Anggota Satreskrim Polres Nabire diserang sekelompok narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Penyerangan diduga dipicu teriakan provokatif dari napi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus kaburnya 3 tahanan lapas.

Kejadian tersebut bermula dari kaburnya 3 narapidana Lapas Kelas IIB Nabire pada Rabu (7/5). Ketiga napi yang kabur diduga terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) wilayah Puncak Jaya.

"Sebelumnya 3 orang narapidana tersebut kabur dengan cara memanjat pagar rutan Lapas Nabire," kata Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Ketiga narapidana tersebut adalah Irinus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras dan Yomison Murib alias Biasa. Ketiganya masing-masing masih menjalani sisa hukuman 2 tahun, 19 tahun dan 7 tahun lebih.

"Tiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Mereka dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah pegunungan Papua," paparnya.

Teriakan Napi Picu Kericuhan

Polisi pun menyelidiki kasus kaburnya 3 narapidana yang diduga anggota KKB tersebut. Personel Satreskrim Polres Nabire diturunkan melakukan olah TKP di Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5) siang.

"Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," ungkap Alfred.

Alfred mengemukakan, beberapa napi sempat memprovokasi napi lainnya saat polisi datang. Perbuatan itu membuat tahanan lain terhasut melakukan penyerangan.

"Para narapidana menyerang anggota polisi, setelah sebelumnya terdapat beberapa narapidana mengeluarkan teriakan ajakan untuk menyerang aparat," ungkapnya.

Kericuhan diwarnai aksi lempar batu dan kayu oleh sekelompok napi ke arah aparat kepolisian. Dua anggota polisi bahkan sempat dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas lapas.

"Korban luka (karena lemparan batu) dalam kejadian ini, 2 anggota polisi. Sementara korban luka-luka di pihak narapidana, belum diketahui," ujar Alfred.

Korban luka dalam insiden tersebut telah mendapat penanganan medis. Satu mobil dinas juga dilaporkan hancur terkena lemparan batu.

"Aparat polisi tidak dapat melanjutkan olah TKP, dan mundur ke area aman di penjagaan rutan lapas," bebernya.

Alfred memastikan situasi di Lapas Kelas IIB Nabire. Pihaknya telah menurunkan personel tambahan dari Brimob untuk melakukan penjagaan di luar lapas agar tidak memperkeruh suasana.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," tegas Alfred.

Video: Mendikdasmen Bakal Temui Keluarga Guru Korban Penembakan KKB Papua

Video: Mendikdasmen Bakal Temui Keluarga Guru Korban Penembakan KKB Papua

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus menyoroti kasus dugaan pencemaran Sungai Malinau oleh PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang berulang. Ia menyebut kasus itu sebagai kejahatan lingkungan yang seharusnya dikenai sanksi pidana, bukan sekadar sanksi administratif.

"Kejadian pencemaran Sungai Malinau hampir setiap tahun terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Tiga tahun lalu, saat tanggul besar jebol, perusahaan sempat dikenai sanksi penutupan operasi. Tapi, tak ada satu pun karyawan atau manajemen yang dikenai pidana pencemaran lingkungan," ujar Deddy kepada detikKalimantan, Sabtu (10/5/2025).

Deddy menilai PT KPUC seolah kebal hukum. "Pemilik dan perusahaan ini seperti berada di atas hukum, sangat sakti sehingga tak tersentuh. Ini kejahatan lingkungan yang patut dikenai pidana," tegasnya.

Ia kemudian menggambarkan bahaya limbah yang dibuang sembarangan. "Bayangkan jika limbahnya kecil dan dibuang diam-diam, lalu disedot PDAM dan dikonsumsi masyarakat. Ini sama saja meracuni masyarakat secara perlahan," ungkapnya.

Pencemaran Sungai Malinau juga berdampak luas. Deddy menyebut ekosistem sungai rusak, populasi ikan menurun, nelayan kehilangan pendapatan, dan petambak di hilir merugi akibat produktivitas tambak anjlok.

"Belum lagi biaya yang dikeluarkan pelanggan PDAM untuk membeli air bersih saat sungai tercemar berat," tambahnya.

Menurut Deddy, pemerintah dan aparat penegak hukum harus serius menegakkan aturan. Ia mendesak evaluasi kepemilikan dan konsesi PT KPUC.

