Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya telah mencopot 71 pegawainya di kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta buntut kasus pungutan liar (pungli) pada warga negara China.

Agus menjelaskan mereka yang dicopot mulai dari pejabat struktural, kepala kantor, kepala bidang, petugas supervisor, hingga petugas konter.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut, telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari tiga pejabat struktural, satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi (kepala seksi) pemeriksaan, 23 petugas supervisor, dan 40 orang petugas counter," kata Agus dalam rapat kerja di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Dia mengungkapkan Kementerian Imipas sempat menerima nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China terkait dugaan pungli di Bandara Soetta. Menurut dia, total ada 44 kasus pungli yang menimpa 60 WN China dalam periode Februari 2024 hingga Januari 2025.

Dari jumlah kasus tersebut, Agus menuturkan pemerintah telah mengembalikan kerugian sebesar Rp32.750.000.

Sementara, berdasarkan hasil investigasi, ada 39 petugas Imigrasi yang bertugas memeriksa dokumen keimigrasian WN China selama kasus itu. Hasilnya mengonfirmasi 60 WN China yang menjadi korban pungli petugas.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian [uang] kepada masing-masing," katanya.

Kini, lanjut Agus, pegawai yang dinonaktifkan tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan Kepala Kantor Imigrasi telah diganti pada 21 Januari 2025.

"Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.

JAKARTA - Agnez Mo menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyusul polemik royalti dan hak cipta dengan Ari Bias. Pertemuan ini digelar di Gedung Kementerian Hukum di Kuningan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agnez Mo mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan Undang-Undang (UU) yang menjadi perdebatan di kalangan musisi. Ia menegaskan bahwa kedatangannya merupakan undangan dari Menkum, dan sebagai warga negara yang baik, ia ingin memahami serta mematuhi aturan hukum yang berlaku.

"Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama pak Menteri, untuk belajar apa sih sebenarnya UU itu," kata Agnez di Gedung Kementerian Hukum di Kuningan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Karena kalau saya, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama UU, kan gitu, saya berdiri bersama UU," sambungnya.


Foto/Instagram Agnez Mo



Pelantun Matahariku ini mengakui bahwa ketidakjelasan mekanisme royalti telah menimbulkan kebingungan. Tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi banyak musisi lain di Indonesia.

"Tapi sayangnya, karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tau, akhirnya membuat kebingungan. Bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia," jelasnya.

Dalam situasi yang penuh polemik ini, penyanyi 38 tahun ini justru melihat kesempatan untuk mendalami UU Hak Cipta dan royalti lebih lanjut agar sistemnya lebih transparan dan tepat sasaran.

"Oleh karena itu makanya saya pikir, bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar," ujarnya.

"Dan sadar hukum ya karena saya tahu kadang-kadang kita cuman bisa denger dan liat line aja yang ada di dalam social media. Padahal mungkin UU-nya tidak seperti itu," tambahnya.

Di sisi lain, sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu, ia merasa penting untuk memahami aturan ini. Terutama karena mantan artis cilik tersebut memiliki pengalaman di industri musik internasional.

"Jadi sebenarnya ya balik seperti yang saya bilang, di sini kita hanya berdiskusi. Saya membagi juga pengalaman saya sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi," ungkapnya.

Pemilik nama asli Agnes Monica Muljoto ini juga membandingkan mekanisme royalti di Indonesia dengan sistem yang diterapkan di Amerika Serikat. Di mana ia telah menjadi anggota BMI (Broadcast Music, Inc.) selama 12 tahun.

"Pada saat di Amerika juga LMK-nya seperti apa. Saya sendiri sebenarnya bagian dari dalam tanda kutip LMK di Amerika yaitu BMI selama 12 tahun," ucapnya.

"Semoga ini bisa membantu ke depannya supaya tidak ada lagi salah tafsir dari UU gitu," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku telah menonaktifkan puluhan pegawainya lantaran diduga terlibat melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Warga Negara (WN) China. Hal itu diketahui setelah adanya Nota Diplomatik dari Kedubes China pada 21 Jamuari 2025.

?Muncul nota diplomatik Kedubes Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 21 Januari 2025 terkait dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang menjelaskan telah terjadi pungli sejak Februari 2024 hingga Januari 2025,? kata Agus saat raker bersama Komisi XIII DPR, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, pihaknya menemukan 44 kasus pungli terhadap 60 warga Tiongkok selama periode tersebut. Kendati begitu, kata dia, sudah ada pengembalian uang sebesar Rp32.750.000 pada warga Tiongkok.





"Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga Cina sebagaimana nota diplomatik, terdapat sejumlah 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga Cina yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut," kata Agus.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan Pengembalian kepada masing-masing," imbuhnya.

Namun, kata dia, pihaknya telah menonaktifkan puluhan pegawai dari sejumlah jabatan. "Atas peristiwa tersebut per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 1 mantan kepala kantor, 1 mantan kepala bidang, 1 kepala bidang, 5 kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas konter," tutur Agus.

Agus menyampaikan, puluhan petugas imigrasi yang dinonaktifkan itu masih dilakukan pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas.

"Bagi para pegawai yang telah di nonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," papar Agus.

ANTARA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/2), menyebut 19.337 warga binaan pemasyarakatan (WBP) memenuhi kriteria amnesti. Ia pun memastikan pemberian amnesti tidak berlaku bagi narapidana korupsi, bandar narkoba, terorisme, hingga narapidana dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati.
(Suci Nurhaliza/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

Pemberian amnesti juga mendorong terciptanya reintegrasi sosial, karena narapidana dapat kembali dengan cepat di tengah masyarakat sehingga mempunyai semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyinggung soal manfaat efisiensi anggaran negara terkait dengan rencana pemberian amnesti kepada narapidana (napi) di Indonesia.

"Negara dapat melakukan efisiensi anggaran, mengingat biaya operasional di lembaga pemasyarakatan sangat besar dalam memenuhi kebutuhan warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, negara dapat menghemat anggaran sebab kebutuhan bahan makanan, kesehatan, hingga pengamanan narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) terbilang besar.

Dia juga menyebut rencana pemberian amnesti untuk mengatasi kelebihan penghuni di lapas Indonesia yang saat ini mencapai 87 persen.

"Amnesti juga membantu mengurangi populasi warga binaan pemasyarakatan, sehingga program mengatasi permasalahan over capacity dan over crowding dapat terwujud," ucapnya.

Pemberian amnesti, lanjut dia, mendorong pula terciptanya reintegrasi sosial, karena narapidana dapat kembali dengan cepat di tengah masyarakat sehingga mempunyai semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi.

"Selain itu, menjadikan motivasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk berperilaku baik sehingga dapat memperkuat program pembinaan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan," tuturnya.

Dia pun mengatakan narapidana yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan diikutkan dalam program latihan Komponen Cadangan (Komcad).

Di awal rapat, dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi.

Adapun sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, dia menyebut awalnya pemberian amnesti direncanakan kepada 44.495 orang narapidana.

Meski demikian, dia mengatakan jumlah narapidana yang lolos verifikasi pemberian amnesti masih dapat berubah sebab akan ada remisi khusus keagamaan.

"Jumlah warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi diprediksi juga akan mengalami perubahan jumlah data mengingat dalam waktu dekat akan ada pemberian remisi khusus keagamaan pada hari besar keagamaan dan program integrasi," kata Agus.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Penyanyi Agnez Mo mendatangi Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025) buntut kisruh royalti lagu antara dirinya dengan pencipta lagu, Ari Bias.

Agnez Mo yang diketahui pulang ke Indonesia setelah kasusnya dengan Ari Bias terkait kisruh royalti Lagu ‘Bilang Saja’ senilai Rp 1,5 miliar ramai jadi perbincangan pun telah buka suara.

Setelah melakukan klarifikasi melalui tayangan podcast dengan Deddy Corbuzier, Agnez juga sengaja menyambangi Kementrian Hukum untuk bertemu Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas di kantornya.

Saat menyambangi Kementerian Hukum, Agnez Mo tampak datang dengan setelan jas hitam, kemeja putih dan dasi hitam, dengan rambut terikat rapi.

Langkah yang ditempuh Agnez Mo hingga sengaja datang ke Kementerian Hukum ternyata bukan tanpa alasan, namun ada sesuatu yang ingin ia bahas.

Agnez Mo Bahas UU Hak Cipta Saat Bertemu Menteri Hukum

Dilansir dari Kompas.com, tujuan Agnez Mo datang ke Kementerian Hukum adalah untuk berdiskusi bertemu Andi Agtas di kantornya.

