Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan terdapat potensi penegakan hukum pidana terhadap sejumlah pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih melakukan open dumping atau menimbun sampah secara terbuka.

Ditemui dalam tinjauan ke Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Rawa Badak Utara, Jakarta Utara, Senin, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pihaknya tengah mempersiapkan penertiban 343 TPA open dumping yang berada di seluruh Indonesia.

"Potensi pidananya tapi kalau dilihat dari karakternya, saya tidak mendahului penyidik ya, mungkin sekitar 7 lokasi ke pidana itu. Tapi ini hanya kriteria saja. Masih proses, kita tidak bisa mendahului penyidik," kata Menteri LH Hanif.

Meski belum dapat memastikan jumlah TPA yang akan dikenai langkah penegakan hukum pidana oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, Menteri Hanif menyatakan sejumlah langkah hukum tidak bisa dihindari karena pencemaran lingkungan yang sudah terjadi.

"Karena memang benar-benar pencemaran sudah terjadi, sangat berat. Sehingga tindakan pidana akan kita lakukan, opendumping kita akhiri," tambah Menteri LH Hanif.

Dia mengatakan persiapan sudah dilakukan untuk menertibkan ratusan TPA open dumping tersebut, termasuk melakukan rancangan untuk menyelesaikan isu tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Hanif mengatakan perbaikan TPA open dumping itu membutuhkan proses yang tidak sebentar dan harus melalui sejumlah proses. Pihaknya sendiri akan memberikan jeda waktu sambil memastikan proses perbaikan oleh pengelola TPA tetap berjalan.

Dia juga mengingatkan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di daerah sesuai aturan perundang-undangan, dibutuhkan alokasi sekitar tiga persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Makassar -

Memakai parfum sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi sebagian orang, aroma wangi yang dihasilkan parfum juga dapat membuat mereka lebih percaya diri.

Lantas, bagaimana hukumnya menggunakan parfum saat puasa di bulan Ramadhan? Apakah hal itu diperbolehkan atau justru bisa membatalkan puasa?

Di bulan Ramadhan, umat muslim diwajibkan untuk berpuasa selama satu bulan penuh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Selama berpuasa, kaum muslimin tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menghindari segala hal yang dapat membatalkan puasa.

Namun, timbul pertanyaan bagaimana jika seseorang menggunakan parfum saat berpuasa. Pasalnya, hal ini ditakutkan akan membatalkan puasa yang tengah dijalani.

Nah untuk mengetahui jawabannya, berikut detikeSulsel sajikan informasi tentang hukum menggunakan minyak wangi atau parfum saat berpuasa. Yuk, disimak baik-baik!

Hukum Memakai Parfum saat Puasa

Dikutip dari kanal YouTube resmi Buya Yahya yang berjudul "Hukum Memakai Parfum? Minyak Wangi Saat Puasa - Buya Yahya Menjawab", terdapat dua pendapat ulama tentang menggunakan parfum saat puasa. Ada yang berpendapat bahwa menggunakan parfum saat puasa hukumnya makruh, ada juga yang menghukuminya sunah.

Pendapat Pertama

Kebanyakan para ulama termasuk di dalam mazhab Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa menggunakan minyak wangi ketika sedang berpuasa adalah makruh. Sebab, minyak wangi dianggap sebagai bentuk kesenangan yang tidak sejalan dengan ketawadhuan dalam ibadah puasa, seperti menahan lapar dan sebagainya.

"Kebanyakan ulama termasuk di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, minyak wangi itu namanya termasuk gaya bersenang-senang bertentangan dengan sifat sifat yakni ketawadhu'an lapar dan sebagainya. maka para ulama dengan pemahaman beliau-beliau mengatakan bahwasanya menggunakan minyak wangi waktu puasa hukumnya adalah makruh," kata Buya Yahya.

Pendapat Kedua

Sementara itu, ada kelompok ulama lain yang menyatakan bahwa menggunakan minyak wangi itu merupakan sebuah kesunahan. Pendapat ini didasarkan pada berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa nabi yang mencontohkan untuk memakai wangi-wangian.

Menurut kelompok ulama ini, anjuran memakai minyak wangi adalah sunnah yang kuat dan tidak seharusnya diabaikan. Meskipun pandangan ini bukan merupakan pendapat mayoritas ulama, namun mereka tetap berpegang pada dalil yang ada.