"Harus ada sanksi pidana bagi yang lalai atau sengaja mencemari. Jika perlu, cabut izinnya dan lelang ke perusahaan yang patuh hukum," katanya.

Deddy khawatir jika dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara, hukum, dan keadilan. "Kejahatan lingkungan bisa jadi kejahatan kemanusiaan jika berlarut-larut," tegasnya.

Kasus Mandek di Penyelidikan, ESDM Pernah Hentikan Operasi

Deddy menyinggung kasus pencemaran pada 2022, saat tanggul limbah PT KPUC jebol dan mencemari Sungai Malinau. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kala itu menghentikan operasi perusahaan. Namun, proses hukum mandek.

"Kasusnya hanya berhenti di penyelidikan, tak pernah naik ke penyidikan," keluhnya.

Saat itu, Menteri ESDM mengeluarkan surat keputusan penghentian operasi karena PT KPUC tidak memiliki kolam penampungan limbah sesuai regulasi. Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga disebut sedang menyelidiki, tetapi hasilnya tak kunjung diumumkan.

Deddy mendesak Polda Kalimantan Utara (Kaltara) dan Mabes Polri memberikan kejelasan soal tindak lanjut hukum. Pada 2022, Polda Kaltara menaikkan status kasus ke penyidikan dan menggandeng ahli lingkungan. Namun, hingga kini, tak ada tersangka yang ditetapkan.

"Soal tindakan hukum, tanyakan ke Polda Kaltara dan Mabes Polri. Apa hasil penyidikannya? ESDM juga harus jelaskan, apakah ada rekomendasi ke pusat untuk tindakan lebih tegas?" tanya Deddy.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara, Kombes Pol Ronald Ardiyanto Purba mengaku belum menerima laporan perkembangan kasus. Ia menyarankan untuk mengkonfirmasi Kasat Reskrim Polres Malinau terlebih dahulu.

"Saya belum dapat laporan perkembangannya. Hubungi dulu Kasat Reskrim Malinau. Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan tim gabungan itu ya," ujarnya kepada detikKalimantan.

Pasal Berlapis yang Jerat Dirut PT XLI Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan

Pasal Berlapis yang Jerat Dirut PT XLI Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum sepekan, dari 5 - 11 Mei 2025, yang menjadi sorotan, di antaranya 11 orang tewas dalam kecelakaan truk dan minibus di Purworejo, Jawa Tengah, hingga polisi kembali menggagalkan keberangkatan 36 calon jemaah haji nonprosedural/ilegal ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Sebelas tewas dalam kecelakaan di jalan penghubung Purworejo-Magelang

Sebanyak 11 orang tewas dalam kecelakaan antara truk tronton dengan minibus di Jalan Raya Purworejo-Magelang, Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Rabu.

Kapolres Purworejo AKBP Andry Agustiano membenarkan peristiwa nahas yang terjadi di jalan dengan kontur menurun tersebut

AKBP Andry menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika truk bernomor B-9970-BYZ melaju dari arah utara ke selatan. Truk berusaha mendahului minibus yang melaju di jalan menurun tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

2. Satu pelajar SMA tewas usai tertabrak mobil di Jalan Anggrek Bandung

Satu orang pelajar SMA tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lima kendaraan di Jalan Anggrek, Kota Bandung sekitar pukul 15.00 WIB.

Anggota Unit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Aiptu Nandy Suhendi, mengatakan kecelakaan bermula saat sebuah mobil Nissan berwarna hitam menabrak sepeda motor dari arah belakang hingga menyeret korban sejauh 80 meter.

“Mobil Nissan ini awalnya menabrak sepeda motor hingga terseret, lalu menabrak dua mobil, kemudian terakhir menabrak mobil pikap,” kata Nandy di Bandung, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Kapolda: 12 orang tewas

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengatakan sebanyak 12 orang tewas dan 23 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan maut bus ALS yang terjadi di Padang Panjang, Selasa.

"Data sementara korban meninggal dunia ada 12 orang. Sebanyak 23 orang lainnya mengalami luka-luka," katanya di Padang Panjang, Selasa.

Dia mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang merenggut banyak nyawa ini.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kejagung tetapkan tiga tersangka korupsi proyek satelit di Kemhan

Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi koneksitas dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan tahun 2012–2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tersangka pertama adalah seorang purnawirawan TNI berinisial L.

“Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK),” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polisi Bandara Soetta kembali menggagalkan 36 calon haji nonprosedural

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya kembali berhasil menggagalkan keberangkatan 36 calon jemaah haji nonprosedural/ilegal ke Tanah Suci melalui Bandara Soetta.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno Hatta Komisaris Polisi Yandri Mono di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara keberangkatan haji ilegal yang membawa puluhan korbannya tersebut.

"Modusnya pelaku sama, menggunakan penerbangan transit," ucap Yandri.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Timika (ANTARA) - Kapolda Papua Papua Brigjen Pol Alfred Papare menyatakan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap tiga narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire akan dilakukan secara menyeluruh dan profesional.

"Kami juga akan melakukan penindakan terhadap aksi penyerangan di dalam lapas saat tim Reskrim Polres Nabire melakukan olah TKP di dalam lapas pada Jumat, 9 Mei 2025," katanya dalam siaran pers yang diterima di Timika, Sabtu.

Menurut Papare, pihaknya telah menurunkan tambahan personel pengamanan di sekitar lapas dengan dukungan Brimob guna menghindari ketegangan lanjutan.

"Sementara itu, korban dari pihak kepolisian maupun narapidana yang terluka telah mendapatkan penanganan medis," ujarnya.

Dia menjelaskan tiga narapidana yang terafiliasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan kabur dari Lapas Kelas IIB Nabire pada Kamis dini hari, Kamis 8 Mei 2025.

"Pelarian mereka memicu ketegangan di dalam Lapas hingga menyebabkan penyerangan terhadap aparat kepolisian yang tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP)," katanya lagi.

Dia menambahkan ketiga napi yang kabur disinyalir akibat lemahnya sistem pengamanan di Lapas di mana saat kejadian pos jaga tidak ditempati karena kekurangan personel dan dua dari tiga CCTV juga tidak berfungsi sementara pintu sel tidak dikunci sehingga petugas melakukan pencarian internal dan belum melaporkan secara resmi ke aparat keamanan.

"Ketiga napi yang melarikan diri diketahui adalah Irinus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras Telenggen, dan Yomison Murib alias Biasa," ujarnya.

Mereka (ketiga narapidana) masing-masing terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata api, dan pembunuhan. Ketiganya merupakan anggota KKB Puncak yang dikenal aktif dalam aksi bersenjata.

Kejadian pelarian ini diketahui terjadi sekitar pukul 00.42 WIT. Berdasarkan hasil rekaman CCTV dan keterangan saksi para napi diduga menggunakan tangga kayu sepanjang 3,5 meter untuk memanjat pagar besi setinggi delapan meter yang dilengkapi kawat duri.

Mereka sebelumnya mendapat kepercayaan dari petugas untuk membantu memasak air bagi penghuni lapas lainnya, yang memungkinkan mereka mengakses area terbuka.

Denpasar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata dia.

Pigai usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Denpasar, Bali, Sabtu, menilai kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Menteri HAM.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Menteri HAM justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata dia.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Menteri HAM.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dimana dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

BALI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata Pigai seperti dilansir dari Antara, Sabtu (10/5/2025) malam.

Pigai menambahkani kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Pigai.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Pigai justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata Pigai.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Pigai.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -KAI Properti, salah satu anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan fokus dalam kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, KAI Properti terus menunjukkan konsistensi dalam membangun budaya kepatuhan dan integritas di seluruh lini operasionalnya.

"Kepatuhan hukum bagi kami bukan sekadar kewajiban, melainkan pondasi utama untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan," kata Plt Sekretaris Perusahaan KAI Properti, Ramdhani Subagja dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

KAI Properti menerapkan dan menjungjung tinggi nilai safety, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun kerja sama yang sehat dengan para mitra dan pemangku kepentingan.

“Dalam industri konstruksi yang kompleks dan dinamis, penerapan standar kepatuhan hukum yang tinggi menjadi kunci untuk memastikan setiap proyek berjalan dengan aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial,” tambah Ramdhani.

KAI Properti menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat sistem tata kelola dan kepatuhan hukum secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan nilai-nilai inti BUMN dan misi perusahaan untuk menjadi pengelola properti berbasis transportasi yang modern, aman, dan terpercaya.

