Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno dan Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu dan Kamis, 26-27 Februari 2025.

Pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Benar akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi, ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok itu," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).

"Kemudian terkait AA lusanya. Nah, itu juga sama. Jadi, tinggal ditunggu besok sama lusa," lanjut dia.

Penyidik KPK akan mengonfirmasi sejumlah barang bukti diduga terkait perkara yang didapat dari penggeledahan di rumah Japto dan Ahmad Ali beberapa waktu lalu.

Dari rumah Japto yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lain yakni 11 mobil (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki), dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Sedangkan dari rumah Ahmad Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, penyidik menyita uang Rp3,4 miliar, beberapa tas dan jam bermerek, dokumen hingga BBE.

Penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2024.

KPK kembali menetapkan Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan pasal TPPU.

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sugiono menjelaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss (24/2/2025).

Sugiono mengatakan Indonesia teguh memajukan amanat konstitusi. Sugiono menegaskan pandangan Indonesia dalam menyampaikan agenda HAM di tengah berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ujarnya.

Sugiono juga menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.

Sugiono menegaskan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM. Dia meminta Dewan HAM PBB tidak menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan pemerintah mendukung keadilan untuk negara Palestina. Dia meminta genosida dan peperangan di Palestina agar dihentikan.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," jelasnya.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Simak juga Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan alasan tak meminta keterangan dari polisi dalam dugaan intimidasi yang dialami band Sukatani. Pigai melempar urusan itu kepada Komnas HAM sebagai empunya wewenang.

Pigai mensinyalkan sudah memantau tindakan polisi pascakasus ini mencuat. Salah satunya Divisi Propam Polri memeriksa enam personel Subdit I Ditressiber Polda Jawa Tengah terkait dugaan intimidasi band Sukatani soal lagu berjudul Bayar Bayar Bayar.

"Kami memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM. Dan kepolisian sudah keluarkan (keputusan) yang lebih menghargai HAM dan demokrasi, tetapi jika ada proses hukum maka merupakan kewenangan Komnas HAM," kata Pigai kepada Republika, Selasa (25/2/2025).

Pigai menegaskan HAM tidak bisa dibatasi. Tetapi Pigai berkelit berdasarkan prinsip Siracusa kebebasan bisa dibatasi hanya dengan UU atau Keputusan Pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa (pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional)," ujar Pigai.

Pigai malah balik menyentil anonimitas band Sukatani. Band Sukatani memang tampil dengan mengenakan topeng guna menyembunyikan identitasnya. "Saya tidak masalah dengan kesenian apapun asal jangan anonim dan mengandung unsur tuduhan," ujar Pigai.

Walau demikian, Pigai juga berharap polisi menjadikan kritik band Sukatani sebagai koreksi diri. "Tetapi bagi Aparat perlu koreksi dan perbaikan melalui mainstreaming Hak Asasi Manusia," ujar Pigai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pelaku penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia sudah diproses sesuai dengan ketentuan hukum di Malaysia.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil, baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia sudah merespons permintaan agar pihak yang terlibat dalam diproses secara hukum.

Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

"Jadi, tidak ada lagi hal yang perlu diragukan, jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia, dan kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," ujarnya.

Sebelumnya, 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait dengan kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa meningkatnya ketegangan dan potensi konflik laut di dunia memberi peluang untuk menyempurnakan hukum laut internasional.

“Kita perlu lihat lagi bagaimana aturannya di laut, dan (isu tersebut menunjukkan adanya) campuran antara hukum perang dan hukum laut, dan ini tidak mudah,” ucap Havas usai memberikan sambutan dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Menurut Wamenlu, kondisi ketegangan di laut yang berpotensi pecah menjadi konflik saat ini jauh lebih tinggi daripada 10 hingga 20 tahun yang lalu.

Selain ketegangan yang belum mereda di Laut China Selatan, ketegangan juga meningkat di laut Timur Tengah, Laut Baltik, hingga Laut Utara. Selain itu, terjadi pula mobilisasi kapal-kapal perang di Samudera Hindia, kata dia.

Mengingat kompleksnya isu hukum laut internasional terkait penanganan ketegangan dan konflik yang terjadi, Havas menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan kajian internal terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Apalagi, isu tersebut bukan hal yang pernah dibahas secara mendalam sebelumnya, kata dia, menambahkan.

“Diskusi pemulanya sudah dilakukan meski masih internal. Langkah selanjutnya, kami akan undang pakar-pakar dari universitas untuk berdiskusi terkait hal ini,” ucap Wamenlu RI.

Sebelumnya pada agenda yang sama, mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal menegaskan pentingnya Indonesia untuk terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional.

Terlebih, Indonesia merupakan salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang diperjuangkan oleh Hasjim Djalal sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat itu.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino via daring.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa rencana memlangkan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris bukan prioritas pemerintah.

Yusril mengatakan, kasus Reynhard lebih condong pada masalah pribadi.

