REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI – Guna mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Kelompok 4 Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) melalui BSI Explore 2025 melaksanakan program kerja penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Kegiatan ini berlangsung di SDN Puncak Manis, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi pada 6-26 Februari 2025 dan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk meningkatkan literasi serta numerasi siswa.

Fokus utamanya memberikan pendampingan kepada guru dan siswa dalam mengadaptasi Kurikulum Merdeka dengan mengintegrasikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, seperti gotong royong, kreativitas, kemandirian, dan kebhinekaan global.

Di bidang literasi dan numerasi, mahasiswa UBSI menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman matematika siswa.

Salah satu inisiatif utama program ini adalah mendirikan pojok baca dengan koleksi buku menarik dan relevan, serta menyelenggarakan kompetisi literasi guna memotivasi siswa.

Selain itu, pelatihan bagi guru dalam mengelola metode belajar yang lebih interaktif dan inovatif juga menjadi bagian penting dari program ini.

Ketua Kelompok 4 BSI Explore 2025, Siti Fauziah menuturkan, program ini bertujuan menjadikan SDN Puncak Manis sebagai sekolah percontohan penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan memadukan kolaborasi antara mahasiswa, guru, dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar lebih menyenangkan.

“Kami ingin membantu SDN Puncak Manis menjadi sekolah percontohan dalam penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dengan kolaborasi antara mahasiswa, guru, dan siswa, kami berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan inspiratif,” ujar Siti Fauziah dilansir pada Senin (24/2/2025).

Melalui program ini, diharapkan SDN Puncak Manis lebih optimal mencetak generasi muda unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Sinergi BSI Explore dan pihak sekolah diharapkan mampu membawa perubahan nyata dalam dunia pendidikan di Desa Sukamanis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan kata "bismillah" saat menandatangani sejumlah aturan dasar pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025).

Dilansir siaran YouTube Kompas TV, ada tiga aturan yang diteken oleh Presiden Prabowo.

Ketiganya yakni Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lalu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Terakhir, Presiden juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara.

Penandatanganan ketiga aturan itu dilakukan di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta.

Kepala Negara meneken aturan-aturan tersebut di atas meja yang sudah disiapkan.

"Bismillahirrahmanirrahim..," kata Prabowo saat meneken aturan pertama.

Setelah selesai menuntaskan penandatanganan dua aturan, Prabowo merapikannya dan meletakkan di ujung meja.

Ia kemudian melanjutkan untuk mendatangani dua aturan lain.

"Bismillahirrahmanirrahim," katanya lagi saat menandatangani dua aturan itu.

Penandatangan aturan itu juga disaksikan sejumlah tokoh, antara lain tampak Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani dan Pandu Sjahrir.

Usai menandatangani tiga aturan itu, Presiden Prabowo akan meluncurkan BPI Danantara secara resmi di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

SURABAYA - Kantor Imigrasi TPI Kelas I Surabaya terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kini, Immigration Lounge di lantai 4 Mal Ciputra World Surabaya beroperasi setiap hari. Bahkan Sabtu dan Minggu tetap buka melayani pemohon.

Hal ini menjadi kemudahan bagi masyarakat, terutama pekerja dan mahasiswa yang tidak sempat mengurus paspor di hari kerja.

Sejak diresmikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Agus Andrianto, pada 16 Januari 2025 silam, ribuan pemohon telah memanfaatkan layanan ini.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Surabaya, Agus Winarto menjelaskan bahwa layanan ini dilakukan utk mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Agus Andrianto.



"Pemohon dapat mengajukan permohonan paspor melalui aplikasi M-Passport. Layanan akhir pekan beroperasi mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB," ujar Agus.

Sebagai informasi, jam operasional Immigration Lounge di Ciputra World, Senin-Jumat mulai buka pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

Agus menambahkan, Immigration Lounge ini menawarkan pengalaman yang lebih ekslusif, nyaman, fleksibel, dan efisien dibandingkan kantor imigrasi konvensional.

Dengan fasilitas seperti akses internet gratis, mesin fotokopi mandiri, PC dengan printer, charging area, serta mini pantry yang menyediakan snack dan minuman, pemohon dapat mengurus paspor dengan lebih santai.