“Kami percaya bahwa perusahaan yang patuh hukum akan lebih tangguh menghadapi tantangan zaman. Kemenangan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam hal integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Atas upayanya dalam mengedepankan kepatuhan hukum, perseroan meraih penghargaan “Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold)” untuk sektor Konstruksi dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan para pemimpinnya yang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

JAKARTA, iNewstangsel.id - Dalam suasana penuh kehangatan, Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) sukses menggelar acara Halal Bihalal 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta. Mengusung tema "Dari Hati ke Hati Mewujudkan Soliditas", acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan merumuskan langkah strategis bagi masa depan profesi advokat di Indonesia. Ketua Umum PERADI SAI, Juniver Girsang, menyerukan perlunya terobosan besar demi kemajuan dan kualitas para pengacara di tanah air.

Juniver Girsang selama hampir satu dekade ini gigih membangun jembatan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai organisasi advokat serta pihak pemerintah terkait. Upaya ini termasuk menjalin hubungan baik dengan Menkopolhukam dan Menteri Hukum dan HAM. Salah satu gagasan visioner yang terus diperjuangkannya adalah pembentukan Dewan Advokat Nasional, sebagai transformasi dari sistem single bar menuju sistem multi bar yang lebih inklusif. 

"Kita butuh perubahan. Sudah saatnya Undang-Undang Advokat mengakomodasi banyak organisasi dalam satu sistem yang jelas, dengan kode etik dan Dewan Kehormatan Bersama," tegas Juniver, dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, Juniver menyoroti berbagai tantangan dalam menyatukan organisasi advokat yang beragam, termasuk ego sektoral dan kepentingan tersembunyi yang masih menghambat proses perubahan. Ia menekankan bahwa pembentukan Dewan Advokat Nasional krusial untuk memastikan pendidikan, kode etik, dan pengawasan profesi advokat berjalan secara efektif dan profesional. Langkah awal menuju perubahan ini telah dimulai dengan pembentukan Dewan Kehormatan Bersama, yang rencananya akan segera diajukan ke DPR sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Advokat.

Acara Halal Bihalal PERADI SAI 2025 berlangsung meriah dengan tausyiah yang disampaikan oleh Ust. Adiwarman Azwar Karim. Lebih dari 450 peserta hadir, termasuk anggota PERADI SAI dari seluruh Indonesia serta tamu undangan dari berbagai instansi penting negara. Kehadiran perwakilan dari Mabes Polri, Mahkamah Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol. Purn. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, semakin memperkuat semangat kebersamaan dan soliditas di antara para advokat.

Mengusung semangat persatuan "Dari Hati ke Hati Mewujudkan Soliditas", PERADI SAI terus menunjukkan komitmennya dalam mempererat tali persaudaraan, meningkatkan profesionalisme anggotanya, serta menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan profesi advokat Indonesia. Tradisi keberagaman dan toleransi menjadi ciri khas PERADI SAI dalam setiap penyelenggaraan acara. Tahun ini, panitia Halal Bihalal kembali dipimpin oleh anggota yang beragama Nasrani, melanjutkan tradisi inklusif di mana sebelumnya panitia Natal juga dipimpin oleh anggota yang beragama Islam.

Ketua panitia Halal Bihalal, Martin Patrick Nagel, menyampaikan bahwa acara ini adalah momentum penting untuk memperkuat landasan semangat kerja sama yang tulus, kekompakan, keharmonisan, dan saling mendukung di antara para advokat. Selain mempererat silaturahmi, PERADI SAI juga menunjukkan kepedulian sosialnya melalui pemberian bantuan kepada panti asuhan dan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pondok Bambu. 

Editor : Aris

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyalurkan beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Dia juga meminta pemda agar membuat program peningkatan kapasitas bagi pegawai yang dapat dididik oleh PTN-BH. Menurutnya, banyak Pemda telah memberikan beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan studi ke PTN-BH.

"Karena beasiswa ini memang salah satu program hampir semua kepala daerah itu memberikan beasiswa, di antaranya beasiswa lulusan SMU, SMK, untuk masuk PTN-BH," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) Jumat (9/5), Tito Karnavian juga mendorong pemda untuk bekerja sama dengan PTN-BH dalam peningkatan kapasitas pegawai. Sebab, dia menilai Pemda memerlukan pegawai dengan kapasitas atau keahlian tertentu. Beberapa Pemda diketahui telah menjalankan program tersebut.

