Medan (ANTARA) - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui Sisternet menggelar program pemberdayaan Perempuan ‘’SheInspire Sinergi Berdaya: Bersinar Bangkit Bersama’’ bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan IIA Tanjung Gusta, Medan, Kamis (6/3).

Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, program ini bagian dari upaya mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan warga binaan di 10 lapas perempuan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Sisternet membekali mereka keterampilan kewirausahaan, literasi digital, serta pendampingan psikososial guna mempercepat reintegrasi sosial setelah bebas dari lapas.

Hadir dalam program ini, Group Head XL Axiata West Region, Desy Sari Dewi, Head of Sales XL Axiata Northern West, Horas Lubis, Head Direct Channel Region West, Nadra Dwiyana, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, Yekti Apriyanti, Amd. IP, S.Pd, M.Si, serta warga binaan.

Group Head XL Axiata West Region, Desy Sari Dewi, mengatakan,“ Kami percaya bahwa setiap perempuan, termasuk mereka yang berada dalam lingkungan Lapas, memiliki potensi besar untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Melalui program ini, kami berharap dapat memberikan bekal keterampilan yang nyata, baik dalam kewirausahaan maupun digitalisasi, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan setelah bebas.”

Menurut Desy, banyak perempuan yang keluar dari lapas menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan stigma sosial yang menghambat proses adaptasi mereka di masyarakat. Program ini hadir sebagai solusi dengan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek keterampilan, kepercayaan diri, serta jaringan sosial yang mendukung, sehingga setiap perempuan dapat meraih impian dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang berarti.

Program pemberdayaan perempuan, SheInspire Sinergi Berdaya ini dirancang dengan empat tujuan terukur yang sangat berarti. Program ini menawarkan dua jenis pelatihan utama yang dirancang untuk memberikan peserta keterampilan yang komprehensif, yaitu soft skill dan hard skill.

Kelas soft skill yang diadakan secara online mencakup materi penting seperti public speaking, kewirausahaan, literasi finansial, dan kesehatan mental. Di sisi lain, kelas hard skill yang dilaksanakan secara langsung berfokus pada pelatihan praktis, seperti pembuatan dan pemasaran roti dan kue, serta keterampilan seni dekorasi berbasis kain yang dikenal dengan tufting, yang memiliki nilai jual tinggi.

Dengan menggabungkan kedua jenis pelatihan ini, Sisternet berharap peserta tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga siap secara mental dan memiliki kemampuan manajerial yang diperlukan untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka di masa depan. Program ini dirancang untuk membantu peserta meraih potensi terbaik mereka dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, Yekti Apriyanti, Amd. IP, S.Pd, M.Si, menambahkan, pelatihan ini, diharapkan tidak hanya mampu beradaptasi dengan lebih baik setelah kembali, tetapi juga meraih dampak positif yang signifikan dalam kehidupan mereka di masa depan. Selain itu, program ini berperan penting dalam memperbaiki kesejahteraan mental dan meningkatkan rasa percaya diri, sehingga mereka dapat melangkah dengan keyakinan menuju babak baru dalam hidup mereka.

Program ini akan berlangsung hingga Mei 2025, dengan fokus pada pelatihan inkubasi jangka pendek yang dirancang untuk memberdayakan peserta. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, setiap Lapas akan memiliki ketua pendamping yang siap membantu dan mendampingi peserta setelah program selesai.

XL Axiata tidak hanya berkomitmen untuk memberikan pelatihan, tetapi juga berupaya membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan usaha mereka setelah mereka kembali ke masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghormati proses hukum terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut dugaan korupsi di Bank BJB dan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik). Ia pun meminta jajaran Bank BJB mengikuti proses hukum yang berjalan. "Kita ikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada standarisasi di KPK dan kita hormati seluruh proses hukum itu," ujar Dedi belum lama ini.

Ia menegaskan proses hukum tidak akan berdampak terhadap pelayanan bank kepada nasabah. Terkait pengunduran diri Direktur Utama Yuddy Renaldi pun tidaknakan berdampak kepada pelayanan. "Karena ini sudah mengundurkan diri tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB itu sendiri," kata dia.