"Seperti yang saya katakan, bahwa masalah Reynhard itu tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril juga mengatakan, pemerintah belum bisa berbuat banyak terhadap perkara Reynhard.

Sebab, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Inggris, Reynhard baru bisa mengajukan keringanan penahanan setelah menjalani hukuman selama 30 tahun penjara.

"Jadi, bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya, tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoners, itu kiranya masih jauh," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia sedang mengupayakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris.

Terpidana kasus pemerkosaan dengan hukuman seumur hidup di Inggris itu diupayakan pulang ke Tanah Air karena berbagai faktor, di antaranya permintaan orang tua.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ahmad Usmarwi, menegaskan, pihaknya akan berusaha maksimal untuk membawa Reynhard kembali ke Indonesia.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan (Reynhard)," kata Usmarwi, dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Usmarwi menjelaskan bahwa koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah Inggris sedang berlangsung untuk merancang skema repatriasi Reynhard.

Bahkan, dalam waktu dekat akan ada negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris yang akan dilakukan untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Sebagai salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, Indonesia harus terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional, kata mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino dalam sambutannya mewakili keluarga Hasjim Djalal via daring dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Warisan perjuangan yang ditinggalkan ayahandanya dalam bidang hukum laut internasional, khususnya melalui UNCLOS 1982, berhasil menunjukkan posisi Indonesia sebagai pendobrak dan pemimpin yang disegani, kata Dino.

Dino melanjutkan, Hasjim Djalal memiliki cita-cita luhur untuk memperjuangkan Indonesia supaya menjadi negara maritim yang kuat, dan UNCLOS 1982 yang dicetuskannya membuat dunia mengakui konsep negara kepulauan, yang merupakan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana dengan modal tersebut kita bisa menjadi bangsa maritim yang punya perkapalan kuat, angkatan laut yang kuat, dan bisa menguasai dengan nyata nilai-nilai ekonomi di laut kita,” kata pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu.

Ia kemudian menyoroti inisiatif Hasjim Djalal dalam menyelenggarakan lokakarya terkait Laut China Selatan lebih dari 30 tahun lalu telah memberi dasar bagi proses diplomasi untuk menyelesaikan sengketa di kawasan.

Dino pun mendorong supaya Indonesia terus memperjuangkan terwujudnya kesepakatan lokakarya tersebut dalam bentuk kerja sama substansial di Laut China Selatan.

Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu juga mengajak diplomat Indonesia agar terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan kebermanfaatannya di tingkat global, sebagaimana yang dicontohkan Hasjim Djalal melalui “perpaduan antara nasionalisme, multilateralisme, dan globalisme.”

Lahir pada 1934, Hasjim Djalal adalah diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1981—1983, kemudian Kanada pada 1983—1985, dan untuk Jerman pada periode 1990—1993.

Hasjim adalah salah satu diplomat Indonesia yang berperan dalam penyusunan UNCLOS 1982 dan berjasa memperjuangkan gagasan negara kepulauan serta wawasan nusantara, sebagaimana diamanatkan Deklarasi Djuanda 1957, supaya diakui komunitas internasional.

Hasjim Djalal wafat pada 12 Januari 2025 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dalam upacara pemakaman yang dipimpin Menlu RI Sugiono.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Polisi menangkap pria berinisial BS (30), pelaku pelecehan terhadap wanita pejalan kaki di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. BS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi.

Tersangka BS ditampilkan dalam konferensi pers di Mapolsek Pesanggrahan. Dia terlihat memakai masker dan berbaju tahanan.

"Sudah ditahan," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Seala mengatakan tersangka BS dijerat dengan Pasal 289 KUHP juncto Pasal 76 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara," imbuhnya.

Tiga Kali Beraksi

AKP Seala mengatakan aksi pelaku ini bukan sekali ini saja. Sebelumnya, ada dua wanita, salah satunya berusia 14 tahun, yang menjadi korbannya.

"Diperoleh keterangan bahwa terduga pelaku telah melakukan perbuatannya tersebut sudah berulang-ulang dan/atau sudah dilakukannya sebanyak tiga kali dengan korban berbeda," kata Seala.

Salah satu korbannya adalah remaja putri berusia 14 tahun. Korban dilecehkan saat berjalan di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Senin (24/2) sekitar pukul 18.30 WIB.

Sebelumnya, aksi begal payudara ini viral di media sosial. Pelaku memakai motor tiba-tiba membegal payudara korban yang sedang berjalan kaki.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang mempertanyakan kebijakan amnesti yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu warga binaan, Farhan, menyampaikan pertanyaannya itu pada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto.

"Saya mendengar beberapa waktu lalu, dari Bapak Presiden melakukan suatu yang namanya amnesti. Apakah memang amnesti itu hanya untuk dikategorikan beberapa tindak pidana saja?" kata Farhan pada Selasa (25/2/2025).

