Sebanyak 63 warga negara asing (WNA) dideportasi selama operasi keimigrasian Wira Waspada sejak 14 Januari sampai 21 Februari 2025. Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal dari 267 penanam modal asing (PMA) bermasalah di Bali.

"Ada 267 perusahaan asing (penanam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Sisanya, sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Tak hanya di Bali. Operasi keimigrasian juga dilakukan di Maluku Utara. Ada 74 perusahaan tambang asing dan 4.656 pekerja asingnya yang diperiksa. Hasilnya, 41 orang asal China dari 5 di antara 74 perusahaan tambang asing itu yang terbukti melanggar aturan imigrasi.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pendeportasian," katanya.

Ratusan Orang Dikirim Ke Sejumlah Negara Secara Ilegal

Ratusan Orang Dikirim Ke Sejumlah Negara Secara Ilegal

Selebgram Isa Zega telah melewati masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) di Lapas Perempuan Klaa IIA Malang. Isa kini menghuni sel tahanan bersama warga binaan lainnya.

"Tahanan Isa Zega sudah selesai melaksanakan admisi orientasi atau masa pengenalan lingkungan," ujar Kalapas Perempuan Klas IIA Malang Yunengsih saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).

Yunengsih mengaku, pihaknya terus memberikan pengawasan terhadap Isa Zega, selepas menjalani masa pengenalan lingkungan dan mulai berbaur dengan warga binaan lain.

"Terhadap yang bersangkutan (Isa Zega) tetap dalam pantauan dan pengawasan petugas lapas," tandasnya.

Yunengsih memastikan bahwa Isa Zega dalam kondisi sehat setelah melalui masa pengenalan lingkungan yang menjadi syarat bagi warga binaan pada umumnya.

Ketika pertama kali menjadi bagian dari warga binaan Lapas Perempuan Klas IIA Malang. Isa juga disebut aktif dalam mengikuti kegiatan di dalam lapas.

"Kondisi yang bersangkutan sehat dan tiap harinya mengikuti kegiatan pembinaan Lapas Perempuan Malang," terangnya.

Lapas Perempuan Klas IIA Malang mengaku tak memiliki kesulitan dalam menjalankan program pembinaan terhadap Isa Zega yang berstatus transgender. Hal itu mengacu kepada surat penetapan PN Jakarta Selatan soal perubahan jenis kelamin dari Isa Zega.

"Kalau kesulitan atau tidak sebetulnya tidak. Karena kita melihat dari penetapan perubahan jenis kelamin yang diberikan oleh PN Jakarta Selatan," tegasnya.

Isa Zega akan berada di Lapas Perempuan Klas IIA Malang sambil menunggu perkara yang menjerat dirinya dibawa ke persidangan.

Menurut sumber detikJatim, Isa Zega akan menjalani sidang perdana di PN Kepanjen awal pekan depan.

Seperti diberitakan, penahanan Isa Zega merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Isa dibawa jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ke Lapas Perempuan Klas IIA Malang, setelah menerima pelimpahan dari penyidik Polda Jawa Timur, Selasa (11/2/2025) lalu

Isa Zega sebelumnya ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Malang.

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) di Nigeria, berinisial UHH, melalui tim kuasa hukumnya membantah kasus dugaan pelecehan seksual ketika masih menjabat di KBRI Abuja.

Kuasa hukum UHH, yaitu Rikha Permatasari, menyatakan bahwa informasi yang beredar di media-media mengenai pemulangan kliennya terkait tuduhan kasus tersebut tidak benar.

"Yang selama ini beredar informasi bahwa klien kami dipulangkan dari Nigeria itu karena adanya kejadian ini, kami bantah bahwa itu tidak benar," kata Rikha, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Dugaan kasus UHH

Sebelumnya diberitakan, UHH ketika menjabat sebagai Dubes RI di Nigeria dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap staf lokal berinisial AR pada 7 Februari 2024.

Kementerian Luar Negeri RI lalu memverifikasi keterangan dari korban pelapor dan Dubes UHH, serta mengkaji rekaman CCTV.

"(Namun) tidak dapat menarik kesimpulan secara konklusif mengingat tidak ada bukti yang memadai," ucap juru bicara Kemenlu RI, Roy Soemirat, dikutip dari VOA Indonesia pada 10 Januari 2025.

