Sebanyak 16 napi Lapas Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh ditangkap kembali usai kabur kemarin sore jelang buka puasa. 36 orang di antaranya masih diburu.

"Dari total 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah berhasil diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sisanya masih dalam proses pencarian," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Joko menyebutkan, kondisi di dalam lapas sudah kondusif kembali. Saat ini satu peleton Brimob dikerahkan ke lokasi untuk mencegah potensi gangguan keamanan lebih lanjut.

Polisi juga masih memburu napi yang masih buron. Joko mengimbau masyarakat untuk melapor bila mengetahui keberadaan para tahanan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan para napi yang melarikan diri. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keamanan bersama," jelas mantan Kapolresta Banda Aceh itu.

Joko juga mengimbau para napi yang masih buron segera menyerahkan diri secara sukarela guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat. Pihak keluarga juga diimbau membantu polisi untuk mengantarkan kembali napi yang sudah terlanjur kabur dari lapas.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang terlanjur kabur," jelasnya.

Sebelumnya, napi Lapas Kutacane, Aceh ramai-ramai kabur dari penjara. Mereka melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.

Informasi diperoleh detikSumut, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Sejumlah petugas berusaha menangkap para napi. Namun mereka sebagian berhasil lolos. Aksi napi tersebut kabur menyita perhatian warga sehingga aris lalulintas di lokasi macet.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para napi keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur," jelas Fahmi.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB) Haji Alim sudah ditahan di Rutan Pakjo Palembang, sejak Senin (10/3/2025). Usai penahanan itu, kuasa hukumnya mengajukan pembantaran atau izin untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi Haji Alim yang mengalami sakit komplikasi.

Diketahui, Haji Alim ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen dalam pengadaan lahan Tol Betung-Tempino Jambi.

Pantauan detikSumbagsel Selasa (11/3/2025) terlihat sejumlah ulama dan orang-orang terdekat Haji Alim datang ke Rutan Pakjo Kelas 1 A Palembang sembari menunggu kuasa hukumnya, Lisa Merida membesuk di dalam rutan.

"Kami kuasa hukum Haji Alim mengajukan pembantaran karena klien kami sakit dan tinggal menunggu dari rutan dan kejaksaan. Sakit ini karena sudah lanjut usia dan penyakit klien kami ini tidak bisa disembuhkan karena sudah komplikasi," ungkap Lisa Merida, Selasa (11/3/2025).

Menurut Lisa, sakit Haji Alim itu bukan sakit yang biasa tapi sakit komplikasi. Ada jantung, sesak nafas, dan asma.

"Namanya penyakit tua, penahanan ini adalah upaya paksa yang dilakukan kejaksaan. Padahal klien kami tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Lisa menyebut, upaya paksa penahanan Haji Alim ini kurang manusiawi. Sebab, kliennya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sakit yang dia alami sejak tahun 2020 dan tidak akan dia melarikan diri.

"Harusnya adalah pandangan terhadap orang tua apalagi orang tua ini sakit," katanya.

Lisa mengatakan Haji Alim itu sakit dan membutuhkan tabung oksigen sehari 25-26 tabung dan ini siapa yang akan bertanggung jawab.

"Karena dia sedang ditahan berarti negara harus bertanggung jawab," katanya.

Selain itu, Haji Alim juga harus dirawat oleh dua perawat selama 24 jam yang standby untuk memberikan obat serta pendampingan dokter.

"Kalau di dalam rutan ada perawat tapi perempuan kan tidak bisa. Haji Alim juga perlu pendampingan dokter untuk obatnya yang ada 12 macam," jelasnya.

Kata Lisa, kliennya ditahan dalam perkara surat tanah palsu. Padahal tidak ada dokumen palsu. Haji Alim hanya menanam punya izin dan tanaman itu sudah rata dengan tanah dan belum ada ganti rugi bahkan lahan tersebut HGU, dan belum ada ganti rugi dari negara.

