Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung Harun Sulianto mendorong Pemda Belitung untuk menyusun produk hukum daerah terkait kekayaan intelektual guna melindungi dan mengembangkan ekosistem kekayaan intelektual di daerah tersebut.

"Dengan adanya produk hukum yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produsen, mendorong perekonomian daerah, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," ujar Harun dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Selasa.

Harun menjelaskan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan perancang peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga berlaku untuk pembentukan produk hukum daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan, kataHarun saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belitung di Tanjungpandan, Senin (24/2).

Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Belitung Syamsir ini, Harun menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belitung yang baru.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi yang telah terjalin antara Kanwil Kemenkumham Babel dengan Pemda Belitung. Harun berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam penyusunan produk hukum daerah.

Dalam kesempatan ini, Harun juga meminta dukungan Wakil Bupati Syamsir agar para kepala desa (kades) dan lurah di Belitung dapat berpartisipasi dalam kontestasi "Paralegal Justice Awards (PJA) Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Kemenkumham. Pendaftaran untuk ajang ini akan ditutup pada 7 Maret 2025.

"Paralegal Justice Award" merupakan penghargaan yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kepada kades/lurah yang telah berperan aktif sebagai juru damai di wilayahnya.

Pada PJA 2025, terdapat tiga kategori penghargaan, yaitu:
1. Non Litigation Peacemaker (NLP): Diberikan kepada kades/lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.
2. Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ): Diberikan kepada desa/kelurahan binaan dan/atau sadar hukum yang mendukung program prioritas pemerintah.
3. Paralegal Justice Award (PJA): Anugerah bagi kades/lurah yang telah lolos seleksi dan mengikuti pendidikan hukum melalui Paralegal Academy.

Pada 2024 sebanyak 12 kades/lurah dari Bangka Belitung berhasil lolos ke tingkat nasional, salah satunya adalah Kepala Desa Keciput Pratiwi Perucha yang berhasil memenangkan tiga penghargaan sekaligus, yaitu NLP, ASJ, dan PJA 2024.

Wakil Bupati Belitung Syamsir menyambut baik kunjungan Kakanwil Harun Sulianto dan jajarannya. Ia menyatakan komitmen Pemda Belitung untuk terus bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Babel, baik dalam penyusunan produk hukum daerah maupun kegiatan lainnya yang terkait.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kadiv Pelayanan Hukum Kaswo, serta sejumlah perancang peraturan dan analis kekayaan intelektual dari Kanwil Kemenkumham Babel.

Serang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang mengoptimalkan lahan sempit untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta memberikan pengalaman bertani dan beternak kepada warga binaan.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Marthen Butar Butar, di Serang, Selasa, mengatakan, hal itu bagian dari implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberdayaan warga binaan melalui program ketahanan pangan.

“Kami juga ingin memastikan bahwa para warga binaan pemasyarakatan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mendapatkan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka setelah bebas,” ujarnya.

Marthen juga mengatakan bahwa Rutan Serang sudah memanen kangkung sebanyak 5 kg, tomat cherry 4 kg, dan ikan lele sekitar 25 kg.

"Hasil panen kali ini kita akan jual kepada pengunjung ataupun pegawai dengan harga seikhlasnya, hal ini kita lakukan sebagai bentuk promosi produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan,” kata dia.

“Hasil penjualannya kita gunakan untuk kembali membeli bibit tanaman dan ikan, termasuk untuk perawatannya juga," ungkapnya.

"Kita variatif harganya, ada yang beli tomat dan kangkung dengan harga Rp5.000 serta ada juga yang beli ikan lele dengan harga Rp20.000-Rp25.000 per kilogram," kata dia menambahkan.

Program ketahanan pangan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelatihan kerja, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di dalam maupun di luar rutan serta mengajarkan nilai-nilai kemandirian.

“Kami berharap program ini dapat terus berjalan dan dikembangkan lebih lanjut agar warga binaan memiliki peluang lebih baik setelah mereka kembali ke masyarakat,” ujar dia.

Salah satu warga binaan pemasyarakatan, Cecep, mengatakan dirinya sudah mempelajari cara menanam tanaman dan budidaya lele sekitar 4-5 bulan terakhir.

Ia bercerita bahwa ada kebiasaan setelah panen, di mana petugas rutan akan menyisihkan sebagian hasil untuk bancakan bersama warga binaan. Menu yang diolah dari hasil panen biasanya cah kangkung, sambal, dan lele goreng.

“Alhamdulillah saya dan teman-teman yang lain juga senang dengan kegiatan yang bermanfaat ini, selain belajar untuk menambah ilmu pengetahuan, ada juga rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang dibangun antara warga binaan dan petugas disini,” kata dia.