"Ada kelompok ulama lain yang mengatakan bahwasanya kesunahan minyak wangi sangat kuat. Dari riwayat-riwayat, nabi mencontohkan, maka kesunahan ini ndak bisa dikalahkan."

"Maka sebagian lagi yang mengatakan bahwa menggunakan minyak wangi tetap saja di sunahkan, biarpun ini pendapat adalah bukan pendapat kebanyakan ulama," jelasnya.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum memakai parfum saat berpuasa, namun keduanya tidak bisa dianggap salah. Perbedaan pendapat ini justru memberikan kelonggaran agar umat muslim bisa memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi tanpa merendahkan satu sama lain.

Jika suasana dan kondisi saat itu bersih dan tidak ada bau yang mengganggu, maka sebaiknya tidak menggunakan minyak wangi, agar mendapat kesunahan untuk pendapat ulama yang pertama. Namun, jika ternyata ada aroma tidak sedap, seperti bau badan atau pakaian yang lembab saat dijemur, maka diperbolehkan memakai minyak wangi mengikut pendapat kedua.

Dengan demikian, perbedaan pandangan ulama ini sebenarnya bertujuan agar masyarakat tidak saling merendahkan satu sama lain. Dengan memahami dua pendapat di atas, seseorang bisa lebih bijak dalam bersikap dan tidak mudah menghakimi orang lain yang memilih untuk memakai atau tidak memakai minyak wangi saat berpuasa.

Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Berikut beberapa hal yang dapat membatalkan puasa sebagaimana yang dilansir dari laman Almanhaj:

1. Makan dan Minum dengan Sengaja

Seseorang yang makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya akan dianggap batal. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya: "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (Al-Baqarah/2 : 187)

Namun, jika seorang muslim yang makan dan minum ketika berpuasa melakukannya karena lupa, salah atau dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Penjelasan tersebut didasarkan pada dalil-dalil di bawah ini.

Namun, jika ada seorang muslim yang makan atau minum saat berpuasa karena lupa atau dipaksa, maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Penjelasan ini didasarkan sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Sesungguhnya Allah memberi maaf kepada umatku karena kesalahan dan lupa serta apa yang dipaksakan kepada mereka."

2. Muntah dengan Sengaja

Selain makan dan minum yang disengaja, muntah dengan sengaja juga dapat membatalkan puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَليَقْضِ

Artinya: "Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasanya, dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengqadha puasanya."

3. Haid dan Nifas

Jika seorang wanita sedang haid atau nifas, baik di awal ataupun menjelang akhir hari, maka mereka harus berbuka dan mengqadha' puasa tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَلَيْسَ إِذَا خَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلنَ : بَلَى : قَالَ : فَذَ لِكَ نُقْصَانُ دِيْنِهَا

Artinya: "Bukankah jika haid dia (wanita) tidak shalat dan puasa? Kami katakan : 'Ya', Beliau berkata : 'Itulah (bukti) kurang agamanya.'" [Hadits Riwayat Muslim 79, dan 80 dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah]

4. Jima' (Hubungan Badan)

Jika ada di antara seorang muslim yang merusak puasanya dengan berhubungan badan, maka harus mengqadha puasanya dan membayar kafarat. Hal ini sebagimaan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

Artinya: "Pernah datang seseorang kepada Rasulullah SAW kemudian ia berkata, 'Ya Rasulullah binasalah aku!' Rasulullah bertanya, 'Apa yang membuatmu binasa?' Orang itu menjawab, 'Aku menjimai istriku di bulan Ramadhan'. Rasulullah bersabda, 'Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?' Orang itu menjawab, 'Tidak'. Rasulullah bersabda, 'Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin?' Orang itu menjawab, 'Tidak' Rasulullah bersabda, 'Duduklah'. Dia pun duduk. Kemudian ada yang mengirim satu wadah korma kepada Nabi SAW. Rasulullah bersabda, 'Bersedekahlah', Orang itu berkata, 'Tidak ada di antara dua kampung ini keluarga yang lebih miskin dari kami'. Rasulullah SAW pun tertawa hingga terlihat gigi serinya, lalu beliau bersabda, 'Ambillah, berilah makan keluargamu.'

Demikianlah penjelasan tentang hukum menggunakan parfum saat berpuasa. Semoga menjawab pertanyaan detikers!

