Jaksa pada Sabtu (8/3) memerintahkan pembebasan Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol dari tahanan setelah pengadilan menerima permintaan Yoon untuk membatalkan penangkapannya.

Kantor berita Yonhap memberitakan tim investigasi khusus mengatakan telah memberi tahu Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, untuk membebaskan Yoon Suk Yeol.

Yoon Suk Yeol akan dibebaskan dari tahanan sekitar 52 hari setelah penyidik menahannya dan membawanya ke sana pada 15 Januari atas tuduhan menghasut pemberontakan melalui deklarasi darurat militernya pada 3 Desember 2024.

Pemberitahuan itu muncul satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul memerintahkan pembebasan Yoon pada Jumat (7/3), setelah mengabulkan permohonan Yoon untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Yoon telah menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Survei Realmeter yang dirilis beberapa waktu lalu menunjukkan 52 persen warga mendukung pemecatan Yoon dari jabatan. Jumlah ini sedikit berbeda dari jajak pendapat Gallup pekan lalu yang menunjukkan angka yang lebih tinggi, dengan 60 persen mendukung pemakzulan dan 34 persen menentangnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pihaknya berupaya merancang undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) secara virtual, seperti dikutip dalam siaran pers resmi, Sabtu.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Karenanya, perlu adanya kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Di akhir seminar, Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan Sabtu (8/3) atau setelah 52 hari mendekam di tahanan. Ia dibebaskan setelah jaksa menyetujui pembebasan Yoon menyusul pengadilan menerima permintaan membatalkan penangkapannya.

Yoon yang mengenakan setelan hitam dengan kemeja putih di dalamnya itu berjalan keluar dari pusat tahanan sambil tersenyum sebelum membungkuk dalam-dalam di depan para pendukung yang menunggu.

Para pendukungnya bersorak saat presiden yang dimakzulkan itu berjalan lewat di depan mereka.

"Saya menundukkan kepala sebagai rasa terima kasih kepada rakyat negara ini," kata Yoon dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui pengacaranya, seperti diberitakan AFP pada Sabtu (8/3).

Jarak tempuh dari Pusat Penahanan Seoul ke kediaman presiden di Hannam-dong, Distrik Yongsan sekitar 15 menit perjalanan mobil. Yoon masih diberikan hak istimewa keamanan presiden dan akan naik iring-iringan mobil penuh.

Yoon tetap dimakzulkan, jadi kepulangannya ke kediaman sana hanya lah sekadar kembali ke kediaman presiden. Choi Sang-mok masih menjabat sebagai penjabat presiden hingga saat ini.

Terpisah, Korea JoongAng Daily memberitakan pembebasannya itu tidak terkait dengan sidang pemakzulan yang sedang berlangsung atau kasus pidana apa pun yang menjerat Yoon saat ini.

Putusan pengadilan pada Jumat (7/3) dan perintah pembebasan dari jaksa pada Sabtu (8/3) hanya menentukan Yoon dapat ditahan secara hukum atau tidak.

Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Tim hukum Yoon mengajukan permintaan pada 4 Februari dengan alasan klien mereka harus dibebaskan karena jaksa gagal mendakwanya dalam waktu 10 hari sejak penangkapannya.

Yoon ditangkap pukul 10.33 pagi KST pada 15 Januari dan didakwa pukul 18.52 pada 26 Januari. Beberapa jam yang digunakan untuk proses pengadilan dikecualikan dari waktu tersebut.

Sehingga, batas waktu dari 24 Januari menjadi 26 Januari, tetapi waktu yang digunakan akhirnya menjadi faktor penentu.

Jaksa berpendapat mereka telah mendakwa Yoon dalam waktu 10 hari, sehingga melewati batas dengan mengecualikan 10 jam tambahan yang dihabiskan pengadilan untuk meninjau dokumen.

Kubu Yoon berpendapat sebaliknya dengan menempatkan batas waktu sekitar pukul 9:07 pagi pada 26 Januari, dan pengadilan berpihak pada Yoon.