Disebutkan pula bahwa bukti yang dapat dikaji lebih lanjut masih minim dan tidak ada saksi.

Roy melanjutkan, Kemenlu RI sesuai kewenangannya kemudian melakukan langkah-langkah administrasi, yaitu dengan menarik pulang duta besar.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Informasi dan Media Kemenlu RI Hartyo Harkomoyo mengaku belum mendapatkan kabar terbaru mengenai dugaan kasus UHH.

"Saya masih berupaya mendapatkan update," katanya kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025)

Kuasa hukum sebut UHH pulang karena masa kerja habis

Sementara itu, kuasa hukum UHH menyatakan, kepulangan kliennya ke Tanah Air disebabkan masa kerjanya sebagai Dubes RI di Nigeria selama lebih dari lima tahun sudah selesai.

"Klien kami sudah menjabat dalam penugasan itu selama lima tahun sembilan bulan. Jadi, tugasnya sudah selesai, sudah habis," ujar Rikha.

Adapun masa jabatan UHH sebagai Dubes RI di Nigeria dimulai sesuai Keputusan Presiden pada 20 Maret 2019.

"Dengan adanya keputusan presiden terkait saat beliau pengangkatan jabatan sebagai Duta Besar Nigeria, di sini tertanggal petikan Kepres Nomor 33P Tahun 2019, tertanggal 20 Maret 2019, beliau diangkat dan dilantik mulai menjabat," terang Rikha.

Kepulangan UHH ke Indonesia pun sesuai Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 157 P Tahun 2023, tertanggal 12 Desember 2024.

"Tidak hanya satu orang klien kami, di sini juga ada 30 rekan yang memang tugasnya sudah selesai," imbuh konsultan hukum dan mediator di Rikha & Partners Law Office tersebut.

Rikha lalu menegaskan bahwa bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan kliennya kepada kepada staf AR tidak benar.

"Makanya kami mematahkan informasi yang beredar luas di media bahwa itu salah dan tidak benar."

dari 267 perusahaan itu telah dicabut karena tidak memenuhi komitmen nilai minimal investasi bagi PMA yakni mencapai Rp10 miliar.

Badung, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi menjaring sebanyak 312 warga negara asing (WNA) dalam operasi gabungan Wira Waspada sektor pariwisata periode Januari-Februari 2025 di Bali yang dijamin perusahaan penanaman modal asing (PMA) bermasalah.

"Komitmen kami untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum seoptimal mungkin di Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Ia merinci dalam operasi pertama pada 14-17 Januari 2025, tim gabungan memeriksa sebanyak 267 perusahaan PMA di Bali.

Saat ini, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan asing itu sudah dicabut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada November 2024.

NIB itu didapatkan melalui proses perizinan daring memanfaatkan Online Single Submission (OSS).

Dari jumlah itu, sebanyak 74 PMA masih aktif menjadi penjamin sebanyak 126 WNA yang menyalahgunakan izin keimigrasian.

Dari 126 WNA itu, sebanyak 15 orang diantaranya sudah dideportasi dan masuk daftar penangkalan serta sisanya sebanyak 111 orang asing lainnya menunggu tindakan serupa.

Dalam operasi kedua pada 17-21 Februari 2025, tim gabungan menjaring 186 WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah dan saat ini mereka sedang tahap pemeriksaan, sehingga total dalam dua operasi yang diadakan bersama kepolisian, kejaksaan dan BKPM itu menjaring 312 orang WNA.

Selain dua operasi tersebut, Imigrasi juga mengawasi 208 WNA di Bali yang disponsori oleh 43 perusahaan diduga fiktif dan sebanyak 48 WNA diantaranya sudah dideportasi.

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigadir Jenderal Polisi Yuldi Yusman menjelaskan mayoritas WNA yang dideportasi berasal dari China, Rusia, Pakistan, India dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan jasa konsultan.

Ia mengungkapkan NIB dari 267 perusahaan itu telah dicabut karena tidak memenuhi komitmen nilai minimal investasi bagi PMA yakni mencapai Rp10 miliar.

"Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan berkelanjutan di seluruh Indonesia utamanya yang memiliki aktivitas tinggi WNA," ucapnya.