(urw/urw)

Bisnis.com, JAKARTA -- Karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) mungkin menjadi orang yang paling galau pada beberapa hari terakhir. Di satu sisi, karyawan Sritex berhadapan dengan realitas PHK. Di sisi lain, pemerintah sekali lagi memberikan harapan untuk menyelamatkan Sritex dan karyawan.

Asa menyelamatkan Sritex dan karyawan itu rupanya datang dari Presiden Prabowo. Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden meminta jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mencari solusi menyelamatkan Sritex dan memastikan nasib pekerja.

JAKARTA, KOMPAS.com – Masa tahanan tersangka Vadel Badjideh resmi diperpanjang oleh pihak kepolisian.

Perpanjangan ini dilakukan karena proses pemberkasan masih berjalan, sehingga masa penahanan bertambah menjadi 40 hari ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi.

“Kemudian ditahan selama 20 hari ke depan, lanjut untuk pemberkasan masih berjalan. Oleh karena itu, penyidik menambah masa penahanannya menjadi 40 hari ke depan,” kata Nurma di kantornya, Senin (30/3/2025).

“Memang semua berkas harus dilengkapi tentunya, mulai dari barang bukti hingga keterangan saksi-saksi. Itu yang sedang dilengkapi,” tambah Nurma.

Nurma menjelaskan, pihaknya tinggal menyelesaikan kelengkapan berkas sebelum akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan.

“Jadi setelah kita mendapatkan P21 dari Kejaksaan, baru kita bisa melimpahkan VA ke Kejaksaan di tahap 2,” ujar Nurma.

Vadel Badjideh sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani pada Kamis (13/2/2025).

Sebelumnya, Vadel telah ditahan selama 20 hari.

Ia dijerat dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang persetubuhan, serta beberapa pasal dalam Pasal 348 KUHP terkait aborsi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Saat ini, ia mengatakan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun pemerintah Indonesia harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional.

Sebab, kata dia, pemindahan narapidana asing bukan merupakan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Yusril menjelaskan pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya didasarkan atas kebijakan diskresi Presiden RO Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, Indonesia telah memulangkan beberapa narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan hukuman, antara lain lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan Serge Atlaoui ke Prancis.

Dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun undang-undang khusus terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

"Saat ini draf undang-undangnya sedang disusun dan ditargetkan dapat segera selesai sebelum hari raya Idul Fitri” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama di bidang hukum.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati kebijakan hukum Indonesia dan mendukung upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang jelas dan adil dalam pemindahan narapidana.

"Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan," ujar Gerritsen.

Dirinya turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Belanda di berbagai bidang. Ia berharap kolaborasi dapat terus diperkuat untuk kepentingan kedua negara.

Dengan demikian, sambung dia, pertemuan kali ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama lebih luas di masa mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Saat ini, ia mengatakan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun pemerintah Indonesia harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional.

Sebab, kata dia, pemindahan narapidana asing bukan merupakan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Yusril menjelaskan pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya didasarkan atas kebijakan diskresi Presiden RO Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, Indonesia telah memulangkan beberapa narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan hukuman, antara lain lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan Serge Atlaoui ke Prancis.

Dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun undang-undang khusus terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

"Saat ini draf undang-undangnya sedang disusun dan ditargetkan dapat segera selesai sebelum hari raya Idul Fitri” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama di bidang hukum.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati kebijakan hukum Indonesia dan mendukung upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang jelas dan adil dalam pemindahan narapidana.

"Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan," ujar Gerritsen.

Dirinya turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Belanda di berbagai bidang. Ia berharap kolaborasi dapat terus diperkuat untuk kepentingan kedua negara.

Dengan demikian, sambung dia, pertemuan kali ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama lebih luas di masa mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah berharap Bakamla ditetapkan sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut.

"Mudah-mudahan ke depannya ini Bakamla bisa menjadi coast guard-nya Indonesia dengan punya kewenangan penyidikan, kemudian juga bisa melakukan penegakan hukum di laut secara lebih optimal lagi, dan bisa mengatur seluruh aset-aset patroli kita yang tersebar di beberapa instansi kita lebih maksimalkan lagi," kata Irvansyah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya saat ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI dengan Bakamla RI yang membahas ihwal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, penetapan satu institusi sebagai coast guard Indonesia yakni Bakamla, diperlukan agar kewenangan dalam penegakan hukum di laut tidak tumpang tindih dengan instansi atau kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan serupa.