"Secara formal kepemilikan belum jelas bukan kerugian negara. Ganti rugi belum diterima seperak pun. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikan dan lain-lain. Perkara ini prematur dan penahanan ini dipaksakan kalau menurut kita melanggar HAM ada perbuatan-perbuatan hukum yang akan kita laporkan," tegasnya.

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Kuasa hukum PT MNC Asia Holding, Hotman Paris Hutapea, menanggapi gugatan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terkait transaksi penerbitan surat berharga. Hotman Paris Hutapea menyebut yang menerima uang dari pembayaran penerbitan surat berharga adalah Unibank bukan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe.

"Intinya sekali lagi, Unibank sudah terima uang, bukan Hary Tanoe yang terima uang. Bukan apa itu, yang namanya bukan yang terima uang. Tapi yang terima uang itu adalah Unibank," ujar Hotman Paris dalam jumpa pers di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Hotman mengatakan Unibank telah menerima uang sebesar USD 17,4 juta dari penerbitan zero coupon bond untuk PT CMNP. Menurut Hotman, total yang harus dibayar dalam jangka tiga tahun pada 1999-2002 adalah USD 28 juta untuk PT CMNP.

Hotman menyebutkan, pada 2001, Unibank ditutup lantaran terjadi krisis moneter. Karena itu, menurut dia, PT CMNP tidak bisa mencairkan sertifikat deposito yang bernilai USD 28 juta.

"Pertanyaannya adalah kalau bank menerima tabungan, yaitu yang 17,4 juta dolar sudah dikirimkan oleh Unibank, kemudian pada saat jatuh tempo, dia tidak bisa mencairkan. Yang salah siapa? Tentu bukan brokernya, (tapi) arranger-nya. Waktu itu kan arranger-nya adalah Bakti Investama Tbk, hanya terima komisi. Ya tidak? Jadi waktu itu 100% masuk Unibank," kata Hotman.

Hotman menuturkan, PT CMNP sempat menggugat Unibank hingga Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ke pengadilan. Namun, saat menempuh cara itu, upaya mereka terhenti pada tahap peninjauan kembali (PK).

"Jadi kalau sekarang dituduh pemalsuan, pemalsuannya dimana? Lagi pula, sebelum terbit, eh apa itu, setelah deposit tersebut yang melakukan hubungan hukum untuk klarifikasi, pengecekan semua dokumennya, langsung Unibank dengan CMNP, bahkan tiap tahun, tiap tahun, auditor dari CMNP yaitu Prasetyo Utomo meminta laporan dari Unibank tentang status daripada sertifikat deposito ini, dikatakan semuanya sah," imbuhnya.

Jusuf Hamka Gugat Bos MNC Hary Tanoe

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik pengusaha jalan tol Jusuf Hamka melayangkan gugatan kepada bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk. Gugatan itu berkaitan dengan transaksi penerbitan surat berharga.

Kasus ini terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau sertifikat deposito yang tidak dapat dicairkan. PT CMNP melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Maret 2025. Gugatan itu teregister dengan nomor 194/DIR-KU.11/III/2025.

Dalam keterangan dari PT CMNP yang diterima, Selasa (11/3/2025), kasus ini berawal dari transaksi surat berharga yang melibatkan PT CMNP dengan Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding pada 1999. Saat itu Hary Tanoe menawarkan kepada pihak CMNP untuk menukarkan NCD miliknya dengan MTN (Medium Term Note) dan obligasi tahap II milik PT CMNP.

Dalam transaksi ini, Hary Tanoe memiliki NCD atau sertifikat deposito yang diterbitkan Unibank senilai USD 28 juta. Sementara pihak PT CMNP memiliki MTN senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi senilai Rp 189 miliar. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada 12 Mei 1999, PT CMNP menyerahkan MTN dan obligasinya kepada Hary Tanoe pada 18 Mei 1999.

Seusai penyerahan MTN dan obligasi dari PT CMNP, Hary Tanoe juga menyerahkan sertifikat deposito kepada PT CMNP secara bertahap. Sertifikat deposito yang diserahkan itu bernilai USD 10 juta pada 27 Mei 1999. Surat obligasi itu jatuh tempo pada 9 Mei 2022. Hary Tanoes juga menyerahkan NCD senilai USD 18 juta pada 28 Mei 1999. NCD itu jatuh tempo pada 10 Mei 2022.

