DEPOK, iNewsDepok. id - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok pada awal Ramadan 1446 H, Sabtu (1/3/2025). Sidak ini dilakukan untuk memastikan pelayanan makanan bagi warga binaan berjalan optimal, terutama dalam mendukung ibadah puasa selama bulan suci.

Mashudi menegaskan pentingnya pelayanan terbaik selama Ramadan agar warga binaan dapat beribadah dengan nyaman.

“Rutan harus memberikan pelayanan terbaik selama bulan suci Ramadhan agar warga binaan tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan tenang,” ujarnya.

Dalam sidaknya, Mashudi secara langsung mengecek kualitas dan distribusi makanan sahur serta berbuka puasa. Ia memastikan makanan disajikan tepat waktu dan memenuhi standar gizi yang baik.

“Pemberian makanan sahur dan buka puasa harus tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan yang berpuasa. Namun, bagi yang non-Muslim, mereka juga tetap mendapatkan makanan dengan jadwal yang tidak terganggu,” ujarnya.

Mashudi tak hanya memeriksa jadwal dan kualitas makanan, tetapi juga melihat langsung proses penerimaan bahan makanan hingga pengolahannya di dapur Rutan Depok. Hasilnya memuaskan! Ia pun memberikan apresiasi kepada petugas yang telah bekerja keras menjaga kualitas makanan bagi seluruh warga binaan.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Rutan Depok yang telah menjaga kualitas makanan dan memastikan bahwa semua warga binaan mendapat makanan sehat selama Ramadhan. Ini adalah amal ibadah kita semua, apalagi di bulan yang penuh berkah ini,” ucapnya.

Tak hanya soal makanan, Mashudi juga meninjau program pembinaan keagamaan di Rutan Depok. Ia mengapresiasi jalannya program yang dinilai mampu memberikan manfaat bagi warga binaan dalam menjalani Ramadan dengan penuh makna.

"Pembinaan agama di Rutan Depok sudah berjalan dengan baik dan mampu memberdayakan warga binaan untuk menjalani Ramadhan dengan penuh makna," katanya.

Di akhir kunjungannya, Dirjenpas mengingatkan seluruh jajaran Rutan Depok untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan.

“Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh warga binaan dan petugas di Rutan Depok. Semoga Ramadhan ini membawa berkah dan kita semua dapat terus menjalankan tugas dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Mahfud

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia akan segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, Menko turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia akan segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, Menko turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengaku akan mempelajari lebih lanjut permintaan pemindahan tiga narapidana (napi) warga Bulgaria yang kini sedang menjalani hukuman di Yogyakarta.

"Saat ini, Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun kami harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, saat menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Bulgaria untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2), ia mengungkapkan proses pemindahan narapidana memerlukan kajian mendalam dan kesepakatan antara kedua belah pihak, mengingat masa hukuman mereka baru berjalan satu tahun sejak Februari 2024.

Dia menegaskan bahwa pemindahan narapidana asing bukan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Dubes Bulgaria untuk Indonesia Tanya Dimitrova mengungkapkan ketertarikan terhadap perkembangan politik di Indonesia, terutama terkait kabinet baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Indonesia mempertimbangkan kemungkinan pemindahan napi warga Bulgaria.

Di sisi lain, Yusril juga membahas beberapa hal penting lainnya, termasuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2026 serta upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang memiliki peran signifikan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Selain nasib tiga warga negara Bulgaria yang sedang menjalani hukuman di Indonesia, pertemuan kedua negara membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan dapat tercipta kerja sama bilateral yang lebih baik antara Indonesia dan Bulgaria, yang dapat memperkuat hubungan kedua negara di masa mendatang.

Turut hadir dalam audiensi, yakni Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas RI Otto Hasibuan, Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumham Imipas RI Ahmad Usmarwi Kaffah, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kemenko Kumham Imipas RI Iqbal Fadil, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Kemenko Kumham Imupas RI Pramella Yunidar Pasaribu.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Operasi Damai Kartenz terus mengejar pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yahukimo, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang kabur dari Lapas Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Kepala Satgas Satgas Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengaku telah menerjunkan personelnya untuk mengejar Penihas.

"Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menyatakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo, kabur dari Lapas Wamena sejak Selasa (25/2/2025)," kata Faizal di Jayapura, Sabtu (1/3/2025), seperti dikutip Antara.

Faizal mengatakan, personel yang dikerahkan akan terus mengejar sampai Penihas Heluka ditangkap kembali.

