Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemulangan terpidana Reynhard Sinaga ke Indonesia bukan prioritas pemerintah. Yusril menyebutkan kasus Reynhard lebih banyak berkaitan dengan masalah pribadi.

"Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, berdasarkan aturan di Inggris, pemerintah Indonesia saat ini belum bisa berbuat banyak di perkara Reynhard. Reynhard disebut baru bisa mengajukan permohonan pengurangan penahanan setelah menjalani hukuman 30 tahun penjara, sementara dia sendiri telah divonis seumur hidup oleh pengadilan Inggris sejak 2020.

"Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena berdasarkan hukum Inggris, dia baru boleh mengajukan keringanan setelah 30 tahun dia menjalani hukuman. Jadi bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya," jelas Yusril.

Menurut Yusril, pertimbangan tersebut membuat Reynhard tidak termasuk prioritas pemerintah Indonesia dalam memulangkan sejumlah narapidana WNI di luar negeri. Dia menyebutkan upaya memulangkan Reynhard ke Tanah Air masih jauh untuk dilakukan pemerintah.

"Tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoner itu kiranya masih jauh. Jadi tidak menjadi prioritas untuk dikerjakan oleh pemerintah sekarang," jelas Yusril.

Hambali Segera Diadili

Yusril juga menyinggung nasib terpidana kasus terorisme, Hambali, yang saat ini masih ditahan di penjara Guantanamo. Yusril mengatakan Hambali segera menjalani persidangan di pengadilan Amerika Serikat.

"Begitu juga dengan kasusnya Hambali yang kami mendengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat dan kita hanya memantau perkembangan itu," ujar Yusril.

Menurut Yusril, pemerintah Indonesia hanya akan mengawasi jalannya persidangan tersebut. Namun, sama seperti Reynhard, Hambali bukan termasuk prioritas narapidana yang akan dipulangkan pemerintah ke Tanah Air.

"Kita melalui Kementerian Luar Negeri akan memantau kasus itu dan memastikan bahwa segera proses hukum itu berjalan secara normal dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku karena bagaimanapun dia adalah wajah negara Indonesia. Jadi untuk bicara mengenai pemulangan saya kira masih terlalu jauh ya karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," pungkas Yusril.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com -Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali, dalam waktu dekat akan diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat.

"Kasusnya Hambali yang kami dengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri nantinya hanya bisa memantau proses hukumnya guna memastikan persidangan berjalan sesuai kaedah hukum.

Karenanya, ia menyatakan bahwa rencana pemulangan Hambali masih terlalu jauh.

"Jadi, untuk bicara mengenai pemulangan, saya kira masih terlalu jauh ya. Karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," ujar dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Semua pihak diminta hormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pelaku penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia sudah diproses sesuai dengan ketentuan hukum di Malaysia.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil, baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia sudah merespons permintaan agar pihak yang terlibat dalam diproses secara hukum.

Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

"Jadi, tidak ada lagi hal yang perlu diragukan, jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia, dan kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," ujarnya.

Sebelumnya, 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait dengan kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa rencana memlangkan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris bukan prioritas pemerintah.

Yusril mengatakan, kasus Reynhard lebih condong pada masalah pribadi.

"Seperti yang saya katakan, bahwa masalah Reynhard itu tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril juga mengatakan, pemerintah belum bisa berbuat banyak terhadap perkara Reynhard.

Sebab, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Inggris, Reynhard baru bisa mengajukan keringanan penahanan setelah menjalani hukuman selama 30 tahun penjara.

"Jadi, bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya, tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoners, itu kiranya masih jauh," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia sedang mengupayakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris.

Terpidana kasus pemerkosaan dengan hukuman seumur hidup di Inggris itu diupayakan pulang ke Tanah Air karena berbagai faktor, di antaranya permintaan orang tua.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ahmad Usmarwi, menegaskan, pihaknya akan berusaha maksimal untuk membawa Reynhard kembali ke Indonesia.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan (Reynhard)," kata Usmarwi, dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Usmarwi menjelaskan bahwa koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah Inggris sedang berlangsung untuk merancang skema repatriasi Reynhard.

Bahkan, dalam waktu dekat akan ada negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris yang akan dilakukan untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," ujar dia.

“Inilah Indonesia sekarang. Bukan berarti kita melupakan dulu. Kita pernah punya satu proyek politik yang bernama Reformasi. Tetapi kita juga harus berhenti meromantisasi bahwa sesuatu itu harus berjalan berkesinambungan. Kita harus berada dalam koridor Reformasi, mungkin namanya sudah bukan itu.” - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro.

TULISAN Suwarno Wisetrotomo di Harian Kompas (12 Februari 2025) berjudul "Represi Oposisi" memancing polemik, khususnya soal era “pasca-Reformasi”.

Istilah “pasca-Reformasi” itu dipersoalkan Jan Aritonang dalam Surat Kepada Redaksi juga di Harian Kompas, 18 Februari 2024. Bagi Aritonang, saat ini masih era Reformasi. Belum pasca-Reformasi.

