Jakarta -

Polri berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori booth terfavorit di pameran Kampung Hukum 2025 yang diselenggarakan Mahkamah Agung (MA). Booth dari Polri paling banyak dikunjungi pengunjung selama gelaran acara terebut.

Pameran Kampung Hukum 2025 digelar MA sejak Senin (17/2) hingga Selasa (18/2). Booth milik Polri ini mampu meraup total pengunjung hingga lebih dari 1.196 orang selama dua hari penyelenggaraan pameran.

"Penghargaan juara I kategori booth terfavorit pada Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI ini merupakan komitmen Bapak Kapolri mewujudkan Polri yang presisi dan merupakan hasil karya inovasi dari anggota Polri dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan transparan kepada masyarakat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Dalam pameran tersebut, Polri diwakili lima satuan kerja yaitu Korlantas Polri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, Divkum Polri, dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Seluruhnya melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait berbagai inovasi dan layanan yang dimiliki Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sosialisasi yang dikemas dalam permainan dan game seru menjadikan booth Polri dari hari pertama sampai terakhir pameran tidak pernah sepi pengunjung," kata Sandi.

Selain itu, Polri juga menghadirkan pelayanan SIM keliling. Para pengunjung dapat memperpanjang SIM A dan C yang langsung dilayani petugas di lokasi.

"Kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang terlibat dan rasa bangga tentunya menyertai capaian ini. Penghargaan ini seyogyanya menjadi motivasi kami bagi kami semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Sandi.

(ygs/whn)

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa reformasi agraria adalah kunci utama bagi kemajuan sebuah negara. Menurutnya, tanpa penyelesaian masalah agraria, sebuah negara tidak akan mampu bertransformasi menjadi negara industri besar.

"Reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi negara industri besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, kita butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak, terutama tanah," kata Budiman dalam acara Asia Land Reform 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Budiman, menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi kemiskinan dengan memasukkan reformasi agraria ke dalam program Asta Cita. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan, yang menyatakan bahwa reformasi agraria menjadi salah satu program prioritas kementeriannya.

Dalam acara bertema Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan, beberapa menteri yang dijadwalkan hadir membatalkan kehadiran mereka. Namun, selain Budiman Sudjatmiko yang hadir sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), turut hadir Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium) dan Ida Nurlinda (Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran) sebagai narasumber.

Semua narasumber sepakat bahwa reformasi agraria harus dipimpin langsung oleh presiden agar dapat berjalan efektif. Mereka menekankan pentingnya dukungan dari partai politik, TNI, Polri, organisasi masyarakat, LSM, serta seluruh elemen masyarakat.

"Kalau semua lapisan mendukung, maka reformasi agraria ini bisa menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi banyak unsur masyarakat yang menolak, itu akan jadi bumerang. Akan banyak urusan tanah yang didistribusikan kepada rakyat bisa dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah," jelas Budiman.

Pernyataan Budiman ini mendapat dukungan dari Ida Nurlinda yang menegaskan bahwa presiden harus turun langsung dalam menangani reformasi agraria. Dalam acara yang diselenggarakan oleh High Level Panel Asia Land Reform ini, beberapa peserta yang menghadapi permasalahan tanah turut diundang untuk berbagi pengalaman. Dewi Kartika menyoroti bahwa mayoritas masalah tersebut berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, terutama yang menyangkut tanah adat.

"Benar seperti yang dikatakan Budiman Sudjatmiko, kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi. Contohnya, bagaimana kasus tanah pagar laut sulit ditelusuri karena terlalu banyak pihak yang terlibat. Apabila presiden turun langsung, pasti masalah tanah langsung beres," kata Dewi Kartika.

Reformasi agraria tetap menjadi isu strategis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan komitmen penuh dan dukungan lintas sektor, diharapkan permasalahan tanah dapat segera dituntaskan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Mafirion.

Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.

"Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.

Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.

"Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya.

Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.

"Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat," ucap Mafirion.

Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.

"Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.

Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.

"Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujar dia.

Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Mafirion.

Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.

"Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.

Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.

"Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya.

Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.

"Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat," ucap Mafirion.

Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.

"Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.

Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.

"Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujar dia.

Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Jawa Timur, menyoroti kasus hukum yang terjadi di lingkungan pendidikan dan pesantren terutama di kalangan nahdliyin.

"Harapan kami, masing-masing Pengurus Cabang NU bisa mengambil posisi terhadap kasus-kasus yang menimpa lembaga pendidikan. Ini penting agar bisa menjadi pedoman bagi langkah-langkah selanjutnya," ujar Ketua PW LPBHNU Jatim Sullamul Hadi, melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Kamis.

Dirinya menyampaikan kasus hukum yang melibatkan lembaga pendidikan, termasuk yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU, harus menjadi perhatian serius.

Ia berharap setiap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dapat mengambil peran dalam menyikapi persoalan hukum yang menimpa lembaga pendidikan di wilayah masing-masing.

Selain itu, Sullamul Hadi juga menyoroti kasus hukum yang menimpa dunia pesantren. Menurutnya, beberapa kasus yang terjadi di luar ekspektasi dapat melemahkan NU karena informasi yang beredar sering kali tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi sebenarnya.

"Kita harus mempertimbangkan sikap yang tepat dan melakukan sinergi dengan berbagai lembaga di NU untuk merespons situasi ini. Faktanya, beberapa badan otonom NU juga memiliki program serupa dalam menangani persoalan hukum," tuturnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi LPBHNU Jawa Timur dalam memperkuat advokasi hukum bagi warga Nahdliyin, khususnya di bidang pendidikan dan pesantren, guna memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Sementara penanggung jawab rakor LPBHNU, Aan Ainurrofiq jelaskan rakor ini dihadiri 35 pengurus cabang di Jawa Timur.

"Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh PC LPBHNU PCNU se Jatim. Diharapkan hasil rakor ini dapat mengarahkan langkah terkait penanganan baik perkara atau isu yang sedang berkembang," kata Wakil Ketua LPBH NU Jatim ini.(*)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok rencana pemberian amnesti atau pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan, kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi dimana jumlah penghuni lapas atau narapidana melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus Andrianto dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, kebijakan ini tidak hanya merupakan solusi untuk mengatasi persoalan di dalam lapas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi positif di masyarakat secara lebih cepat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut berbunyi, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kriteria narapidana yang dapat amnesti

Agus mengungkapkan bahwa tidak semua narapidana memperoleh kebijakan pemberian amnesti. Hanya ada beberapa jenis pidana yang bisa mendapatkan pengampunan dari Presiden.

Menurut dia, amnesti ini dapat berlaku bagi pengguna narkoba sebagaimana yang disebut dalam Pasal 127 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Selain itu, pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, penderita penyakit HIV/AIDS juga bisa mendapatkan amnesti dengan menunjukan surat dari dokter Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Narapidana dalam kondisi gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, berusia di atas 70 tahun, penyandang disabilitas intelektual dan keterbelakangan mental bisa mendapatkan pengampunan.

Namun, semuanya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pengampunan ini juga bisa berlaku bagi perempuan hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan dan perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah tiga tahun dengan bukti akte kelahiran atau surat kenal lahir.

Tak berlaku bagi koruptor-pemerkosa

Di sisi lain, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) itu menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor), pelaku pemerkosaan, teroris, dan narkotika kategori bandar.

“Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2019,” ujar Agus menekankan.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI ini, Agus juga mengungkapkan bahwa ada narapidana anak dalam kasus tertentu yang tidak dapat pengampunan.

Kemudian, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup juga tidak bisa masuk daftar calon penerima amnesti tersebut.

“Anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian, pemberian amnesti dikecualikan bagi narapidana yang dihukum seumur hidup dan narapidana mati,” kata Agus.

19.337 narapidana lolos verifikasi

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengungkapkan, sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Agus, jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang dilakukan bersama Kementerian Hukum RI.