"Pemohon bisa menikmati sofa yang nyaman, akses internet gratis, serta snack dan kopi yang bisa dinikmati sembari menunggu nomor antrian dipanggil," tambah Agus.

Tak hanya itu, bagi pemohon yang lupa membawa dokumen, tersedia layanan pencetakan mandiri. "Pemohon bisa membuka email dan mencetak dokumen langsung di sini, tanpa harus kembali ke rumah atau mencari tempat fotokopi di luar," papar Agus.

Ketika meninjau langsung di Immigration Lounge, pada Minggu, 23 Februari 2025, Agus menyebutkan bahwa pemohon di akhir pekan ini rata-rata merupakan pekerja yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja. Mereka pun meluangkan waktunya mengurus paspor sembari berkunjung ke mal dengan keluarga.

"Sabtu dan Minggu banyak keluarga yang datang, terutama orang tua sembari mengajak jalan-jalan anak-anak, bisa mampir kesini untuk mengurus paspor," paparnya.

Dengan layanan yang semakin fleksibel dan nyaman ini, Agus berharap semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam mengurus dokumen keimigrasian secara efisien.

"Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Surabaya dan sekitarnya," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Ferry Khrisdiyanto menyampaikan bahwa proses pelayanan di Immigration Lounge juga terbilang cepat, rata-rata hanya memakan waktu 10-15 menit.

Terkait biaya, berdasarkan PP No 45 Tahun 2024, tarif PNBP untuk paspor elektronik (e-paspor) dengan masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650 ribu, lalu untuk masa berlaku 10 tahun Rp950 ribu.

"Kami juga melayani layanan percepatan paspor dalam satu hari, dengan dikenakan biaya tambahan Rp1 juta," ungkap Ferry.

Selain layanan pembuatan paspor, Ferry mengungkapkan bahwa di Immigration Lounge juga menyediakan layanan konsultasi terkait keimigrasian.

"Di sini, petugas kami siap memberikan edukasi mengenai persyaratan perjalanan ke luar negeri, termasuk kewajiban memiliki dokumen yang sah, visa, serta aturan izin tinggal agar tidak terjadi penyalahgunaan," tandasnya.

Di sisi lain, Dina Dahlia (18), seorang mahasiswi, yang tinggal di kawasan Diponegoro, Surabaya mengaku sangat terbantu dengan layanan ini.

"Saya sengaja datang di hari Minggu karena hari biasa sibuk kuliah. Lokasinya juga strategis, dekat dengan tempat tinggal. Kebetulan baru pertama kali ke sini, awalnya sedikit bingung tapi ada petugas yang membantu mengarahkan," ujar Dina, yang mengaku akan berangkat umrah bersama keluarganya.

Selaras dengan Dina, Melani Siswanti (35), mengaku sangat terbantu dengan adanya Immigration Lounge ini. Terlebih, masa berlaku paspornya sudah habis sejak tahun 2020. Namun, belum ada kesempatan untuk melakukan penggantian paspor ke Imigrasi.

"Kebetulan mau ke liburan sama keluarga, Singapore dan China. Terbantu sekali dengan adanya ini (Immigration Lounge), jadi tidak perlu jauh-jauh. Apalagi saya membawa anak-anak juga. Di sini tempatnya juga bersih. Selesai dari sini juga bisa langsung nge-mal," tandasnya.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menandatangani tiga payung hukum terkait pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/2/2025) pagi.

“Pada hari ini, hari Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN),” kata Prabowo, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Ia juga mengaku menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PP Danantara).

“Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” tandas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah pejabat negara mendampingi Presiden Prabowo, seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Dalam kabar yang berkembang di kalangan media, Rosan juga disebut akan didapuk sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara.

Adapula Menteri BUMN Erick Thohir dalam kesempatan itu. Erick juga disebut akan masuk dalam kepengurusan Danantara sebagai Dewan Pengawas. Selain itu, ada Muliaman Hadad yang disebut akan menjabat sebagai Wakil Dewan Pengawas Danantara.