Termasuk, lanjut dia, untuk memberikan kepastian secara nasional maupun internasional bahwa coast guard Indonesia ialah Bakamla.

"Supaya tidak numpuk di satu tempat, tidak terjadi pemeriksaan berulang, tidak terjadi tumpang tindih, terus untuk supaya pengguna laut ini tidak terganggu dan tidak meningkatkan biaya operasional mereka," ucapnya.

Dia menuturkan bahwa selama ini Bakamla belum mengantongi kewenangan penyidikan dalam menindak pelanggaran hukum yang terjadi di laut.

"Jadi selama ini kami tangkap, bawa ke darat, serahkan ke penyidik. Kami enggak bikin berkasnya, enggak bikin BAP (berita acara pemeriksaan). Ya, cuma serahkan ke sana, ini terserah di darat, mau disidiknya, mau dihukum, mau dilepas, mau diapa itu, kami enggak bisa kendalikan lagi, tidak punya hak atau kewenangan untuk intervensi," paparnya.

Selain berwenang untuk menegakkan hukum di laut, dia berharap Bakamla sebagai coast guard Indonesia nantinya bisa ikut pula melaksanakan pencarian dan penyelamatan (search and rescue/ SAR) di laut bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

"Kalau ada kejadian bisa cepat aksi, dan bisa terus koordinasi dengan Basarnas," tuturnya.

Untuk itu, dia menyebut penetapan Bakamla sebagai coast guard Indonesia itu perlu dilegitimasikan dalam regulasi resmi yakni melalui RUU Keamanan Laut.

"Bakamla kan memang selama ini tidak memiliki undang-undang sendiri, yang selama ini numpang di Undang-Undang 32 tentang Kelautan, Undang-Undang 17 tentang Pelayaran, tidak ada undang-undang sendiri. Termasuk, keamanan laut juga tidak ada undang-undang selama ini yang bisa menyatukan semua kewenangan-kewenangan yang ada," kata dia.

Dia lantas berkata, "Makanya butuh Rancangan Undang-Undang (RUU Keamanan Laut) ini, mudah-mudahan undang-undang ini segera disetujui langsung Bakamla sebagai coast guard."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Penyidik pegawai negeri sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh memeriksa tiga saksi dan seorang ahli dalam perkara tindak pidana keimigrasian terhadap seorang warga negara (WN) Pakistan.

Kepala Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Faroc Reanda Pratama di Banda Aceh, Senin, mengatakan saksi-saksi tersebut merupakan pihak terkait serta petugas imigrasi. Sedangkan ahli merupakan ahli keimigrasian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh.

"Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa dan memintai keterangan tiga saksi dan seorang ahli. Saksi di antara, petugas imigrasi, pemilik kios tempat warga asing itu berjualan, serta warga yang membeli barang warga Pakistan tersebut," katanya.

Warga negara Pakistan tersebut berinisial FA (46). FA ditangkap atas dugaan menyalahi izin tinggal atau visa. Visa di Indonesia adalah pelayanan purnajual suatu produk. Namun, FA menjual lukisan selama berada di Aceh.

FA masuk ke wilayah Indonesia dengan melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Desember 2024. Setelah sebulan di Sumatera Utara, FA menuju ke Provinsi Aceh. Di Aceh, FA menjual lukisan yang diakuinya dibuat adiknya yang berada di Palestina.

FA ditangkap di sebuah kamar kos di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada 12 Januari 2025. Selanjutnya, FA diamankan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh guna proses penyelidikan.

Perbuatan FA melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman hukumannya, pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

"Setelah serangkaian penyelisikan, penyidik akhirnya menerapkan FA sebagai tersangka dan kini ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh di Kahju, Kabupaten Aceh Besar," kata Faroc Reanda Pratama didampingi Fandy Satria Nugraha selaku penyidik Kantor Imigrasi Banda Aceh.

Dalam mengusut kasus penyalahgunaan izin keimigrasian tersebut, kata dia, pihaknya juga berkoordinasi dengan kedutaan besar asal warga negara asing tersebut. Termasuk berkoordinasi dengan kejaksaan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Penyidik masih bekerja menyelesaikan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Jika perkara selesai, penyidik langsung melimpahkannya ke jaksa penuntut umum," kata Faroc Reanda Pratama.