"Hary Tanoesoedibjo-lah yang menyerahkan NCD kepada PT CMNP. Karena itu, NCD tersebut adalah milik Hary Tanoesoedibjo," tulis keterangan dari pihak CMNP.

Dari sini masalahnya dimulai. NCD dari Hary Tanoe tidak bisa dicairkan pada 22 Agustus 2002 atau 20 tahun sebelum jatuh tempo. Saat itu bank penerbit NCD milik Hary Tanoe, Unibank, ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

Pihak PT CMNP menduga Hary Tanoe telah mengetahui penerbitan NCD senilai USD 28 juta miliknya itu dilakukan secara tidak benar. Atas kejadian ini, PT CMNP mengalami kerugian sekitar Rp 103,4 triliun. Jumlah ini dihitung dengan mempertimbangkan bunga sebesar 2 persen per bulan.

Selain itu, NCD yang dikeluarkan Unibank milik Hary Tanoe diduga kuat palsu. Pihak CMNP menyatakan NCD tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia.

Bukti dugaan kuat NCD milik Ketua Umum Partai Perindo itu adalah diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan jangka waktu jatuh temponya lebih dari 2 tahun.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane di Aceh Tenggara akan direlokasi hingga layak huni buntut dari insiden kaburnya puluhan narapidana pada Senin, 10 Maret 2025.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi saat mendatangi Lapas Kutacane dengan beberapa tim termasuk Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry pada Selasa (11/3/2025).

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," kata Mashudi dalam keterangan tertulis, Selasa.

Mashudi mengatakan, sudah mendengar semua permasalah yang terjadi serta keluhan warga binaan pemasyarakatan.

Dia juga berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry menghibahkan 4,1 hektar tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, over lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas penjagaannya 24 orang, tujug orang per shift," ujarnya.

Kelebihan Kapasitas

Mashudi juga mengatakan, pihaknya terus berupaya agar kondisi lapas yang melebihi kapasita tersebut dapat diturunkan.

Dia menyebut, selain mengupayakan bangunan lapas rutan yang baru, juga akan mengoptimalisasi pemberian hak bersyarat dan resistribusi warga binaan ke lapas-rutan yang lebih rendah huniannya.

"Selain Lapas Kutacane, terdapat beberapa lapas rutan lagi di Aceh yang over kapasitas lebih dari 300 persen dan harus segera direlokasi atau penataan ulang, antara lain Lapas Bireun (480 persen) Lapas Idi (600 persen ), Lapas Lhoksemawe (300 persen)," kata Mashudi.

Terakhir, Mashudi mengatakan, akan terus mengupayakan standar pelayanan makanan yang lebih baik bagi para warga binaan.

Sebelumnya, sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur pada Senin, 10 Maret 2025.

Dari video yang beredar, disebutkan bahwa puluhan napi melarikan diri dari lapas tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan jumlah narapidana yang kabur.

Menurut informasi yang dihimpun, para napi melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.

Beberapa napi kabur melalui pintu utama, sementara yang lain meloloskan diri dengan memanjat atap lapas.

Peristiwa ini sempat membuat panik warga yang berada di sekitar lapas.

Sejumlah warga bahkan merekam momen para narapidana melompat dari pintu gerbang utama menggunakan ponsel mereka.

Pihak berwenang saat ini masih melakukan pencarian dan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut.

Puluhan tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya 6 orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma 6 orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengimbau para napi yang kabur itu untuk segera menyerahkan diri. Hal itu untuk mencegah kemungkinan hal-hal buruk terjadi.

"Ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau, sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka (napi kabur)," sebutnya.

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Dilansir detikSumut, ada 50 tahanan yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Saat ini 12 tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Selasa (11/3).

Simak Video 'Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Puluhan tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya 6 orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma 6 orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengimbau para napi yang kabur itu untuk segera menyerahkan diri. Hal itu untuk mencegah kemungkinan hal-hal buruk terjadi.

"Ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau, sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka (napi kabur)," sebutnya.

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Dilansir detikSumut, ada 50 tahanan yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Saat ini 12 tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Selasa (11/3).

Simak Video 'Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,”

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Mugiyanto meminta Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di Papua agar terus mengutamakan dialog kemanusiaan dalam mengatasi perlanggaran HAM karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian tersebut.

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya usai melakukan kunjungan ke Kantor Komnas HAM di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (11/3).

Menurut Mugiyanto, meski begitu masih banyak juga permasalahan yang belum diselesaikan seperti pengungsi di Kabupaten Nduga serta adanya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Wasior dan Kabupaten Jayawijaya.

“Kami juga meminta agar laporan-laporan terkait penangan itu harus terus di data sehingga menjadi bukti yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu pihaknya sangat memberikan apresiasi karena Komnas HAM terus mengutamakan penangan dialog kemanusiaan ini sangat baik untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

“Dengan begitu dapat mewujudkan tinggal bagaimana butuh bicara bersama karena persoalan-persoalan HAM di Papua ini sangatlah komplex sehingga butuh kerja sama,” katanya lagi.

Dia menambahkan terkait kasus HAM berat di Wasior dan Wamena itu masuk dalam agenda 2025.

“Pada masa pemerintahan pak Jokowi kemarin itu dua kasus sudah coba di tangani namun belum tuntas maka di pemerintahan prabowo ini kami akan mencoba kembali menyelesaikan dan melanjutkan seperti diarahkan kepada korban agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dia menambahkan dan kini sedang pihaknya sedang rumuskan agar dalam waktu dekat Inpres dan Kepres menjadi atensi yang utama.

Sementara Itu Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey mengatakan kunjungan kerja ke kantor Komnas HAM sangatlah penting guna melihat dan mendengarkan langsung capaian dan kendala yang dihadapi.

“Tadi kami menyampaikan terkait dengan capaian dan program prioritas Komnas HAM yang harus bisa di respon langsung oleh pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi dari Komnas HAM,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,”

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Mugiyanto meminta Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di Papua agar terus mengutamakan dialog kemanusiaan dalam mengatasi perlanggaran HAM karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian tersebut.

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya usai melakukan kunjungan ke Kantor Komnas HAM di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (11/3).

Menurut Mugiyanto, meski begitu masih banyak juga permasalahan yang belum diselesaikan seperti pengungsi di Kabupaten Nduga serta adanya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Wasior dan Kabupaten Jayawijaya.

“Kami juga meminta agar laporan-laporan terkait penangan itu harus terus di data sehingga menjadi bukti yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu pihaknya sangat memberikan apresiasi karena Komnas HAM terus mengutamakan penangan dialog kemanusiaan ini sangat baik untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

“Dengan begitu dapat mewujudkan tinggal bagaimana butuh bicara bersama karena persoalan-persoalan HAM di Papua ini sangatlah komplex sehingga butuh kerja sama,” katanya lagi.

Dia menambahkan terkait kasus HAM berat di Wasior dan Wamena itu masuk dalam agenda 2025.

“Pada masa pemerintahan pak Jokowi kemarin itu dua kasus sudah coba di tangani namun belum tuntas maka di pemerintahan prabowo ini kami akan mencoba kembali menyelesaikan dan melanjutkan seperti diarahkan kepada korban agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dia menambahkan dan kini sedang pihaknya sedang rumuskan agar dalam waktu dekat Inpres dan Kepres menjadi atensi yang utama.

Sementara Itu Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey mengatakan kunjungan kerja ke kantor Komnas HAM sangatlah penting guna melihat dan mendengarkan langsung capaian dan kendala yang dihadapi.

