REPUBLIKA.CO.ID, BERN -- Dewan Eropa menyatakan Swiss belum mengambil tindakan yang diperintahkan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa untuk mengatasi perubahan iklim. Pada April 2024, Pengadilan HAM Eropa memutuskan Swiss harus mengambil lebih banyak tindakan untuk melindungi rakyatnya dari dampak perubahan iklim.

Keputusan ini diberikan dalam proses hukum yang diajukan perempuan-perempuan lanjut usia di Swiss. Pengadilan juga memutuskan Swiss "gagal menjalankan tugasnya" untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai target emisi.

Enam bulan setelah keputusan itu, Swiss meminta gugatan tersebut dibatalkan dengan alasan mereka sudah mematuhi kewajiban yang ditetapkan pengadilan yang berbasis di Strasbourg itu. Badan antar pemerintah yang mengawasi putusan pengadilan, Komite Menteri, mengakui Swiss sudah membuat beberapa kemajuan tetapi belum menunjukkan mereka memenuhi semua perintah pengadilan.

Aktivis lingkungan menilai keputusan pengadilan sebagai kemenangan. "Dewan Federal Swiss tidak bisa lolos dengan argumennya di Komite Menteri. Swiss harus meningkatkan kebijakan iklim untuk memulihkan pelanggaran hak asasi manusia," kata salah satu ketua Perempuan Lanjut Usia Rosmarie Wydler-Wälti, akhir pekan lalu.

Perempuan Lanjut Usia untuk Perlindungan Iklim merupakan penggugat dalam kasus ini. Kelompok itu memiliki sekitar 2.000 anggota di seluruh Swiss dengan rata-rata usia 73 tahun.

Mereka mengatakan panas ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim mengancam hak-hak perempuan lanjut usia. Sebab, mereka salah satu kelompok paling terdampak dari pemanasan global.

Setelah pertemuan selama tiga hari pada pekan lalu, Swiss diminta untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai sejumlah topik, termasuk “langkah konkret yang diambil untuk mengurangi konsekuensi paling parah atau mendesak dari perubahan iklim di Swiss, termasuk kebutuhan perlindungan khusus, terutama bagi individu dalam situasi rentan.”

Komite Menteri, yang terdiri dari menteri luar negeri dari 46 negara anggota, akan bertemu lagi pada bulan September. Keputusan ini memicu perdebatan di Swiss, dan pemerintah mengklaim pengadilan melampaui mandatnya.

Pakar litigasi perubahan iklim di Tilburg Law School Corina Heri mengatakan keputusan untuk meminta informasi lebih lanjut adalah hal yang biasa dalam proses kepatuhan di Pengadilan HAM Eropa. “Belum ada yang final,” ujarnya.

Semakin banyak kelompok lingkungan yang frustrasi dengan apa yang mereka lihat sebagai kegagalan pejabat terpilih dalam memerangi perubahan iklim, beralih ke pengadilan untuk memperjuangkan tujuan mereka. Akhir tahun lalu, Mahkamah Internasional menangani kasus terbesar dalam sejarahnya, mendengarkan nasib beberapa negara pulau kecil yang tidak berdaya dalam menghadapi dampak menghancurkan dari perubahan iklim yang mereka rasakan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Suhu bumi sudah naik sebesar 1,3 derajat Celsius dari masa pra-industri akibat pembakaran bahan bakar fosil. Antara tahun 1990 dan 2020, permukaan laut meningkat rata-rata global sebesar 10 sentimeter (3,9 inci). Beberapa bagian Pasifik Selatan mengalami peningkatan yang jauh lebih signifikan.

Islam telah mengatur berbagai hal bagi setiap umatnya, termasuk perkara apa saja yang dapat membatalkan selama berpuasa di bulan Ramadhan. Lantas, apakah mencicipi makanan saat puasa adalah salah satu perkara yang membatalkan puasa?

Mengutip dari buku 'Ramadan Ensiklopedis: Membincang Ragam Persoalan di Bulan Puasa' karya Prof Dr Abdul Pirol, MAg, bahwa puasa tidak hanya sekadar menahan dahaga dan juga lapar. Lebih dari itu, ada berbagai hal makruh yang sebisa mungkin dianjurkan untuk dihindari oleh setiap muslim, terutama apabila dilakukan tanpa adanya alasannya tertentu.

