Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo tidak banyak memberikan komentar ketika dikonfirmasi terkait klausul dalam UU BUMN yang menegaskan kerugian BUMN bukanlah kerugian negara.

DPR diketahui telah mengesahkan amandemen ketiga Undang-Undang (UU) No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awal Februari 2025.

Salah satu klausul dalam amandemen tersebut menegaskan bahwa kerugian BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara. Begitu pula sebaliknya, keuntungan BUMN bukanlah keuntungan negara.

Terkait hal itu, Kartika, yang akrab disapa Tiko, hanya meminta publik menunggu beleid baru tersebut diluncurkan secara resmi. Dia juga menyatakan bahwa aturan turunan masih dalam tahap penyusunan.

"Nanti, tunggu diundangkan dulu ya. [Soal aturan turunan] lagi disusun aturannya," ujarnya saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Dalam penjelasan Pasal 4B dalam draf UU BUMN tertanggal 4 Februari 2025, modal dan kekayaan BUMN disebut sebagai milik BUMN. Oleh karena itu, setiap keuntungan atau kerugian perusahaan pelat merah bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

Klausul tersebut sejatinya tidak berbeda dengan Daftar Inventarisasi Masalah RUU BUMN pada 16 Januari 2025. Namun, RUU BUMN yang telah disahkan mengubah sejumlah paradigma dalam pengelolaan BUMN.

Dalam beleid baru ini, terdapat dua poin penting yang telah disetujui DPR. Pertama, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kedua, perubahan status BUMN dan adopsi prinsip business judgment rule, yang menegaskan BUMN bukan bagian dari rumpun penyelenggara negara serta bahwa kerugian yang dialami BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara.

Keberadaan pasal yang mengatur status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai entitas yang bukan penyelenggara negara mempersempit ruang gerak otoritas penegak hukum dalam menangani kasus fraud dalam investasi atau pengelolaan BUMN.

Padahal, baik dalam UU BUMN yang masih berlaku maupun dalam UU hasil revisi, modal perusahaan pelat merah tetap bersumber dari APBN, salah satunya melalui penyertaan modal negara (PMN).

Dalam UU baru itu juga terjadi perubahan besar dalam paradigma mengenai modal BUMN. Pasal 4 dalam UU yang masih berlaku menegaskan modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk PMN.

Ketentuan mengenai sumber modal lain terdapat dalam pasal tentang privatisasi, seperti Pasal 74 Ayat 1a, yang menyebutkan tujuan privatisasi adalah memperluas kepemilikan masyarakat dalam perusahaan Persero.

Namun, dalam aturan baru, struktur modal BUMN mengalami perubahan besar. Pemerintah dan DPR menyepakati modal BUMN adalah bagian dari keuangan BUMN, bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, dan dikelola berdasarkan prinsip good corporate governance.

Frasa "kekayaan negara yang dipisahkan" telah diubah menjadi "keuangan BUMN." Sumber modal BUMN berasal dari APBN maupun non-APBN. Sumber modal dari APBN mencakup dana tunai, barang milik negara, piutang negara dari BUMN, serta aset negara lainnya.

Sementara itu, sumber modal non-APBN bisa berasal dari keuntungan revaluasi aset, kapitalisasi cadangan, agio saham, dan sumber lain yang sah.

Kepolisian Turki telah menangkap 282 tersangka dalam operasi penggerebekan skala nasional terhadap militan Kurdi yang dilarang. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, pada Selasa (18/2).

Mengutip dari detikNews, penangkapan ini terjadi di tengah upaya baru untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama empat dekade. Setelah hampir satu dekade terhenti, pembicaraan damai kembali mencuat setelah partai nasionalis garis keras secara tak terduga menawarkan perdamaian kepada pemimpin Kurdi yang dipenjara, Abdullah Ocalan, pada Oktober lalu.

Menurut laporan yang dikutip dari AFP, Yerlikaya mengungkapkan bahwa penggerebekan telah berlangsung selama lima hari terakhir di 51 kota, termasuk Istanbul, Ankara, dan Diyarbakir, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Kurdi. Informasi ini disampaikan melalui unggahan di media sosial X pada Selasa (18/2/2025).