“Tadi kami menyampaikan terkait dengan capaian dan program prioritas Komnas HAM yang harus bisa di respon langsung oleh pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi dari Komnas HAM,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat mengusulkan 1.073 warga binaan (WB) atau narapidana (napi) menerima remisi Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehih. Dari 1.073 yang diusulkan, dua di antaranya diusulkan mendapat remis khusus (RK) II alias bebas.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan seluruh napi yang diusulkan mendapat remisi masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

"Adapun besaran remisi (pengurangan) yang diusulkan mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan," ujar Fadli dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025) sore.

Fadli merinci dari 1.073 orang yang diusulkan, sebanyak 181 orang mendapat remisi 15 hari, kemudian 775 orang mendapat remisi satu bulan, 1 bulan 15 hari ada 101 orang dapat remisi 1,5 bulan, serta 16 orang remisi 2 bulan.

Fadli menjelaskan pemberian remisi sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu.

"Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan, seluruh proses pengusulan juga menggunakan Standar Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN)," katanya.

Setiap narapidana dipantau oleh Wali Pemasyarakatan dan dilakukan penilaian asesmen resiko oleh Asesor Pemasyarakatan. Adapun syarat warga binaan yang diusulkan, merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman.

"Mereka juga aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif," tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa penyerahan SK (Surat Keputusan) remisi Hari Raya Idulfitri biasanya terbit paling lambat satu hari sebelum hari raya. Begitup un dengan rincian narapidana mana saja (yang diusulkan) akan disebutkan pada saat pembagian SK.

"Penyerahan SK dilaksanakan di hari H nanti, saat ini usulan remisi dari setiap lapas maupun rutan di seluruh Indonesia masih dalam tahap diverifikasi pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," tandasnya.

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat Seskab dan menjadi anggota aktif dari TNI. Ia mengatakan, jika posisi Teddy berada di luar 15 kementerian atau lembaga yang diperbolehkan dijabat prajurit aktif, mesti pensiun dini.

"Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun," kata Sjafrie di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, posisi Teddy jika di luar 15 kementerian atau lembaga yang diperbolehkan untuk diisi prajurit aktif, maka harus pensiun. Ia meminta untuk mengecek kembali posisi seskab di sana.

"Masuk nggak (Teddy) dalam kategori itu? Kalau termasuk di luar 15 kategori itu ya terkena," kata Sjafrie.

"Saya tidak melihat spesifik tapi saya akan menyampaikan bahwa jabatan tertentu kementerian atau lembaga itu harus pensiun dulu," tambahnya.

Berikut ini 15 institusi yang bisa dijabat prajurit aktif TNI seperti paparan Kemenhan di rapat.

1. Koor Bid Polkam
2. Pertahanan Negara
3. Setmilpres
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejagung
15. Mahkamah Agung

Istana Sempat Jelaskan Posisi Teddy

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi sebelumnya berbicara soal status Teddy yang ditetapkan sebagai Sekretaris Kabinet, namun tidak mundur dari militer. Hasan menekankan Sekretariat Kabinet di era Prabowo-Gibran telah berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang setara dengan eselon II.

"Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Hasan mengambil contoh eselon II sama seperti Sesmil. Jabatan itu bisa diemban oleh oleh militer aktif sehingga Mayor Teddy tidak harus mundur dari militer.

"Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti sekretaris militer presiden, juga bisa diemban oleh militer aktif," ujarnya.

Simak Video 'Panglima TNI: Prajurit Aktif di Kementerian Akan Pensiun Dini atau Mundur':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sidang perkara pencemaran nama baik yang menyeret selebgram Adrena Isa Zega di PN Kepanjen terus bergulir. Dalam sidang eksepsi, Isa menilai perkaranya salah alamat dan seharusnya batal demi hukum.

Kuasa hukum Isa Zega Pitra Romadoni Nasution mengatakan, terkait adanya persoalan locus delicti atau tempat kejadian perkara hingga kliennya Isa Zega harus menjalani persidangan di PN Kepanjen.