Cecep berharap dapat bergabung dengan teman warga binaan lainnya yang sudah lebih dahulu bebas untuk mengolah lahan pertanian dengan bekal ilmu yang didapat dari Rutan Serang.

JAKARTA, investor.id – PT Pertamina (Persero) memastikan pihaknya menghormati langkah hukum perihal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Di antara sejumlah nama tersangka, satu diantaranya adalah RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, pihaknya siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

“Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan,” ungkap Fadjar dalam keterangan resmi, Selasa (25/2/2025).

Fadjar melanjutkan, Pertamina Grup akan menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance (GCG) serta peraturan berlaku.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023.

“Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen yang telah disita secara sah, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2025) malam.

Berdasarkan laporan Antara, ketujuh tersangka yang dimaksud yaitu RS selaku direktur utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan YF dari PT Pertamina International Shipping.

Lalu, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAN selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku komisaris PT Jenggala Maritim, dan direktur utama PT Orbit Terminal Merak.

Ketujuh tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses pemeriksaan terhitung sejak malam ini (24/2/2025).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja mengundurkan diri, Itamar Ben-Gvir mengunggah sebuah video yang menunjukkan para sipir penjara Negev, Israel, yang menyerbu sel tahanan Palestina. Sipir penjara Israel itu memaksa warga Palestina yang dipenjara dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat dinding.

Ben-Gvir menulis di akun X-nya:

"Di Penjara Ktsiyot (Negev), ditemukan bahwa di bagian keamanan, terdapat tanda di banyak dinding penjara yang bertuliskan kalimat-kalimat seperti 'Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah Arab. Di bawah arahan komandan penjara, Menachem Bibas, pasukan penjara menyerbu sel, memaksa mereka (tawanan Palestina) berlutut, dan mengecat tembok."

Para tawanan Palestina telah menulis kalimat-kalimat seperti “Kami tidak akan memaafkan... Kami tidak akan melupakan... Kami tidak akan berlutut” di dinding-dinding penjara sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh kesepakatan pertukaran tawanan antara pejuang kemerdekaan Palestina yakni Hamas dan Israel yang menjajah Palestina.

Namun, Israel telah membatalkan pembebasan para tahanan Palestina, memaksa ratusan aktivis yang dipenjara kembali ke sel mereka. Sementara keluarga mereka menunggu kedatangan mereka di berbagai daerah di Tepi Barat dan Gaza, dikutip dari Palestine Chronicle, Selasa (25/2)

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto makan bersama Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang. Kegiatan ini selain mempererat hubungan warga binaan dengan petugas juga memberikan semangat dalam menjalani pembinaan.

Menteri Agus Andrianto menyapa langsung warga binaan dan mengajak mereka untuk berdiskusi, membuka ruang kepada warga binaan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan Agus menawarkan warga binaan untuk mengikuti pelatihan di bengkel kerja Nusakambangan

?Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga tentang bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat. Jika teman-teman berminat bisa kita ikutkan pelatihan kemandirian di Nusakambangan, kita sudah buat beberapa modul untuk pembelajaran disana,? ucapnya, Selasa (25/2/2025).

Agus juga mengajak para warga binaan dan seluruh petugas pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi diri pada Bulan Ramadan.

?Bulan puasa ini seharusnya bisa menjadi ajang evaluasi diri agar menjadi insan yang lebih baik, kita semua perlu berpuasa dari hal-hal yang akan menjerumuskan atau merugikan diri, jika tidak bisa berbuat banyak kepada masyarakat setidaknya kita bisa menjaga diri agar tidak menjadi masalah bagi orang lain,? pesannya.

Dalam kegiatan itu, Agus menikmati menu yang sama dengan warga binaan. Sesuai dengan jadwal menu bagi warga binaan Cipinang pada hari itu. Menariknya, Menteri Agus bertukar jatah makan dengan salah satu warga binaan dan menyantapnya bersama.

Acara ini juga dirangkaikan dengan hiburan stand-up comedy oleh komedian Mongol, yang juga pernah menjadi warga binaan Rutan Cipinang 2009. Kehadiran Mongol tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para Warga Binaan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu memungkinkan melalui pembinaan yang tepat.

Lewat pengalaman pribadinya, ia memberikan motivasi kepada Warga Binaan untuk tidak menyerah dalam menjalani pembinaan dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

?Dulu saya sempat merasa terpuruk, tapi life must go on jadi ya saya jalani saja, dan bahkan saat masih warga binaan saya menjadi ketua Gereja pertama di Rutan Cipinang ini. Kalau teman-teman memang membutuhkan saya juga bersedia membantu memberikan pelatihan di bidang seni,? ujarnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan yang lebih humanis. Selain program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pendekatan psikososial seperti ini diharapkan dapat meningkatkan optimisme Warga Binaan dalam menghadapi masa depan.