Di sisi lain, turut hadir Pandu Patria Sjahrir yang juga digadang-gadang ditempatkan sebagai Chief Investment Officer Danantara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Hamas menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan gencatan senjata tahap kedua, sampai Israel membebaskan 602 tahanan Palestina dari penjara.

Akhir pekan kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan 602 tahanan Palestina, karena menuduh Hamas melakukan "pelanggaran" gencatan senjata.

Netanyahu mengeklaim Hamas menyerahkan sandera Israel dari Gaza dengan cara yang "memalukan", dan menggunakan peristiwa tersebut untuk "tujuan propaganda".

Sebagai tanggapan, pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi menyatakan tidak akan ada perundingan lebih lanjut sampai Israel memenuhi komitmennya untuk membebaskan tahanan Palestina.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu kesepakatan (gencatan senjata)," kata Mardawi, dilansir dari New Arab.

Anggota biro politik Hamas, Basem Naim, juga menegaskan langkah lebih lanjut dalam perjanjian gencatan senjata akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

"Setiap pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah selanjutnya, bergantung pada pembebasan 620 tahanan Palestina yang disepakati sebagai ganti empat jenazah dan enam sandera Israel yang dibebaskan pada hari Sabtu (22/2)," ujar Naim.

"Para mediator harus memastikan bahwa musuh (Israel) mematuhi ketentuan perjanjian sebagaimana tercantum dalam teks yang disepakati," imbuhnya.

Sebelumnya, Israel mengatakan menghentikan pembebasan tahanan Palestina, setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah. Pada Kamis (20/2), Israel menerima empat jenazah dari Hamas sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera.

Institut Forensik Israel mengonfirmasi identitas tiga jenazah sebagai Oded Lifshitz, Kfir Bibas, dan Ariel Bibas, seperti yang sudah disepakati. Namun, jenazah keempat bukanlah jenazah Shiri Bibas.

Hamas pada Jumat (21/2) akhirnya mengirim jenazah yang tepat, yang telah dikonfirmasi oleh badan forensik Israel.

Kendati begitu, Israel tak balik membebaskan para sandera Palestina. KAN sempat melaporkan bahwa para tahanan Palestina akan dibebaskan pada larut malam "sesuai rekomendasi dari kepemimpinan politik Israel". Namun faktanya, hingga pagi hari ini para sandera Palestina belum juga dibebaskan.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan lebih dari 600 tahanan Palestina yang mestinya dibebaskan pada Sabtu harus ditunda "sampai pembebasan berikutnya terjamin dan tak merendahkan."

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (23/2) menjadi sorotan di antaranya tawaran Kapolri untuk grup band Sukatani, dan usulan amnesti dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang disetorkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Menkum: Usulan napi KKB diberi amnesti telah disampaikan ke Presiden

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaiRakernas PTI, Budisatrio Djiwandono soroti masalah regenerasi petanikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri ajak Band Sukatani jadi duta Polri

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka semangat perbaikan Korps Bhayangkara ke depan.

“Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau duta untuk Polri untuk terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Kapolri Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Pomal usut keributan di THM Tanjungpinang libatkan anggota TNI AL

Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Komando Armada I Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengusut kasus keributan yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Baru Dompak, Tanjungpinang, yang melibatkan sejumlah anggota TNI AL.

Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Kolonel Laut (P) Yoni Nova Kusumawan dikonfirmasi ANTARA di Batam, Minggu, membenarkan peristiwa keributan yang mengakibatkan seorang anggota TNI AL meninggal dunia dan dua orang personel lainnya mengalami luka-luka.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polri gagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja jaringan antarprovinsi

Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja oleh jaringan antarprovinsi, Kabupaten Mandailing Natal-Jakarta.

Kasatgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Zulkarnaen Harahap dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa pengungkapan itu terjadi pada Minggu (16/2).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan tujuh narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua mendapat amnesti. Anggota Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan KKB yang mendapat amnesti adalah KKB non kombatan.

Awalya, Andreas menyebut Kemenkum memverifikasi napi yang akan mendapat amnesti. Kemudian, Presiden yang memutuskan.

