Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendukung rencana penerbitan aturan hukum baru dalam penegakan dan pemberantasan judi dalam jaringan atau online oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Katanya akan dikeluarkan atau menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang penindakan judi online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan," kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat membuka acara seminar bertajuk "Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Ibas, diperlukan tindakan tegas dan penertiban aturan dalam pemberantasan judi dan pinjaman online.

Ia juga menegaskan perang melawan judi daring atau online harus diwujudkan melalui langkah nyata serta sinergi antarlembaga terkait.

"Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat," ucapnya.

Selain menegaskan penertiban dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat dalam memerangi praktik perjudian dan pinjaman online ilegal.

"Ayo, bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo, menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo, berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!" katanya.

Sebagai solusi, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.

Ibas mengatakan bahwa skema kredit tersebut telah disiapkan bagi kelas usaha kecil dan mikro dengan berbagai opsi pinjaman yang dapat diakses masyarakat secara legal dan bertanggung jawab.

"Manfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan," tambahnya.

Ibas mengingatkan pula pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan agar terhindar dari jebakan finansial yang merugikan pada masa depan.

"Kita harus bedakan antara mana yang jadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kita butuh karena kita butuhkan, tetapi kalau kita ingin, kita bisa mempermudah supaya investasi kita tidak menjadi salah," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi telah menjadi prioritas kepemimpinan nasional dari masa ke masa. Mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga terus berlanjut pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Ibas pun menggarisbawahi bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal pada akhirnya memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia.

"Mari jadikan #SadarDigital sebagai gerakan nasional! Bersama, kita lawan judi online dan pinjaman online ilegal demi masa depan generasi muda Indonesia," ajak Ibas.

Ia lantas melanjutkan, "Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!"

Selain mahasiswa, seminar itu juga dihadiri berbagai lembaga pemerintah dan institusi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Reserse Kriminal Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kepala Desa Kohod Arsin menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Polri dengan menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Klien kami sudah mendengarkan proses penetapan tersangka dan beliau sangat menghormati penetapan ini. Dia juga percaya bila Bareskrim telah melakukan hal-hal yang dianggap itu bagian dari proses hukum," kata Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Yunihar, saat dikonfirmasi di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan bahwa dengan adanya penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri, pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku dan hal tersebut pun telah disampaikan kepada kliennya.

"Sejauh ini kami juga masih menunggu surat resmi perihal penetapan tersangka klien kami dan memang klien kami sudah mengetahui informasi itu," katanya.

Tim kuasa hukum Kades Kohod juga mengatakan bahwa untuk langkah ke depan mengenai rencana-rencana hukum dipastikan belum ada upaya lanjutan setelah penetapan tersangka kepada kliennya tersebut.

"Untuk rencana lanjutan, kita akan menunggu dahulu sampai surat (penetapan tersangka) diterima secara resmi. Kita nanti akan pelajari sebagai tanggapan atau upaya apa yang kami akan lakukan," katanya.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Selasa (18/2), menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kita menetapkan Saudara A (Arsin) selaku Kades Kohod sebagai tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro.

Dalam hal ini, penyidik juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya, yaitu UK selaku Sekretaris Desa Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

Ia mengatakan bahwa empat orang itu diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh kades dan sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai November 2024.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berencana melibatkan narapidana yang mendapatkan amnesti ikut dalam program latihan komponen cadangan (komcad).

Hal ini dia sampaikan dalan rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI dengan agenda membahas tentang pemberian amnesti dan transfer narapidana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/2/2025).

“Warga binaan permasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan,” ujarnya.

Agus turut menuturkan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi amnesti diprediksi mengalami perubahan jumlah data.

Peluang perubahan jumlah ini karena mengingat dalam waktu dekat akan ada pemberian remisi khusus keagamaan pada hari besar keagamaan dan program integrasi.

“Tentunya dengan kondisi tersebut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum guna menentukan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang akan diberikan amnesti,” ujarnya.

Mantan Wakapolri itu mengatakan bahwa, amensti dapat membantu mengurangi populasi warga binaan pemasyarakatan, sehingga permasalahanover capacitydanover crowdingdi lapas dapat teratasi.

Tak sampai di situ, Agus beranggapan amnesti yang dilakukan pemerintah ini juga dapat membantu negara untuk melakukan efisiensi anggaran.