Dari jumlah tersebut, narapidana yang termasuk dalam kategori pengguna narkotika berjumlah 18.038 orang. Rinciannya, sebanyak 2.591 orang terjerat Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, 15.447 orang merupakan kategori pengguna narkotika sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

“Namun, jumlah ini akan kami telaah kembali, mengingat SEMA Nomor 04 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti. Sedangkan yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa terdapat 382 narapidana kasus UU ITE yang lolos verifikasi dan asesmen penerima amnesti. Dari jumlah itu, lima orang merupakan narapidana yang tersangkut pasal penghinaan terhadap pribadi, pemerintah, atau perbedaan pandangan politik. Sementara 377 orang lainnya terjerat pasal lain dalam UU ITE.

Kategori lain yang lolos verifikasi dan asesmen adalah 270 narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus serta yang mengalami sakit berkepanjangan.

“Kemudian orang dengan gejala kejiwaan 73 orang, lansia di atas 70 tahun sebanyak 110 orang, disabilitas dua orang, perempuan hamil enam orang, dan perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang,” ungkap Agus.

Kementerian Imipas juga mencatat ada 409 anak binaan, serta 10 narapidana kasus makar yang masuk dalam daftar penerima amnesti setelah proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Hukum.

Bakal diikutsertakan dalam Komcad

Nantinya, narapidana yang mendapatkan amnesti dari Presiden bakal diikutsertakan dalam program rehabilitasi dan pelatihan komponen cadangan (Komcad) di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Agus mengatakan, langkah ini bertujuan untuk membekali para mantan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang lebih baik.

“Nantinya, warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok rencana pemberian amnesti atau pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan, kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi dimana jumlah penghuni lapas atau narapidana melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus Andrianto dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, kebijakan ini tidak hanya merupakan solusi untuk mengatasi persoalan di dalam lapas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi positif di masyarakat secara lebih cepat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut berbunyi, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kriteria narapidana yang dapat amnesti

Agus mengungkapkan bahwa tidak semua narapidana memperoleh kebijakan pemberian amnesti. Hanya ada beberapa jenis pidana yang bisa mendapatkan pengampunan dari Presiden.

Menurut dia, amnesti ini dapat berlaku bagi pengguna narkoba sebagaimana yang disebut dalam Pasal 127 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Selain itu, pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, penderita penyakit HIV/AIDS juga bisa mendapatkan amnesti dengan menunjukan surat dari dokter Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Narapidana dalam kondisi gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, berusia di atas 70 tahun, penyandang disabilitas intelektual dan keterbelakangan mental bisa mendapatkan pengampunan.

Namun, semuanya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pengampunan ini juga bisa berlaku bagi perempuan hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan dan perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah tiga tahun dengan bukti akte kelahiran atau surat kenal lahir.

Tak berlaku bagi koruptor-pemerkosa

Di sisi lain, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) itu menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor), pelaku pemerkosaan, teroris, dan narkotika kategori bandar.

“Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2019,” ujar Agus menekankan.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI ini, Agus juga mengungkapkan bahwa ada narapidana anak dalam kasus tertentu yang tidak dapat pengampunan.

Kemudian, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup juga tidak bisa masuk daftar calon penerima amnesti tersebut.

“Anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian, pemberian amnesti dikecualikan bagi narapidana yang dihukum seumur hidup dan narapidana mati,” kata Agus.

19.337 narapidana lolos verifikasi

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengungkapkan, sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Agus, jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang dilakukan bersama Kementerian Hukum RI.

Dari jumlah tersebut, narapidana yang termasuk dalam kategori pengguna narkotika berjumlah 18.038 orang. Rinciannya, sebanyak 2.591 orang terjerat Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, 15.447 orang merupakan kategori pengguna narkotika sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

“Namun, jumlah ini akan kami telaah kembali, mengingat SEMA Nomor 04 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti. Sedangkan yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa terdapat 382 narapidana kasus UU ITE yang lolos verifikasi dan asesmen penerima amnesti. Dari jumlah itu, lima orang merupakan narapidana yang tersangkut pasal penghinaan terhadap pribadi, pemerintah, atau perbedaan pandangan politik. Sementara 377 orang lainnya terjerat pasal lain dalam UU ITE.