Pada hari yang sama, otoritas Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 60 orang, termasuk anggota partai pro-Kurdi utama, DEM, serta beberapa tokoh sayap kiri yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 orang telah ditahan sejauh ini," kata kantor kejaksaan Istanbul dalam sebuah pernyataan resmi.

Partai DEM menanggapi operasi ini melalui unggahan di X dengan menyatakan bahwa "Turki terbangun hari ini dengan operasi lain" terhadap anggota-anggota partai mereka. "Jelas bahwa prospek solusi dan perdamaian mulai membuat sebagian orang terjaga di malam hari," demikian pernyataan yang disampaikan.

Sementara itu, partai garis keras MHP mendesak Ocalan untuk meninggalkan kekerasan sebagai imbalan atas kemungkinan pembebasannya lebih awal dari Pulau Imrali, tempat ia menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam sel isolasi sejak 1999.

Didukung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, seruan ini memunculkan harapan baru bagi berakhirnya konflik yang telah merenggut puluhan ribu nyawa selama bertahun-tahun.

Artikel ini telah tayang di detikNews.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengajak masyarakat untuk bersyukur tinggal di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menjawab pertanyaan awak media mengenai tagar #KaburAjaDulu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Agus menilai Indonesia adalah tempat tinggal yang nyaman, di mana semua kebutuhan hidup mudah diperoleh.

"Kayaknya kita harus bersyukurlah hidup di Indonesia ya, luar biasa ya, kita semuanya ada," ungkap Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia juga menyinggung perbedaan iklim antara Indonesia dan negara-negara lain, mengingatkan bahwa beraktivitas di negara dengan cuaca dingin tidaklah mudah.

"Di sana (luar negeri) kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukurlah jadi warga Indonesia," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu belakangan ramai diserukan warganet melalui media sosial, termasuk di X atau Twitter.

Jika tagar #KaburAjaDulu dilihat di X, media sosial itu akan memunculkan unggahan warganet terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk "kabur" dari Indonesia.

Lewat #KaburAjaDulu, warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri.

Warganet meramaikan tagar #KaburAjaDulu karena ingin kabur dari tekanan pekerjaan, pendidikan, maupun masalah sehari-hari di Indonesia.

Meski #KaburAjaDulu sekilas hanya seperti tagar biasa, kenyataannya banyak orang Indonesia yang benar-benar ingin pindah ke luar negeri.

Seorang warganet lewat akun Threads, @yomitro, menganalisis bahwa lebih banyak pengguna tagar #KaburAjaDulu ingin pindah ke Singapura, Amsterdam, Tokyo, Berlin, dan Dubai.

Sementara itu, diberitakan Kompas.id (4/12/2024), lebih dari 100.000 orang tercatat mengikuti acara Study and Work Abroad Festival Juli-Agustus 2024 yang memberi informasi beasiswa ke luar negeri.

Di sisi lain, data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan, sebanyak 3.912 WNI usia 25-35 tahun memilih menjadi warga negara Singapura pada 2019 hingga 2022.

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup yang membawahi tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu, saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) guna mencegah pungutan liar atau pungli, peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Curup Ronaldo Devinci Talesa saat dihubungi di Rejang Lebong, Rabu, mengatakan warga binaan pemasyarakatan lapas tersebut berjumlah lebih dari 600 orang, di mana mereka berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Kabupaten Lebong serta daerah lainnya di Bengkulu.

"Hal ini kita lakukan sebagai langkah pencegahan, guna memastikan bahwa Lapas Kelas IIA Curup bersih dari peredaran narkoba, pungli, uang tunai, handphone serta barang terlarang lainnya," kata dia.

Dia menjelaskan, peningkatan pengawasan yang dilakukan pihaknya ini sebagai upaya mengaplikasikan tiga kunci dari pemasyarakatan maju dan "back to basic" yaitu berupa deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH).

Sementara back to basic ialah pelaksanaan kembali dasar-dasar pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik petugas pemasyarakatan.

Kegiatan peningkatan pengawasan itu dilakukan pihaknya dengan melakukan pemeriksaan kamar dan sel tahanan WBP serta ruang paviliun ini menjadi salah satu bukti keseriusan Lapas Kelas IIA Curup dalam menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang aman dan bebas dari potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban.