"Kalau di polisi kan wajib untuk penyidik harus sarjana hukum. Makanya polisi sangat agresif membangun hubungan dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian beasiswa, baik kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beasiswa untuk PNS masuk dalam anggaran belanja jasa, sementara beasiswa pendidikan masyarakat masuk dalam anggaran belanja barang dan jasa. Adapun beasiswa untuk pendidikan masyarakat miskin termasuk dalam anggaran bantuan sosial.

Namun, dia mengingatkan agar dapat bekerja sama dengan Pemda, PTN-BH perlu meningkatkan kualitasnya sehingga lebih unggul dibanding perguruan tinggi lainnya. Sebab, dia meyakini Pemda hanya akan bersedia menjalin kerja sama jika PTN-BH mampu menawarkan program yang menarik dengan biaya terjangkau.

"Hukum market berlaku, yang produknya lebih berkualitas, harga lebih murah, itu mau dipakai pasti oleh Pemda," ujarnya.

Sebelumnya, ia memaparkan lima peran utama yang dapat dilakukan Pemda dalam mendukung pengembangan PTN-BH, yaitu memberikan dana hibah, membantu pembangunan infrastruktur di dalam dan sekitar lingkungan PTN-BH, menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meningkatkan kapasitas aparatur Pemda melalui pendidikan di PTN-BH, serta menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan program-program kreatif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

“Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Keputusan diterimanya permohonan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025.

Seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Kemudian, bagi tiga terlindung yang berstatus hukum sebagai saksi korban, bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban berusia 21 tahun juga mendapat layanan perhitungan restitusi, Korban usia 24 tahun mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus, dan korban usia 31 tahun mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

Nurherwati lantas berharap agar hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

“Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, LPSK melakukan langkah proaktif menjangkau korban pada 10 April 2025.

LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Sebagai informasi, hingga April 2025, untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada dewasa maupun anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

MUSI RAWAS, iNewsPurwokerto.id - Sebanyak 65 narapidana dari Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Sabtu pagi (10/5/2025). Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah tegas usai insiden kerusuhan yang terjadi di dalam lapas.

Proses pemindahan berlangsung sejak pukul 06.30 WIB dan dilakukan sepenuhnya melalui jalur darat. Sebanyak empat kendaraan digunakan, terdiri dari dua bus untuk mengangkut para napi dan dua unit Hiace untuk pendamping dan pengamanan.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto dikutip dari iNews.id.

Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemindahan dilakukan sesuai dengan prosedur keamanan yang ketat. Salah satu langkah unik yang diambil adalah mewajibkan seluruh narapidana menggunakan popok dewasa (pampers) selama perjalanan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gangguan atau risiko keamanan selama di perjalanan, karena bus tidak akan berhenti.

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," ujarnya.

Erwedi mengungkapkan bahwa para narapidana yang dipindahkan ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk di antaranya bandar narkoba, provokator, hingga perusak fasilitas lapas.

Sebelum dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, 65 narapidana tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau untuk pendataan dan persiapan akhir.

Proses pemindahan ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, anggota Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kemenkumham Sumsel dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Editor : Aryo Arbi

Sebanyak 65 tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pemindahan itu dilakukan pasca kerusuhan yang terjadi pada kamis (8/5/2025).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel Erwedi Suprianto mengatakan penindakan tersebut dilakukan pada Sabtu (10/5/2025).

"Kurang lebih pergi meninggalkan lapas Muara Beliti itu pukul 06.30 WIB. Ada 65 warga binaan yang dikirim ke sana (Nusa Kambangan)," katanya, Sabtu.

Erwedi mengatakan pemindahan warga binaan tersebut dilakukan menggunakan empat unit kendaraan dan dikawal oleh pihak kepolisian.

"Tadi kita menggunakan empat unit kendaraan untuk memindahkan warga binaan. Ada dua bus kemudian dua elf milik kita dari pemasyarakatan. Kita mendapatkan pengawalan dari personel kepolisian termasuk personel kanwil, dari pihak lapas, sama dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengawal sampai tujuan ke Nusa Kambangan," jelasnya.

Erwedi menjelaskan, 65 warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang dikirim ke Nusa Kambangan merupakan para oknum yang terlibat dari kerusuhan tersebut.

"Yang kita pindahkan yang pasti bandar, kemudian kategori provokator, kemudian yang melakukan pengerusakan, dan orang-orang yang terlibat kerusuhan. Kita arahkan ke Nusa Kambangan langsung," ungkapnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur