REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, tudingan sejumlah pihak terkait Presiden Prabowo Subianto menerapkan praktik militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini. "Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Dia menjelaskan, pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik. Pun Prabowo pada Pemilu 2024 menjadi calon presiden (capres) peraih suara terbanyak melalui proses pemilihan langsung.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan, sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di Tanah Air. Menurut dia, pemerintahan Prabowo melalui misi Asta Cita turut mengedepankan demokrasi dan HAM.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelas mntan komisioner HAM tersebut.

Oleh sebab itu, Pigai menegaskan, sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia. "Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," ujar Pigai.

Sementara itu, Kementerian HAM mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama. Hal itu untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Pigai di kantornya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Pasalnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," jelasnya.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menggelar bedah buku tentang Islam dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang diikuti peserta dari perwakilan mahasiswa di se-wilayah Sukabumi, Jabar pada Selasa.

"Bedah buku kaitan antara hukum Islam dengan HHI kontemporer hingga saat ini belum banyak dilirik dan digali menjadi sebuah bahasan diskusi terutama di kalangan mahasiswa." kata Manager Program Global Affairs ICRC Jakarta Novriantoni Kaharudin di Sukabumi, Selasa.

Menurut Novriantoni, topik diskusi ini sangat penting dan menarik sebagai ajang edukasi, sehingga bisa menguatkan konvergensi antara hukum perang modern dengan khazanah keislaman

Pihaknya mengapresiasi inisiasi yang dilakukan PMI Kota Sukabumi yang menggelar bedah buku ini yang diharapkan para peserta bisa memahami tentang HHI serta meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap hukum untuk menjaga martabat dan kehormatan umat manusia khususnya saat dalam kondisi konflik.

Di tempat yang sama, Cooperation Officer ICRC Jakarta Freddy Nggadas menambahkan bedah buku ini sebagai salah satu penyebarluasan pemahaman tentang HHI yang merupakan mandat penting ICRC dalam meningkat informasi tentang aturan hukum ini ke berbagai kalangan seperti mahasiswa

Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua PMI Kota Sukabumi Suranto Sumowiryo yang juga dihadiri Kasub Biro Hukum, Organisasi Perencanaan Evaluasi dan Hukum PMI Pusat Annisa Letisia sebagai narasumber.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa isu kembalinya Orde Baru hanya sebatas imajinasi dan merupakan sebuah tuduhan yang kejam.

"Berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif, terkait militerisasi dan kembalinya otoritarianisme Orde Baru," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Selain itu, menurut Pigai, pemikiran tersebut merupakan imajinasi karena dilatarbelakangi memoria passionis atau ingatan penderitaan terhadap peristiwa masa lalu.

"Sehingga hari ini pemberitaan secara masif dan opini-opini yang dikembangkan adalah akan terjadi militerisasi, akan terjadi otoritarianisme Orde Baru, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, akan menihilkan kebebasan sipil dan kebebasan warga," ujarnya.

Pigai menjelaskan bahwa pemikiran tersebut tidak beralasan karena terjadi pada masa pemerintahan yang jaraknya jauh dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi. Sejumlah faktor pendukung fenomena tersebut adalah banyaknya oposisi pemerintahan yang menang pada Pilkada 2024, seperti di DKI Jakarta.

Selain itu, pemerintah menemui massa aksi demonstrasi Indonesia Gelap, Kementerian HAM turun tangan terhadap kasus grup musik Sukatani, kebebasan berpendapat di media sosial, hingga tidak ada jurnalis yang ditangkap.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri HAM sebut isu kembalinya Orde Baru sebatas imajinasi

JAKARTA - Daftar Sekretaris Kabinet (Seskab) yang berasal dari TNI dan Polri diulas dalam artikel ini. Nomor 1 menolak mobil dinas untuk keluarga.

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet memiliki tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.

Nah, ada sekitar 17 tokoh menjabat Sekretaris Kabinet dari masa ke masa. Empat orang tokoh di antaranya berasal dari TNI dan Polri. Siapa saja?