Terkait dengan perkara yang membuat pahala puasa menjadi gugur telah dijelaskan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan al-Darimi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. yang berkata:

كَمْ مِنْ صَابِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَكَمْ مِنْ قَابِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

Artinya: "Betapa banyak orang berpuasa sedang mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan betapa banyak orang melakukan sholat tidak mendapatkan ganjaran kecuali kepayahan."

Oleh karena itu, tidak sedikit kaum muslim yang berusaha sebisa mungkin menghindari hal-hal yang dikhawatirkan membuat puasa mereka batal. Salah satu yang dipertimbangkan adalah mencicipi makanan saat berpuasa.

Sebagai situasi yang tidak bisa dilepaskan dalam keseharian, terdapat penjelasan tersendiri mengenai hukum mencicipi makanan saat puasa. Untuk memberikan gambaran bagi setiap muslim, berikut penjelasannya.

Apakah Mencicipi Makanan Saat Puasa Membuat Batal?

Terkait dengan hukum mencicipi makanan saat puasa membatalkan atau tidak, terdapat penjelasan yang disampaikan oleh sejumlah pandangan ulama. Salah satunya seperti diungkap dalam buku 'Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian' karya Dr Muh Hambali, MAg, bahwa orang yang berpuasa boleh mencicipi makanan saat berpuasa, asalkan ada kebutuhan.

Hal tersebut berlaku bagi siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, ada situasi yang harus diperhatikan agar puasa tidak menjadi batal. Situasi yang dimaksud adalah hanya meletakkan makanan atau kuah dari makanan tersebut di ujung lidah. Kemudian setelah dirasakan, makanan atau kuah dari makanan tadi harus segera dikeluarkan. Tidak diperkenankan untuk ditelan dengan sengaja.

Salah satu riwayat hadits yang membolehkan dalam mencicipi makanan beradal dari Ibnu Abbas r.a. yang menyampaikan:

"Tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk kerongkongan," (H.R Bukhari).

Kemudian di dalam buku lainnya turut dijelaskan salah satu dasar diperbolehkannya mencicipi makanan saat berpuasa asalkan memperhatikan hal-hal tertentu. Menurut buku 'Kitab Fikih Sehari-hari: 365 Pertanyaan Seputar Fikih untuk Semua Permasalahan dalam Keseharian' oleh AR Shohibul Ulum, bahwa mencicipi makanan saat berpuasa diperbolehkan dan tidak makruh apabila ada hajat atau keperluan tertentu.

Serupa dengan penjelasan sebelumnya, di dalam buku ini turut ditegaskan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan sebatas di lidah dan tidak sampai tertelan. Sebaliknya, seseorang yang tidak ada hajat atau keperluan dan dengan sengaja mencicipi makanan, maka hukumnya dimakruhkan. Melalui asy-Syarqawy (1/445) disampaikan bahwa:

"Dimakruhkan mencicipi makanan (bagi orang yang puasa) tersebut bila memang bagi orang yang tidak ada kepentingan, sedangkan bagi seorang pemasak makanan baik laki-laki atau perempuan atau orang yang memiliki anak kecil yang mengunyahkan makanan buatnya, maka tidak dimakruhkan mencicipi makanan buat mereka seperti apa yang difatwakan oleh Imam Az-Ziyaadi."

Diperbolehkannya mencicipi makanan saat puasa dengan catatan adanya hajat atau keperluan juga diterangkan dalam buku 'Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita' oleh Abdul Syukur Al-Azizi, bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa mencicipi makanan diperbolehkan selama berpuasa dengan cara menempatkannya di ujung lidah. Kemudian setiap orang harus berhati-hati agar makanan tersebut tidak tertelan.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah memberikan pandangan mencicipi makanan dimakruhkan apabila tidak ada hajat. Apabila ada hajat atau keperluan, maka hukumnya serupa dengan berkumur-kumur saat berpuasa atau diperbolehkan.