Kategori lain yang lolos verifikasi dan asesmen adalah 270 narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus serta yang mengalami sakit berkepanjangan.

“Kemudian orang dengan gejala kejiwaan 73 orang, lansia di atas 70 tahun sebanyak 110 orang, disabilitas dua orang, perempuan hamil enam orang, dan perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang,” ungkap Agus.

Kementerian Imipas juga mencatat ada 409 anak binaan, serta 10 narapidana kasus makar yang masuk dalam daftar penerima amnesti setelah proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Hukum.

Bakal diikutsertakan dalam Komcad

Nantinya, narapidana yang mendapatkan amnesti dari Presiden bakal diikutsertakan dalam program rehabilitasi dan pelatihan komponen cadangan (Komcad) di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Agus mengatakan, langkah ini bertujuan untuk membekali para mantan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang lebih baik.

“Nantinya, warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan,” kata Agus.

Medan -

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Instagram resmi Kantor Imigrasi Polonia, pendaftaran pembuatan M-Paspor periode Maret 2025 akan segera dibuka. Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan melalui aplikasi M-Paspor, mengunggah dokumen persyaratan dengan benar, dan mengikuti proses yang telah ditentukan.

Jadwal Pendaftaran M-Paspor Maret 2025

Tanggal: Jumat, 21 Februari 2025

Waktu: Pukul 14:30 WIB

Lokasi: Kantor Imigrasi Polonia atau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan

Layanan ini hanya akan melayani permohonan yang telah didaftarkan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon yang ingin membuat paspor baru perlu membawa dokumen asli dan fotokopi seperti E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir/Ijazah, serta Akta Nikah/Buku Nikah. Sementara itu, bagi yang ingin mengganti paspor yang habis masa berlaku, wajib membawa E-KTP asli dan fotokopi serta paspor lama. Jika ada perbedaan atau perubahan data, pemohon perlu melampirkan dokumen pendukung.

Syarat dan Ketentuan Pembuatan M-Paspor

Permohonan Paspor Baru

• Asli dan fotokopi E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir/Ijazah, Akta Nikah/Buku Nikah.
• Pastikan tidak ada perbedaan data dalam dokumen.
• Penggantian Paspor Habis Masa Berlaku
• Asli dan fotokopi E-KTP serta paspor lama (khusus paspor yang diterbitkan di dalam negeri setelah tahun 2009).
• Pastikan tidak ada perbedaan data; jika ada, lampirkan dokumen pendukung asli dan fotokopi.

Persyaratan bagi Anak di Bawah 18 Tahun

• Harus didampingi kedua orang tua.
• Membawa asli dan fotokopi E-KTP kedua orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, Akta/Buku Nikah orang tua, serta paspor lama anak dan paspor orang tua yang masih berlaku.
• Pemegang Paspor Lama yang Diterbitkan di Luar Negeri
• Wajib membawa asli dan fotokopi E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah (memuat nama, tempat, tanggal lahir, serta nama orang tua), serta paspor lama.

Ketentuan Fotokopi Berkas

• Masing-masing berkas harus difotokopi terpisah dalam kertas A4 dan tidak digunting.
• Khusus E-KTP harus diperbesar hingga setengah ukuran kertas A4.

Pelayanan Penggantian Paspor Hilang/Rusak

Saat ini, penggantian paspor yang hilang atau rusak belum dapat dilayani melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon diharapkan datang langsung ke Kantor Imigrasi untuk proses pemeriksaan pada bidang/seleksi Inteldakim.

Pastikan semua dokumen telah diunggah dengan benar di aplikasi M-Paspor sebelum melakukan proses di kantor imigrasi atau MPP Kota Medan. Petugas berhak meminta berkas tambahan jika diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Artikel ditulis oleh Muhammad Raffi, Mahasiswa Magang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di detikcom.

(nkm/nkm)

JAKARTA, KOMPAS.com - Danantara sudah mengadopsi ketentuan dalam UU BUMN yang baru. Sehingga tidak "diproses" atau "diperiksa" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apakah dengan demikian Danantara kebal hukum?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam memberikan pandangannya. Ia menuturkan bahwa nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK," kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," tambah dia.