“Mengingat biaya operasional di lembaga pemasyarakatan sangat besar dalam memenuhi kebutuhan warga binaan penasyarakatan seperti bahan makanan, kesehatan, dan pengamanan,” pungkasnya.

Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, kami akan kerjakan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bakal membantu mengawasi pencekalan ke luar negeri terhadap tersangka kasus pemalsuan SHGB dan SHM tanah Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, yang berkaitan dengan polemik pagar laut jika ada permintaan dari Bareskrim Polri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, kami akan kerjakan," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengawasan pencekalan tidak hanya akan dilakukan terhadap Kepala Desa Kohod yang menjadi tersangka, tetapi juga terhadap orang-orang lainnya jika ada yang juga dicekal.

"Ya, kalau ada, pasti semuanya akan dicekal," kata mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Polri pun berkoordinasi dengan Imigrasi untuk mencekal Arsin ke luar negeri usai yang bersangkutan berstatus tersangka. Selain Arsin, Bareskrim juga akan mencekal tiga tersangka lainnya, yakni UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

"Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (19/2).

Brigjen Pol. Djuhandhani menerangkan bahwa keempatnya diduga bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan tiga warga negara asing (WNA) yang diduga sebagai sindikat penyelundupan manusia, Rabu (12/2/2025).

Tiga WNA asal Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ mencoba masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

Sebelumnya, mereka terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Saat mencoba melewati Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, paspor palsu yang digunakan oleh mereka tidak terdeteksi mesin autogate.

Kini, ketiganya masih diperiksa oleh petugas Imigrasi atas dugaan tindak pidana keimigrasian terkait penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Dugaan motif

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Tiga warga WN Pakistan yang mencoba masuk lewat Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Perancis dan kartu identitas palsu pada Rabu (12/02/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Imigrasi, kasus paspor palsu tersebut terkait dengan upaya penyelundupan manusia.

Indonesia dijadikan negara transit sebelum menuju negara ketiga yang menjadi tujuan utamanya.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Adapun Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria, menyebut motif sindikat tersebut yaitu tindak pidana penyelundupan manusia.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Fanny, dikutip dari Antara, Rabu (19/2/2025).

Asal paspor palsu

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi paspor.

Lebih lanjut, tiga paspor palsu yang dimiliki WN Pakistan berasal dari dari WN Sri Lanka berinisial WJ.

WJ memasok paspor palsu melalui platform Facebook seharga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 16,3 juta.

Menurut pemeriksaan Imigrasi, ketiga WN Pakistan tersebut ternyata berniat transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. WJ disebut menyarankan mereka menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan menggantinya dengan paspor palsu Perancis saat tiba di Indonesia.

Kasus serupa

Kasus penggunaan paspor palsu WNA dan sindikat penyelundupan manusia ini bukan peristiwa pertama kali terjadi.

Sebelumnya, Imigrasi Soekarno-Hatta juga pernah mengamankan empat WNA asal Irak, Suriah, dan Sudan, atas motif penggunaan paspor palsu pada Februari 2024.

Keempat WNA Timur Tengah tersebut diduga kuat memalsukan dokumen perjalanan, di antaranya paspor dan visa, seperti dilaporkan situs resmi Imigrasi Soekarno-Hatta.

Mereka diamankan saat operasi pengawasan orang asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta selama musim puncak (peak season) pada Desember 2023-Februari 2024.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya pernah melaporkan kasus serupa, yakni WNA asal Bangladesh yang berinisial HR yang diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.

Mulanya, HR dilaporkan oleh sang istri, S, yang merupakan WNI karena suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya.

Atas laporan tersebut, S dan petugas imigrasi bekerja sama memancing HR agar keluar dari persembunyiannya, namun tidak berhasil.

Selang sebulan kemudian, Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.

WNA pelaku penggunaan dokumen palsu dan sindikat penyelundupan manusia dikenakan sanksi sesuai Pasal 119 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas penggunaan dokumen perjalanan palsu.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan tiga warga negara asing (WNA) yang diduga sebagai sindikat penyelundupan manusia, Rabu (12/2/2025).