Dedi berharap pemeriksaan KPK tidak mempengaruhi terhadap Bank BJB sebab kepercayaan tengah tumbuh. "Gubernur Jawa Barat tidak akan mengintervensi kegiatan pelayanan yang ada di BJB dan akan mengedepankan spirit profesionalisme," katanya.

Dedi melanjutkan kekosongan kursi direktur utama akan diisi dari kalangan yang bersih dan tanpa terafiliasi pihak manapun. Serta tanpa intervensi pihak manapun. "Yang pertama saya ingin mengedepankan independensi yang namanya bank itu harus independen," kata dia.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), tersangka kasus penembakan warga di Kalimantan Tengah, disebut mengancam saksi kunci Muhammad Haryono (MH) saat keduanya berada di Rutan Kelas II A Palangka Raya.

Menurut kuasa hukum MH, Parlin Bayu Hutabarat, insiden itu terjadi saat tarawih pertama Ramadan.

AKS diduga berusaha mendekati MH dan memintanya mengikuti skenario tertentu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar Heri (MH) mengikuti skenario dia. Itu kan jelas intervensi," ujar Parlin, Kamis (6/3/2025).

Kuasa Hukum MH Khawatir Ancaman Berlanjut

Atas kejadian tersebut, Parlin meminta agar MH dipindahkan ke blok tahanan terpisah demi keselamatannya.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

Ia menegaskan, sebagai Justice Collaborator (JC) yang membantu mengungkap kasus ini, MH memiliki risiko tinggi mendapat tekanan.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta turun tangan memastikan keamanannya.

Pengacara AKS Bantah Ada Ancaman

Sementara itu, kuasa hukum AKS, Suriansyah Halim, membantah tuduhan intervensi di rutan.

"Kalau ada pernyataan dari pengacara MH bahwa klien saya sempat ingin memeluknya, kemudian berbisik untuk mengikuti cara dia (AKS), menurut saya itu suatu hal yang tidak masuk akal," ujar Halim.

Ia juga menegaskan bahwa AKS memiliki versi kronologis tersendiri dan menyarankan agar wartawan meminta keterangan dari pegawai rutan untuk mengecek kebenaran klaim tersebut.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.

MH, yang merupakan sopir taksi daring dan sering disewa oleh Anton, menyaksikan langsung aksi brutal tersebut.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Sopir taksi yang menjadi saksi kunci sekaligus tersangka dalam kasus polisi tembak warga di Kalteng, Muhammad Haryono alias MH, saat digiring petugas ke mobil tahanan usai mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (6/3/2025).

Ia akhirnya melaporkan kejadian itu ke Jatanras Polresta Palangka Raya pada 10 Desember 2024.

Akibatnya, Anton diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalteng pada 16 Desember 2024.

Parlin menegaskan bahwa keselamatan MH sebagai JC harus diprioritaskan, karena kesaksiannya menjadi kunci dalam pengungkapan kasus ini.

"Kalau tiba-tiba dia ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), tersangka kasus penembakan warga di Kalimantan Tengah, disebut mengancam saksi kunci Muhammad Haryono (MH) saat keduanya berada di Rutan Kelas II A Palangka Raya.

Menurut kuasa hukum MH, Parlin Bayu Hutabarat, insiden itu terjadi saat tarawih pertama Ramadhan.

AKS diduga berusaha mendekati MH dan memintanya mengikuti skenario tertentu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar Heri (MH) mengikuti skenario dia. Itu kan jelas intervensi," ujar Parlin, Kamis (6/3/2025).

Kuasa Hukum MH Khawatir Ancaman Berlanjut

Atas kejadian tersebut, Parlin meminta agar MH dipindahkan ke blok tahanan terpisah demi keselamatannya.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

Ia menegaskan, sebagai justice collaborator (JC) yang membantu mengungkap kasus ini, MH memiliki risiko tinggi mendapat tekanan.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta turun tangan memastikan keamanannya.

Pengacara AKS Bantah Ada Ancaman

Sementara itu, kuasa hukum AKS, Suriansyah Halim, membantah tuduhan intervensi di rutan.

