SURABAYA - Menyemarakkan Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya membagikan takjil gratis kepada masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas di Jalan Juanda, Selasa 11 Maret 2025.

Kegiatan dimulai pukul 15.00 WIB ini turut melibatkan mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dari Universitas Negeri di Surabaya.

Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Surabaya dalam menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.



"Kami selalu berupaya untuk melakukan kegiatan sosial dengan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kali ini, dalam momen Ramadan, kami berbagi takjil untuk membantu warga dan pengendara yang masih berada di jalan saat waktu berbuka tiba," ujar Agus.

Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

"Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Surabaya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia nomor delapan yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," tuturnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian, Agus berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa mendatang untuk semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

"Meskipun sederhana, aksi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kepedulian antar sesama," tambahnya.

Tak hanya itu, aksi sosial ini diharapkan terus berlanjut dan senantiasa menginspirasi lebih banyak pihak untuk saling berbagi.

"Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi momen berbagi di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi langkah kecil menuju perubahan besar dalam meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan bersama," pungkasnya.

Aksi sosial ini mendapat sambutan hangat dari warga dan pengendara yang menerima takjil. Mereka mengapresiasi inisiatif Kantor Imigrasi Surabaya dalam membantu sesama, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba.

Menteri HAM, Natalius Pigai mengklaim 30 persen pejabat di kabinet Merah Putih adalah mantan aktivis yang telah lama menyuarakan demokrasi.

Menurutnya, 30 persen tersebut adalah pejuang pro demokrasi selama era orde baru.

Pigai menyebut para aktivis tersebar di berbagai kementerian teknis, hingga lembaga negara.

Ia mengklaim dirinya termasuk bagian dari aktivis yang ditarik Presiden Prabowo untuk masuk ke kabinet.

Natalius Pigai menilai pemerintahan saat ini sudah dipastikan berjalan demokratis.

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

KOMPAS.com - Sebanyak 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Kaburnya para napi diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa tuntutan yang tidak dipenuhi, termasuk permintaan adanya bilik asmara di dalam lapas dan pembagian makanan saat berbuka puasa

Kepala Lapas Kelas IIB Kutacane, Andi Hasyim, menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan wewenang pihaknya.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi dalam keterangannya kepada media.

Minimnya Petugas yang Berjaga

Andi mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIB Kutacane tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dengan hanya enam petugas yang berjaga, pengawasan terhadap 362 narapidana menjadi tantangan tersendiri.

"Dengan rasio seperti ini, ketika ada pergerakan besar dari warga binaan, jelas pengamanan tidak mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa lapas memiliki tiga pintu utama yang semuanya dalam keadaan terkunci. Namun, saat insiden terjadi, dua di antaranya berhasil dijebol oleh para napi.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkapnya.

Ia berharap agar para narapidana yang melarikan diri segera kembali. "Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," tutup Andi.

Melebihi Kapasitas Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini.

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kutacane seharusnya hanya menampung 100 orang, tetapi saat ini dihuni oleh lebih dari 368 narapidana.

"Masalahnya selalu itu, jadi overkapasitas bukan alasan klasik, tetapi kenyataan bahwa kapasitas Lapas Kutacane hanya 100 orang, sementara dihuni 368 warga binaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidatonya di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi makanan di lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau ada faktor lain terkait perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan timnya telah berada di Aceh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

"Saya minta Pak Dirjen bersama tim dan diikuti anggota Komisi 13 bisa mendapatkan gambaran utuh soal kejadian di Aceh," tambahnya.

Upaya Pengejaran Narapidana

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membenarkan kaburnya sejumlah narapidana dari Lapas Kelas IIB Kutacane.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan analisis dan pengejaran terhadap para napi yang melarikan diri.

"Warga binaan yang melarikan diri masih dalam proses analisis nilai pastinya, sambil terus dilakukan pengejaran," kata Rika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Saat ini, pihak lapas telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk menangani situasi tersebut. Rika menambahkan bahwa kondisi di lapas sudah mulai kondusif sejak Senin malam pukul 21.00 WIB.

"Kalapas telah masuk ke blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pelayanan makan untuk para narapidana tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Penjagaan lapas saat ini juga dibantu oleh kepolisian dan TNI," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama jajaran terkait masih dalam perjalanan menuju Lapas Kutacane untuk menindaklanjuti insiden tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Zuhri Noviandi, Haryanti Puspa Sari | Editor: Farid Assifa, Jessi Carina)

KOMPAS.com - Sebanyak 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Kaburnya para napi diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa tuntutan yang tidak dipenuhi, termasuk permintaan adanya bilik asmara di dalam lapas dan pembagian makanan saat berbuka puasa

Kepala Lapas Kelas IIB Kutacane, Andi Hasyim, menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan wewenang pihaknya.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi dalam keterangannya kepada media.

Minimnya Petugas yang Berjaga

Andi mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIB Kutacane tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dengan hanya enam petugas yang berjaga, pengawasan terhadap 362 narapidana menjadi tantangan tersendiri.