Tiga WNA asal Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ mencoba masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

Sebelumnya, mereka terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Saat mencoba melewati Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, paspor palsu yang digunakan oleh mereka tidak terdeteksi mesin autogate.

Kini, ketiganya masih diperiksa oleh petugas Imigrasi atas dugaan tindak pidana keimigrasian terkait penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Dugaan motif

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Tiga warga WN Pakistan yang mencoba masuk lewat Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Perancis dan kartu identitas palsu pada Rabu (12/02/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Imigrasi, kasus paspor palsu tersebut terkait dengan upaya penyelundupan manusia.

Indonesia dijadikan negara transit sebelum menuju negara ketiga yang menjadi tujuan utamanya.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Adapun Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria, menyebut motif sindikat tersebut yaitu tindak pidana penyelundupan manusia.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Fanny, dikutip dari Antara, Rabu (19/2/2025).

Asal paspor palsu

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi paspor.

Lebih lanjut, tiga paspor palsu yang dimiliki WN Pakistan berasal dari dari WN Sri Lanka berinisial WJ.

WJ memasok paspor palsu melalui platform Facebook seharga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 16,3 juta.

Menurut pemeriksaan Imigrasi, ketiga WN Pakistan tersebut ternyata berniat transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. WJ disebut menyarankan mereka menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan menggantinya dengan paspor palsu Perancis saat tiba di Indonesia.

Kasus serupa

Kasus penggunaan paspor palsu WNA dan sindikat penyelundupan manusia ini bukan peristiwa pertama kali terjadi.

Sebelumnya, Imigrasi Soekarno-Hatta juga pernah mengamankan empat WNA asal Irak, Suriah, dan Sudan, atas motif penggunaan paspor palsu pada Februari 2024.

Keempat WNA Timur Tengah tersebut diduga kuat memalsukan dokumen perjalanan, di antaranya paspor dan visa, seperti dilaporkan situs resmi Imigrasi Soekarno-Hatta.

Mereka diamankan saat operasi pengawasan orang asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta selama musim puncak (peak season) pada Desember 2023-Februari 2024.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya pernah melaporkan kasus serupa, yakni WNA asal Bangladesh yang berinisial HR yang diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.

Mulanya, HR dilaporkan oleh sang istri, S, yang merupakan WNI karena suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya.

Atas laporan tersebut, S dan petugas imigrasi bekerja sama memancing HR agar keluar dari persembunyiannya, namun tidak berhasil.

Selang sebulan kemudian, Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.

WNA pelaku penggunaan dokumen palsu dan sindikat penyelundupan manusia dikenakan sanksi sesuai Pasal 119 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas penggunaan dokumen perjalanan palsu.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan tiga warga negara asing (WNA) yang diduga sebagai sindikat penyelundupan manusia, Rabu (12/2/2025).

Tiga WNA asal Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ mencoba masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

Sebelumnya, mereka terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Saat mencoba melewati Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, paspor palsu yang digunakan oleh mereka tidak terdeteksi mesin autogate.

Kini, ketiganya masih diperiksa oleh petugas Imigrasi atas dugaan tindak pidana keimigrasian terkait penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Dugaan motif

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Tiga warga WN Pakistan yang mencoba masuk lewat Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Perancis dan kartu identitas palsu pada Rabu (12/02/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Imigrasi, kasus paspor palsu tersebut terkait dengan upaya penyelundupan manusia.

Indonesia dijadikan negara transit sebelum menuju negara ketiga yang menjadi tujuan utamanya.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Adapun Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria, menyebut motif sindikat tersebut yaitu tindak pidana penyelundupan manusia.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Fanny, dikutip dari Antara, Rabu (19/2/2025).

Asal paspor palsu

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi paspor.

Lebih lanjut, tiga paspor palsu yang dimiliki WN Pakistan berasal dari dari WN Sri Lanka berinisial WJ.

WJ memasok paspor palsu melalui platform Facebook seharga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 16,3 juta.

Menurut pemeriksaan Imigrasi, ketiga WN Pakistan tersebut ternyata berniat transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. WJ disebut menyarankan mereka menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan menggantinya dengan paspor palsu Perancis saat tiba di Indonesia.

Kasus serupa

Kasus penggunaan paspor palsu WNA dan sindikat penyelundupan manusia ini bukan peristiwa pertama kali terjadi.