"Kalau ada pernyataan dari pengacara MH bahwa klien saya sempat ingin memeluknya, kemudian berbisik untuk mengikuti cara dia (AKS), menurut saya, itu suatu hal yang tidak masuk akal," ujar Halim.

Ia juga menegaskan bahwa AKS memiliki versi kronologi tersendiri dan menyarankan agar wartawan meminta keterangan dari pegawai rutan untuk mengecek kebenaran klaim tersebut.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.

SEMARANG, iNews.id – Polda Jateng menyerahkan Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang tersangka penembakan siswa SMK di Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang, Kamis (6/3/2025).

Pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa itu setelah berkas dinyatakan lengkap.

Robig memakai baju batik, tangan diborgol besi dan memakai masker. Dikawal Provost Polda Jateng, Robig kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum digelandang ke mobil tahanan untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Semarang.  

“Kami menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka atasnama Robig Zaenudin bin Mulyono,” ungkap Kepala Kejari Kota Semarang Candra Saptaji. 

Barang bukti yang turut diserahkan; sepucuk senjata api jenis CDP alias revolver, 4 selongsong peluru, 1 proyektil, 2 amunisi hingga sepeda motor matic N Max yang dikendarai tersangka Robig saat menembak siswa itu. 

Tersangka ini dijerat Pasal 80 ayat (3) UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juncto Pasal 76 C UUPA dan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C.

Tersangka Robig juga dijerat Pasal 338 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP atau ayat (3) KUHP dan Kedua Pasal 351 (1).

Ancaman hukumannya variatif, mulai dari 15 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp3 miliar, 7 tahun penjara hingga terendah maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. 

Candra mengatakan, dalam waktu dekat Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melimpahkan dakwaan perkara ini ke Pengadilan Negeri Semarang untuk segera disidangkan. JPU nantinya terdiri dari jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jateng dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang. 

“Nanti sidangnya terbuka untuk umum,” ungkap Candra.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial meminta peserta seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung tahun 2025 untuk mengabaikan iming-iming dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi," ucap Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) M. Taufiq H.Z. dalam konferensi pers daring yang diikuti di Jakarta, Kamis.

KY pun menegaskan bahwa proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM tidak memungut biaya apa pun. Peserta seleksi dapat mendaftar secara gratis melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Taufiq menjelaskan panitia seleksi tidak menerima pendaftaran secara langsung di Kantor KY. Pertanyaan terkait pendaftaran daring dan proses seleksi dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik rekrutmen@komisiyudisial.go.id.

"Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya," katanya.

Tahapan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM tahun 2025 meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara.

KY resmi membuka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM mulai 6 hingga 27 Maret 2025. Seleksi tersebut untuk menjawab surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 30 dan 31/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 mengenai kekosongan jabatan 17 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM di MA.

Rincian 17 calon hakim agung dimaksud, yakni lima hakim agung kamar pidana, tiga hakim agung kamar perdata, dua hakim agung kamar agama, satu hakim agung kamar militer, satu hakim agung kamar tata usaha negara (TUN), dan lima hakim agung kamar TUN khusus pajak.

KY sebelumnya sempat menyatakan tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Namun, berdasarkan hasil rekonstruksi yang dipaparkan pada rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2), KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana Rp3.527.500.000.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, segera melakukan reformasi regulasi dan legislasi daerah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Kamis, mengatakan reformasi regulasi bertujuan menciptakan landasan hukum yang kuat dan relevan, efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

“Reformasi regulasi merupakan salah satu hal mendesak yang perlu dilakukan Pemkab Manokwari untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini Pemkab Manokwari akan lebih fokus pada kualitas regulasi atau peraturan daerah (perda) dan bukan lagi fokus pada kuantitas pembuatan perda.

Menurutnya, perda yang dihasilkan Pemkab Manokwari efektif memberikan manfaat dan berkontribusi untuk masyarakat luas.

Pemkab Manokwari berupaya mengubah Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Manokwari Kota Injil dan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Memasukkan, Menyimpan, Mengedarkan, Menjual dan Memproduksi Minuman Beralkohol.