"Dengan rasio seperti ini, ketika ada pergerakan besar dari warga binaan, jelas pengamanan tidak mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa lapas memiliki tiga pintu utama yang semuanya dalam keadaan terkunci. Namun, saat insiden terjadi, dua di antaranya berhasil dijebol oleh para napi.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkapnya.

Ia berharap agar para narapidana yang melarikan diri segera kembali. "Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," tutup Andi.

Melebihi Kapasitas Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini.

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kutacane seharusnya hanya menampung 100 orang, tetapi saat ini dihuni oleh lebih dari 368 narapidana.

"Masalahnya selalu itu, jadi overkapasitas bukan alasan klasik, tetapi kenyataan bahwa kapasitas Lapas Kutacane hanya 100 orang, sementara dihuni 368 warga binaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidatonya di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi makanan di lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau ada faktor lain terkait perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan timnya telah berada di Aceh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

"Saya minta Pak Dirjen bersama tim dan diikuti anggota Komisi 13 bisa mendapatkan gambaran utuh soal kejadian di Aceh," tambahnya.

Upaya Pengejaran Narapidana

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membenarkan kaburnya sejumlah narapidana dari Lapas Kelas IIB Kutacane.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan analisis dan pengejaran terhadap para napi yang melarikan diri.

"Warga binaan yang melarikan diri masih dalam proses analisis nilai pastinya, sambil terus dilakukan pengejaran," kata Rika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Saat ini, pihak lapas telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk menangani situasi tersebut. Rika menambahkan bahwa kondisi di lapas sudah mulai kondusif sejak Senin malam pukul 21.00 WIB.

"Kalapas telah masuk ke blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pelayanan makan untuk para narapidana tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Penjagaan lapas saat ini juga dibantu oleh kepolisian dan TNI," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama jajaran terkait masih dalam perjalanan menuju Lapas Kutacane untuk menindaklanjuti insiden tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Zuhri Noviandi, Haryanti Puspa Sari | Editor: Farid Assifa, Jessi Carina)

KOMPAS.com - Sebanyak 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Kaburnya para napi diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa tuntutan yang tidak dipenuhi, termasuk permintaan adanya bilik asmara di dalam lapas dan pembagian makanan saat berbuka puasa

Kepala Lapas Kelas IIB Kutacane, Andi Hasyim, menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan wewenang pihaknya.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi dalam keterangannya kepada media.

Minimnya Petugas yang Berjaga

Andi mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIB Kutacane tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dengan hanya enam petugas yang berjaga, pengawasan terhadap 362 narapidana menjadi tantangan tersendiri.

"Dengan rasio seperti ini, ketika ada pergerakan besar dari warga binaan, jelas pengamanan tidak mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa lapas memiliki tiga pintu utama yang semuanya dalam keadaan terkunci. Namun, saat insiden terjadi, dua di antaranya berhasil dijebol oleh para napi.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkapnya.

Ia berharap agar para narapidana yang melarikan diri segera kembali. "Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," tutup Andi.

Melebihi Kapasitas Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini.

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kutacane seharusnya hanya menampung 100 orang, tetapi saat ini dihuni oleh lebih dari 368 narapidana.

"Masalahnya selalu itu, jadi overkapasitas bukan alasan klasik, tetapi kenyataan bahwa kapasitas Lapas Kutacane hanya 100 orang, sementara dihuni 368 warga binaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidatonya di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi makanan di lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau ada faktor lain terkait perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan timnya telah berada di Aceh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

Aceh Tenggara -

Polda Aceh mengungkap kabar terbaru soal tahanan di Lapas Kutacane, Aceh, yang ramai-ramai kabur. Polda menyebut ada 52 tahanan yang kabur, dan kini 16 orang sudah kembali ke lapas.

"Dari total 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah berhasil diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sisanya masih dalam proses pencarian," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025), kemarin.

Untuk menangani potensi kericuhan lanjutan, satu peleton Brimob sudah diturunkan ke lokasi lapas. Kondisi di lapas saat ini disebut sudah kembali kondusif.

Terkait tahanan yang masih kabur, Joko meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan para tahanan itu untuk melapor.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan para napi yang melarikan diri. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keamanan bersama," jelas mantan Kapolresta Banda Aceh itu.

Polisi meminta tahanan yang kabur untuk menyerahkan diri. Pihak keluarga juga diminta mengantarkan kembali tahanan yang kabur jika mengetahui keberadaannya.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang terlanjur kabur," jelasnya.

(afb/afb)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama.

Menteri HAM, Natalius Pigai mengatakan usulan tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Natalius Pigai dilansir dari Antara, Rabu (12/3/2025).

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama karena negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," jelasnya.

Walaupun demikian, Pigai mengatakan bahwa usulan Kementerian HAM tersebut dapat diperdebatkan karena baru sebatas wacana.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Menteri HAM menjelaskan bahwa usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama, Pigai mengatakan bahwa Kementerian HAM merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya meningkatkan angka indeks demokrasi di tanah air.