Sebelumnya, Imigrasi Soekarno-Hatta juga pernah mengamankan empat WNA asal Irak, Suriah, dan Sudan, atas motif penggunaan paspor palsu pada Februari 2024.

Keempat WNA Timur Tengah tersebut diduga kuat memalsukan dokumen perjalanan, di antaranya paspor dan visa, seperti dilaporkan situs resmi Imigrasi Soekarno-Hatta.

Mereka diamankan saat operasi pengawasan orang asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta selama musim puncak (peak season) pada Desember 2023-Februari 2024.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya pernah melaporkan kasus serupa, yakni WNA asal Bangladesh yang berinisial HR yang diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.

Mulanya, HR dilaporkan oleh sang istri, S, yang merupakan WNI karena suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya.

Atas laporan tersebut, S dan petugas imigrasi bekerja sama memancing HR agar keluar dari persembunyiannya, namun tidak berhasil.

Selang sebulan kemudian, Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.

WNA pelaku penggunaan dokumen palsu dan sindikat penyelundupan manusia dikenakan sanksi sesuai Pasal 119 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan poin-poin perubahan dalam Revisi UU TNI (RUU TNI) yang telah menjadi Prolegnas Prioritas 2025 tak mengalami perubahan dari hasil pembahasan pada 2024 lalu.

"Sebetulnya sama dengan yang lalu, tidak ada yang berubah," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Supratman menjelaskan salah satu poin perubahan yang akan diatur adalah perpanjangan masa usia pensiun bagi perwira dan prajurit biasa.

Ia mengatakan perubahan itu diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan terkini seperti usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah berada pada usia 60 tahun.

"Prinsipnya adalah menyangkut soal perpanjangan usia pensiun, ya. Karena sekarang PNS sudah pensiunnya 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun," jelas dia.

Di sisi lain, Supratman menjelaskan surpres ini kembali dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto karena terdapat perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga.

Sebab, kata dia, dalam surpres RUU TNI yang dikirim Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masih terdapat nomenklatur Menko Polhukam yang kini berubah menjadi Menko Polkam.

"Sehingga kemudian bapak Presiden Prabowo menyesuaikan dengan nomenklatur dan juga menambah terkait dengan orang yang ditunjuk mewakili Bapak Presiden," tutur dia.

"Jadi ini adalah sebuah proses carry over dalam rangka pembahasan undang-undang," sambungnya.

Dalam dokumen RUU TNI yang diterima CNNIndonesia.com kala itu, terdapat beberapa poin krusial dalam revisi aturan tersebut.

Beberapa diantaranya; batas usia pensiun menjadi 60-65 tahun, dan prajurit aktif bisa duduki kementerian negara.

Selain itu, RUU TNI juga dikabarkan bakal turut membahas peluang prajurit aktif untuk berbisnis.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pihaknya bakal meminta masukan dari berbagai pihak terkait usul penghapusan pasal yang mengatur larangan prajurit berbisnis.

"Kita akan lihat pembahasannya, usulan dari mana kita lihat nanti kita kan pasti meminta banyak masukan ya kalau bisnis, bisnisnya seperti apa. Tugas TNI kan jelas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita akan lihat nanti," katanya, di kompleks parlemen.

DPR RI sebelumnya menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas UU no 34 tahun 2024 tentang TNI menjadi prolegnas prioritas 2025.

Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespons tagar 'Kabur Aja Dulu' yang belakangan viral di media sosial menyikapi keadaan di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Agus menyebut semestinya anak-anak muda di RI bersyukur tinggal di RI yang serba ada.

"Kayaknya kita harus bersyukurlah hidup di Indonesia ya, luar biasa ya, kita semuanya ada," kata Agus setelah menghadiri rapat kerja di Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Agus menyinggung cuaca dingin di luar negeri yang belum tentu sesuai dengan kondisi tubuh masyarakat RI. Ia meminta semua pihak bersyukur jadi WNI.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati. Jangan coba untuk jualan di luar, bersyukurlah jadi warga Indonesia," katanya.