“Sebetulnya memang percakapan atau diskusi dengan Pak Menteri, terima kasih banget sudah menerima dan bertemu,” kata Agnez dalam jumpa pers, di Kemenkumham, kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Ia juga mengungkap tujuan diskusi tersebut adalah untuk belajar lebih dalam mengenai Undang-Undang Hak Cipta, terutama karena saat ini ada kasus hukum yang menjeratnya.

“Tujuannya untuk belajar tentang apa sih Undang-Undang itu, karena saya sebagai warga negara Indonesia ingin taat kepada hukum,” ujar Agnez Mo.

Selain itu, ia menyadari bahwa kasusnya dengan Ari Bias membuat beberapa musisi dan penyanyi kebingungan jalani Undang-undang yang berlaku.

"Tapi sayangnya mungkin karena kasus yang semua tau jadi ada kebingungan bukan untuk saya aja tapi penyanyi dan pencipta lagu lain di Indonesia," ungkap Agnez Mo.
Ia mengaku menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan terkait berita-berita yang beredar.

"Oleh karena itu kayaknya bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama duduk dan dengar terus dari hukum ya, kita kadang cuman bisa dengar dan liat headline di UU tapi ternyata (isinya) gak seperti ini," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Agnez mo juga mengaku berbagi pengalamannya selama menjadi bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat selama 12 tahun.

"Kami hanya berdiskusi dan berbagi pengalaman, termasuk bagaimana sistem di Amerika. Saya sendiri sudah menjadi bagian dari LMK di sana selama 12 tahun. Semoga ini bisa membantu agar tidak ada salah tafsir ke depannya,” tambah Agnez.

Klarifikasi Agnez Mo Terkait Pembayaran Royalti Lagu

Sebelumnya, dalam wawancara di podcast Deddy Corbuzier, Agnez Mo mengaku bahwa dirinya tidak pernah dihubungi langsung oleh pihak Ari Bias terkait izin penggunaan lagu.

"Gue enggak dihubungi secara langsung, kan gue juga pas pertama kali ketemu (Ari Bias) I was sixteen years old (usia masih 16 tahun)," kata Agnez Mo, seperti yang dikutip pada Selasa (18/2/2025).

Terkait pembayaran royalti lagu, Agnez Mo juga menyampaikan bahwa sejak awal kariernya, izin penggunaan lagu dan pembayaran royalti sudah ditangani oleh pihak penyelenggara acara.

“Jadi gini, pertanyaannya kan tadi soal izin, nah mekanisme izin itu seperti apa, sedangkan gue sudah jalanin ribuan show, dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu dibayar sama penyelenggara,” tambah Agnez Mo.

Kasus Gugatan Royalti Ari Bias Terhadap Agnez Mo

Kasus ini bermula ketika Ari Bias mengajukan gugatan terhadap Agnez Mo atas dugaan pelanggaran hak cipta terkait lagu "Bilang Saja" yang dibawakan tanpa izin dalam tiga acara pada tahun 2023.

Pengadilan memutuskan bahwa Agnez Mo terbukti melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Agnez Mo bersalah karena menyanyikan lagu "Bilang Saja" tanpa izin pada 30 Januari 2025.

Lagu tersebut dinyanyikan dalam tiga konser yang berlangsung di Surabaya pada 25 Mei 2023, Bandung pada 27 Mei 2023, dan Jakarta pada 26 Mei 2023.

Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan penggugat Ari Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Buntut Kasus dengan Ari Bias, Agnez Mo Sambangi Kementerian Hukum” dan "Kisruh Lagu ‘Bilang Saja’, Agnez Mo Ungkap Siapa yang Selama Ini Membayar Royalti Lagunya".

Agnez Mo mendatangi Kementerian Hukum setelah ramai disorot terkait kasus hak cipta dengan Ari Bias. Ia menyambangi kantor kementerian itu dengan didampingi manajer untuk meminta penjelasan mengenai regulasi.

Ia mengaku ingin taat terhadap Undang-Undang, sehingga mendatangi Kementerian Hukum untuk belajar lebih lanjut, terutama tentang Undang-undang Hak Cipta.

"Sebenarnya tujuan untuk belajar apa, sih? Sebenarnya UU itu, karena kalau saya, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama UU," ujar Agnez Mo, seperti diberitakan detikcom pada Rabu (19/2).

"Kan gitu, saya berdiri bersama UU," lanjut sang solois.