"Untuk mewujudkan ini tentunya seluruh petugas termasuk WBP di Lapas Kelas IIA Curup berkomitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing demi mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas," katanya.

Kalangan WBP yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Curup ini dalam keseharian juga mendapatkan program pelatihan kerja, pendidikan luar sekolah serta pendidikan agama. Program yang diberikan ini diharapkan dapat menjadi bekal saat mereka kembali ke masyarakat.*

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan, pihaknya bakal mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri jika ada permintaan dari aparat penegak hukum.

Hal ini disampaikan Agus saat ditanya awak media terkait pencekalan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang menjadi tersangka kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Ia menyebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri cukup menelepon jika memang perlu mencekal seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, pasti kita akan kerjakan," kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2024).

Agus menegaskan, pencegahan terhadap orang yang diperlukan keberadaannya di Indonesia bakal dilakukan kepada siapa pun.

Namun, eks Wakapolri ini menegaskan bahwa pencekalan oleh Imigrasi akan dilakukan jika ada permintaan dari lembaga penegak hukum.

"Ya kalau ada (permintaan pencegahan) pasti semuanya akan kita cekal," kata Agus.

Diberitakan, Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipiddum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan, dari hasil gelar perkara, penyidik telah sepakat menentukan empat orang sebagai tersangka.

"Di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," kata Djuhandhani.

Selain Arsin, Bareskrim Polri juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Namun demikian, ia menuturkan diperlukan penyusunan dasar hukum dan berbagai kriteria yang jelas untuk melakukan transfer tahanan.

Untuk itu, dirinya mengajak untuk bersama-sama merumuskan bagaimana langkah-langkah pemulangan WNI terpidana ke Indonesia.

Nyoman menjelaskan pemindahan narapidana WNI yang menjadi prioritas, yakni yang memiliki hukuman seumur hidup. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Dicky Yunus menyampaikan hal senada bahwa pentingnya penyusunan kriteria yang jelas untuk WNI yang akan dilakukan pemulangan serta perlunya menyusun dasar hukum transfer tahanan dari luar negeri.

Adapun rapat dihadiri secara langsung oleh Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imupas Ibnu Chuldun.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan tujuh narapidana warga negara asing (WNA) melalui tiga kali perjanjian praktis (practical agreement) dengan sejumlah negara sepanjang tahun 2024.

Dia memerinci bahwa perjanjian praktis tersebut dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Australia, Filipina, dan Prancis.

"Dalam rangka pemulangan lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Prancis," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa upaya transfer narapidana itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Namun demikian, ia menuturkan diperlukan penyusunan dasar hukum dan berbagai kriteria yang jelas untuk melakukan transfer tahanan.

Untuk itu, dirinya mengajak untuk bersama-sama merumuskan bagaimana langkah-langkah pemulangan WNI terpidana ke Indonesia.

Nyoman menjelaskan pemindahan narapidana WNI yang menjadi prioritas, yakni yang memiliki hukuman seumur hidup. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Dicky Yunus menyampaikan hal senada bahwa pentingnya penyusunan kriteria yang jelas untuk WNI yang akan dilakukan pemulangan serta perlunya menyusun dasar hukum transfer tahanan dari luar negeri.

Adapun rapat dihadiri secara langsung oleh Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imupas Ibnu Chuldun.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan tujuh narapidana warga negara asing (WNA) melalui tiga kali perjanjian praktis (practical agreement) dengan sejumlah negara sepanjang tahun 2024.

Dia memerinci bahwa perjanjian praktis tersebut dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Australia, Filipina, dan Prancis.

"Dalam rangka pemulangan lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Prancis," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa upaya transfer narapidana itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alvon Kurnia Palma, membantah isu yang mengatakan kliennya akan rujuk dengan Baim Wong.

Isu itu mulai muncul setelah Paula dan Baim sama-sama mengunggah momen kebersamaan dengan anak-anak saat perayaan Imlek.

"Terkait pertanyaan tadi (soal rujuk), belum ada pembicaraan ke arah sana," kata Alvon saat ditemui usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Ketika ditanya lebih jauh soal foto bareng, Alvon Kurnia Palma tak menggubrisnya.