Bandarlampung (ANTARA) - Universitas Lampung (Unila) menyebutkan bahwa Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena ijazah palsu pernah terdaftar di Fakultas Hukum kampus tersebut pada tahun 2004.

"Kami telah kroscek bahwa betul Aries Sandi Darma Putra yang dimaksudkan pernah terdaftar di Unila dengan NPM 2004 di Fakultas Hukum jenjang Magister Hukum," kata Wakil Rektor I Unila Prof Suripto Dwi Yuwono, di Bandarlampung, Senin.

Menurutnya, yang bersangkutan terdaftar secara resmi di Unila. Apabila dilihat, proses penerimaan calon mahasiswa pascasarjana memiliki persyaratan harus memiliki ijazah S1 bidang terkait yakni sarjana hukum dengan IPK tertentu.

"Para peserta magister tersebut harus lulus ujian semua tahapan dan hal tersebut merupakan basis Unila menerima mahasiswa magister hukum. Sehingga mereka bisa melanjutkan S2 Hukum Unila," kata dia.

Terkait putusan MK soal ijazah palsu Aries Sandi Darma Putra, ia mengatakan bahwa Unila belum akan melakukan pencabutan gelar yang didapatkan oleh yang bersangkutan.

"Mekanisme pencabutan gelar untuk sementara itu belum, karena yang bersangkutan masuk Magister Hukum pada 2004 dan lulus 2011 atau 7 tahun lamanya kuliah magister Hukum Unila," kata dia.

Namun begitu, Suripto pun masih menunggu sikap dari Universitas Saburai yang selaku kampus yang mengeluarkan ijazah sarjana anak dari mantan Bupati Tulangbawang, Abdurachman Sarbini atau Mance tersebut.

"Tentunya kami masih menunggu sikap dari kampus sebelumnya, yang memberikan gelar akademik Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi, yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) setelah terbukti tidak bisa menunjukkan ijazah SMA," kata dia.

Terkait putusan MK soal ijazah palsu Aries Sandi Darma Putra, ia mengatakan bahwa Unila belum akan melakukan pencabutan gelar yang didapatkan oleh yang bersangkutan.

"Mekanisme pencabutan gelar untuk sementara itu belum, karena yang bersangkutan masuk Magister Hukum pada 2004 dan lulus 2011 atau 7 tahun lamanya kuliah magister Hukum Unila," kata dia.

Namun begitu, Suripto pun masih menunggu sikap dari Universitas Saburai yang selaku kampus yang mengeluarkan ijazah sarjana anak dari mantan Bupati Tulangbawang, Abdurachman Sarbini atau Mance tersebut.

"Tentunya kami masih menunggu sikap dari kampus sebelumnya, yang memberikan gelar akademik Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi, yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) setelah terbukti tidak bisa menunjukkan ijazah SMA," kata dia.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada para pegawai penghargaan pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik.

“Hari ini kita memberikan penghargaan kepada pegawai teladan Triwulan I tahun 2025,” ujar Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya di Medan, Senin (3/3).

Dia mengatakan penghargaan yang diberikan pada kegiatan apel pagi, di halaman Kantor Rutan Kelas I Medan itu adalah sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rutan Kelas I Medan Kanwil Ditjen Pas Sumut.

“Pemberian penghargaan pegawai teladan ini telah melalui proses pemilihan yang melibatkan seluruh pegawai dengan mempertimbangkan beberapa aspek,” ujar dia.

Di antaranya lanjut dia, yakni integritas, komitmen, kedisiplinan, kerjasama dan etika kedinasan serta yang paling penting adalah mampu menciptakan inovasi-inovasi baru yang berdampak positif dalam peningkatan kinerja dan membangun citra positif di lingkungan Kanwil Ditjen Pas Sumut.

“Adapun para pegawai yang terpilih menjadi pegawai teladan pada periode triwulan I, yakni Annas Abdurrahman dan Suherman merupakan Petugas Staff Dapur dan Staff Keuangan pada seksi Pengelolaan,” tutur dia.

Dia berharap pemberian penghargaan ini agar pegawai yang terpilih terus mempertahankan dan memberikan kinerja terbaik agar dapat menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain.