1. Hoegeng Imam Santoso

Foto/Dok Setkab

Dia menjabat Sekretaris Kabinet/Presidium ketika masih berpangkat Brigjen. Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah 14 Oktober 1921 itu menjabat Sekretaris Kabinet Dwikora III pada periode 27 Maret 1966-25 Juli 1966 atau dua tahun sebelum dilantik sebagai Kapolri.

Adapun pengangkatan Hoegeng sebagai Seskab berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 1966. Nah sebagai Seskab atau Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng sebenarnya bakal mendapat jatah dua mobil, yaitu satu mobil dinas sebagai menteri dan satu mobil untuk keluarga.

Kala itu, Hoegeng sudah menerima sebuah mobil dinas, sedangkan untuk keluarganya, Hoegeng belum menerima. Mobil dinas Hoegeng saat menjadi Menteri Iuran Negara yang diembannya sebelum menjabat Seskab sudah dikembalikannya setelah berganti jabatan.

Kemudian, setelah menjadi Wakapolri atau saat itu Wakil Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) Hoegeng ditawarkan mobil dinas jenis Holden keluaran terbaru tahun 1965 yang diperuntukkan bagi keluarganya. Akan tetapi, saat itu Hoegeng menolaknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo (Mendiktisaintek) Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi. Dia menilai, pernyataan itu hanya klaim seseorang.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Dia lantas menjelaskan, Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia. "Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebelumnya, mantan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara khusus dengan media di kanal Youtube pada Jumat (7/3/2025), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap demo. Satryo menyampaikan pernyataan tersebut merujuk demo pegawai Kemendiktisaintek terhadap dirinya dan aksi mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Sebagai orang yang menjadi bagian dari perjalan politik Prabowo, Pigai menegaskan, presiden RI tidak alergi dengan demonstrasi. "Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga) demonstrasi," jelas mantan komisioner Komnas HAM tersebut.

Selain itu, Pigai menerangkan, penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa Presiden Prabowo. "(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," katanya.

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa Presiden Prabowo alergi dengan demonstrasi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Satryo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media yang ditayangkan di YouTube pada Jumat (7/3/2025).

Pernyataan yang dilontarkan Satryo tersebut merujuk pada dua aksi demo, yaitu demo ASN Kemendikti Saintek terhadap dirinya dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Pernyataan Satryo

Dilansir dari Antara, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan yang dilontarkan Satryo Brodjonegoro.

Ia menyebut bahwa apa yang dilontarkan Satryo merupakan pernyataan sepihak dan tidak bisa dipercaya.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebagai salah satu sosok yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Kontroversi Mantan Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro

Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan mantan menteri Mendikti Saintek yang dilantik pada periode awal Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Sosoknya menjadi perhatian kala para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa pada Senin (20/1/2025).

Dilansir dari Kompas.com, ASN Kemendikti Saintek berunjuk rasa untuk menyatakan bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.

Unjuk rasa itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

Selain itu, Satryo juga didemo karena permasalahan tukin dosen ASN yang belum juga dicairkan.

Polemik efisiensi anggaran juga sempat membuat Kemendikti Saintek disorot terkait alokasi anggaran KIP yang disebut akan terdampak.

Walau Satryo memastikan KIP tidak dipotong, namun mahasiswa telah lebih dulu menunjukkan reaksi.

Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Senin (17/2/2025).

Kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikti Saintek dinilai mahasiswa berpotensi memangkas anggaran pendidikan sehingga menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Setelah kisruh tersebut, Presiden Prabowo diketahui melakukan reshuffle kabinet dan mengganti posisi Mendikti Saintek dengan melantik Brian Yuliarto pada Rabu (19/2/2025).

Belakangan, Satryo memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukan dipecat, melainkan mengundurkan diri dari posisi Mendikti Saintek.

Dilansir dari Antara, Satryo mengungkap alasannya mundur adalah karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan harapan pemerintah.

"Karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," ujar Satryo.

Sumber:
antaranews.com
antaranews.com
nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa Presiden Prabowo alergi dengan demonstrasi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Satryo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media yang ditayangkan di YouTube pada Jumat (7/3/2025).

Pernyataan yang dilontarkan Satryo tersebut merujuk pada dua aksi demo, yaitu demo ASN Kemendikti Saintek terhadap dirinya dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Pernyataan Satryo

Dilansir dari Antara, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan yang dilontarkan Satryo Brodjonegoro.

Ia menyebut bahwa apa yang dilontarkan Satryo merupakan pernyataan sepihak dan tidak bisa dipercaya.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebagai salah satu sosok yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Kontroversi Mantan Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro

Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan mantan menteri Mendikti Saintek yang dilantik pada periode awal Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Sosoknya menjadi perhatian kala para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa pada Senin (20/1/2025).

Dilansir dari Kompas.com, ASN Kemendikti Saintek berunjuk rasa untuk menyatakan bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.

Unjuk rasa itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

Selain itu, Satryo juga didemo karena permasalahan tukin dosen ASN yang belum juga dicairkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia lantas menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Selain itu, sebagai orang yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara khusus yang dilakukan oleh salah satu media nasional yang ditayangkan pada Jumat (7/3), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap demo.

Satryo menyampaikan pernyataan tersebut merujuk demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Jakarta (ANTARA) - Fenomena mengemis online di TikTok dengan cara ekstrem, seperti berjoget berlebihan, berendam di lumpur, atau melakukan tantangan aneh demi mendapatkan donasi, semakin banyak ditemukan. Aksi ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat karena dianggap mengaburkan batas antara hiburan dan eksploitasi diri.

Para pelaku biasanya melakukan siaran langsung (live streaming) sambil meminta penonton mengirimkan hadiah virtual (gift) yang dapat ditukar dengan uang. Praktik ini semakin menuai kritik, terutama jika dilakukan oleh individu yang sebenarnya sehat dan masih mampu bekerja.

Dalam Islam, konsep meminta-minta memiliki batasan yang jelas, di mana seseorang dianjurkan untuk bekerja dan berusaha terlebih dahulu sebelum meminta bantuan kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, mengemis diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat atau ketika seseorang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.

Lebih dari sekadar masalah etika, fenomena ini juga menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Jika terus dibiarkan, kebiasaan ini dapat membentuk mentalitas instan di masyarakat, di mana seseorang lebih memilih mencari simpati publik ketimbang berusaha dengan cara yang lebih produktif.

Hukum mengemis online di TikTok menurut Islam

Dalam pandangan Islam, perbuatan meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam menekankan pentingnya menjaga martabat dan harga diri, serta mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam mencari nafkah yang halal. Rasulullah SAW bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."

Abu Hamid al-Ghazali, seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak dapat merendahkan martabat seseorang. Beliau menekankan bahwa tindakan tersebut menunjukkan ketidakpuasan terhadap rezeki yang telah Allah berikan dan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Dalam Islam, mengemis online di TikTok hukumnya haram. Hal ini karena mengemis bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan perbuatan hina. Islam melarang pemeluknya untuk meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya unsur darurat ataupun adanya kebutuhan mendesak. Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار

Artinya, “Rasulullah bersabda ‘Barang siapa yang meminta-minta sedangkan ia memiliki perkara yang mencukupinya maka ia sedang memperbanyak (bagian) dari api neraka,’” (HR Abu Dawud).

Selain itu, tindakan mengemis online dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi semangat untuk bekerja keras. Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, fenomena mengemis online melalui TikTok dipandang tidak sesuai dengan etika dan ajaran Islam.

Oleh karena itu, umat Islam perlu lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial agar tidak terjebak dalam perilaku yang dapat merendahkan martabat. Media sosial seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Sikap menjaga kehormatan dan berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik harus selalu diutamakan dalam setiap aktivitas, termasuk di dunia digital, demikian mengutip dari sejumlah sumber.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Polres Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, hingga saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap narapidana Lapas Kelas II B Kutacane yang belum kembali usai kabur menjelang berbuka puasa, Senin (10/3/2025).