Menurut dia, pertanyaan soal foto bareng itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Paula Verhoeven.

"Itu nanti cek lagi aja," kata Alvon.

Paula Verhoeven sendiri irit bicara saat keluar dari ruang sidang.

Ibu dua anak tersebut langsung bergegas masuk ke dalam mobil Jimny yang menjemputnya.

Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven di PA Jakarta Selatan sejak 7 Oktober 2024.

Dalam gugatannya, ia menuntut hak asuh kedua anaknya.

Adapun alasan Baim Wong melayangkan gugatan cerai adalah dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang istri dengan orang terdekatnya.

Untuk menguatkan klaimnya ini, Baim sudah menyerahkan 83 bukti dan 15 orang saksi di persidangan.

Serang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Banten, Ali Syeh Banna, menghadiri panen raya di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Rangkasbitung, Lebak, Rabu.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Kalapas Rangkasbitung Muhamad Khapi, serta jajaran pejabat struktural Lapas Rangkasbitung, Banten.

Dalam panen raya ini, berbagai hasil pertanian yang dikelola oleh warga binaan dipanen, antara lain, kacang tanah sebanyak 30 kilogram, kangkung sebanyak 15 kilogram, dan singkong sebanyak 30 kilogram serta tomat sebanyak 5 kilogram.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana arahan Presiden RI, serta bagian dari 13 Program Prioritas Menteri Hukum dan HAM di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, program ini juga sejalan dengan 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, khususnya dalam hal peningkatan pembinaan kemandirian dan pemberdayaan warga binaan.

Kakanwil Ditjenpas Banten, Ali Syeh Banna, mengapresiasi keberhasilan program pembinaan kemandirian ini.

“Panen raya ini merupakan bukti nyata bahwa program pembinaan di Lapas Rangkasbitung berjalan dengan baik. Sarana Asimilasi dan Edukasi seperti ini sangat penting untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan agar mereka memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. Ini juga menjadi bentuk nyata implementasi arahan Presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” kata Ali dalam keterangan resminya.

Selain itu, Kalapas Rangkasbitung, Muhamad Khapi, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengembangkan program pertanian ini.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi pertanian di SAE, baik dari segi jumlah maupun jenis tanaman yang dibudidayakan. Program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan, Kakanwil Ditjenpas Banten juga ikut serta dalam proses panen bersama warga binaan dan pejabat terkait. Ia berharap program ini dapat terus berkembang dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian dan masyarakat sekitar.

Dengan hasil panen yang memuaskan, Lapas Rangkasbitung berencana memperluas area pertanian dan meningkatkan pelatihan bagi warga binaan agar mereka semakin siap untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, yakni Ronny Talapessy meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu keputusan gugatan praperadilan untuk memutuskan sah atau tidak status tersangka kliennya.

Ia pun mengatakan pihaknya akan menghadiri pemeriksaan Hasto pada Kamis (20/2).

"Kita akan hadir dan kita akan sampaikan kepada penyidik seyogianya memang penyidik harusnya menunggu keputusan praperadilan untuk sah atau tidaknya status dari Mas Hasto Kristiyanto," kata Ronny saat ditemui awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu sore.

Ronny yang juga Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum mengaku pihaknya juga akan menyampaikan kepada penyidik KPK bahwa saat ini tim hukum telah mendaftarkan berkas praperadilan kembali di PN Jakarta Selatan.

Adapun tim hukum Hasto kembali mengajukan 2 praperadilan terkait status tersangka oleh KPK. Kedua berkas praperadilan itu terkait dugaan suap terhadap perkara Harun Masiku dan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice.

“Kita akan hadir dan kita akan sampaikan kepada penyidik seyogyanya memang penyidik harusnya menunggu keputusan praperadilan untuk sah atau tidaknya status dari Mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan akan memenuhi panggilan dari KPK sebagaimana nilai yang ditanamkan partai berlambang banteng moncong putih itu untuk taat pada hukum.