Faizal menjelaskan, Penihas Heluka kabur dari Lapas Wamena bersama enam tahanan lain. Satu tahanan, berinisial WK (28), berhasil ditangkap lagi. Sedangkan enam lainnya, termasuk Penihas melarikan diri.

Para tahanan yang sampai saat ini masih kabur itu yakni Ariel Sonyap alias Koroway bin Sonyap (31), Ferly Wesabla (21), Sergius Asso (20), Rio Elopere (22), dan Nelkz Heluka (24).

Mereka kabur dengan membobol pagar di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong. Mereka lantas memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri.

Penihas Heluka ditangkap pada 19 Mei 2023 karena terlibat dalam pembunuhan terhadap aparat keamanan. Pada 7 Februari 2024, ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wamena.

Jakarta (ANTARA) - Head of the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), Eddy Hartono, has said that the prevention of terrorism is becoming more and more complex and challenging despite the country not recording any terror incidents in recent years.

"In recent years, terrorism has not been visible on the surface, but we must continue to monitor and track the networks of terrorist groups beneath the surface," he explained during an inauguration and oath-taking ceremony for BNPT officials in Bogor, West Java, on Friday.

He expressed the hope that Brigadier General Sudaryanto, who was inaugurated as the BNPT's deputy for prevention, protection, and deradicalization, will carry out his duties effectively.

With this, he said, the agency can perform its tasks and functions well, in keeping with the government's mission and the National Medium-term Development Plan.

"We congratulate Brigadier General Sudaryanto on his new role. This Deputy 1 position is crucial because, according to Law No. 15/2018, prevention is a mandatory task of the government to prevent terrorist crimes," he added.

Earlier, the agency determined its work program for 2025, which will focus on community engagement and direct impact.

While leading a meeting in Jakarta on January 22, 2025, the BNPT's deputy for enforcement and capacity building, Inspector General Ibnu Suhaendra, emphasized the importance of aligning the agency's work program with the President's main missions.

"This year's work program is expected to bring the agency closer to the community through various programs that have a direct impact and avoid unnecessary ceremonial activities," he said.

Suhaendra further said that non-confidential activities should be made public to demonstrate transparency.

The step would reflect the agency's commitment to accountability and openness.

Beirut (ANTARA) - Israel bertanggung jawab atas mandeknya pembicaraan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, pada Sabtu (1/3).

"Israel bertanggung jawab untuk tidak dimulainya negosiasi tahap kedua dari perjanjian Gaza," ujarnya dalam wawancara dengan Al Araby.

Qassem menuding Israel ingin membebaskan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza dengan cara paksa melalui operasi militer yang terus berlanjut di wilayah Palestina.

"Para penjajah menghindari kewajiban mereka untuk mengakhiri perang dan menyelesaikan penarikan pasukan dari Gaza," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Hamas menolak segala bentuk perpanjangan tahap pertama gencatan senjata dan menuduh Israel berusaha mengembalikan negosiasi pertukaran tahanan ke titik awal.

Gencatan senjata di Gaza telah berlaku sejak 19 Januari sebagai bagian dari kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk membebaskan sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina.

Kesepakatan itu dijamin oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, yang telah membentuk pusat koordinasi di Kairo.

Tahap pertama kesepakatan mencakup pertukaran tahanan secara terbatas, penarikan sebagian pasukan Israel ke perbatasan Gaza, serta akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia berencana mengajak Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, untuk melihat langsung kondisi masyarakat di NTT terkait persoalan ini.

"Saya juga sudah sampaikan beberapa kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan beliau akan saya ajak ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat kondisi langsung di sini," katanya.

Menurut Rudi, kasus TPPO di NTT saat ini semakin masif, tetapi penanganannya belum optimal karena tidak dilakukan secara komprehensif.

"NTT saat ini rawan untuk kasus TPPO dan yang ditangani selama ini hanya di ujungnya saja. Jadi, tidak komprehensif dalam artian kalau kita hanya menunggu tindakan hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan, itu tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.

Rudi mengungkapkan persoalan TPPO telah dibahas dalam pertemuan antara Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi serta pemerhati pekerja migran Indonesia. Pembahasan ini bertujuan merancang program kerja sama dengan pemerintah daerah di NTT untuk mengatasi persoalan TPPO secara menyeluruh.

"Saya sudah rapat juga dengan Kementerian Imigrasi sebelumnya, dan juga dengan pemerhati pekerja migran Indonesia untuk merancang program bagaimana duduk bersama pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di NTT dalam mengatasi persoalan TPPO," ujarnya.