Perda tentang Manokwari Kota Injil akan diubah menjadi Manokwari Kota Injil, Pusat Peradaban dan Moderasi dalam Keberagaman.

“Kami harapkan anggota DPRK Manokwari bisa satu pemahaman dan persepsi sehingga perda yang dibentuk semakin berkualitas sesuai dengan dasar-dasar konstitusional dan selaras dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Untuk melakukan reformasi regulasi daerah, pihaknya melakukan lima langkah yaitu pertama, melakukan peninjauan, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi daerah agar tidak tumpang tindih serta selaras dan relevan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah.

Kedua, penghapusan peraturan daerah yang tidak efektif dan penyederhanaan peraturan daerah agar mudah dipahami dan diaplikasikan, serta menghapus peraturan yang dianggap tidak relevan dan menghambat pelayanan publik.

Ketiga, melakukan penguatan kelembagaan dalam pembentukan dan penegakan hukum yaitu meningkatkan kapasitas lembaga legislatif daerah dalam merumuskan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keempat, setiap regulasi daerah harus disosialisasikan guna memastikan masyarakat memahami regulasi daerah dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum.

Kelima, pengawasan atas implementasi hukum dan regulasi daerah yaitu memastikan aturan yang dibuat dijalankan dengan baik melalui pengawasan dan evaluasi berkala.

Dua tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) bernama Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi kabur saat hendak mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Palu. Keduanya kini masih dalam pencarian.

Peristiwa itu terjadi di PN Palu Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3). Kejadian berawal saat 17 tahanan dibawa ke PN Palu untuk menjalani sidang dengan dikawal 2 petugas kejaksaan dan 2 polisi.

Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya mengatakan saat itu 12 tahanan lebih dulu menjalani sidang. Setelahnya, 2 tahanan yang kabur bersama 3 terdakwa lainnya mengikuti sidang bersama-sama pukul 14.30 Wita.

"Pada saat sidang perkara atas nama (terdakwa) Wilmar dengan agenda pemeriksaan saksi, keempat tahanan yang berada di dalam Ruang Sidang Tirta diperintahkan untuk keluar oleh majelis hakim dengan alasan akan dilaksanakan sidang tertutup," terangnya.

Tak lama kemudian, terdakwa Wilmar juga ikut dikeluarkan dari ruang sidang setelah saksi korban ketakutan. Kelima terdakwa kemudian sama-sama berada di depan ruang sidang dengan posisi terborgol dan dijaga 2 pengawal tahanan kejaksaan.

"Pada pukul 15.00 Wita, satu pengawal kembali ke ruang sel untuk mempersiapkan 12 tahanan yang sudah sidang untuk dibawa kembali ke rutan," beber Yudi.

Saat itu, tersisa 1 pengawal tahanan yang menjaga kelima terdakwa di depan ruang sidang. Pengawal itu kemudian mengecek dari pintu ruang sidang untuk memastikan apakah pemeriksaan saksi sudah selesai atau belum.

"Namun sesaat setelah pengawal mengecek, ternyata terdakwa Wilmar memberitahu bahwa tahanan Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi sudah berlari kabur dengan posisi borgol terlepas," jelas Yudi.

Pengawal tersebut kemudian berteriak memberitahu pengawal tahanan lainnya. Sejumlah jaksa, pegawai dan sekuriti PN Palu langsung melakukan pengejaran namun kedua tahanan itu lolos.

Aksi Tahanan Kabur Terekam CCTV

Terlihat dalam rekaman CCTV salah satu tahanan kabur mengenakan baju berwarna putih. Sementara satu lainnya mengenakan pakaian serba hitam.

Keduanya berlari kencang ke arah gerbang utama pengadilan. Saat itu, satu terdakwa sempat terpeleset dan terjatuh namun langsung kembali bangkit dan lari.