"Ya memang Kemenkum bertugas untuk melakukan verifikasi kemudian melaporkan kepada Presiden. Karena hak prerogatif untuk keputusan Amnesti ada pada presiden," ujar Andreas Hugo, Minggu (23/2/2025).

Andreas Hugo menyebut, berdasarkan pembahasan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimpas), KKB yang mendapat amnesti adalah KKB non kombatan.

"KKB bersenjata memang masuk kategori tidak diusulkan. Sementara, KKB non Kombatan, masuk kategori yang bisa diusulkan," katanya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Usulan itu dilaporkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, dilansir Minggu (23/2/2025).

Supratman mengatakan tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Supratman menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB ada di tangan Prabowo.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata Supratman.

Simak juga Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

(aik/gbr)

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Pemimpin Hamas pada Minggu (23/2) mengatakan kelompok pejuang Palestina itu tidak akan mengadakan perundingan dengan rezim zionis biadab Israel sampai tahanan Palestina dibebaskan oleh Tel Aviv.

Sebelumnya, Israel dijadwalkan membebaskan 620 tahanan pada Sabtu (22/2) berdasarkan perjanjian tahap satu gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan sebagai imbalan enam sandera yang dibebaskan Hamas, tetapi pemerintah Israel menunda pembebasan tersebut dengan dalih apa yang disebutnya sebagai "penyerahan sandera yang memalukan."

"Tidak akan ada pembicaraan dengan musuh melalui mediator sebelum pembebasan tahanan yang disepakati sebagai ganti enam tawanan Israel," kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dalam sebuah pernyataan.

"Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan perjanjian tersebut," katanya.

Minggu dini hari, Hamas mengecam penundaan Israel dalam membebaskan tahanan Palestina sebagai "pelanggaran" terhadap gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan.

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Pemimpin Hamas pada Minggu (23/2) mengatakan kelompok pejuang Palestina itu tidak akan mengadakan perundingan dengan Israel sampai tahanan Palestina dibebaskan oleh Tel Aviv.

Sebelumnya, Israel dijadwalkan membebaskan 620 tahanan pada Sabtu (22/2) berdasarkan perjanjian tahap satu gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan sebagai imbalan enam sandera yang dibebaskan Hamas, tetapi pemerintah Israel menunda pembebasan tersebut dengan dalih apa yang disebutnya sebagai "penyerahan sandera yang memalukan."

"Tidak akan ada pembicaraan dengan musuh (Israel) melalui mediator sebelum pembebasan tahanan yang disepakati sebagai ganti enam tawanan Israel," kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dalam sebuah pernyataan.

"Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan perjanjian tersebut," tambahnya.

Minggu dini hari, Hamas mengecam penundaan Israel dalam membebaskan tahanan Palestina sebagai "pelanggaran" terhadap gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan.

Gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan mulai berlaku bulan lalu.

Mahkamah Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Rezim Zionis Israel juga tengah menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya yang brutal di daerah kantong Palestina itu.

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus masih dalam kondisi kritis di rumah sakit, sejak dirawat pada 14 Februari lalu.

Sementara itu Israel pada Sabtu (22/2) menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara, dan menuding Hamas mengirim jenazah yang salah pada pembebasan sandera gelombang ketujuh.

Berikut Kilas Internasional hari ini, Senin (24/2).

Vatikan mengungkap kondisi Paus Fransiskus masih dalam kondisi kritis pada hari kesepuluh perawatan di rumah sakit. Paus dirawat sejak 14 Februari lalu.Meskipun demikian, Paus yang berusia 88 tahun itu tidak mengalami serangan pernapasan baru, memberikan sedikit harapan bagi umat Katolik yang terus berdoa untuk kesembuhannya.

Menurut laporan Vatikan, Paus Fransiskus saat ini dalam keadaan sadar dan terus menerima perawatan medis intensif, termasuk oksigen tekanan tinggi melalui kanula hidung.

"Kondisi Bapa Suci tetap kritis; namun sejak malam kemarin, tidak ada krisis pernapasan lainnya," kata pernyataan resmi Vatikan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap mengundurkan diri jika itu dapat membawa perdamaian bagi negara dan demi keanggotaan Kyiv di NATO.

