Jakarta -

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, meninjau banjir yang terjadi di lapas Cikarang dan Bapas Cikarang. Dia ingin memastikan waraga binaan tetap aman dan mendapatkan haknya selama di dalam lapas.

Peninjauan berlangsung Selasa (4/3/2025). Sejumlah warga binaan perempuan yang terdampak dipindah ke Lapas Perempuan Bandung.

"Yang pertama kami ingin memastikan keamanan mereka, tetap terpenuhinya layanan makan dan perawatan mereka apabila ada yang sakit. Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin," kata Mashudi melalui keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Mashudi meminta kepada kepala lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak- pihak yang akan medukung mengatasi dan memulihkan dampak dari banjir. Seperti berkoordinasi dengan PLN dan BMKG , berkolaborasi dengan Polres Cikarang untuk mengungsikan sementara beberapa warga binaan.

"Warga binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi," ujarnya.

Air yang masuk ke Lapas Cikarang disedot ke luar. Proses penyedotan dilakukan BPBD.

"Kami terus melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang," imbuhnya.

(dek/dek)

Jakarta (ANTARA) - BMW Group Indonesia mengambil langkah tegas terkait pencatutan merek dari M6 guna melindungi hak kekayaan intelektual dan juga menjaga standar kualitas serta eksklusivitas produk yang mereka miliki.

Hal tersebut dilakukan karena adanya salah satu jenama asal China yakni Build Your Dream (BYD) telah menggunakan M6 sebagai model kendaraan mereka sehingga dapat menimbulkan kebingungan terhadap konsumen otomotif di tanah air.

Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania kepada ANTARA, Selasa (4/3). mengatakan bahwa BMW Group sebagai pemilik sah merek M6 telah mengambil tindakan hukum guna melindungi identitas dan reputasi merek BMW.

“BMW M6 adalah model ikonik dalam lini BMW M yang dikenal secara global atas performa tinggi, teknologi inovatif, dan eksklusivitas. Penggunaan merek M6 oleh pihak lain dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelanggan dan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengambil langkah hukum bukan hanya untuk melindungi hak BMW, tetapi juga demi kepentingan pelanggan kami di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, pihaknya sangat mementingkan dalam menjaga pengalaman berkendara yang sesuai dengan standar premium yang telah menjadi ciri khas dari produk BMW sejak dahulu kala.

Padang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjamin hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menunaikan ibadah malam selama Ramadhan 2025.

"Akses untuk menunaikan ibadah malam selama Ramadhan kami buka, karena hak beribadah dijamin oleh negara," kata Kepala Lapas Padang Junaidi Rison, di Padang, Selasa.

Ia mengatakan bulan suci Ramadhan memiliki ibadah khusus yang dilaksanakan pada malam hari, yakni Shalat Tarawih, Witir, serta tadarus.

Oleh karena itu, akses untuk beribadah diberikan kepada para warga binaan, sebab mayoritas penghuni Lapas Padang merupakan pemeluk agama Islam.

"Dari total jumlah penghuni Lapas yang mencapai 900 orang, sembilan puluh lima persen di antaranya merupakan narapidana beragama Islam," ujarnya.

Junaidi mengemukakan aktivitas Shalat Tarawih serta Witir bagi narapidana dipusatkan di masjid yang berada dalam lingkungan Lapas Padang.

Namun demikian, tidak semua narapidana dikeluarkan seluruhnya, dengan pertimbangan keamanan serta kondusifitas.

"Mekanismenya para narapidana dikeluarkan per kamar dengan jumlah maksimal dua ratus orang per malam, begitupun tadarus," katanya.

Junaidi mengatakan untuk menjaga kondusifitas selama Ibadah berlangsung pihaknya melakukan penambahan piket petugas.

Selain itu, Lapas Padang juga menyelenggarakan program pesantren bagi ratusan warga binaan pemasyarakatan selama Ramadhan 2025.

Pihak Lapas Padang bertekad Ramadhan bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sikap dan perilaku narapidana dari sisi kerohanian.

"Kami ingin bulan suci Ramadhan ini menjadi momentum untuk merefleksi diri dan menghadirkan penyadaran atas kesalahan yang pernah mereka lakukan, karena mayoritas penghuni Lapas Padang adalah Muslim," katanya.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Medan -

Selama Ramadan umat Islam akan menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh. Sebelum puasa disunahkan melaksanakan sahur.