Selain sektor pariwisata di Bali, operasi tersebut juga menyasar sektor pertambangan di Maluku Utara.

Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa sebanyak 4.656 orang WNA asal China dari 74 perusahaan di Maluku Utara.

Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KULONPROGO, iNews.id – Sikap grup bandSukatani asal Purbalingga, Jawa Tengah yang menarik lagu Bayar Bayar Bayar diduga karena mendapat intimidasi. Dugaan itu diungkapkan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Hariz Azhar. 

Dia mengatakan, dugaan intimidasi itu menunjukkan masih adanya upaya represi terhadap karya seni. “Saya pikir cukup menunjukkan masih ada represi terhadap kebebasan berekspresi,” katanya di Bandara YIA Kulonprogo, Jumat (21/2/2025).

Dia juga menyayangkan sikap para penggawa band bergenre punk yang justru melakukan klarifikasi dan meminta maaf hingga videonya viral. Terlebih, lirik lagu yang telah ditarik itu masih relevan dam banyak ditemukan kasus di lapangan.

“Ya, menyayangkan saja kenapa harus minta maaf. Padahal, apa yang dinyanyikan masih relevan dengan fakta di lapangan,” ujarnya. 

Menurut Haris, perlu dicari pihak yang mengintimidasi Sukatani hingga harus meminta maaf ke masyarakat. “Semestinya tidak harus meminta maaf,” ucapnya.

Sebelumnya, video klarifikasi dan permintaan maaf personel band Sukatani viral di media sosial. Meski lagunya telah ditarik dari sejumlah platform, lagu berjudul "bayar bayar bayar" masih diperdengarkan oleh para peserta demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, membantah kabar yang menyebut kliennya melakukan pelecehan seksual terhadap seorang staf.

Kuasa hukum Usra, Rikha Permatasari, mengatakan bahwa kabar tersebut tidak diperkuat dengan adanya saksi dan bukti, sehingga kliennya merasa dirugikan.

"Klien kami merasa dirugikan karena memang berita itu tidak benar. Tidak ada fakta, tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka sudah diberitakan begitu saja," kata Rikha dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

"Kami menggunakan hak jawab bahwa semua yang diberitakan itu adalah tidak benar," tegasnya.

Rikha menyampaikan bahwa Usra mengalami kerugian yang dirasakan secara materiil dan immateriil.

Dari sisi materiil, kata Rikha, kepercayaan mitra terhadap Usra kini menurun akibat adanya pemberitaan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.

"Citra terhadap diri beliau juga (dirugikan), banyak dirugikan secara materiil dan immateriil, (karena dugaan tersebut) memang tidak benar," imbuhnya.

Sementara dari sisi immateriil, kondisi psikis Usra dan keluarganya terganggu dan merasa disudutkan.

"Sangat menyudutkan beliau dan memang sengaja membunuh karakter," imbuhnya.

Sebelumnya, seorang mantan staf Kedutaan Besar Indonesia di Abuja, Nigeria, telah mengajukan petisi kepada pihak berwenang dan Kedutaan Besar Indonesia atas tuduhan serius pelecehan seksual dan pembalasan yang tidak sah terhadap Dubes RI untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap.

Petisi ini telah diterima oleh Kantor Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Kedutaan Besar Indonesia, Kepala Kanselir, Kedutaan Besar Indonesia, dan Inspektur Jenderal Polisi (IGP) pada bulan Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, membantah kabar yang menyebutkan bahwa kliennya ditarik pulang ke Indonesia akibat dugaan pelecehan seksual terhadap stafnya.

Kuasa hukum Usra, Rikha Permatasari, mengatakan, informasi yang beredar di sejumlah media mengenai pemulangan kliennya terkait masalah tersebut adalah tidak benar.

"Yang selama ini beredar informasi bahwa klien kami dipulangkan dari Nigeria itu karena adanya kejadian ini. Kami bantah bahwa itu tidak benar," ujar Rikha, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, pada Jumat (21/2/2025).

Rikha mengatakan, masa kerja Usra sebagai Duta Besar RI di Nigeria telah berakhir dan ia harus kembali ke Tanah Air setelah menjabat selama lebih dari lima tahun.