Danantara, lanjutnya, akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata Piter.

Regulasi baru UU BUMN

Menurut Piter pembentukan Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional. Sebab selama ini, BUMN menghadapi hambatan, yaitu ketika BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan.

Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal tersebut menjadi "kriminalisasi". Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi adalah kebijakan bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi.
"Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang dia ambil kemudian merugikan negara," ujar dia.

Nah, dengan Undang-Undang BUMN yang baru atau Business Judgement Rule (BJR), apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak dipersalahkan.

Tapi, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

BPI Danantara diresmikan 24 Februari

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Presiden Prabowo optimistis Danantara akan menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

Ia menjelaskan bahwa badan ini akan berperan dalam mengelola aset negara secara terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

(Tim Redaksi: Agustinus Rangga Respati, Erlangga Djumena)

1. Airlangga Bocorkan Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2025: Diskon 10 Persen Selama 2 Pekan

Pemerintah berencana memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang Ramadhan dan Lebaran 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, diskon tiket pesawat kemungkinan sama seperti periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), yakni 10 persen selama dua pekan.

"Dalam hari besar keagamaan, stimulus kembali diberikan, yaitu diskon harga tiket pesawat sekitar 10 persen. Berlaku dua minggu, seminggu sebelum dan sesudah Lebaran," ujar Airlangga dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Diskon ini berlaku untuk semua rute penerbangan domestik dan dapat digunakan di semua maskapai.

Selain tiket pesawat, pemerintah juga tengah mengkaji diskon tarif tol saat Ramadhan dan Lebaran. Stimulus ini bertujuan mendorong perekonomian nasional pada kuartal I 2025. "Untuk mudik, beberapa tujuan wisata juga didorong agar mendapat multiplier effect dari Lebaran nanti. Stabilitas harga pangan juga akan dijaga," ujar Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa diskon tiket pesawat dan tol akan segera diumumkan. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kami memahami masyarakat mencari tiket jauh-jauh hari, setidaknya sebulan sebelum Lebaran," kata AHY di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Selengkapnya klik di sini.

2. Bikin "Family Office", Luhut Akui Sempat Minta Saran ChatGPT dan DeepSeek

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sempat meminta saran dari ChatGPT dan DeepSeek terkait langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk membentuk family office di Bali.

Dia mengungkapkan, program kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) asal Amerika Serikat (AS) dan China itu dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait pembentukan family office.

"Kemarin saya coba di Bali, pakai ChatGPT, coba DeepSeek yang bayar dan tidak bayar, itu mereka menjawab hampir semua. Jadi bagaimana sih pendapat kamu? Pertanyaan saya, kalau kita bikin family office di Bali? Apa yang harus kami lakukan? Dia berikan jawaban semua. Apa kira-kira saranmu? Dia berikan juga saran," ujarnya dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Hal ini membuktikan kecanggihan AI yang dilengkapi dengan big data dapat memudahkan pekerjaan manusia karena dapat menyarankan solusi atas berbagai permasalahan.

Selengkapnya klik di sini.

3. Ekonom Prediksi Pertumbuhan Industri Otomotif di 2025 Lebih Cerah, Apa Penopangnya?

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang menilai potensi perkembangan industri otomotif di Indonesia di tahun 2025 akan semakin cerah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki berbagai insentif untuk industri otomotif.

“Prospeknya ini harusnya sih ke arah yang lebih baik karena kalau ada insentif harusnya kayak nilai kredit melandai karena insentif otomatis biaya untuk investasi kredit mobil ataupun motor akan menjadi luas sekali,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Adapun berdasarkan catatan Kompas.com, Insentif otomotif yang diberikan ke masyarakat dalam tahun ini adalah insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM).

PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik sebesar 10 persen untuk mobil dan bus tertentu dengan TKDN minimal 40 persen. PPN DTP untuk kendaraan listrik sebesar 5 persen untuk mobil dan bus tertentu dengan TKDN minimal 20 persen.

Selengkapnya klik di sini.