Hukum Mencicipi Makanan Saat Puasa Menurut Sejumlah Mazhab

Selanjutnya ada hukum mencicipi makanan saat puasa yang didasarkan dari sejumlah mazhab. Melalui penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan bagi setiap muslim agar lebih memperhatikan lagi perkara tersebut. Dihimpun dari buku 'Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab' karya A R Shohibul Ulum, bahwa terdapat pendapat dari empat mazhab yang menerangkan perkara mencicipi makanan saat puasa. Berikut uraian singkatnya.

1. Mazhab Hanafi

Pandangan pertama berasal dari mazhab Hanafi yang memakruhkan mencicipi makanan bagi orang berpuasa apabila sampai ke dalam perutnya. Ini berlaku bagi puasa wajib maupun sunnah.

Kemudian menurut mazhab Hanafi, saat keadaan darurat seseorang boleh mencicipi makanan sekadar untuk mengetahui garamnya. Salah satu yang disoroti adalah seorang perempuan yang memasak.

2. Mazhab Maliki

Selanjutnya, orang yang sedang berpuasa dan mencicipi makanan dianggap makruh dalam mazhab Maliki. Saat mencicipinya, orang tersebut harus meludahkannya kembali agar tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan.

Apabila makanan masuk ke dalam kerongkongan tanpa disengaja, maka wajib mengqadha puasanya. Sebaliknya, saat makanan sengaja dimasukkan hingga ke dalam kerongkongan, maka orang tersebut wajib mengqadha dan membayar kafarat puasa Ramadhan di kemudian hari.

3. Mazhab Syafi'i

Kemudian ada pandangan dari mazhab Syafi'i yang turut memakruhkan mencicipi makanan saat puasa tanpa adanya hajat atau keperluan. Diumpamakan seorang tukang roti dan sebagainya, maka mencicipi makanan tidaklah makruh.

4. Mazhab Hanabi

Serupa dengan mazhab sebelumnya, melalui mazhab Hanabi juga dimakruhkan mencicipi makanan tanpa adanya suatu keperluan yang mendesak. Sebaliknya, apabila sangat diperlukan, maka hukumnya tidak makruh.

Salah satu pandangan yang menjadi acuan bagi mazhab Hanabi berasal dari Ibnu 'Uqail. Dikatakan bahwa:

"Makruh tanpa suatu keperluan tertentu, tetapi tidak mengapa karena alasan keperluan. Jika mencicipi makanan, lalu makanan tersebut sampai ke tenggorokan, puasanya batal. Jika makanan tidak sampai ke tenggorokan, tidak membatalkannya."

Demikian tadi penjelasan mengenai mencicipi makanan saat puasa membuat batal atau tidak lengkap dengan hukumnya yang diambil dari sudut pandang berbagai mazhab. Semoga mampu menjawab rasa penasaran detikers, ya.

Video: Quality Time dengan Keluarga Ala Ustaz Riza

Video: Quality Time dengan Keluarga Ala Ustaz Riza

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai KPK melanggar hak asasi manusia terkait pelimpahan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Saya sampaikan dengan tegas bahwa KPK telah menegakkan hukum dengan melanggar hak asasi manusia (HAM)," kata kuasa hukum Hasto, Patra M Zen kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Patra menegaskan sudah sejak abad 18, jika seseorang dijadikan tersangka maka harus diuji terlebih dahulu benar atau tidaknya penetapan tersebut.

Dia menilai proses peradilan ini terasa dipercepat dan dipotong di tengah jalan.

"Bukan mau menyampaikan bahwa memang betul prosedur penetapan tersangka Pak Hasto ini betul-betul benar. Malah dipotong di tengah jalan," katanya.

Dia menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengabaikan hak tersangka. Dia menjelaskan perlunya proses praperadilan dijalankan sesuai prosedur dan adanya alat bukti permulaan.

"Ditetapkan tersangka mau menguji hak kita dipercepat berkasnya. Jadi sekali lagi, yang pertama KPK telah mau menegakkan hukum dengan mengenyampingkan hukum," ujarnya.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai KPK melanggar hak asasi manusia terkait pelimpahan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Saya sampaikan dengan tegas bahwa KPK telah menegakkan hukum dengan melanggar hak asasi manusia (HAM)," kata kuasa hukum Hasto, Patra M Zen kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Patra menegaskan sudah sejak abad 18, jika seseorang dijadikan tersangka maka harus diuji terlebih dahulu benar atau tidaknya penetapan tersebut.