"Klien kami sudah menjabat dalam penugasan itu selama lima tahun sembilan bulan. Jadi, tugasnya sudah selesai, sudah habis," kata dia.

Rikha mengungkapkan, masa jabatan Usra sebagai Dubes RI di Nigeria dimulai sesuai dengan Keputusan Presiden yang diterbitkan pada 20 Maret 2019.

"Dengan adanya keputusan presiden terkait saat beliau pengangkatan jabatan sebagai Duta Besa Nigeria, di sini tertanggal petikan Kepres Nomor 33P Tahun 2019, tertanggal 20 Maret 2019, beliau diangkat dan dilantik mulai menjabat," kata dia.

Ia mengatakan, kepulangan Usra ke Indonesia sesuai Keputusan Presiden Kepres Nomor 157 P Tahun 2023 tertanggal 12 Desember 2024.

"Tidak hanya satu orang klien kami, di sini juga ada 30 rekan yang memang tugasnya sudah selesai," kata dia.

Berkait dengan kasusnya, Rikha menegaskan bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan kliennya kepada seorang staf inisial AR tidak benar.

"Makanya kami mematahkan informasi yang beredar luas di media bahwa itu salah dan tidak benar," imbuh dia.

Warga disabilitas bernama Badru yang juga merupakan influencer di media sosial ikut aksi "Indonesia Gelap", Jumat (21/2). Badru sempat naik ke mobil komando di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Di atas mobil itu, Badru membacakan Pancasila. Massa demonstrasi pun bertepuk tangan dan meneriaki nama Badru.

Hingga berita ini ditulis, aksi masih terus berlangsung. Para peserta aksi bergantian naik mobil komando untuk membacakan tuntutan.

Beberapa tuntutan massa adalah ciptakan pendidikan gratis, ilmiah demokratis, tolak UU Minerba, evaluasi efisiensi anggaran, hingga evaluasi program makan bergizi gratis.

Dalam aksi kali ini, massa mahasiswa mayoritas tidak menggunakan almamater kampus. Mereka menggunakan pakaian serba hitam.

Polisi telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat atau ke arah Istana Negara.

Ruas jalan ditutup di sekitar Patung Kuda menggunakan barier beton ditambah dengan kawat berduri. Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendatangi rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (21/2/2025).

Mereka bermaksud untuk mengunjungi Hasto yang sejak kemarin malam menjalani masa tahanannya di rutan KPK.

Penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan bahwa pihaknya mendatangi rutan KPK lantaran penyidik menginformasikan bahwa kliennya itu bisa dibesuk.

Dia mengungkap bahwa pertemuannya dengan Hasto di rutan KPK hari ini di antaranya untuk membahas kegiatan partai.

"Kan banyak kegiatan-kegiatan partai, urusan-urusan dan yang lainnya," ujar Ronny kepada wartawan setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ronny mengatakan bahwa Hasto saat ini masih menjabat Sekjen PDIP. Hal itu menjadi alasan kedatangannya siang ini ke rutan KPK.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga memutuskan bahwa tidak akan mengangkat Plt. Sekjen usai Hasto ditahan.

"Kan banyak kegiatan-kegiatan partai, dan Mas Hasto sebagai Sekjen," kata pria yang juga Ketua DPP PDIP itu.

Adapun, pihak tim penasihat hukum sebelumnya sudah mengajukan penangguhan penahanan Hasto ke pimpinan dan penyidik KPK.

Mereka juga saat ini sudah mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, KPK resmi menahan Hasto untuk 20 hari ke depan per Kamis (20/2/2025).

Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang turut menjerat buron Harun Masiku.

Sementara itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Hasto ditahan karena alasan subjektif yang dimiliki penyidik.

Dia tidak menampik bahwa penahanan dilakukan karena ada kekhawatiran Hasti melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti.

"Dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan ya juga termasuk nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen dan lain-lain, yang segera dilakukan oleh penyidik," kata Setyo pada konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

Imigrasi tidak dalam kapasitas mengeluarkan red notice atau blue notice, kami hanya cegah dan tangkal.

Badung, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi tetap memantau perlintasan tersangka kasus korupsi Harun Masiku yang saat ini masih buron.