4. Nilai Tukar Rupiah Melemah Sejak Awal 2025, Apa Penyebabnya Menurut BI?

Bank Indonesia (BI) melaporkan, nilai tukar rupiah melemah sepanjang tahun ini namun cenderung menguat pada Februari 2025 di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Salah satu faktor penyebabnya adalah masih tingginya gejolak ketidakpastian pasar keuangan global. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, sepanjang tahun ini hingga 18 Februari 2025 atau secara year to date, nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 1,06 persen.

Sementara itu, sepanjang Februari 2025 rupiah terapresiasi sebesar 0,15 persen secara point to point (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024.

"Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, nilai tukar rupiah terkendali dengan kecenderungan menguat pada Februari 2025," ujar Perry saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Selengkapnya klik di sini.

5. Danantara Kebal Hukum? Ekonom: Kalau Terjadi Tindak Pidana, Ya Tetap Diproses Hukum

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai tidak akan menjadi badan yang kebal hukum. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam, menuturkan bahwa nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK, tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," ujar dia ketika ditemui usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata dia.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Komjen Pol Purnawirawan Agus Andrianto turut angkat suara soal tren tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial baru-baru ini.

Usai rapat di Komisi XIII DPR, Agus sempat bingung saat ditanya soal tren tagar itu. Namun, menurut dia, masyarakat mestinya bersyukur bisa hidup di Indonesia dengan iklim tropis. Sebab, di luar negeri, musim dingin menurutnya sangat tidak menyenangkan.

"Kayaknya kita bersyukur lah hidup di Indonesia ya. Luar biasa. Di sana kalau musim dingin setengah mati," kata Agus di kompleks parlemen, Rabu (19/2).

Meski begitu, Agus mengaku pihaknya belum mencatat pergerakan ramai-ramai WNI yang ke luar negeri bersamaan dengan tren tersebut.

"Belum ada. Masih normal-normal aja," kata dia.

Media sosial baru-baru ini ramai dengan tagar #KaburAjaDulu. Tren itu berdasarkan pencarian di media sosial X berisi beragam unggahan mengenai ajakan meninggalkan Indonesia dan pindah ke negara lain. Entah pergi dari Indonesia untuk mengikuti pendidikan, bekerja di luar negeri, hingga hal lainnya.

Cuitan tagar tersebut juga disertai dengan keluhan warganet tanah air tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia pada tahun ini.

Dalam tren #KaburAjaDulu ini, banyak warganet merekomendasikan sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Amerika, hingga Australia sebagai negara yang tepat untuk pindah.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menganggap warga negara Indonesia yang ingin merantau ke negara lain sangat bagus.

Namun, Hasan menyarankan warga Indonesia yang ingin merantau ke luar negeri harus memiliki keterampilan atau skill. Ia mengatakan skill sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak di luar negeri.

"Kalau mau merantau itu bagus, lho," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Pemerintah melalui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Komjen Pol purnawirawan Agus Andrianto memastikan I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus Difabel terdakwa kasus pelecehan seksual, tak akan menerima amnesti.

"Saya rasa enggak, enggak. Enggak dapat, enggak," kata Agus usai rapat dengan Komisi XIII DPR, Rabu (13/2).

Agus menyebut kasus Agus difabel tak masuk kategori warga binaan yang akan menerima amnesti. Menurut dia, kasus itu selama ini telah menyita perhatian publik.

"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas, kemudian membahayakan yang lain, nggak akan dapat," kata Agus.

Agus merupakan terdakwa kasus pelecehan seksual yang kasusnya sempat menyita perhatian beberapa waktu lalu.

Dalam berkas perkara, Agus terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai sangkaan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sementara, pemerintah telah memasukkan warga binaan dengan status difabel sebagai penerima amnesti, bersamaan dengan napi kasus narkotika dan ITE.

Menteri Agus mengatakan, khusus napi berkebutuhan khusus yang akan menerima amnesti rinciannya yakni 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang.

Amnesti juga diberikan kepada 6 perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang, dan narapidana makar 10 orang.