Sementara itu, terkait sidang pemakzulan, Yoon telah menjalani persidangan terakhir pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Seorang terpidana kasus pembunuhan Brad Sigmon (67) telah dieksekusi oleh regu tembak di South Carolina, Amerika Serikat (AS). Hukuman tembak mati ini menjadi yang pertama kali di AS sejak 2010.

Eksekusi dilakukan  oleh Departemen Pemasyarakatan South Carolina pada Jumat (7/3). Ini merupakan hukuman tembak mati keempat di AS sejak hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1976.

Sigmon sendiri yang memilih tembak mati daripada dua metode eksekusi lain yang disetujui negara, yaitu suntik mati atau kursi listrik. Dia dinyatakan meninggal oleh seorang dokter pada pukul 18.08 waktu setempat.

Sigmon dihukum atas kematian orang tua mantan pacarnya pada 2001. Setelah pembunuhan tersebut, Sigmon menculik mantan pacarnya di bawah todongan senjata, tetapi dia berhasil melarikan diri.

Dalam pernyataan terakhir yang disampaikan oleh pengacaranya, Sigmon mengajak orang-orang untuk menghentikan hukuman mati.

"Saya ingin pernyataan penutup saya adalah pernyataan yang penuh dengan kasih dan panggilan bagi sesama umat Kristiani untuk membantu mengakhiri hukuman mati," katanya, dikutip dari CNN.

Dia juga mengutip beberapa ayat Alkitab yang menekankan pengampunan dan hukum.

"Tidak ada satu pun ayat dalam Perjanjian Baru yang memberikan kewenangan kepada manusia untuk membunuh orang lain," katanya.

Salah satu pengacara Sigmon, Gerald "Bo" King, mengatakan tak lama setelah eksekusi, bahwa kematian kliennya sangat mengerikan dan kejam.

"Dia memilih regu tembak dengan mengetahui bahwa tiga peluru akan menghancurkan tulang-tulangnya dan menghancurkan hatinya," ujar King dalam sebuah pernyataan.

"Tapi itulah satu-satunya pilihan yang dia miliki, setelah tiga eksekusi yang dilakukan oleh negara dengan suntikan mematikan menyebabkan kematian yang berkepanjangan dan berpotensi menyiksa orang-orang yang dia cintai seperti saudara," tambahnya.

King menggambarkan Sigmon sebagai seorang pria yang telah mengabdikan dirinya pada keyakinannya, dan pada pelayanan untuk semua orang di sekelilingnya.

Sigmon tidak memilih suntik mati, karena negara telah gagal memberikan informasi tentang obat yang digunakan dalam suntikan mematikan tersebut.

"Brad hanya ingin jaminan bahwa obat-obatan tersebut tidak kadaluarsa, atau diencerkan, atau rusak - hal yang kita semua ingin ketahui tentang obat yang kita minum, atau makanan yang kita makan, apalagi cara kematian kita," kata King.

Lebih lanjut, Sigmon menjadi orang tertua yang dieksekusi mati oleh AS.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Yursil menyebutkan, undang-undang itu diperlukan karena saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril, Sabtu (8/3/2025), dikutip dari Antara.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Kendati demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril pun menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sudah memulangkan sejumlah narapidana ke negara asalnya dalam beberapa bulan terakhir, antara lain Mary Jane Veloso ke Filipina, terpidana kasus Bali Nine ke Australia, dan Serge Atlaoui ke Perancis.

Para terpidana itu semuanya dihukum penjara di Indonesia karena divonis bersalah dalam kasus narkotika.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Yursil menyebutkan, undang-undang itu diperlukan karena saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril, Sabtu (8/3/2025), dikutip dari Antara.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Kendati demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril pun menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sudah memulangkan sejumlah narapidana ke negara asalnya dalam beberapa bulan terakhir, antara lain Mary Jane Veloso ke Filipina, terpidana kasus Bali Nine ke Australia, dan Serge Atlaoui ke Perancis.

Para terpidana itu semuanya dihukum penjara di Indonesia karena divonis bersalah dalam kasus narkotika.