"Jika [itu menjamin] perdamaian untuk Ukraina, jika kalian benar-benar membutuhkan saya untuk mengundurkan diri, saya siap. Saya bisa menukarnya dengan NATO," kata Zelensky.

Pernyataan ini muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Ukraina di NATO, setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut bahwa keanggotaan Kyiv dalam aliansi tersebut masih sulit terwujud.

Israel menangguhkan pembebasan ratusan sandera Palestina dalam batch ketujuh kesepakatan gencatan senjata pada Sabtu (22/2) dengan alasan milisi Hamas mengirim jenazah yang salah.

Perusahaan penyiaran Israel, KAN, melaporkan para pejabat Negeri Zionis mengatakan pemerintah memutuskan menghentikan pembebasan warga Palestina setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah.

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Jakarta -

PP Perbasi menjatuhkan sanksi berupa larangan berkompetisi ke pelaku pemukulan di turnamen antarpelajar Bogor. Pelatih pelaku intimidasi juga dihukum.

Dalam video yang beredar, seorang pelajar bernama Shaquille menjadi korban kekerasan. Ia disikut di bagian kepala bagian kiri,

Menanggapi hal ini, DPP Perbasi bersikap cepat tanggap. Mereka juga mengapresiasi Perbasi Kota Bogor yang telah mengeluarkan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi berupa skorsing atau larangan bermain basket selama satu tahun dalam seluruh pertandingan yang diselenggarakan oleh Perbasi Kota Bogor.

"Setelah DPP Perbasi turun dan melihat kejadian ini secara keseluruhan, DPP Perbasi berpendapat bahwa untuk tidak atau mitigasi dan tidak mengulang kejadian-kejadian ini terjadi lagi ke depannya, kami memutuskan beberapa hal setelah kami dalami seluruh rangkaian kejadian terhadap insiden pemukulan tersebut," kata Ketum DPP Perbasi Budisatrio Djiwandono saat memberikan keterangan di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (23/2/2025).

"Berdasarkan pemeriksaan yang menyeluruh dilakukan oleh DPP Perbasi Badan Legal, Etik, dan Disiplin, kami memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Reynard Cedric Sudirja dari SMP Mardi Waluyo Cibinong, yaitu larangan bermain basket selama dua tahun dalam seluruh pertandingan yang ada di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya menambahkan.

Selain itu, Perbasi juga menjatuhkan hukuman kepada seorang pelatih yang melakukan intimidasi. Pelatih asal tim pelaku diketahui melakukan intimidasi dengan mengaku-ngaku sebagai perwakilan Perbasi.

Adapun kasus ini sebelumnya dikabarkan telah berakhir dengan damai. Pelaku dan korban melakukan mediasi dan sepakat untuk mengakhiri perselisihan.

"Kami juga menemukan adanya oknum Yang mengatasnamakan Perbasi, tetapi sebetulnya bukan. Yaitu seorang Asisten Pelatih dari SMP Mardi Waluyo Cibinong bernama Atar Andi Tarian, di mana saudara Atar ini kami nilai melakukan pelanggaran yang sangat berat," tutur Budisatrio.

"Pertama mengatasnamakan Perbasi, padahal bukan. Kedua, mencoba untuk menutup-nutupi kejadian kekerasan yang terjadi dengan mengancam anak-anak Untuk men-take down konten-konten yang mungkin sudah pada saat itu disebarkan. Untuk itu karena saudara Atar Andi Tarian ini merupakan pelatih berlisensi, kami DPP Perbasi memutuskan untuk membekukan lisensi kepelatihan yang dimiliki oleh Atar Andi Tarian itu selama 3 tahun seluruh kompetisi di Indonesia," ucapnya.

(mro/cas)

Jakarta -

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Penundaan pembebasan tahanan Palestina itu mendapat kecaman dari Hamas. Hamas menyoroti alasan Israel.

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', di mana terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung dan tawanan melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Keluarga Tahanan Palestina Kecewa

Terkait penundaan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan hal tersebut.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

(kny/idn)