"Besok saya akan hadir memenuhi panggilan dari KPK karena adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara meskipun kalau kita lihat misalnya dari sidang praperadilan dari saksi ahli, baik yang disampaikan termohon dari KPK kemudian juga dari kami sebagai pemohon itu begitu banyak kejanggalan karena saya bukan pejabat negara," tambah Hasto.

Hasto pun mengulas soal sidang praperadilan dirinya yang sempat digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Di mana, saksi ahli, baik yang disampaikan termohon dari KPK kemudian dari pihaknya sebagai pemohon mengungkapkan begitu banyak kejanggalan.

“Karena saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara dan fakta-fakta persidangan yang disampaikan terkait dengan suatu perkara yang sudah inkrah,” tuturnya.

Politisi asal Yogyakarta ini pun mengungkapkan soal keterangan saksi di bawah sumpah yang menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan penyidik KPK.

Di mana, penyidik KPK mengintimidasi saksi untuk sekadar menyebutkan dirinya terlibat dalam kasus Harun Masiku.

“Karena itu lah meskipun latar belakangnya seperti itu, saya tetap akan hadir dengan didampingi oleh para penasehat hukum kami,” pungkas Hasto.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri ditetapkan KPK sebagai tersangka, Rabu (19/2/2025). Keduanya langsung ditahan.

Sebelum ditahan, keduanya terlebih dahulu diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selesai pemeriksaan, keduanya turun dari lantai dua dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. 

"Terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Jawa Tengah. 

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya merupakan tersangka kasus pemerasan PNS Pemkot Semarang dan penerimaan gratifikasi.

Editor : Ahmad Antoni

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon (FH UMC) sukses menyelenggarakan Seminar Internasional Linguistik Forensik, sebuah forum akademik yang membahas peran bahasa dalam sistem hukum dan peradilan. Seminar ini menghadirkan Assoc Prof Dwi Santoso, PhD dari Universiti Muhammadiyah Malaysia Perlis sebagai pembicara utama. Dwi Santoso, yang juga sering menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE, membahas secara mendalam bagaimana Linguistik Forensik berperan dalam analisis bukti digital, ujaran kebencian, dan kejahatan berbasis komunikasi.

Selain itu, seminar ini menghadirkan dua pembicara lainnya dari institusi penegak hukum, yaitu Kapolres Cirebon, Kombes. Sumarni, dan Kajari Cirebon, Dr Yudhi Kurniawan.

Acara dibuka secara resmi oleh Rektor UMC, Dr Arif Nurudin, yang menekankan pentingnya Linguistik Forensik sebagai alat bantu dalam dunia hukum.

"Dalam dunia hukum, analisis bahasa memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam menginterpretasikan ujaran atau teks yang menjadi barang bukti. Seminar ini diharapkan dapat membuka wawasan lebih luas tentang bagaimana Linguistik Forensik dapat diterapkan dalam penegakan hukum," ujarnya.

Seminar ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum UMC, Dr Elya Kusuma, serta jajaran kaprodi, dosen, pengacara, jaksa, polisi, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mendalami lebih jauh mengenai peran bahasa dalam sistem hukum.

Sebagai pembicara pertama, Kapolres Cirebon, Kombes. Sumarni menjelaskan bagaimana kepolisian semakin sering menghadapi kasus yang melibatkan analisis bahasa dalam komunikasi digital, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan tindak pidana berbasis media sosial.

"Saat ini, penyelidikan tidak hanya dilakukan terhadap kejahatan fisik, tetapi juga terhadap kejahatan berbasis komunikasi digital. Bukti bahasa menjadi sangat krusial dalam menentukan apakah suatu pernyataan melanggar hukum atau tidak," jelasnya.

Kapolres juga menyoroti tantangan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menginterpretasikan bukti digital yang berupa teks atau rekaman suara.

"Dalam beberapa kasus, kepolisian harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan benar-benar mendukung unsur pidana yang disangkakan. Oleh karena itu, kerja sama dengan ahli Linguistik Forensik sangat diperlukan untuk menilai motif, konteks, dan dampak dari suatu pernyataan," katanya menambahkan.

Sebagai pembicara kedua, Kajari Cirebon, Dr Yudhi Kurniawan, membahas peran bahasa dalam sistem peradilan, khususnya dalam penyusunan dakwaan, pemeriksaan saksi, dan analisis bukti verbal di pengadilan.

