiga warga sipil pada 8 Desember 2024 di Desa Paya Geli, Deli Serdang.

Korban dianiaya hingga tewas, dan jenazahnya ditemukan pada Sabtu (21/12/2024) di sumur tua yang ditutup bebatuan dan tandan buah sawit.

Kondisi korban sangat mengenaskan, dengan tangan dan kaki terikat serta mata dan mulut dilakban.

Anggito Sianipar, adik Andreas, menyatakan bahwa sebelum dibunuh, Andreas dituduh menggelapkan mobil yang disewa dari Holmes.

"Suatu waktu, ada orang yang mengaku pemilik mobil itu datang ke abang saya dan mengambil mobilnya. Setelah itu, abang saya malah dituduh menggelapkan mobil," ungkap Anggito melalui sambungan telepon, Minggu (22/12/2024).