"Sampai dengan saat ini Harun Masiku belum terdeteksi berdasarkan hasil perlintasan dari pelabuhan resmi yang dimiliki oleh imigrasi," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Plt. Dirjen Imigrasi mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan menelusuri keberadaan tersangka kasus korupsi itu. Namun, pihaknya membantu tugas kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perlintasan Harun Masiku.

Kerja sama dengan imigrasi luar negeri, lanjut dia, juga tidak dilaksanakan karena mekanisme kerja sama melalui Interpol yang menerbitkan daftar merah atau red notice.

"Imigrasi tidak dalam kapasitas mengeluarkan red notice atau blue notice, kami hanya cegah dan tangkal," ucapnya.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di KPU RI.

Meski begitu, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Sementara itu, Godam menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah masuk daftar cekal setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024 atas kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019—2024 dan perintangan penyidikan

"Hasto sudah lama dicekal setelah status tersangka beberapa waktu yang lalu," ucapnya.

Selain Hasto, lanjut dia, ada beberapa pihak lain yang juga dicegah bepergian keluar negeri.

"Ada beberapa yang dicekal, tetapi saya tidak hafal," ucapnya.

Saat ini Hasto Kristiyanto telah ditahan KPK selama 20 hari ke depan sejak Kamis (20/2).

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Massa mahasiswa menggelar aksi di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka mendukung langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menjadi tersangka kasus Harun Masiku.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (21/2/2025), massa mahasiswa yang berdemo tampak mengenakan almamater kampus mereka. Mereka juga turut membawa sejumlah atribut, seperti bendera dan spanduk-spanduk yang dibentangkan dengan berbagai tulisan berisi tuntutan.

Dalam salah satu spanduk yang dibawa, terlihat massa aksi menuliskan 'KPK layak mendapat kepercayaan publik'. Ada juga tulisan-tulisan lain yang ditunjukkan dalam demonstrasi ini.

"KPK yang telah menangkap salah satu elite politik. Ini menunjukkan bahwa KPK merupakan produk reformasi, bukan produk Megawati," ujar salah satu orator dari atas mobil komando di depan gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, mahasiswa yang menggelar aksi meminta KPK segera menangkap buron Harun Masiku. Mereka menilai KPK sudah terlalu lama gagal menangkap Harun Masiku, yang sejak 2020 sudah menjadi buron.

"Namun KPK masih terlalu lama untuk bisa menangkap Harun Masiku. Bayangkan, sudah hampir 5 tahun KPK masih belum bisa menangkap sosok Harun Masiku," teriak sang orator.

Sampai saat ini, massa aksi masih terlihat terus melakukan orasinya. Meski sempat turun hujan, mereka tetap bertahan dengan menutupi badannya menggunakan payung dan atribut-atribut yang mereka bawa.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

DENPASAR, KOMPAS.com - Pihak Imigrasi menangkap 520 warga negara asing (WNA) yang diduga memanfaatkan visa investor untuk bekerja dan menjalankan perusahaan secara ilegal di Bali.

Mereka ditangkap berkat operasi Wira Waspada yang berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 14-17 Januari 2025 dan 17-21 Februari 2025.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengatakan, dari 520 WNA yang terjaring dalam operasi tersebut, 63 WNA di antaranya sudah dideportasi.

Sedangkan, WNA lainnya masih menjalani pemeriksaan dan bakal dilakukan tindakan administratif keimigrasian serupa.

"Mayoritas mereka berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (China), Rusia, Pakistan, India, dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan," kata dia dalam konferensi pers di area Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (21/2/2025).

Ia menjelaskan, dalam operasi tahap pertama, pihaknya menargetkan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dicabut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kala itu, petugas Imigrasi menemukan 74 PMA yang masih aktif menjalankan usahanya dan sebagai penjamin 126 WNA.

Dari 126 WNA tersebut, 15 di antaranya telah dideportasi dan sisanya masih dilakukan pemeriksaan.

Sedangkan pada operasi tahap kedua, petugas Imigrasi kembali menangkap 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA dengan kasus serupa.

Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Dalam waktu bersamaan, petugas juga menangkap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif.

Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi dan sisanya masih diperiksa.

"Pencabutan NIB dari perusahaan PMA tersebut karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata dia.