Suwarno mempersilakan para ahli untuk menentukan apakah bangsa ini masih di era Reformasi atau sudah masuk ke era pasca-Reformasi.

Reformasi 1998 adalah gerakan masyarakat untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Gerakan Reformasi memuncak dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Bangsa ini memasuki era baru. Era liberalisasi politik. Liberalisasi pers. Konstitusi diubah dan menghadirkan kembali rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Polri dipisahkan dari ABRI. Dwifungsi ABRI dihentikan. Korupsi ditempatkan sebagai musuh bersama. Otonomi daerah diterapkan. Namun, tuntutan Reformasi itu kini telah dinormalisasi.

Seperempat abad sudah, terhitung sejak 1998, Indonesia masuk pada era Reformasi. Sebuah era yang diidam-idamkan rakyat pada saat Orde Baru.

Era di mana demokrasi diharap benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama itu, berbagai lembaga telah dibentuk sebagai jawaban atas tuntutan Reformasi. Sederet kebijakan juga lahir menggenapi sistem bernegara Indonesia yang memang masih perlu penyempurnaan di sana-sini.

Sayangnya, semangat Reformasi saat ini tak lagi menyala-nyala di masa awal 2000-an. Bahkan enam tuntutan Reformasi yang dulu diserukan dan dipenuhi, kini satu per satu mulai diingkari.

Misalnya, dihapusnya dwifungsi ABRI kini muncul dengan format multifungsi TNI, otonomi daerah yang dulu diupayakan kini kembali resentralisasi dengan adanya UU Cipta Kerja, dan sebagainya.

KPK yang dahulu begitu garang karena independensinya telah dikembalikan berada dalam cakupan kekuasaan eksekutif.

Lantas, apakah benar demokrasi hasil perjuangan Reformasi telah mati di negeri ini?

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro memiliki pandangan tersendiri.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail. Pertemuan itu membahas teknis pemulangan narapidana kedua negara.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril di gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim bersama yang akan membahas teknis pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia. Tim itu akan menyusun syarat dan jumlah narapidana yang dapat dipulangkan ke negara masing-masing.

Yusril mengakui saat ini Indonesia dan Malaysia belum memiliki kerja sama hukum yang mengikat terkait pertukaran narapidana. Namun, dia meyakini hubungan baik Indonesia dan Malaysia dapat mempercepat proses tersebut.

"Saya berkeyakinan bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah dua bangsa yang bersaudara, satu dengan yang lain dan para pejabatnya itu pun juga, ya saya dengan Pak Saifuddin bukan baru kenal hari ini, sudah puluhan tahun yang lalu. Begitu juga Pak Prabowo dengan Pak Anwar Ibrahim sudah kenal puluhan tahun yang lalu," jelas Yusril.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insyaallah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," sambungnya.

Selain masalah pertukaran narapidana, pertemuan Yusril dan Saifuddin hari ini juga membahas mengenai persoalan tapal batas Indonesia dan Malaysia. Keduanya juga membahas masalah warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus overstay di Malaysia.

Saifuddin mengatakan ada 5.000 warga Indonesia yang ditahan di Malaysia. Jumlah itu terbagi dua kelompok, yaitu tahanan yang telah mendapatkan vonis penjara dan yang masih menunggu proses di pengadilan.

Menurut Saifuddin, tim gabungan Indonesia dan Malaysia akan merumuskan tahanan mana saja yang bisa masuk program pertukaran narapidana. Dia mengatakan urusan teknis akan dibahas lebih lanjut.

"So, the detail itu akan diuruskan di peringkat officers. Tapi di peringkat saya dan Pak Yusril adalah mencapai kata sepakat persetujuan. Apakah boleh kedua-dua negara ketika ITOP atau International Transport of Prisoners belum lagi mengikat kedua-dua negara, apakah ada ikhtiar lain? Jadi sepakat diskusi hari ini, kedua-dua negara cenderung ke arah itu," jelas Saifuddin.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) di perairan Selangor sudah reda.

Sebab, peristiwa penembakan oleh aparat Malaysia tersebut telah ditangani oleh pemerintah Malaysia.

"Mengenai kasus penembakan Warga Negara Indonesia di Malaysia, kasus ini sudah reda dan sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia," kata Yusril usai bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pelaku yang terlibat pun telah menjalani proses hukum.

"Dan ada langkah hukum yang diambil baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia, juga dilakukan pemeriksaan," ujar dia.

Menurut Yusril, tindakan yang diambil Pemerintah Malaysia tidak perlu diragukan lagi.

Ia menyatakan, permintaan seluruh pihak atas kasus penembakan tersebut sudah ditangani oleh Pemerintah Malaysia.

"Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh Pemerintah Malaysia, dan kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh Pemerintah Malaysia," ucapnya.

Peristiwa penembakan lima WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025).

Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat membentuk tim gabungan atau working group untuk membahas pertukaran narapidana.

Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Ia mengatakan, meski kedua negara belum memiliki perjanjian yang mengikat terkait pertukaran narapidana, ia yakin riwayat persahabatan kedua negara akan mempercepat proses tersebut.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insya Allah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan, saat ini terdapat 5.000 narapidana WNI yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, kata dia, terbagi dua, yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Jadi kedua-dua (golongan narapidana) ini jumlahnya membawa 5.000," kata Saifuddin.