Agus Andrianto berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan lainnya sebagai bagian dari pembinaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat Ramadan, diharapkan warga binaan dapat semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan menyiapkan langkah menuju kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Dalam kegiatan makan siang bersama warga binaan, Agus didampingi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pimpinan Tinggi dan Kepala UPT Pemasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan bahwa masih ada kelompok Suku Bajo di wilayah perbatasan Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, menjelaskan bahwa kelompok masyarakat itu menetap di perairan Kabupaten Berau, tepatnya di Kecamatan Tanjung Batu.

Namun, hingga kini kelompok Suku Bajo tersebut belum memiliki status kewarganegaraan yang jelas.

Malaysia dan Filipina pun tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya.

“Masih adanya Manusia Perahu (Suku Bajo) yang menetap di perairan Kabupaten Berau (Kecamatan Tanjung Batu),” ujar Syahrioma dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).

“Dari data yang kami miliki, mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Pemerintah Malaysia juga tidak mengakui, dan Filipina juga tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Saat ini, belum ditemukan solusi," sambungnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, pun mempertanyakan penyebab utama tidak adanya status kewarganegaraan kelompok Suku Bajo tersebut.

"Kalau Suku Bajo, kan, artinya jelas kita ini orang Indonesia. Tapi mereka tidak diakui negara Filipina dan juga warga negara Malaysia. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Saya kira ini perlu menjadi perhatian juga. Jangan sampai orang Indonesia tidak diakui di Indonesia, tidak diakui di mana-mana," ujarnya.

Andreas bahkan menyoroti aspek hak politik kelompok tersebut, terutama terkait partisipasi mereka dalam pemilu.

"Waktu pemilu, mereka nyoblos apa enggak?" tanya Hugo.

Meski begitu, Hugo mengakui minimnya infrastruktur serta isu mengenai kewarganegaraan masih menjadi tantangan di wilayah perbatasan.

"Terasa betul daerah ini tidak mudah. Dengan keterbatasan, kita tahu ini tidak mudah, tapi infrastruktur pendukungnya sangat minim, Pak Dirjen," kata Andreas.

Dia pun meminta Imigrasi agar tetap berupaya mencari solusi, dan kemudian memberikan penjelasan lebih perinci mengenai status kelompok ini dalam laporan tertulis.

“Saya kira Kakanwil perlu penjelasan tertulis itu, dan saya kira perlu perhatian kita juga. Jangan sampai ada saudara kita tidak berkewarganegaraan, kasihan juga,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan bahwa intensitas perlintasan warga negara asing (WNA) di wilayah timur lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia.

Dia menyampaikan perlintasan WNA yang melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui pemeriksaan di wilayah timur pada tahun 2023 hingga Januari 2025 sebesar 56,4 persen dari total keseluruhan perlintasan nasional.

"Hal ini menunjukkan bahwa intensitas perlintasan di wilayah timur lebih tinggi dibandingkan wilayah barat pada periode ini," kata Saffar saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia merinci bahwa lima bandara internasional dan pos lintas batas negara (PLBN) di wilayah timur dengan volume perlintasan orang asing tertinggi, yakni Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali sebagai posisi teratas.

"Kemudian diikuti oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sam Ratulangi Manado, PLBN Motaain Atambua, dan Bandara Zainuddin Abdul Madjid Mataram," katanya.

Dia pun mengatakan bahwa pemeriksaan keimigrasian terhadap WNA yang masuk dan keluar Indonesia di wilayah timur mengalami tren peningkatan di tahun 2023 ke tahun 2024.

Di mana, WNA yang masuk wilayah Indonesia melalui pemeriksaan kedatangan mengalami peningkatan sebesar 24,01 persen, dari 5.906.559 pemeriksaan pada tahun 2023, menjadi 7.324.825 pemeriksaan pada tahun 2024.

"Serta terdapat data terakhir pada Januari 2025 yaitu adanya 602.092 pemeriksaan kedatangan WNA," ucapnya.

Adapun untuk WNA yang keluar wilayah Indonesia melalui pemeriksaan keberangkatan mengalami peningkatan sebesar 21,57 persen, dari 5.966.795 pemeriksaan pada tahun 2023, menjadi sebanyak 7.253.850 pemeriksaan pada tahun 2024.

"Serta Januari 2025 terdapat data keberangkatan WNA sebanyak 639.622," ujarnya.