Terlihat tahanan berbaju putih kabur lewat gerbang. Sementara satu lainnya terlihat berlari ke arah pagar tembok pengadilan.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa institusinya mengutamakan pembentukan satuan tugas (satgas) dan tim untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami di 2025 ini mengutamakan pembentukan satuan tugas. Contohnya, kami sudah bentuk Satgas Kontra Radikalisasi,” kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Satgas Kontra Radikalisasi merupakan kolaborasi BNPT dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Ini dalam rangka untuk menyiasati efisiensi, sehingga semua menjadi gotong royong, termasuk juga pelaksanaan deradikalisasi,” ujarnya.

Untuk hal tersebut, dia menjelaskan bahwa BNPT telah membuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pagu akhir BNPT pada tahun anggaran 2025 adalah Rp472.980.867.000,00.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa BNPT telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp153.415.712.000,00 dari total pagu awal sebanyak Rp626.396.579.000,00.

Adapun kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan pelanggaran hak asasi dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa yang dilakukan Kementerian Desa (Kemendes).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan pihaknya menerima aduan bahwa Kemendes memberlakukan PHK terhadap 1.040 TPP desa dikarenakan para TPP desa itu pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tetapi dalam klausul kontrak mereka tidak dicantumkan syarat atau larangan tersebut.

“Kami tentu akan menindaklanjuti, melakukan analisis dulu apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, usai menerima perwakilan pendamping desa yang terkena PHK.

Anis menjelaskan bahwa Komnas HAM membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti laporan dari perwakilan TPP desa yang terkena PHK tersebut.

“Akan tetapi, pada prinsipnya adalah terkait dengan potensi pelanggaran HAM karena PHK sepihak oleh Kementerian Desa terhadap seribuan pendamping desa, kira-kira begitu,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Perhimpunan Pendamping Desa Seluruh Indonesia Hendriyatna menjelaskan bahwa pihaknya mengadu kepada Komnas HAM karena ada hak asasi yang telah dilanggar oleh Kemendes, yakni hak mendapatkan penghidupan layak dan mendapatkan pekerjaan.

“Pencalonan tersebut sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan legitimasi formal baik dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), kementerian, atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami,” kata Hendriyatna.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada aduan ke Bawaslu mengenai TPP yang menjadi caleg melakukan perbuatan melawan hukum atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami juga cek di Mahkamah Konstitusi apakah pernah ada pendamping desa yang tersangkut perkara di Mahkamah Konstitusi, mendapatkan putusan, dan pendamping desa itu melakukan pelanggaran pemilu. Ternyata tidak ada itu sampai sekarang,” ujarnya.

Adapun selanjutnya, pihak perwakilan TPP desa yang terkena PHK berencana beraudiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan agar masalah tersebut dapat menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, perwakilan 1.040 TPP desa telah beraudiensi dengan Komisi V dan Komisi IX DPR RI, serta melapor dugaan malaadministrasi ke Ombudsman RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap menjembatani penyampaian aspirasi organisasi kemasyarakatan Islam kepada Presiden Prabowo Subianto.

Saat menerima kunjungan pimpinan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Jakarta, Kamis, Yusril menerima berbagai harapan ormas Islam kepada pemerintah, mulai dari stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil hingga kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan bantu komunikasi agar aspirasi ini dapat sampai kepada Presiden," kata Yusril dalam kesempatan itu, seperti dikonfirmasi.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi semua elemen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk ormas Islam.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus pada efisiensi anggaran dan investasi berbasis kekuatan sendiri, termasuk penguatan ekonomi, militer, dan penegakan hukum.

Yusril menjelaskan bahwa investasi besar yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memberikan dampak luar biasa dalam lima tahun ke depan.

"Saat ini Indonesia berada di posisi keenam ekonomi dunia dalam G20 dan ini harus kita pertahankan," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini mengapresiasi Menko Yusril atas kesempatan bagi para ormas Islam untuk bertemu dan berdiskusi.

"Mewakili para pemimpin ormas Islam yang hadir di sini, saya menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, kesetaraan perlakuan terhadap semua ormas Islam, serta pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat terhadap masyarakat," ucap Adian.

Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan ormas Islam menyampaikan berbagai harapan, di antaranya stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil, keterlibatan ormas Islam dalam program ketahanan pangan dan berbagai kebijakan strategis pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak ulama dan ormas Islam, serta kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di DPR.