Kedatangan ini tidak lepas dari polemik hak cipta yang muncul usai kasus Agnez Mo lawan Ari Bias. Ia mengatakan kasus yang berujung putusan Agnez Mo didenda Rp1,5 miliar itu memicu kebingungan banyak orang.

Agnez Mo bahkan menilai putusan itu turut membingungkan penyanyi dan pencipta lagu lainnya yang tidak terlibat dalam kasus hak cipta tersebut.

Situasi itu akhirnya mendorong sang pelantun Get Loose untuk mendatangi Kementerian Hukum. Ia ingin mencari tahu penjelasan terkait UU Hak Cipta dari sudut pandang pemerintah.

"Sayangnya karena mungkin ada kasus yang juga teman-teman tahu, akhirnya membuat kebingungan bukan cuma untuk saya, tapi juga penyanyi-penyanyi atau pencipta lagu lain yang ada di Indonesia," ujar Agnez Mo.

"Makanya, saya pikir bagus nih kami pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar, dan sadar hukum ya," tuturnya.

"Saya tahu kadang-kadang kami cuma bisa dengar dan lihat yang ada di media sosial padahal mungkin UU tidak seperti itu," lanjut Agnez Mo.

Komposer Ari Bias sebelumnya menang gugatan terhadap Agnez Mo terkait hak cipta lagu Bilang Saja. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Agnez Mo wajib membayar denda Rp1,5 M setelah menyanyikan lagu itu tanpa izin ke Ari Bias.

Kondisi itu dibacakan Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ari Bias setelah memegang hasil putusan pengadilan tertanggal 30 Januari.

Ia kemudian mendetailkan pelanggaran dan dendanya, seperti konser 25 Mei 2023 di Surabaya dengan denda Rp500 juta, kemudian konser 26 Mei 2023 di Jakarta Rp500 juta, dan konser 27 Mei 2023 di Bandung Rp500 juta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan jumlah warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang lolos verifikasi pemberian amnesti masih dapat berubah sebab akan ada remisi khusus keagamaan.

"Jumlah warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi diprediksi juga akan mengalami perubahan jumlah data mengingat dalam waktu dekat akan ada pemberian remisi khusus keagamaan pada hari besar keagamaan dan program integrasi," kata Agus pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Untuk itu, Agus mengatakan Kementerian Imipas akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum guna menentukan jumlah pasti narapidana yang akan diberikan amnesti.

Di awal rapat, dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi.

Sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, Agus menyebut awalnya pemberian amnesti direncanakan kepada 44.495 orang narapidana.

Amnesti diberikan kepada narapidana yang masuk sejumlah kriteria, yakni narapidana pengguna narkotika dan narapidana terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kemudian, narapidana berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit berkepanjangan, HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), lansia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual, keterbelakangan mental, perempuan hamil, dan perempuan yang mempunyai anak kandung di bawah usia tiga tahun.

Agus juga menegaskan bahwa ketentuan pemberian amnesti tidak ditujukan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, dan narkotika kategori bandar.

Lalu, anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian dengan kekerasan.

"Kemudian narapidana makar, yaitu narapidana kasus makar dalam perkaranya tidak menggunakan senjata api," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan transfer narapidana ke luar negeri sebanyak tiga kali sepanjang 2024.

Pemindahan dilakukan terhadap narapidana asal Australia, Filipina, dan Perancis setelah Indonesia menjalin kesepakatan dengan negara-negara tersebut.

“Tahun 2024 telah dilaksanakan tiga kali practical agreement dengan pemerintah Australia, Filipina, dan Perancis,” ujar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Dari tiga kali kesepakatan tersebut, kata Agus, terdapat tujuh narapidana berstatus warga negara asing (WNA) yang dipindahkan ke negeri asalnya.

“Lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Perancis,” jelas Agus.

Adapun lima orang yang dipulangkan ke Australia itu adalah narapidana kasus “Bali Nine”. Mereka dipindahkan pada 16 Desember 2024.

Sedangkan satu orang yang dipulangkan ke Filipina adalah terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso.

Agus menegaskan bahwa kesepakatan pemulangan narapidana berstatus WNA ini dilakukan atas dasar kemanusiaan.

Di samping itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat.