Farhan juga menanyakan apakah warga binaan yang terlibat dalam tindak pidana lain dapat memperoleh amnesti dari Presiden.

"Dan bagaimana dengan tindak pidana lainnya? Yang memang akan bisa menimbulkan tindak kecemburuan di antara satu sama lain, seperti itu saja mungkin, Pak Menteri," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Agus Andrianto menegaskan, tidak semua narapidana berhak mendapatkan amnesti.

"Enggak mungkin tidak pidana korupsi diberikan amnesti, nanti marah masyarakat. Tindak pidana bandar narkoba diberikan amnesti, marah nanti masyarakat," ujar Agus.

Agus juga menjelaskan, untuk penyalahgunaan narkoba, narapidana diwajibkan menjalani rehabilitasi agar bisa memperoleh amnesti.

"Pencandu dan penyalahguna narkoba itu wajib direhab, itu yang mendapatkan amnesti. Kemudian, yang ibu hamil," ungkap Agus.

Ia melanjutkan penjelasannya mengenai kriteria lain yang berhak mendapatkan amnesti.

"Menjalani hukuman karena sebelumnya tidak ditahan, kemudian masuk ke Rutan atau Lapas, dan ternyata dia hamil, itu yang hamil itu yang diberikan amnesti," kata Agus.

Selain itu, Agus menjelaskan, narapidana yang sedang merawat anak di bawah usia tiga tahun juga akan diberikan amnesti.

"Kemudian ada lansia di atas 70 tahun dan sakit juga yang akan mendapatkan amnesti," ujarnya.

Agus menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan.

"Artinya mohon maaf memang, tidak bisa semua diberikan atau diajukan amnesti dari Bapak Presiden. Sampai sekarang pun belum tuntas, karena masih harus dilakukan assessment," ucap Agus.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

Selain atas pertimbangan kemanusiaan, amnesti diberikan untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali, dalam waktu dekat akan diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat.

"Kasusnya Hambali yang kami dengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri nantinya hanya bisa memantau proses hukumnya guna memastikan persidangan berjalan sesuai kaedah hukum.

Karenanya, ia menyatakan bahwa rencana pemulangan Hambali masih terlalu jauh.

"Jadi, untuk bicara mengenai pemulangan, saya kira masih terlalu jauh ya. Karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," ujar dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Polri masih mencari tujuh tahanan dan narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba bulan November 2024.

Menteri Imipas Agus Andrianto saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, mengatakan penangkapan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Sebab, Kementerian Imipas bertanggung jawab hanya untuk tempat pembinaan.

"Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja," ucap Agus.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Imipas tidak memiliki kewenangan untuk mengejar maupun menangkap buron. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.

"Kita tetap bekerja sama dengan kepolisian, untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari. Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kita bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ujar Agus.

Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024. Mereka diketahui kabur dari rutan sekitar pukul 07.50 WIB.

Usai kejadian tersebut, kepala Rutan Salemba langsung dinonaktifkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) juga membentuk panitia kerja bersama Komisi XIII DPR RI untuk mengusut peristiwa dimaksud.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjen PAS Marselina Budiningsih mengatakan bahwa selain menjalin kerja sama dengan kepolisian, Ditjen PAS juga berkomunikasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memburu para tahanan dan narapidana narkoba yang kabur.

Untuk mencegah peristiwa berulang, Ditjen PAS melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus. Terlebih, sejumlah tahanan yang kabur, seperti Murtala bin Ilyas, Meri Janwar bin Zainal Abidin, dan Maulana bin Sulaiman berasal dari perkara yang sama, yakni pengedaran narkoba.

"Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," kata Marselina di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Polri masih mencari tujuh tahanan dan narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba bulan November 2024.

Menteri Imipas Agus Andrianto saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, mengatakan penangkapan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Sebab, Kementerian Imipas bertanggung jawab hanya untuk tempat pembinaan.

"Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja," ucap Agus.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Imipas tidak memiliki kewenangan untuk mengejar maupun menangkap buron. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.

"Kita tetap bekerja sama dengan kepolisian, untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari. Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kita bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ujar Agus.

Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024. Mereka diketahui kabur dari rutan sekitar pukul 07.50 WIB.

Usai kejadian tersebut, kepala Rutan Salemba langsung dinonaktifkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) juga membentuk panitia kerja bersama Komisi XIII DPR RI untuk mengusut peristiwa dimaksud.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjen PAS Marselina Budiningsih mengatakan bahwa selain menjalin kerja sama dengan kepolisian, Ditjen PAS juga berkomunikasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memburu para tahanan dan narapidana narkoba yang kabur.

Untuk mencegah peristiwa berulang, Ditjen PAS melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus. Terlebih, sejumlah tahanan yang kabur, seperti Murtala bin Ilyas, Meri Janwar bin Zainal Abidin, dan Maulana bin Sulaiman berasal dari perkara yang sama, yakni pengedaran narkoba.

"Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," kata Marselina di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025