Sahur merupakan kegiatan makan dan minum sebelum waktu imsak. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Makan sahurlah, karena sahur itu barakah." (HR Bukhari dan Muslim)

Dikutip detikHikmah dari buku Puasa Bukan Hanya Saat Ramadhan yang disusun Ahmad Sarwat, para ulama sepakat terkait hukum sunnah makan sahur. Selain hadits di atas, kesunnahan sahur merujuk pada hadits berikut dengan sanad jayyid. Dari Al Miqdam bin Ma'dikarb, Rasulullah SAW bersabda,

"Hendaklah kamu makan sahur karena sahur itu makanan yang diberkati." (HR An Nasa'i)

Sahur bertujuan untuk mempersiapkan tubuh yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh. Selain itu, terdapat berkah dalam sahur meski hanya seteguk air. Dari Abu Said Al Khudri RA berkata,

"Sahur itu berkah, jangan tinggalkan meski hanya seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bersholawat kepada orang-orang yang sahur." (HR Ahmad)

Lantas bagaimana hukumnya jika umat muslim menjalankan ibadah puasa tanpa sahur, apakah tetap sah? Simak penjelasannya sampai akhir ya!

Sahur Jadi Pembeda Puasa Islam dengan Agama Lain

Kemudian diterangkan dalam buku Fiqih Praktis Sehari-hari susunan Farid Nu'man, puasa tanpa sahur hukumnya tetap sah. Namun, hendaknya puasa tanpa sahur tidak dijadikan kebiasaan karena dapat menyerupai agama lain.

Dalam sebuah hadits dari Amru bin Ash RA, Rasulullah SAW pernah menerangkan terkait perbedaan puasa umat Islam dengan agama lain. Beliau bersabda,

"Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah pada makan sahur." (HR Muslim)

4 Manfaat Sahur

Mengutip dari buku Mempercepat Datangnya Rezeki dengan Ibadah Ringan oleh Mukhlis Allyudin dan Enjang, berikut sejumlah manfaat sahur bagi muslim.

1. Diberkahi Allah SWT karena menghidupi sunnah Rasulullah SAW

2. Membedakan dengan umat agama lain

3. Memberi kekuatan agar tetap kuat selama menjalani puasa

4. Momen untuk mengerjakan amalan lain seperti istighfar dan memohon limpahan rahmat Allah SWT karena sahur menjadi waktu turunnya rahmat dan ampunan Sang Khalik

Puasa Tanpa Sahur Apakah Tetap Sah?

Menurut buku Bekal Ramadhan dan Idul Fithri 2: Niat dan Imsak karya Saiyid Mahadir, sahur tidak termasuk syarat sah maupun rukun puasa. Manfaat sahur tak lain menguatkan badan selama puasa berlangsung.

Selain itu, Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Shihab & Shihab Bincang-bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran Islam menjelaskan bahwa boleh-boleh saja puasa tanpa sahur. Sahur mendidik jiwa muslim agar bangun di tengah malam selain memberi kekuatan selama puasa berlangsung.

(astj/astj)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

“Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ucap Mukhtarudin dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (4/3/2025).

Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan.

Mukhtarudin meminta PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

“Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh berita-berita tak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujung nya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.

Tak hanya itu, Mukhtarudin menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi ini.

Padahal Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023. Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

“Komisi energi akan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Mukhtarudin.

Dia menekankan, terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan cara unik dalam menegakkan hukum lalu lintas. Mereka menerapkan tilang baca Alquran bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Namun, apakah cara unik ini sesuai dengan prinsip hukum Islam?

Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Tebuireng, KH Nur Hannan menjelaskan, prinsip hukum islam menekankan pada keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan pencegahan kejahatan (sadd al-dhara’i).

Ketua Umum Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI) ini mengatakan, hukuman dalam Islam harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama harus adil, yakni hukumannya harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan.

Kedua, mendidik (ta'dib) dan memperbaiki (islah). Artinya, menurut Kiai Hannan, hukuman tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan mendidik pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan.

Terkait tilang syariah yang mewajibkan pelanggar membaca Alquran, menurut Kiai Hannan, masalah ini dalam hukum Islam termasuk dalam kategori hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa yang berwenang untuk kemaslahatan umum.

"Jika tujuan dari hukuman ini adalah edukasi dan perbaikan, maka hukuman ini sesuai dengan prinsip hukum Islam," ujar Kiai Hannan saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (4/3/2025).

Asalkan, tambah dia, dalam menerapkan hukuman baca Alquran tersebut polisi tidak diskriminatif. Menurut dia, semua pelanggar harus mendapatkan hukuman serupa.

Selain itu, menurut dia, hukuman ini juga harus dilakukan dengan efektif dalam mendidik. "Jika hukuman ini justru membuat orang terpaksa membaca Alquran tanpa pemahaman, mungkin kurang efektif dalam memberi kesadaran," kata Kiai Hannan.