Ia menambahkan, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara. Namun, yang dibutuhkan adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta keterampilan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

"Untuk pekerjaan itu merupakan hak asasi manusia. Kita tidak bisa melarang seseorang atau warga NTT untuk bekerja di luar negeri, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia bersama pemerintah daerah untuk menyiapkan pelatihan dasar seperti bahasa, keterampilan, dan lainnya," pungkasnya.

Rudi juga menyoroti perlunya pemerintah daerah mengetahui secara jelas perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTI) yang melakukan perekrutan tenaga kerja di masing-masing daerah.

"Kenapa demikian? Agar tidak ada lagi lembaga PJTI yang bekerja tidak transparan. Karena ini berkaitan dengan hak hidup seseorang, hak pendapatan, serta hak jaminan sosial dan kesehatan di negara lain," tegasnya.

Selain kasus TPPO, Rudi turut menyoroti belum adanya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (HAM) di NTT. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu program yang tengah dibahas di tingkat kementerian.

"Berkaitan dengan Kementerian HAM di wilayah NTT yang belum ada, ini menjadi program Pak Menteri. Jadi, ini merupakan kementerian baru yang membutuhkan struktur, dan saat ini sedang berjalan," ujarnya.

Ia mengaku akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah guna memfasilitasi kehadiran Kanwil HAM di NTT.

"Kami sudah bertemu beliau dan Pak Gubernur NTT yang baru siap untuk bekerja sama memfasilitasi semua hal, termasuk Kanwil HAM itu sendiri di NTT," lanjut Rudi.

Video MBG Hari Pertama di Labuan Bajo, Siswa Minta Tambah Porsi Sayur-Buah

Video MBG Hari Pertama di Labuan Bajo, Siswa Minta Tambah Porsi Sayur-Buah

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara merespons kasus hukum yang melibatkan perusahaan pelat merah. Terbaru, kasus tata kelola impor minyak yang diusut Kejaksaan Agung.

Erick Thohir mengatakan kasus yang menimpa sejumlah BUMN seharusnya tidak disamaratakan bahwa seluruh korporasinya tidak baik. Sebab kasus tersebut umumnya hanya dilakukan oleh segelintir orang.

"Tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga lho. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah ini yang kita jaga," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

Erick menyebut kasus-kasus hukum sempat dialami beberapa BUMN seperti ASDP hingga Garuda Indonesia. Menurutnya hal itu harus dijadikan momen untuk mendorong transparansi besar-besaran.

Ia juga mencontohkan persoalan di PT PANN (Persero) yang dulunya bergerak di bidang pengembangan armada niaga nasional. Meski begitu, ditemukan fakta bahwa PT PANN justru lebih banyak mengandalkan bisnis perhotelan. PT PANN sendiri sudah dibubarkan pada Oktober 2024.

"Tapi setelah saya gali, bisnisnya hotel. Nah itu yang kita perbaiki. Tapi tau nggak PANN itu tutupnya baru kapan? Baru kemarin, periode saya. Saya baru, oh barang ini jadi juga ke sini baru saya teken. Prosesnya panjang sekali nutup. Nah dengan undang-undang BUMN ini, sekarang kita bisa menutup lebih cepat," bebernya.

Erick juga membantah semua BUMN terlibat kasus korupsi dan sebaliknya justru mengedepankan transparansi. Menurutnya jika semua BUMN korupsi maka tidak mungkin perusahaan pelat merah bisa mendapatkan profit Rp 310 triliun.

"Sama yang tadi saya bilang. BUMN korupsi, BUMN nggak bagus. Ya itu kan bagian dari demokrasi. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka peluang untuk Swiss dalam perluas kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) secara komprehensif, terutama di bidang ekstradisi.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi," kata Supratman saat menerima kunjungan Duta Besar Swiss di Jakarta, Rabu (26/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Indonesia dengan Swiss sudah menandatangani perjanjian MLA sejak tahun 2019. Ke depannya, diharapkan kerja sama kedua negara bisa diperluas lagi, tak hanya di bidang hukum.

Supratman pun menghargai apa yang sudah terjalin di antara Indonesia dengan Swiss selama ini, sehingga diharapkan pemerintah Swiss bisa lebih jauh lagi mengembangkan berbagai sektor, terutama hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mereformasi tentang perizinan dalam berusaha agar bisa satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang akan memudahkan para negara sahabat untuk mendapat kepastian soal perizinan.