Dia juga menyebut berdasarkan kinerja penegakan hukum satuan kerja wilayah timur, terdapat 1.758 tindakan administratif keimigrasian diberikan kepada orang asing sepanjang tahun 2024.

"Dan 189 tindakan administratif keimigrasian (diberikan kepada orang asing) pada periode Januari 2025," katanya.

Kemudian, lanjut dia, terdapat 42 orang asing yang dijatuhi sanksi pidana atau pro justitia di tahun 2024, serta satu orang asing yang dijatuhi sanksi pidana atau pro justitia pada Januari 2025.

"Data ini menunjukkan bahwa capaian kinerja penegakan hukum keimigrasian satuan kerja di wilayah timur tahun 2024 berkontribusi sebesar 37,7 persen TAK (tindakan administratif keimigrasian) dan 35,9 persen pro justitia terhadap capaian nasional Indonesia," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

TEL AVIV - Penjaga penjara Israel memaksa tahanan Palestina menghapus tulisan ?Yerusalem adalah Arab?. Tindakan penjaga penjara itu memicu kemarahan dan menyoroti perbedaan mencolok dalam perlakuan antara tahanan Palestina dan Israel.

Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja mengundurkan diri, Itamar Ben-Gvir, mengunggah video yang memperlihatkan penjaga penjara Negev Israel menyerbu sel tahanan Palestina.

Penjaga penjara itu memaksa para tahanan Palestina dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat dinding.



Ben-Gvir menulis di akun X-nya, ?Di Penjara Ktsiyot (Negev), ditemukan di bagian keamanan, terdapat tanda-tanda di banyak dinding penjara yang bertuliskan frasa seperti ?Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah Arab.? Di bawah arahan komandan penjara, Menachem Bibas, pasukan penjara menyerbu sel-sel, memaksa mereka (tahanan Palestina) untuk berlutut, dan mengecat dinding.?

Para tahanan Palestina menuliskan kalimat-kalimat seperti ?Kami tidak akan memaafkan? Kami tidak akan melupakan? Kami tidak akan berlutut? di dinding penjara sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh kesepakatan pertukaran tahanan antara perlawanan Gaza dan pendudukan Israel.

Namun, Israel telah membatalkan pembebasan tahanan Palestina, memaksa ratusan aktivis yang dipenjara kembali ke sel mereka, sementara keluarga mereka menunggu kedatangan mereka di berbagai bagian Tepi Barat dan Gaza.

Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan para tahanan menulis kalimat-kalimat ini sebagai tanggapan atas slogan yang dipaksakan kepada para tahanan Palestina yang dibebaskan dalam gelombang keenam dari penjara Ofer.

Otoritas Penyiaran Israel (KAN) sebelumnya telah menerbitkan gambar para tahanan yang mengenakan kemeja putih bergambar Bintang Daud dan logo Dinas Penjara Israel, beserta kalimat ?Kami tidak melupakan, kami tidak memaafkan? di kedua sisi.

Setelah dipaksa mengenakan kemeja-kemeja ini, dinas penjara Israel mengambil foto para tahanan dalam kondisi yang memalukan.

Para tahanan dipaksa berlutut dan menundukkan kepala. Foto-foto lainnya diambil di halaman salah satu penjara Israel, di mana para tahanan terlihat berbaris dikelilingi kawat berduri.

Setelah dibebaskan, para tahanan Palestina segera membakar pakaian mereka sebagai tanda perlawanan.

Sementara itu, rasa marah dirasakan di kalangan warga Palestina, terutama saat mereka membandingkan perlakuan Israel terhadap tahanan mereka dengan perlakuan umum terhadap tahanan Israel yang ditahan kelompok perlawanan Gaza.

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila Jakarta mengukuhkan empat guru besar yang terdiri atas satu bidang pariwisata, dua bidang farmasi, dan satu bidang teknik, sehingga total guru besar UP saat ini menjadi 34 orang.

"Dengan menambah empat guru besar menjadi 34 menunjukkan bahwa UP komit dalam pembangunan bangsa," kataRektor UP Prof Marsudi Wahyu Kisworo di Jakarta, Selasa.

Keempat guru besar tersebut yaitu Prof. Dr. Apt. Esti Mumpuni, MSi Guru Besar Fakultas Farmasi Bidang Ilmu/Kepakaran Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal, danProf. Apt. Hesty Utami Ramadaniati, M.Clin.Pharm., Ph.D Guru Besar Fakultas Farmasi Bidang Ilmu/Kepakaran Farmasi Klinis dan Komunitas.