Dia menilai proses peradilan ini terasa dipercepat dan dipotong di tengah jalan.

"Bukan mau menyampaikan bahwa memang betul prosedur penetapan tersangka Pak Hasto ini betul-betul benar. Malah dipotong di tengah jalan," katanya.

Dia menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengabaikan hak tersangka. Dia menjelaskan perlunya proses praperadilan dijalankan sesuai prosedur dan adanya alat bukti permulaan.

"Ditetapkan tersangka mau menguji hak kita dipercepat berkasnya. Jadi sekali lagi, yang pertama KPK telah mau menegakkan hukum dengan mengenyampingkan hukum," ujarnya.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menilai hukum di Indonesia tengah dipermainkan.

Hal ini disampaikan Ronny usai hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Afrizal Hady, menskors sidang praperadilan yang dilayangkan Hasto terkait perkara Harun Masiku.

Hakim perlu memberikan pernyataan sikap lantaran perkara Hasto sudah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan pada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan,” kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Kubu Hasto menyatakan keberatan lantaran KPK telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor.

Padahal, mereka tengah menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang disematkan Komisi Antirasuah.

Di sisi lain, KPK tidak hadir dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (3/3/2025) lalu lantaran belum siap.

Padahal, praperadilan merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar praperadilan ini didahulukan. Tetapi apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas,” kata Ronny.

Dalam sidang ini, Hakim Afrizal Hady menjeda sidang perdana praperadilan kasus dugaan suap yang dilayangkan Hasto Kristiyanto.

Pasalnya, hakim perlu mengambil sikap lantaran berkas perkara Hasto sudah dilimpahkan.

Sebelum sidang ditutup, tim penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail, meminta hakim mempertimbangkan terkait batasan waktu praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

Dalam putusannya, MK memberi penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apa pun agenda dalam sidang pertama tersebut. Bukan saat dilimpahkan.

Pendirian MK sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Sementara itu, tim biro Hukum KPK menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

Hakim pun menjeda sidang untuk mempertimbangkan berbagai keberatan dari para pihak. “Terhadap pelimpahan ini, sidang kita skors sampai pukul 13.30 WIB,” kata hakim.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho menilai praktek pemulangan narapidana atau transfer of prisoner memberikan dampak baik bagi Indonesia.

Salah satunya yakni mengurangi jumlah narapidana yang ada lembaga permasyarakatan.

Selain itu, menurut Hibnu saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin bahwa praktik ini dapat berguna sebagai alat pertukaran pemerintah untuk memulangkan WNI yang terlibat permasalahan hukum di negara lain.

Hal tersebut, lanjut Hibnu, semakin mungkin terjadi lantaran praktik pertukaran tahanan ini hanya berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua belah negara.

"Kalau kita melepaskan ke negara lain, kalau suatu saat ada rakyat Indonesia atau WNI yang di sana, ya kita bisa minta kembali ke negara kita. Jadi, sebetulnya itu kan bentuk perjanjian," kata Hibnu.

Namun demikian, Hibnu menilai pemerintah harus cermat memilih narapidana mana yang pantas untuk dipulangkan. Dia menilai pemerintah jangan sampai tidak mendapatkan keuntungan dari pemulangan narapidana itu.

Di satu sisi, Hibnu mengakui praktik pemulangan tahanan ini berpotensi menimbulkan penilaian buruk bagi hukum Indonesia di mata asing.

Dia menilai, pihak asing akan menilai Indonesia akan lunak dalam memberi hukuman ke WNA karena pada akhirnya akan dipulangkan kembali ke negara asal.

Karenanya, Hibnu menilai pemerintah harus tegas dengan perjanjian yang telah disepakati dengan negara lain ketika setuju memulangkan narapidana.

Salah satu poin yang harus dimasukkan dalam perjanjian tersebut yakni kepastian hukum agar narapidana itu tetap dihukum sesuai vonis yang berlaku di Indonesia di negara lain.