Sebelumnya, Kepala Satuan Lantas Polres Lombok Tengah, AKP Puteh Rinaldi, menjelaskan, tilang syariah akan diberikan kepada pelanggar lalu lintas dengan syarat tertentu. Bagi yang mengaku mampu mengaji Alquran dengan baik dan benar, mereka tidak akan dikenakan tilang biasa. Para pelanggar itu justru ditantang untuk membaca ayat-ayat kitab suci Islam tersebut.

“Jika pelanggar dapat membaca atau mengaji dengan baik dan benar, maka mereka tidak ditilang. Sebagai gantinya, kami memberikan hukuman berupa tantangan membaca ayat suci Alquran," ujar AKP Puteh, dikutip Republika dari laman resmi Korlantas Polri, Selasa (4/3/2025)

JAKARTA - Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

?Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,? ucap Mukhtarudin dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini pun menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan.

Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

?Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujung nya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,? tuturnya.

Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023.

Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

?Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,? kata Mukhtarudin.

Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucap Mukhtarudin.

KAIRO - Tim medis di Rumah Sakit Spesialis Penyakit Dalam Universitas Mansoura Mesir berhasil mengeluarkan ponsel dari perut seorang narapidana menggunakan endoskopi, tanpa operasi, enam tahun setelah dia menelan ponsel tersebut.

Ponsel tersebut telah mengendap di perut narapidana dan muncul komplikasi serius, disertai penurunan berat badan secara bertahap.

Pasien tersebut, seorang narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup di Penjara Gamasa, tiba di rumah sakit, dan setelah menjalani pemeriksaan dan rontgen, ditemukan ponsel tersebut berada di dalam perutnya.

Hal ini menyebabkan dia menderita radang parah, tukak lambung, dan komplikasi serius, selain kehilangan berat badan lebih dari 30 kilogram, membuatnya sangat kurus.

Kasus tersebut segera didiagnosis, dan tim medis memutuskan melakukan intervensi dengan endoskopi.

Tim berhasil mengeluarkan ponsel tersebut hanya dalam waktu 45 menit tanpa perlu operasi, menemukannya di dalam kantong plastik.

Solo -

Artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan bos skincare senilai Rp 4 miliar. Begini penampakan Nikita saat pakai baju tahanan.

Dilansir dari detikNews, Polda Metro Jaya menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM terkait kasus pemerasan bos skincare sebesar Rp 4 M. Nikita Mirzani dan asistennya tampak santai usai ditahan.

Pantauan detikcom, di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025) Nikita Mirzani dan asistennya terlihat santai saat digiring penyidik ke mobil tahanan. Keduanya nampak telah mengenakan baju tahanan.

Nikita bahkan terlihat berjalan dengan berlenggak lenggok bak seorang model. Baju tahanan berwarna oranye dipasang dijadikan outer. Nikita hanya tersenyum saat ditanya awak media.

Sebagaimana diketahui, Nikita tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB pagi tadi dan langsung menjalani pemeriksaan. Keduanya merupakan tersangka kasus pengancaman dan pemerasan bos skincare.

Dari laporan yang ada, korban berinisial RGP, yang merupakan pengusaha skincare, sudah mentransfer Rp 4 miliar. Uang tersebut diberikan setelah korban diancam oleh Nikita Mirzani.

"Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak Rp 4 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (20/2).

Ade Ary mengatakan korban mentransfer uang senilai total Rp 4 miliar pada 14 dan 15 November 2024.

"Karena korban merasa terancam dan takut, maka pada tanggal 14 November 2024, korban melakukan transfer dana sebesar Rp 2 miliar ke sebuah nomor rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor," jelasnya.

"Kemudian, pada tanggal 15 November, atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar," sambungnya.

Dalam laporannya, korban menjelaskan kasus bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya, IM, melalui WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respons yang diterima justru berisi ancaman dan pemerasan sebagai imbalan 'tutup mulut'.

"Kemudian, korban mendapat respons yang disampaikan oleh terlapor. Jadi, respons dari terlapor adalah ancaman akan speak-up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai 'uang tutup mulut'," jelasnya.

(afn/ahr)

PEKANARU, iNewsPekanbaru.idDirektorat Reserse Narkoba Polda Ria menggagalkan peredaran delapan paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,43 kilogram. Dalam kasus ini, polisi mengamankan empat tersangka, termasuk seorang narapidana yang mengendalikan jaringan dari dalam penjara.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengungkapkan bahwa jumlah sabu tersebut dapat menyelamatkan 37.164 jiwa dari bahaya narkoba. 