Kapolres AKBP R. Doni Sumarsono mengatakan, petugas gabungan dari Polres Aceh Tenggara dan Lapas Kelas II B Kutacane masih bekerja di lapangan.

Pihaknya akan memastikan seluruh tahanan yang kabur dapat kembali diamankan.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan para tahanan yang masih buron," kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Doni menjelaskan, kaburnya para tahanan itu berawal dari keributan saat pembagian makanan berbuka puasa yang memakan waktu lama sehingga menyebabkan desak-desakan di antara para warga binaan.

"Menurut keterangan dari pihak lapas, insiden bermula saat proses pembagian makanan berbuka puasa dilakukan secara satu per satu, yang memicu ketidakpuasan para warga binaan," ujarnya.

Sekitar pukul 18.25 WIB, sejumlah napi secara serentak melakukan keributan dan mendobrak pintu besi pembatas wilayah aman dalam lapas.

Setelah pintu besi roboh, mereka langsung berlarian menuju pintu gerbang utama dan melakukan perlawanan terhadap petugas lapas dalam upaya melarikan diri.

"Proses pelarian dilakukan melalui ruangan staf lapas dengan membobol plafon dan naik ke atas atap. Dari sana, mereka berhasil mendobrak seng atap kantor lapas dan keluar melalui atap lapas," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, update terbaru per Selasa (11/3/2025) pukul 09.50 WIB, jumlah narapidana yang sudah tertangkap sebanyak 16 orang.

"Sudah tertangkap di Polres 16 orang, yang belum kembali 32 orang," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com via WhatsApp.

Usai narapidana kabur, kata Yan Rusmanto, saat ini kondisi lapas dalam pengamanan ketat oleh pihak keamanan baik TNI maupun Polri.

"Saat ini aman kondusif," ujarnya singkat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama karena negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," jelasnya.

Walaupun demikian, Pigai mengatakan bahwa usulan Kementerian HAM tersebut dapat diperdebatkan karena baru sebatas wacana.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Menteri HAM menjelaskan bahwa usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama, Pigai mengatakan bahwa Kementerian HAM merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya meningkatkan angka indeks demokrasi di tanah air.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementerian HAM usulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (11/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Anggota DPR desak Kapolres Ngada dihukum maksimal

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak aparat penegak hukum menjatuhi hukuman maksimal terhadap Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja atas dugaan mencabuli tiga anaknya yang masih di bawah umur.

"Harus dihukum maksimal, apalagi dia sebagai Kapolres. Seharusnya, memberi contoh, bukan merenggut masa depan anaknya sendiri, bener-bener perbuatan biadab," kata Selly.

Baca selengkapnya di sini.

2. Menteri HAM sebut Indonesia mengalami surplus demokrasi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi.

"Menurut saya, kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan paling tidak 5 bulan, atau 4,5 bulan Presiden Prabowo Subianto," kata Pigai.

Baca selengkapnya di sini.

3. Ditjen PAS: Sebagian napi kabur dari Lapas Kutacane telah ditangkap

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa sebagian narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, telah ditangkap atau menyerahkan diri.

"Warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri 49 orang, yang tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang, 35 orang masih dalam pengejaran," kata Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polri usulkan cabut izin perusahaan produsen MinyaKita curang

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) mengusulkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencabut izin dua perusahaan produsen MinyaKita yang kedapatan curang dengan mengurangi takaran minyak pada kemasan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan bahwa dua perusahaan tersebut itu adalah PT MSI dan PT ARN (AYA Rasa Nabati).

Baca selengkapnya di sini.

5. KPK: Penyidikan korupsi Bank BJB terkait pengadaan iklan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) terkait dengan proyek pengadaan iklan.

"Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025