“Upaya ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, serta berdasarkan asas resiprokal di antara kedua negara,” kata Agus. “

Selain itu, hal ini juga demi kepentingan Indonesia melindungi warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di luar negeri,” pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto mengaku telah menonaktifkan puluhan pegawainya karena diduga terlibat melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Warga Negara (WN) China.

Hal itu diketahui setelah adanya Nota Diplomatik dari Kedubes China pada 21 Januari 2025.

"Muncul nota diplomatik Kedubes Republik Rakyat China pada 21 Januari 2025 terkait dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang menjelaskan telah terjadi pungli sejak Februari 2024 hingga Januari 2025," kata Agus saat raker bersama Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus menemukan 44 kasus pungli terhadap 60 warga China selama periode tersebut. Kendati begitu, lanjutnya, sudah ada pengembalian uang sebesar Rp32,75 juta pada warga China.

"Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga China sebagaimana nota diplomatik, terdapat sejumlah 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga China yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut," tutur Agus.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian kepada masing-masing," ujarnya.

Agus mengakui, telah menonaktifkan puluhan pegawai dari sejumlah jabatan.

"Atas peristiwa itu, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai, yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 1 mantan kepala kantor, 1 mantan kepala bidang, 1 kepala bidang, 5 kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor, dan 40 orang petugas konter," tutur Agus.

Agus menyampaikan, puluhan petugas imigrasi yang dinonaktifkan itu masih dilakukan pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas.

"Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Agus.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto untuk memindahkan tempat penahanan koleganya, Ricky Ham Pagawak, ke Papua.

Ricky merupakan mantan Bupati Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, yang menjadi narapidana kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Saat ini, Ricky tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kami punya satu teman, Ricky Ham Pagawak, yang sudah menyampaikan surat untuk mohon bisa dipindahkan ke Lapas Jayapura demi kemanusiaan, agar mereka bisa berkomunikasi dengan keluarganya," kata Tonny Tesar dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Impas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Tonny lantas meminta Kementerian Imigrasi tidak hanya memperhatikan nasib narapidana luar yang tengah menjalani hukuman di Indonesia.

Dia menekankan, masih banyak napi di Indonesia yang ditahan jauh dari tempat asalnya.

Dia pun mencontohkan beberapa pejabat Papua yang terjerat kasus hukum, seperti eks Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan eks Bupati Biak Thomas Ondi.

"Para pejabat di Papua ketika korupsi ada di Sukamiskin, ada di Makassar. Jadi kami mohon supaya transfer narapidana (jangan hanya) dari luar ke dalam, tapi kami berharap di dalam juga (diperhatikan)," kata Tonny.

"Kalau yang dulu ada di Sukamiskin sudah bebas, sudah kembali, tapi kami prihatin, mereka tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga cukup lama," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, divonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketua Majelis Hakim Jahoras Siringo-ringo mengatakan Ricky Ham Pagawak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tiga tindak pidana yakni suap, gratifikasi, dan TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo menjalani diskusi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai buntut dari kasusnya dengan pencipta lagu Ari Bias.

Agnez menyatakan, kedatangannya bertujuan untuk berdiskusi sekaligus memperdalam pemahamannya tentang Undang-Undang Hak Cipta.

“Sebenarnya, tujuannya untuk belajar. Apa sih sebenarnya Undang-Undang itu? Karena saya sebagai warga negara Indonesia tentu ingin taat pada hukum. Saya berdiri bersama Undang-Undang,” kata Agnez dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Agnez mengaku sempat kebingungan dengan kasus yang menimpanya.

Oleh karena itu, ia berharap diskusi ini dapat membantunya memahami Undang-Undang Hak Cipta dengan lebih baik.

“Tapi sayangnya, mungkin karena kasus yang teman-teman juga tahu, akhirnya membuat kebingungan. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk penyanyi lain dan pencipta lagu di Indonesia,” ungkap Agnez.

Ia menilai pertemuan ini sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kesadaran hukum.

“Oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk sama-sama belajar, duduk bersama, mendengar, dan lebih sadar hukum,” tambah Agnez.

Dalam kesempatan tersebut, Agnez juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri Hukum yang telah bersedia berdiskusi dengannya.

“Jadi sebenarnya ini memang percakapan atau diskusi yang saya jalankan bersama Pak Menteri. Terima kasih banyak, Pak, sudah menerima dan bertemu,” ucap Agnez.

Sebelumnya, Agnez Mo terlibat sengketa dengan Ari Bias terkait royalti musik.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.