"Kami berhasil mengamankan barang bukti yang akan dibawa ke Jakarta. Para tersangka dijanjikan upah beragam, mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta per kilogram,” ujarnya saat pengungkapan kasus, Selasa.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di Pekanbaru. Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau kemudian melakukan penyelidikan dan menghentikan sebuah mobil Mitsubishi Expander hitam di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, pada Jumat (14/2). 

Dari kendaraan tersebut, polisi menemukan delapan paket sabu dalam bungkus teh China warna hijau yang disimpan di dalam tas. Setelah ditimbang, berat bersihnya mencapai 7,43 kilogram.

Dua tersangka, Z (29) dan M (35), asal Lampung Selatan, ditangkap di lokasi. Berdasarkan pemeriksaan, keduanya mengaku diperintah oleh S (24), seorang narapidana di Rutan Cipinang, Jakarta, yang juga ditangkap di dalam selnya. 

Polisi kemudian menangkap tersangka I (38) di Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga sebagai pengendali utama jaringan ini.

Selain sabu, polisi menyita beberapa unit ponsel dan dua mobil yang digunakan dalam aksi tersebut. Keempat tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun.

"Ini bukti kami tak hanya memberantas kurir narkoba, namun hingga ke pengendali dan pemilik barang haram ini," pungkasnya.

Editor : Banda Haruddin Tanjung

Timika (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Papua Tengah, hingga 3 Maret 2025 telah menampung sebanyak 305 warga binaan, di mana jumlah itu sudah melebihi dari kapasitas lapas yang idealnya hanya menampung maksimum 266 warga binaan.

"Jumlah ini sudah melebihi kapasitas karena Lapas Kelas IIB Timika hanya menampung 266 warga binaan," Kepala Lapas Kelas IIB Timika Mansur Yunus Gafur di Timika, Papua Tengah, Senin.

Menurut Gafur, 305 warga binaan di Lapas Kelas IIB Timika meliputi terpidana umum 184 orang kemudian terpidana khusus 121 orang.

"Sementara untuk jumlah kasus yang tertinggi ialah narkoba sebanyak 119 kasus," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk perkara yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) sebanyak 69 kasus dan pencurian sebanyak 51 kasus.

"Selanjutnya kasus penganiayaan 11 kasus dan pengeroyokan sebanyak 14 kasus," katanya lagi.

Dia menambahkan nantinya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ada beberapa narapidana yang akan mendapatkan remisi karena dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.

"Mungkin tiga hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025 kami sudah bisa memastikan berapa banyak narapidana yang akan mendapatkan pengurangan hukuman," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), Selasa (4/3/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Nikita langsung merapikan rambutnya saat keluar dari kantor Polda Metro Jaya. Dia pun tersenyum ke arah awak media yang sudah menunggu kedatangannya.

Dalam kesempatan ini, kedua tangan Nikita tidak diborgol atau diikat menggunakan kabel ties.

Baju tahanan Nikita tak digunakan sepenuhnya. Dia hanya menyampirkan kemeja tahanan itu ke pundaknya.

Saat pertama kali keluar, kedua tangan Nikita terbuka ke kanan dan kiri. Pinggangnya pun berlenggak-lenggok bak model yang berjalan di atas catwalk.

Pada kesempatan ini, Nikita juga sempat memperlihatkan gestur kiss bye ke arah awak media.

Bukan hanya Nikita, Mail juga mengenakan kemeja tahanan. Berbeda dengan Nikita, Mail mengenakan kemeja tahanannya tanpa mengancing.

Nikita tidak banyak memberikan penjelasan usai Polda Metro Jaya resmi menahannya.

“Ya gimana? Memang mau gimana? Sans,” kata Nikita.

Setelah itu, Nikita dan Mail masuk ke dalam mobil untuk diarahkan ke ruang tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Diberitakan sebelumnya, dokter Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bukan hanya Nikita Mirzani, Reza juga turut melaporkan asisten perempuan yang akrab disapa Nyai tersebut, Mail Syahputra.

Dalam laporan yang dibuat pada Selasa (3/12/2024), Nikita disebut menjelek-jelekkan nama baik dan produk milik Reza saat sedang siaran langsung di TikTok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, Reza Gladys sempat menghubungi Nikita untuk bersilaturahmi.

Namun, Reza justru mendapatkan respons berupa ancaman dari Nikita yang disampaikan melalui asistennya.

“Jadi, respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” ungkap Ade Ary.

Karena Reza merasa terancam dan takut, keesokan harinya atau 14 November 2024, dia mentransfer uang senilai Rp 2 miliar ke sebuah rekening.

“Kemudian pada 15 November atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar,” ujar Ade Ary.

Atas kejadian tersebut, Reza merasa diperas dan mengalami kerugian senilai Rp 4 miliar.