"Bahasa yang digunakan dalam hukum harus jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan konteksnya. Kesalahan dalam memahami pernyataan atau teks dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum," ujarnya.

Ia mencontohkan beberapa kasus di mana analisis linguistik membantu jaksa dalam menentukan apakah suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai fitnah, ujaran kebencian, atau pelanggaran hukum lainnya.

"Misalnya, ada kasus di mana seseorang didakwa melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Namun, setelah dilakukan analisis linguistik, ditemukan bahwa pernyataan tersebut adalah bentuk kritik yang sah. Ini membuktikan bahwa analisis bahasa dapat membantu dalam proses peradilan," jelasnya.

Kajari juga menegaskan bahwa Linguistik Forensik dapat membantu jaksa dalam menafsirkan pernyataan saksi, mengidentifikasi keabsahan dokumen hukum, serta menganalisis bukti bahasa yang diajukan dalam persidangan.

Sebagai pembicara utama yang menutup seminar, Assoc Prof Dwi Santoso yang juga sering menjadi saksi ahli dalam kasus UU ITE, memberikan paparan mendalam tentang bagaimana Linguistik Forensik dapat digunakan untuk menganalisis bukti digital, ujaran kebencian, dan manipulasi bahasa dalam kasus hukum.

“Dalam era digital ini, komunikasi tidak hanya terjadi secara lisan, tetapi juga melalui teks, media sosial, dan rekaman suara. Oleh karena itu, Linguistik Forensik menjadi alat yang sangat penting dalam menilai bukti bahasa dalam kasus hukum," paparnya.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan beberapa metode utama dalam Linguistik Forensik, seperti:

• Analisis teks tertulis, untuk mendeteksi pemalsuan dokumen atau mengidentifikasi penulis anonim.

• Forensik akustik, untuk menganalisis rekaman suara dan memastikan keabsahan sebuah pernyataan.

• Analisis ujaran kebencian, untuk menentukan apakah suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Dwi Santoso juga menjelaskan beberapa studi kasus di mana Linguistik Forensik membantu dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum berbasis komunikasi digital.

"Kita sering menemukan kasus di mana sebuah pernyataan di media sosial dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Namun, setelah dianalisis lebih dalam, ternyata pernyataan tersebut adalah kritik yang masih berada dalam batas kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami konteks dan struktur bahasa sebelum mengambil keputusan hukum," katanya.

Setelah pemaparan, sesi dilanjutkan dengan diskusi interaktif, di mana peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait penerapan Linguistik Forensik dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana menentukan batasan hukum dalam menilai ujaran kebencian.

Menanggapi hal ini, Assoc Prof Dwi Santoso menjelaskan bahwa analisis konteks, motif, dan dampak pernyataan harus dilakukan sebelum menentukan apakah sebuah pernyataan melanggar hukum atau tidak.

“Hukum harus memastikan bahwa batas antara kritik yang sah dan ujaran kebencian benar-benar jelas. Tanpa analisis linguistik yang mendalam, ada risiko kesalahan dalam menafsirkan pernyataan seseorang,” tegasnya.

Sebagai hasil dari seminar ini, UMC mengumumkan rencana untuk membuka Pusat Studi Linguistik Forensik, yang akan menjadi wadah bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan penelitian serta pelatihan di bidang ini.

“Kami melihat bahwa Linguistik Forensik semakin dibutuhkan dalam sistem hukum kita, terutama dengan meningkatnya kasus berbasis komunikasi digital. Oleh karena itu, UMC berkomitmen untuk mendirikan pusat studi ini agar ilmu ini dapat diterapkan lebih luas dalam sistem peradilan di Indonesia,” ujar Dr Arif Nurudin dalam penutupan acara.

Dengan adanya pusat studi ini, diharapkan penegak hukum, akademisi, dan mahasiswa hukum dapat lebih memahami bagaimana bahasa dapat dijadikan alat bukti ilmiah yang kuat dalam pengadilan, serta mendukung keadilan hukum yang lebih objektif dan berbasis bukti ilmiah.