“Mari kita kerja bersama dan sama-sama bekerja untuk terus mendukung dan menjalankan program-program dari Menteri Imipas dan Dirjen Pas, jadi kepada bapak ibu sekalian kita mengharapkan semua terpanggil dan mempunyai keinginan untuk memberikan sebuah prestasi yang terbaik bagi organisasi,” ujar Andi Surya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konten review makanan dan kosmetik yang marak belakangan ini mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Ia menilai fenomena ini merugikan produsen dan konsumen, serta menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam rapat dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/3/2025), Mufti Anam mengungkapkan bahwa kurang sigapnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengantisipasi dampak dari konten-konten tersebut menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.

"Ini keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kemendag dalam melindungi konsumen dan produsen," ujar Mufti Anam.

Mufti Anam juga menyoroti maraknya influencer yang memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi. Ia memberikan contoh kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh konten kreator kuliner Code Blue, yang meminta uang hingga ratusan juta rupiah setelah memberikan ulasan negatif mengenai makanan.

"Baru dua hari lalu, ada influencer bernama Code Blue. Dia mereview makanan, lalu pemiliknya datang dan ternyata diperas Rp 350 juta," jelas Mufti Anam. Menurutnya, insiden ini mengungkapkan celah yang tidak diantisipasi pemerintah dalam pengaturan konten review produk.

Kritik serupa datang dari Tjie Nofia Handayani, atau yang dikenal dengan sebutan Ci Mehong, seorang pengusaha kuliner. Dalam kanal YouTube Feni Rose Official, Ci Mehong mengungkapkan kegelisahannya terhadap tindakan semena-mena yang sering dilakukan oleh para kreator konten saat memberikan ulasan.

"Kalau dibiarkan begitu saja, mereka bisa seenaknya," ujar Ci Mehong.

Ia menambahkan bahwa satu ulasan buruk dari influencer dapat langsung merugikan dan bahkan mematikan usaha kecil. Oleh karena itu, Ci Mehong meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi yang melindungi pelaku usaha dari dampak negatif dari review yang menjatuhkan.

"Kita harus punya hukum yang mengatur. Kalau yang mereview menjatuhkan usaha orang, harus ada hukum yang mengatur," tegasnya.

Sebagai informasi, bisnis bika ambon Ci Mehong sempat menjadi sorotan setelah direview oleh Tasyi Athasyia pada 9 Februari 2025.

Dalam video tersebut, ditemukan binatang kecil di adonan bika ambon, yang kemudian dibantah oleh Ci Mehong sebagai serpihan gosong dari koran. Tasyi juga mengkritik tekstur bika ambon yang dianggap keras meski telah dibiarkan di suhu ruang.

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik bagi para pekerja PT Sri Rejeki Isman ( Sritex ) yang terdampak kepailitan perusahaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini, khususnya terkait nasib para pekerja.

"Atas petunjuk presiden. Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex," ujar Prasetyo saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3/2025).

Prasetyo juga menambahkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas beberapa langkah penyelesaian. Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor guna menghidupkan kembali produksi serta menyerap tenaga kerja yang telah terdampak PHK.

Tim Kurator Sritex, yang diwakili oleh Nurma Sadikin, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka opsi penyewaan aset perusahaan dalam rangka mempertahankan nilai aset. Langkah ini juga diharapkan dapat membuka peluang bagi eks-pekerja Sritex untuk kembali bekerja.

"Kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," jelas Nurma.

Selain itu, tim kurator juga berkomitmen untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, termasuk pesangon dan hak lainnya yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan.

Sementara, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyampaikan harapan besar agar pabrik Sritex dapat segera beroperasi kembali sehingga pekerja yang terdampak PHK bisa kembali bekerja. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut menjadi harapan bagi ribuan pekerja yang terkena PHK akibat kasus kepailitan ini.

"Harapan kami, nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, eks-Sritex ya, yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu, untuk di pekerjaan yang baru tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari," ungkap Slamet.

Pada kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal hak-hak pekerja PT Sritex, termasuk kompensasi PHK serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ia juga memastikan bahwa hak-hak normatif pekerja akan tetap dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

"Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK," ucap Yassierli.

Menutup konferensi pers itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan harapan agar semua proses berjalan lancar demi kepentingan para pekerja.

"Kami mohon doa dan dukungan supaya semua proses seperti yang tadi sudah disampaikan, baik dari tim kurator maupun dari pihak pemerintah, dapat berjalan dengan lancar, supaya para pekerja dapat kerja kembali seperti sedia kala," tutupnya.