"Kami bertekad pada tahun 2026, 500 layanan di Kementerian Hukum (Kemenkum) semuanya dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi," ucapnya.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas membuka peluang untuk Swiss dalam perluas kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) secara komprehensif, terutama di bidang ekstradisi.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi," kata Supratman saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Swiss di Jakarta, Rabu (26/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan Indonesia dengan Swiss sudah menandatangani perjanjian MLA sejak tahun 2019. Ke depannya, diharapkan kerja sama kedua negara bisa diperluas lagi, tak hanya di bidang hukum.

Supratman pun menghargai apa yang sudah terjalin di antara Indonesia dengan Swiss selama ini, sehingga diharapkan pemerintah Swiss bisa lebih jauh lagi mengembangkan berbagai sektor, terutama hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mereformasi tentang perizinan dalam berusaha agar bisa satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang akan memudahkan para negara sahabat untuk mendapat kepastian soal perizinan.

"Kami bertekad pada tahun 2026, 500 layanan di Kementerian Hukum (Kemenkum) semuanya dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi," ucap dia.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan kerja sama Indonesia dan Swiss melalui Indonesia–European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), merupakan hal yang baik dan dapat ditingkatkan.

Dari IE-CEPA, Kemenkum berperan menyiapkan regulasi terkait cara Indonesia bisa menerima semua investasi yang masuk secara aman dan memberikan kepastian hukum terkait perizinannya.

Supratman berharap, dengan hubungan yang baik antara Indonesia dan Swiss, Swiss dapat menjadi salah satu investor terbesar di sisi perdagangan dan industri di Indonesia.

"Kami punya produk bahan mentah dengan kualitas yang sangat baik, kami yakin Swiss bisa menjadi pintu masuk produk pertanian Indonesia dan membuat produk itu diterima secara baik bahkan di Eropa," kata Supratman melanjutkan.

Menanggapi pernyataan Menkum RI, Dubes Swiss Oliver Zehnder berharap pihaknya dapat berinvestasi dengan mudah di Indonesia. Beberapa waktu lalu, pihaknya sempat bertemu dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Kementerian Luar Negeri, berdiskusi terkait investasi yang sangat produktif.

"Kami juga membahas tentang roadmap pertumbuhan ekonomi kedua negara sehingga kami berharap Swiss menjadi lebih mudah untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Oliver dalam kesempatan yang sama.

Turut hadir mendampingi Menkum RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Swiss, yakni Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas membuka peluang untuk Swiss dalam perluas kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) secara komprehensif, terutama di bidang ekstradisi.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi," kata Supratman saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Swiss di Jakarta, Rabu (26/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan Indonesia dengan Swiss sudah menandatangani perjanjian MLA sejak tahun 2019. Ke depannya, diharapkan kerja sama kedua negara bisa diperluas lagi, tak hanya di bidang hukum.

Supratman pun menghargai apa yang sudah terjalin di antara Indonesia dengan Swiss selama ini, sehingga diharapkan pemerintah Swiss bisa lebih jauh lagi mengembangkan berbagai sektor, terutama hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mereformasi tentang perizinan dalam berusaha agar bisa satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang akan memudahkan para negara sahabat untuk mendapat kepastian soal perizinan.

"Kami bertekad pada tahun 2026, 500 layanan di Kementerian Hukum (Kemenkum) semuanya dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi," ucap dia.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan kerja sama Indonesia dan Swiss melalui Indonesia–European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), merupakan hal yang baik dan dapat ditingkatkan.

Dari IE-CEPA, Kemenkum berperan menyiapkan regulasi terkait cara Indonesia bisa menerima semua investasi yang masuk secara aman dan memberikan kepastian hukum terkait perizinannya.

Supratman berharap, dengan hubungan yang baik antara Indonesia dan Swiss, Swiss dapat menjadi salah satu investor terbesar di sisi perdagangan dan industri di Indonesia.

"Kami punya produk bahan mentah dengan kualitas yang sangat baik, kami yakin Swiss bisa menjadi pintu masuk produk pertanian Indonesia dan membuat produk itu diterima secara baik bahkan di Eropa," kata Supratman melanjutkan.

Menanggapi pernyataan Menkum RI, Dubes Swiss Oliver Zehnder berharap pihaknya dapat berinvestasi dengan mudah di Indonesia. Beberapa waktu lalu, pihaknya sempat bertemu dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Kementerian Luar Negeri, berdiskusi terkait investasi yang sangat produktif.

"Kami juga membahas tentang roadmap pertumbuhan ekonomi kedua negara sehingga kami berharap Swiss menjadi lebih mudah untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Oliver dalam kesempatan yang sama.

Turut hadir mendampingi Menkum RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Swiss, yakni Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025