Dengan demikian, praktik pemulangan tahanan dapat berjalan dengan baik dan Indonesia tidak kehilangan wibawa sebagai negara hukum di mata internasional.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (9/3) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari temuan Satgas Pangan Polri soal MinyaKita sampai dengan tiga pemain naturalisasi.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Kemenkum siap ambil sumpah 3 pemain naturalisasi pada Senin

Kementerian Hukum (Kemenkum) mengatakan telah siap mengambil sumpah tiga pemain sepak bola naturalisasi di Roma, Italia, pada besok Senin (10/3).

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut adalah Dean Ruben James, Joey Mathijs Pelupessy, dan Emil Audero Mulyadi.

Selengkapnya baca di sini.

2. Satgas Pangan Polri selidiki temuan MinyaKita tak sesuai takaran

Satgas Pangan Polri menyelidiki temuan adanya minyak goreng kemasan bermerek MinyaKita yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan takaran yang disebutkan oleh produsen pada label kemasan.

Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa penyelidikan itu merupakan tindak lanjut pihaknya usai menemukan adanya ketidaksesuaian pada produk MinyaKita dalam inspeksi yang dilakukan di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

3. Imigrasi Yogyakarta proses deportasi WNA India usai bebas dari lapas

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta memproses deportasi seorang warga negara asing asal India berinisial EH setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

EH yang terjerat kasus penyelundupan 2.800 gram sabu di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2013 telah dijemput petugas Imigrasi dan diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (7/3).

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK hadirkan banyak saksi untuk terdakwa eks Kadis PUPR Kalsel

Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan banyak saksi untuk pembuktian untuk terdakwa eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan dan tiga terdakwa lain dalam perkara suap dan gratifikasi.

"Karena ini ada dakwaan gratifikasinya juga, maka saksi yang dihadirkan lebih banyak dari sidang pembuktian dua kontraktor selaku pemberi suap," kata Penuntut Umum KPK Meyer Volmar Simanjuntak kepada ANTARA di Banjarmasin, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Elnusa Petrofin klarifikasi soal mobil tangki pada kasus pemalsuan BBM

PT Elnusa Petrofin mengklarifikasi soal mobil tangki pada kasus pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Medan, Sumatera Utara.

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa mobil tangki tersebut merupakan milik PT Miduk Arta, perusahaan transportasi yang sebelumnya dikontrak Elnusa Petrofin sejak 2013 dengan masa kontrak 10 tahun.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Mulai tahun depan, turis dari 63 negara bisa memasuki wilayah Malaysia hanya menggunakan kode QR. Jadi traveler tak perlu lagi menunjukkan paspor ke petugas imigrasi.

Diberitakan CNA, Senin (10/3/2025) Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengonfirmasi terobosan itu pada hari Selasa (4/3) saat menjawab pertanyaan di parlemen.

"Untuk saat ini, kami berencana mulai 1 Januari 2026, semua pelancong dari 63 negara termasuk pemegang izin jangka panjang, akan diizinkan menggunakan sistem kode QR," kata Saifuddin.

Dia menambahkan bahwa sistem tersebut akan menggunakan kecerdasan buatan, termasuk pengenalan wajah, pemindaian iris, dan teknologi biometrik.

Saat ini, hanya warga negara Malaysia yang dapat menggunakan kode QR saat melewati imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur 1 dan 2, serta di pos pemeriksaan darat Johor. Di perbatasan darat, saat ini hanya penumpang bus Malaysia dan mereka yang bepergian dengan sepeda motor yang diizinkan menggunakan sistem kode QR.

Datuk Seri Saifuddin mengatakan pemerintah berencana untuk memperluas penggunaan sistem kode QR Departemen Imigrasi kepada pelancong dari 63 negara, termasuk negara-negara dari Asia Tenggara seperti Singapura dan Brunei serta AS dan Inggris.

Saifuddin menambahkan bahwa sistem kode QR akan mengurangi jumlah petugas imigrasi yang dibutuhkan untuk menjaga konter, hingga 60 persen mereka dapat ditempatkan di area lain.

Pemeriksaan kode QR saat ini difasilitasi melalui Aplikasi MyBorderPass. Pelancong diharuskan mengunduhnya di ponsel pintar mereka dan mendaftar untuk aplikasi tersebut. Saifuddin mengonfirmasi bahwa sejak aplikasi tersebut diterapkan pada paruh kedua tahun 2024, total 786.603 warga Malaysia telah mengunduhnya.