... berkumpul hari ini bukan hanya untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, tetapi untuk melangkah maju, tangguh, bersatu, dan tak tergoyahkan dalam upaya kita untuk mencapai kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan di mana p

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Jumat (7/3) menyerukan serangkaian tindakan untuk membela dan memajukan hak-hak semua wanita dan anak-anak perempuan, menjelang Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, sebagaimana dikatakan Xinhua yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

"Jadi, pada Hari Perempuan Internasional ini, marilah kita dengarkan suara-suara wanita dan anak-anak perempuan di seluruh dunia, dan selalu memilih bertindak daripada bersikap apatis. Mari kita wujudkan visi Deklarasi Beijing. Mempercepat aksi. Dan maju ke depan, untuk setiap wanita, untuk setiap anak perempuan, untuk semua orang, di mana pun mereka berada," kata dia.

"Kita berkumpul hari ini bukan hanya untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, tetapi untuk melangkah maju, tangguh, bersatu, dan tak tergoyahkan dalam upaya kita untuk mencapai kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan di mana pun mereka berada demi kepentingan umat manusia," ungkap Guterres dalam sambutannya di sebuah acara di Markas Besar PBB di New York.

Sekjen tersebut mengatakan tahun ini memperingati 30 tahun konferensi penting, yaitu Konferensi Dunia PBB tentang Perempuan yang diselenggarakan di Beijing, China, pada 1995, dan penegasan kembali bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia.

Sejak saat itu, perempuan telah mendobrak berbagai hambatan, menghancurkan batasan-batasan, dan membentuk kembali masyarakat, ujar sekjen PBB tersebut. "Namun, pencapaian yang diperjuangkan dengan susah payah ini masih rapuh, dan masih jauh dari cukup."

Guterres mengatakan bahwa kekerasan, diskriminasi, dan ketimpangan ekonomi masih membelenggu masyarakat kita.

"Seperti yang kita lihat di setiap sudut dunia, dari penolakan hingga kemunduran, hak-hak perempuan sedang diserang. Diskriminasi yang sudah berlangsung selama berabad-abad diperburuk oleh ancaman-ancaman baru," paparnya. "Alih-alih menjadikan hak-hak kesetaraan sebagai arus utama, kita justru menyaksikan bagaimana chauvinisme dan misogini menjadi arus utama."

"Kita tidak bisa tinggal diam saat kemajuan yang telah dicapai dihancurkan. Kita harus melawan," tegasnya.

Guterres menegaskan komitmennya terhadap Seruan Nyata untuk Kesetaraan Gender (Gender Equality Clarion Call), yang merupakan bagian dari Rencana Akselerasi Kesetaraan Gender di seluruh Sistem PBB, yakni "Janji yang berani dan mendesak untuk membela dan memajukan hak-hak semua wanita dan anak-anak perempuan."

"Jadi, pada Hari Perempuan Internasional ini, mari kita dengarkan suara-suara wanita dan anak-anak perempuan di seluruh dunia, dan selalu memilih bertindak daripada bersikap apatis. Mari kita wujudkan visi Deklarasi Beijing. Mempercepat aksi. Dan maju ke depan untuk setiap wanita, untuk setiap anak-anak perempuan, untuk semua orang, di mana pun mereka berada," tutur Guterres.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025

Sebuah video yang merekam diduga seorang narapidana tengah asyik isap narkotika jenis sabu di sel tahanan Lapas Kelas II A Tanjungpinang, viral di media sosial.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Untung Cahyo Sidharto angkat bicara atas video tersebut. Ia mengatakan saat ini masih mengecek kebenaran video tersebut dan memeriksa penjaga lapas. 

"Sedang kami proses, bersama tim, kami selesaikan dulu masalahnya, nanti diinfokan selanjutnya ya," kata Cahyo dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Sabtu (8/3).

Lebih lanjut, Cahyo berharap pemeriksaan pegawai lapas terkait video yang beredar dan viral itu diduga terjadi di Lapas Kelas II A Tanjungpinang, bisa cepat selesai.

"Mudah2an bisa cepat selesai pemeriksaannya," ujarnya.

Sebelumnya, pada Jum'at (7/3) warganet dihebohkan dengan video yang merekam diduga seorang narapidana tengah asyik isap narkotika jenis sabu di sel tahanan Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Wakil Ketua Komisi XII DPR menegaskan tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

?Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,? ujar Putri Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (8/3/2025).