Karena berdasarkan dugaan tindak pidana terjadi di wilayah PN Kepanjen yang disampaikan jaksa penuntut dalam surat dakwaan. Padahal, dalam keterangan pelapor bahwa tempat kejadian berada di wilayah Jakarta Selatan. Sehingga, perkara yang menjerat Isa Zega semestinya batal demi hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah ketika jaksa penuntut umum, menuntut Isa Zega dengan tempat terjadinya peristiwa pidana ini, dugaannya di Kepanjen (PN Kepanjen). Padahal sesuai dengan keterangan daripada pelapor peristiwanya itu di Jakarta Selatan," ujar Pitra kepada wartawan di PN Kepanjen, Selasa (11/3/2025).

"Artinya dari locus delictinya saja sebetulnya tidak berkesesuaian. Sehingga sudah sepatutnya, dakwaan daripada jaksa penuntut umum ini batal demi hukum, karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," sambung Pitra.

Dengan locus delicti yang berada di Jakarta Selatan, menurut Pitra seharusnya pelaporan dugaan tindak pidana dapat dilakukan di Polda Metro Jaya ataupun Polres Jakarta Selatan.

Pitra menyesalkan ketika melihat jaksa penuntut umum seakan memaksakan perkara dengan surat dakwaan yang dinilai cukup prematur. Selain proses administrasi jalannya perkara dinilai begitu cepat sekali.

"Yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika jaksa memaksakan perkara ini, yang dakwaannya sangat prematur sekali dan proses administrasinya itu begitu cepat seperti kilat," sesalnya.

Mendampingi kuasa hukumnya, Isa Zega pun membandingkan ketika dirinya melaporkan Nikita Mirzani dua tahun yang lalu. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun 3 bulan baru ada pemanggilan pertama di Polres Jakarta Selatan.

Sementara kasus yang menjerat dirinya saat ini, baru tiga hari saja proses penanganan perkara telah naik penyidikan.

"Saya saja melaporkan Nikita itu 2 tahun yang lalu, 1 tahun 3 bulan baru ada panggilan pertama di Polres Jakarta Selatan. Tapi di sini, saya itu laporannya 3 hari langsung naik sidik. Satu tahun, dan itu saya waktu itu dilaporkan di Polres Jakarta Selatan dan tidak terbukti bersalah," ujar Isa Zega.

Seperti diberitakan, ada dakwaan yang diberikan jaksa menuntut umum kepada Isa Zega dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum Ari Kuswasi dalam sidang perdana di ruang Garuda PN Kepanjen, Selasa (25/2/2025), lalu.

Pertama Pasal 45 ayat (10) huruf a jounto Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara dakwaan kedua adalah Pasal 45 ayat (4) jo pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Ancaman hukumannya 6 tahun penjara," kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang Deddy Agus Oktavianto saat dikonfirmasi usai persidangan.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta tindakan tegas terhadap perusahaan minyak goreng yang melakukan kecurangan pada volume produk MinyaKita. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga integritas distribusi bahan pokok, terutama di bulan suci Ramadan.

"Kalau yang nipu masukin penjara," tegasnya di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/3).

Sebelumnya, penyelidikan mengungkap bahwa kemasan MinyaKita yang berlabel satu liter ternyata hanya berisi antara 750 hingga 800 mililiter ketika diukur dengan gelas takar.

Praktik pemotongan volume ini semakin diperparah dengan fakta bahwa produk tersebut dijual seharga Rp18 ribu per liter, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp15.700.

Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan bersubsidi.

Dari hasil investigasi, tercatat setidaknya tiga perusahaan yang terlibat dalam praktik curang ini, yaitu PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

Kecurangan yang terjadi di tengah momentum bulan Ramadan, saat kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng bersubsidi meningkat, menimbulkan keprihatinan mendalam.

Zulhas menekankan bahwa tindakan tegas harus segera diambil untuk mencegah pelaku serupa merugikan konsumen. Ia mengingatkan seluruh distributor dan produsen MinyaKita agar tidak bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat.

"Seluruh distributor dan produsen MinyaKita jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat di Bulan Suci Ramadan ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan menangani kasus ini. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik-praktik kecurangan serupa dapat dicegah di masa mendatang dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan bersubsidi tetap terjaga.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen untuk terus mengawasi distribusi dan penjualan MinyaKita agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.