Adapun fenomena #KaburaAjaDulu mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap berbagai masalah di Indonesia yang membuat para generasi muda ingin pindah ke negara asing. Tagar itu muncul sebagai bentuk sindiran dan tuntutan agar pemerintah Indonesia kembali ke trek yang benar dan bisa memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat seperti yang diamanatkan UUD 1945.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada tujuh saksi dan korban kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Perlindungan yang diberikan termasuk ketika para saksi maupun korban hadir memberikan keterangan di persidangan.

"LPSK saat ini memberikan perlindungan secara fisik dalam persidangan," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nur Herawati, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Adapun dalam sidang kedua yang digelar Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan terdakwa tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL), Selasa (18/2/2025), hadir delapan orang saksi.

Dua di antaranya merupakan anak dari bos rental mobil, yaitu Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra.

Selain pendampingan fisik, kata Sri, pihaknya juga memberikan perlindungan psikologis terhadap tujuh saksi.

"Memberikan bantuan psikologis karena ada yang trauma dan kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban," kata dia.

Sri menyebut, LPSK juga memberikan edukasi kepada saksi mengenai proses hukum yang berlangsung.

"Memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran," tutur dia.

Adapun dari 17 saksi yang mengajukan perlindungan dalam kasus ini, LPSK hanya memberikan perlindungan kepada tujuh saksi.

"Kami memberikan perlindungan ini melalui layanan proaktif, layanan proaktif itu penjangkauan dan memberikan edukasi kepada para saksi dan korban agar mengajukan permohonan ke LPSK," ungkap Sri.

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

Atas perbuatannya, Bambang Apri Atmojo dan Akbar Adli dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Tindakan Bambang Apri dan Sertu Akbar Adli melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Sementara, Sersan Satu Rafsin Hermawan didakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan jo Pasal 55 tentang penyertaan tindak pidana ayat (1) ke-1 KUHP. Bambang dan Akbar juga didakwa pasal yang sama.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengungkap data warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi awal pemberian amnesti. Dari 44.495 warga binaan yang diusulkan, 19.337 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi awal.

Adapun hasil ini didapat usai Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.

Hal itu disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Agus menyebut pemberian amnesti ini dikategorikan kepada narapidana dan anak binaan pengguna narkotika, kasus ITE, hingga narapidana atau anak binaan berkebutuhan khusus.

"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberikan amnesti didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat.

Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Diantaranya:

a. Pasal 127 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai surat edaran mahkamah Agung nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang,

Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat surat edaran MA nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.

Selanjutnya ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE yang diberikan amnesti. Amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.

"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.

Selanjutnya amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri dari 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang dan narapidana makar 10 orang.

"Dari hasil verifikasi awal ini, selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk selanjutnya dilakukan verifikasi secara seksama sebagaimana surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan perihal penyampaian data hasil verifikasi dan asesmen rencana pemberian amnesti," kata Agus.

"Warga binaan permasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi, bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto merinci pemberian amnesti kepada 19.337 narapidana (napi) yang lolos tahapan verifikasi dan asesmen.

"Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Pertama, kata dia, pemberian amnesti kepada narapidana dan anak binaan pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di bawah ambang batas tertentu sebanyak 2.591 orang.

Lalu, pengguna narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial (SEMA 4/2010) sebanyak 15.447 orang.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, pemberian amnesti kepada narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik sebanyak 5 orang.

"Dan terkait Pasal ITE 377 orang. Jumlah ini akan kami telaah kembali," ucapnya.

Ketiga, tambah dia, narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus, dengan kategori sakit berkepanjangan sebanyak 270 orang; orang dengan gejala kejiwaan 73 orang; lansia di atas tujuh puluh tahun 110 orang; disabilitas 2 orang; perempuan hamil 6 orang; perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang; anak binaan 409 orang; dan narapidana makar 10 orang.

Dia lantas menjelaskan bahwa terdapat 183 narapidana menjalani subsider; 74 narapidana telah meninggal dunia; 5 narapidana telah bebas rehabilitasi, 1.988 narapidana telah bebas integrasi; 2.319 narapidana telah bebas.

Selain itu, ujarnya lagi, terdapat 20.589 warga binaan tidak lolos verifikasi. Adapun
sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, awalnya pemberian amnesti direncanakan diberikan kepada 44.495 narapidana.

"Dari hasil verifikasi awal ini selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk selanjutnya dilakukan verifikasi secara seksama," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025