Selain DDII, dalam pertemuan itu hadir pula perwakilan dari berbagai ormas Islam, seperti, Al-Wahdah, Nuu Waar, Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), dan Al-Ittihadiyah.

Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas Islam dalam merumuskan kebijakan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Pada kesempatan itu, para pimpinan Ormas Islam menyampaikan harapan agar dialog dan kerja sama dengan pemerintah dapat terus dilakukan. Mereka juga berharap pemerintah lebih aktif memberikan penjelasan yang memadai tentang berbagai kebijakan dan berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Diharapkan pula agar pemerintah konsisten dalam penerapan kebijakan sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

Silaturahim di bulan Ramadhan itu pun menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan kembali berbagai dialog yang lebih intensif tentang hal-hal yang lebih spesifik, khususnya tentang masalah hukum, hak asasi manusia, dan sebagainya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengantisipasi kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat (AS) dan memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berpotensi dideportasi karena masalah keimigrasian.

Baru-baru ini Presiden AS Donald Trump mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS dengan sasaran para imigran tak berdokumen, yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

"Kami akan mengawal dan memberikan perlindungan terhadap WNI yang terdampak kebijakan ini," ujar Yusril saat menerima audiensi Duta Besar AS untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (5/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak AS untuk memastikan hak-hak mereka tetap dihormati.

Menanggapi kekhawatiran pemerintah Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia Kamala Lakhdhir mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku bagi individu yang berada di AS secara ilegal.

"Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa," ungkap Lakhdir dalam kesempatan yang sama.

Dijelaskan pula bahwa imigran dengan status ilegal didorong untuk pulang ke Indonesia secara sukarela dilakukan agar mereka tidak ditahan

Ia menyebutkan bahwa beberapa individu yang terancam deportasi lain, yakni mereka yang awalnya masuk ke AS dengan visa pelajar, tetapi tidak lagi memiliki status legal setelah keluar dari universitas atau mereka yang sejak awal masuk secara ilegal.

Meski begitu, ditekankan pula oleh Lakhdir bahwa AS menghormati privasi imigran yang dideportasi nantinya sehingga kasus mereka tidak akan dibahas atau disebarluaskan ke media.

Di sisi lain, Dubes AS juga mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan imigrasi Indonesia dalam menangani warga negara AS yang melebihi masa berlaku visanya di Indonesia, terutama di Bali.

Selain kebijakan deportasi, pertemuan tersebut juga membahas isu dwikewarganegaraan. Dia mengungkapkan bahwa pemerintahnya tidak memiliki keberatan jika warga keturunan Indonesia di AS memilih untuk menjadi warga negara Negeri Paman Sam.

"Kami memahami bahwa Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Dari sisi kami, jika seseorang memilih untuk menjadi warga negara AS, itu merupakan hak mereka dan kami tidak memiliki keberatan terhadap hal tersebut," ucapnya.

Kendati demikian, dia selalu mengingatkan para warga tersebut untuk memeriksa kembali aturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan kewarganegaraan tunggal.

Di samping itu, Lakhdhir juga menekankan pentingnya hubungan baik antara Indonesia dan AS di berbagai sektor, termasuk keamanan, hukum, dan kerja sama bilateral.

"Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin dengan baik di berbagai sektor. Kami berharap kolaborasi ini dapat makin diperkuat demi kepentingan bersama," ujar Lakhdhir.

Menanggapi hal itu, Menko Yusril menegaskan bahwa Indonesia masih berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal. Namun, dia membuka ruang diskusi lebih lanjut terkait dengan kebijakan dwikewarganegaraan, mengingat jumlah diaspora Indonesia di luar negeri yang terus bertambah.

Saat ini Indonesia memberikan dwikewarganegaraan terbatas kepada anak hasil pernikahan campur beda negara hingga usianya 21 tahun.

"Setelah mencapai 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan yang dimiliki," tutur Yusril.

Adapun diskusi kali ini ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kerja sama lebih lanjut antara Indonesia dan AS dalam isu-isu hukum serta imigrasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025