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.

PT Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah subholding Pertamina.

Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto mengungkapkan jumlah warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur melebihi kapasitas.

Jumlah penghuni Rutan Cipinang harusnya hanya 1.100 orang, namun kini menampung 3.465 orang.

"Kapasitasnya 1.100 penghuni, isinya 3.465 penghuni. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya," ungkap Agus Andrianto di Rutan Cipinang pada Selasa (25/2/2025).

Agus menambahkan bahwa terdapat sekitar 1.900 warga binaan yang masa hukuman di bawah satu tahun dan dapat diajukan untuk bebas bersyarat.

"Sudah hampir 1.900 orang, sudah tinggal di bawah satu tahun apabila memang sudah melampaui masa dua per tiga hukuman, kemudian menjelang bebas bersyarat atau sudah waktunya mendapat cuti bersyarat," tuturnya.

Selain itu, Agus juga mengumumkan rencana untuk mengadakan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan bagi warga binaan yang memenuhi syarat.

Pelatihan tersebut direncanakan mulai pada bulan Juli.

"Kalau mau ikut pelatihan di Nusa Kambangan. Nanti kita mulai bulan tujuh. Ada beberapa pelatihan kerja, ada peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian, kemudian, balai latihan kerja menjahit," jelas Agus.

Beijing (ANTARA) - Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) Wang Yi mengatakan bahwa sangat penting untuk mengingat misi awal tata kelola HAM, yang berpusat pada manusia.

Dia menegaskan, China dengan tegas menolak berbagai tindakan yang mencampuri urusan internal negara lain dengan HAM sebagai dalih dan mengabaikan kedaulatan nasional, keamanan, dan keselamatan nyawa masyarakat.

"Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan, dan hak atas penghidupan dan pembangunan harus diprioritaskan sebagai HAM yang mendasar," kata Wang, seraya menambahkan bahwa standar ganda atau bahkan beragam standar dalam isu-isu HAM harus dengan tegas ditolak.

"Kita harus mendorong interaksi dan pembelajaran bersama. Kita juga harus dengan tegas menolak tindakan atau retorika apa pun yang berusaha memaksakan model dan preferensi satu pihak kepada pihak lain, atau memolitisasi, mengeksploitasi, dan mempersenjatai HAM," imbuh Wang.

Wang mengatakan bahwa China bersedia bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mewujudkan dunia modern yang ditandai dengan pembangunan damai, kerja sama yang saling menguntungkan, dan kemakmuran bersama.

China berkomitmen pada masa depan dan kesejahteraan umat manusia dan semua bangsa. China akan mendorong kerja sama internasional dan pertukaran peradaban serta menjadi pembangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, sambil secara lebih aktif terlibat dalam kerja sama HAM internasional untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi HAM di seluruh dunia, imbuh Wang.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

Untuk bahan makanan, saya wanti-wanti betul paling lambat tahun depan ini harus dikelola oleh pengusaha lokal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa bahan makanan di kantin rumah tahanan negara (rutan) harus dikelola oleh pengusaha lokal di daerah rutan tersebut.

"Untuk bahan makanan, saya wanti-wanti betul paling lambat tahun depan ini harus dikelola oleh pengusaha lokal," kata Agus saat ditemui usai kegiatannya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

Diingatkan pula bahwa jangan sampai bahan makanan kantin dikelola oleh pengusaha yang berada di luar daerah rutan tersebut berdiri.

Misalnya, Jakarta menguasai bahan makanan yang ada di Sumatera Utara atau di Jambi atau di Kalimantan, sementara di tempat juga ada pengusaha lokal yang mampu menyediakan bahan makanan untuk warga binaan dan tahanan yang ada di pemasyarakatan.

Di sisi lain, Agus juga menekankan agar tidak terjadi perbedaan harga di dalam kantin. Selain itu, kantin dikelola oleh koperasi demi kesejahteraan pegawai pemasyarakatan.

"Kami berharap harga yang ditetapkan oleh kantin tersebut harus betul-betul turun, tidak boleh lebih mahal dari kantin yang lalu, tetapi kenyataannya masih," sambung Agus.

Dalam kunjungannya ke Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, dalam rangka mengecek perkembangan program kementerian, Menteri Imipas Agus Andrianto didampingi Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.

Menteri Imipas beserta jajaran tampak duduk lesehan di hadapan ratusan tahanan yang hadir guna mendengarkan pendapat mereka tentang layanan di rutan. Setelah itu, Agus menyempatkan makan siang bersama dengan tahanan.

Dalam sesi bincang-bincang itu, Agus menyoroti soal tata kelola kantin. Dia lantas meminta kepada jajarannya agar harga makanan yang dijual di kantin rutan turun dari harga sebelumnya.

"Saya minta harganya harus lebih murah daripada sebelumnya," kata dia.

Agus pun meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi untuk mengecek pelayanan kantin, khususnya pada rutan.

Ia ingin memastikan pelayanan kantin di rutan berkualitas baik sekaligus harganya terjangkau.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025