Ia menambahkan bahwa imigrasi ingin melanjutkan inisiatif tersebut, dan bahwa lebih banyak sistem kode QR akan dipasang di KLIA 1 dan 2.
Ada juga rencana untuk memperluas penggunaan sistem kode QR ke bandara internasional di Penang, Sabah, Sarawak, serta Langkawi di Kedah.

"Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing (metode pengurusan imigrasi) adalah lima detik untuk sistem kode QR, 15 detik untuk autogate dengan paspor dan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan manual bervariasi tergantung pada panjang antrean," kata Saifuddin.

Sejak 1 Juni tahun lalu, pengunjung dari 63 negara dan kawasan telah dapat menggunakan fasilitas autogate Malaysia untuk pengurusan imigrasi. Ini termasuk dari Singapura, Jepang, dan Australia.

Pada hari Senin lalu, Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof mengatakan bahwa pengurusan kode QR di pos pemeriksaan darat Johor akan diperluas ke mobil pada tahun 2025, tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Tautan Berbahaya Kode QR Palsu Kuras Tabungan Korbannya

Tautan Berbahaya Kode QR Palsu Kuras Tabungan Korbannya

KOMPAS.com - Layanan Kewarganegaraan dan ImigrasiAmerika Serikat (U.S. Citizenship and Immigration Services/USCIS) mengusulkan kebijakan baru yang akan mewajibkan imigran "potensial", untuk menyerahkan profil media sosial mereka saat mengajukan permohonan izin tinggal.

Persyaratan ini juga akan berdampak bagi warga pemegang Green Card, naturalisasi, pencari suaka, pengungsi, dan kerabat orang yang telah memberikan mereka status suaka atau pengungsi.

Green Card adalah kartu penduduk tetap yang memberikan WNA (yang memenuhi syarat) izin tinggal dan bekerja secara legal di AS.

UCIS menyebut peraturan ini akan memengaruhi sekitar 3,5 juta orang. Usulan ini merupakan buntut dari kebijakan Presiden Donald Trump, yang ingin memperkuat area perbatasan untuk memperketat imigran, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Mashable, Minggu (9/3/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya, pencantuman akun media sosial hanya diwajibkan bagi warga negara asing yang mengajukan visa AS.

Kebijakan mencantumkan username media sosial sendiri sudah diterapkan AS sejak masa kepemimpinan Donald Trump periode pertama tahun 2019 lalu.

Dalam kebijakan tersebut, semua pemohon visa AS diharuskan untuk mencantumkan riwayat media sosial mereka yang aktif dalam lima tahun terakhir.

Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang memasuki AS, dengan harapan dapat mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti tindakan teroris atau kegiatan ilegal lainnya.

Dinilai menghambat kebebasan berekspresi

Pengacara Senior di Electronic Frontier Foundation (EFF), Saira Hussain, lewat wawancaranya kepada Newsweek, menyampaikan kekhawatirannya terkait kebijakan baru tersebut

Menurutnya, kebijakan ini menciptakan efek yang besar terutama dalam kebebasan berpendapat, karena orang-orang harus menjaga ucapan mereka di dunia maya.

"Ini benar-benar menciptakan efek yang besar bagi orang-orang yang bisa saja diawasi karena ucapan mereka di dunia maya, yang memiliki hak penuh untuk tinggal di negara ini," ujar Saira.

Kebijakan pencantuman username media sosial ini juga dianggap membatasi kebebasan berbicara dan berisiko menciptakan suasana ketakutan di kalangan pemohon visa, terutama bagi mereka yang khawatir akan pengaruh dari aktivitas online mereka terhadap status imigrasi mereka di AS.

"Bisa jadi mereka akan merasa terhambat dalam berbagi pendapat karena khawatir akan diperiksa dan akhirnya ditolak untuk mendapatkan manfaat imigrasi, seperti naturalisasi," imbuhnya.

Saira turut menjelaskan bahwa kebijakan ini akan sangat berdampak para orang orang-orang yang sudah lama tinggal di AS (pemegang Green Card) yang mungkin sudah tinggal selama 30 atau 40 tahun.