Putri Zulhas juga menekankan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

?Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,? tegasnya.

Putri Zulhas juga mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. ?Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,? katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, berkunjung ke Indonesia untuk menyerukan perlawanan terhadap praktik-praktik otoriter.

Menurut Callamard, gejala otoritarianisme telah terlihat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

“Saya berkunjung ke Indonesia dalam rangka kampanye global menentang praktik-praktik otoriter di penjuru dunia sebagai bagian dari resistensi global terhadap langkah Donald Trump bersama sekutunya melanggar hak asasi manusia dan tata kelola global,” ujar Callamard dalam keterangan resminya, Jumat (7/3/2025).

Callamard menilai, pelanggaran HAM dan militerisasi di ruang-ruang sipil semakin marak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah kasus yang berawal dari kekerasan militer yang hingga kini belum diselesaikan.

“Kami menyerukan pihak-pihak berwenang segera mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi lembaran hitam sejarah Indonesia,” tegas Callamard.

Salah satu kasus yang disorotinya adalah penembakan di Semanggi tahun 1998 yang menewaskan sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil.

Hingga kini, kasus tersebut belum terselesaikan. Para keluarga korban pun masih terus mencari keadilan.

“Untuk itu kami menyerukan adanya pengadilan ad hoc HAM untuk mengusut kasus ini,” kata Callamard.

Dalam kunjungannya pada 4-7 Maret 2025, Callamard telah bertemu dengan sejumlah tokoh, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga para korban kekerasan HAM.

Callamard juga menemui sejumlah korban maupun kerabat korban yang terus bersuara agar dapat meraih keadilan.

Secara khusus, Callamard dan Amnesty Indonesia memberikan perhatian pada kasus-kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua.

“Dalam kasus-kasus tersebut kami menyaksikan pengerahan kekuatan berlebih aparat keamanan atas para pembela HAM. Kami juga memantau kriminalisasi atas aksi-aksi yang tidak melanggar hukum, seperti aksi protes atas perubahan iklim, walaupun sebenarnya ada ketentuan hukum yang melindungi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik (Anti-SLAPP),” ujarnya.

Dia menyerukan kepada pihak-pihak berwenang untuk sekuat tenaga mengakhiri pelanggaran-pelanggaran tersebut sekaligus menjamin perlindungan HAM di negeri ini.

“Mungkin hal itu tidak mengusik Anda hari ini, namun jangan salah, apabila hal itu dibiarkan maka akan banyak lagi yang terdampak, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia,” lanjutnya.

Amnesty International menyerukan Indonesia untuk segera menghentikan impunitas dan mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Indonesia juga diminta menggalang solidaritas dengan sesama negara berkembang untuk menghentikan praktik-praktik otoriter di seluruh dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemulangan narapidana atau transfer of prisoners sebagai bagian diplomasi luar negeri Indonesia. Menurutnya, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting seperti hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

"Pemulangan narapidana adalah bagian dari hubungan baik dengan negara lain. Selain itu, perlu diingat bahwa dalam proses ini, kemanusiaan tetap menjadi landasan utama," kata Yusril dalam keterangannya pada Sabtu (8/3/2025).

Yusril menjelaskan, transfer of prisoners dilakukan dengan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah negara. Negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan hanya akan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

"Sebagian besar negara kini sudah menguji coba hukuman mati, yang sewaktu-waktu dapat diubah, terutama jika narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman minimal 10 tahun," ujar Yusril.

Yusril menyebut pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan hukuman mati. Sebab menurutnya, efek jera sudah tidak lagi menjadi sasaran utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

"Kini, fokus kita lebih kepada penerapan keadilan restoratif," ujar Yusril.

Namun, Yusril menyadari meskipun pemulangan narapidana sangat diperlukan, saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan.

"Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," ujar Yusril.

Yusril juga menyoroti potensi masalah hukum yang dapat muncul dari pemindahan narapidana, seperti celah hukum yang bisa meringankan hukuman bagi terpidana di negara asal. Salah satu contoh kasus Mary Jane.

"Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Jakarta -

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

(rfs/dhn)