Lalu,Prof. Devi Roza Krisnandhi Kausar, Ph.D., CHEGuru Besar Fakultas Pariwisata Bidang Ilmu/Kepakaran Ilmu Pariwisata, serta Prof. Dr. Herawati Zetha Rahman, MTGuru Besar Fakultas TeknikBidang Ilmu/Kepakaran Manajemen dan Pembiayaan Inovatif Infrastruktur.

Rektor mengatakan guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi yang bukan hanya guru bagi murid-murid, tetapi bagi bangsa dan negara.

"Bagaimana pemikiran para guru besar ini membuat bangsa yang optimistis agar tahun 2045 Indonesia Emas akan tercapai," ujarnya.

Rektor mengatakanagar menjadi kampus yang unggul maka guru besar UP harus 75 sampai 80 orang."Sekarang saja jumlahnya ada 34 guru besar. Maka kita harus memacu guru besar mencapai 2 kali lipat," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Parlindungan, mengungkapkan bahwa banyak warga negara (WN) Rusia dan Ukraina yang tinggal di Pulau Dewata karena tidak bisa pulang.

Para WN asing tersebut bertahan hingga menghadapi masalah izin tinggal di Indonesia, karena tidak dapat kembali ke negara asalnya akibat perang yang berkecamuk.

"Memang setelah perang Rusia dan Ukraina, akhirnya banyak orang-orang Rusia dan Ukraina yang stranded di Bali. Ini kadang-kadang menimbulkan persoalan dan perilaku yang berujung pada tindak pidana di masyarakat," ujar Parlindungan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).

Selain pelanggaran hukum, kata Parlindungan, Imigrasi juga menemukan maraknya investasi fiktif yang dilakukan oleh WN asing, terutama dari Rusia dan Ukraina.

Berdasarkan temuan Imigrasi Bali, banyak di antara mereka yang menjalankan bisnis dengan nilai investasi yang tidak sesuai ketentuan.

"Kemarin, di bawah pimpinan Plt Dirjen, Dirwasdag, dan Dirintel, Dirjen Imigrasi sudah melakukan operasi penertiban. Banyak ditemukan pelanggaran, terutama terkait investasi fiktif," ungkap Parlindungan.

Parlindungan menerangkan bahwa, berdasarkan aturan yang berlaku, investasi oleh orang asing di Indonesia seharusnya memiliki nilai minimal Rp 10 miliar.

Namun, dari hasil kerja sama antara Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwardaskim) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditemukan sejumlah bisnis yang nilai investasinya diragukan.

“Kami mendapatkan banyak data-data orang asing yang melakukan bisnis di Bali yang nilai investasinya masih diragukan,” pungkasnya.

Jakarta -

Keberadaan gembong narkoba Murtala beserta enam napi-tahanan lainnya yang kabur dari Rutan Salemba masih terus dicari. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kepolisian untuk memburu ketujuh DPO tersebut.

"Ya kalau petugasnya (Kalapas) sudah dihukum, untuk (menangkap) orangnya ya kita minta tolong kepolisian lah, kita kan terbatas," kata Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).

Agus menuturkan jumlah petugas dengan tahanan serta warga binaan di rutan Salemba jomplang. Dia mengatakan pihaknya tidak berwenang untuk mengejar tujuh DPO tersebut sehingga meminta bantuan polisi.

"Bayangkan aja, ini tahanan dan warga binaan ada 3.000 lebih, yang jaga cuma 35 aja, nggak mungkin lagi kita melakukan pengejaran secara langsung karena kita memang tidak punya kewenangan untuk itu," ujarnya.

"Jadi kita tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari," lanjutnya.

Agus berharap ketujuh DPO tidak melarikan diri ke luar negeri. Dia mengatakan apabila ketujuhnya dapat ditangkap akan terungkap ada tidaknya peran dari internal Lapas.

"Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti bisa kita ungkap apakah ada peranan dari anggota lapas atau tidak," ucapnya.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

(dek/taa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Pemeriksaan Japto bertujuan untuk melengkapi berkas perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Benar akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi, ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok itu," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Selain Japto, Asep mengatakan, penyidik juga memanggil Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"Kemudian terkait AA, lusa. Nah, itu juga sama. Jadi, tinggal ditunggu besok sama lusa," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil dari penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan, pada Selasa malam.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, belasan mobil yang disita berasal dari berbagai merek, mulai dari Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, hingga Mercedes Benz.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki," kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

Tessa mengatakan, KPK juga menyita uang senilai Rp 56 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas), dokumen, dan barang bukti elektronik.

Ia menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan dan asset recovery dalam kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka aset recovery. Jadi, aset recovery-nya dalam model seperti apa secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami," ujarnya.