"Mereka bisa saja tinggal di AS selama bertahun-tahun, sebagai pemegang Green Card yang sedang mencari kewarganegaraan, atau orang-orang yang tinggal dengan visa lainnya dan sedang mengajukan Green Card," jelas Saira.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Otoritas imigrasi AS menangkap seorang mahasiswa pascasarjana Palestina yang memainkan peran penting dalam protes anti-Israel musim semi lalu di Universitas Columbia, New York. Ini merupakan kelanjutan persekusi oleh pemerintahan Donald Trump terhadap aksi pro-Palestina di kampus-kampus AS.

Mahmoud Khalil sedang berada di dalam kediaman milik universitasnya pada Sabtu malam di dekat kampus Columbia di Manhattan ketika beberapa agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai memasuki gedung dan menahannya, kata pengacaranya, Amy Greer, kepada The Associated Press.

Greer mengatakan dia berbicara melalui telepon dengan salah satu agen ICE selama penangkapan, yang mengatakan mereka bertindak atas perintah Departemen Luar Negeri untuk mencabut visa pelajar Khalil. Diberitahu oleh pengacara bahwa Khalil berada di Amerika Serikat sebagai penduduk tetap dengan kartu hijau, agen tersebut mengatakan mereka juga akan mencabutnya, menurut pengacara.

Penangkapan tersebut tampaknya merupakan salah satu tindakan pertama yang diketahui berdasarkan janji Presiden Donald Trump untuk mendeportasi mahasiswa internasional yang bergabung dalam protes menentang perang Israel di Gaza yang melanda kampus-kampus musim semi lalu. Pemerintahannya mengklaim para peserta kehilangan hak mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut karena mendukung Hamas.

Khalil berperan sebagai negosiator bagi mahasiswa saat mereka melakukan tawar-menawar dengan pejabat universitas mengenai penghentian tenda perkemahan yang didirikan di kampus, sebuah peran yang menjadikannya salah satu dari sedikit aktivis mahasiswa yang bersedia menyebutkan nama dan identitasnya.

Pihak berwenang menolak memberi tahu istri Khalil, yang sedang hamil delapan bulan, apakah dia dituduh melakukan kejahatan, kata Greer. Khalil telah dipindahkan ke fasilitas penahanan imigrasi di Elizabeth, New Jersey.

“Kami belum bisa mendapatkan rincian lebih lanjut tentang alasan dia ditahan,” kata Greer kepada AP. “Ini jelas merupakan eskalasi. Pemerintah sedang menindaklanjuti ancamannya.”

Seorang juru bicara Columbia mengatakan aparat penegak hukum harus menunjukkan surat perintah sebelum memasuki properti universitas, namun menolak mengatakan apakah sekolah tersebut telah menerimanya sebelum penangkapan Khalil. Juru bicaranya juga menolak mengomentari penahanan Khalil.Pesan-pesan yang meminta komentar diserahkan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan ICE.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengatakan telah siap mengambil sumpah tiga pemain sepak bola naturalisasi di Roma, Italia, pada besok Senin (10/3).

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut adalah Dean Ruben James, Joey Mathijs Pelupessy, dan Emil Audero Mulyadi.

“Kami telah melakukan rapat persiapan dengan pimpinan dan staf di Kedubes. Semoga semua lancar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengungkapkan, alasan pengambilan sumpah akan dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma lantaran tiga pemain berdarah Indonesia tersebut sedang berkompetisi di Italia dan Eropa.

“Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia,” ujarnya.

Ketiga pemain tersebut, kata Nico, telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia.

“Sesuai dengan instruksi Menteri Hukum, kami diminta membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia,” terangnya.

Selain itu, dokumen kewarganegaraan dan proses pewarganegaraan ketiga atlet tersebut telah siap.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo memastikan pemerintah Indonesia sudah melalui tahapan yang benar dalam proses naturalisasi tiga pemain sepak bola tersebut.

“Semua proses dari verifikasi dokumen, sampai persetujuan DPR dan Presiden sudah terpenuhi dan disetujui,” katanya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, kata dia, juga memantau persiapan pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ini dari Jakarta.

“Pak Menteri juga membantu persiapan ini hingga berkoordinasi dengan DPR dan Setneg. Insyaallah semua lancar,” imbuhnya.

Adapun setelah diambil sumpah menjadi WNI, Dean, Emil, dan Joey, kata dia akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Diketahui, pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.