Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan ditahan di penjara Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Penahanannya itu sehubungan dengan upaya ICC mengadili Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi antinarkoba di masa pemerintahannya.

Duterte saat ini masih dalam penerbangan menuju Belanda. Ia diperkirakan tiba di sana sekitar pukul 14.00 siang waktu setempat.

Berikut fakta-fakta penjara ICC:

Pusat Penahanan ICC (ICC Detention Centre) berada di pinggiran laut Den Haag di Scheveningen.

Unit yang merupakan bagian dari penjara Belanda ini dilengkapi sejumlah fasilitas mewah yang dapat menunjang kehidupan para tahanan.

Dalam situs ICC, semua tahanan disebut memiliki sel individual yang dilengkapi komputer meski tanpa akses internet. Komputer itu dapat dipakai untuk memungkinkan kuasa hukum tahanan mengunggah materi terkait kasus mereka, yang dapat diakses dan diberi komentar oleh tahanan.

ICC bahkan bersedia memberikan pelatihan komputer bagi tahanan jika memang diperlukan.

Selain komputer, sel-sel tersebut juga dilengkapi dengan tempat tidur, meja, rak, lemari, toilet, wastafel, dan televisi. Bahkan, ada interkom untuk memudahkan tahanan bicara dengan sipir ketika sel terkunci.

ICC memiliki program harian yang memungkinkan para tahanan mendapat akses ke udara segar. Bukan cuma itu, ICC juga memberi para tahanan akses untuk berkunjung ke perpustakaan, membaca berita, dan menonton televisi.

Umumnya, para tahanan ICC diberikan makan tiga kali dalam sehari. Namun, ICC juga menyediakan dapur umum di mana para tahanan bisa memasak sendiri dengan bahan-bahan yang disediakan agar dapat menyesuaikan makanan mereka dengan selera dan budaya masing-masing.

ICC mengakui hak privasi para tahanan dengan pembelanya. ICC juga mengakui pentingnya komunikasi secara bebas antara tahanan dengan perwakilan konsuler atau diplomatik negara asal mereka.

Oleh sebab itu, orang yang ditahan memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas tanpa diawasi.

Para tahanan bahkan boleh menerima kunjungan dari pendeta atau penasihat spiritual agama di lokasi yang telah ditetapkan oleh petugas.

ICC tak berniat memutus hubungan kekeluargaan tahanan dengan keluarganya.

Sesuai dengan Peraturan Kepaniteraan, ICC mengizinkan para tahanan mendapat kunjungan dari keluarga atau pasangan. Kunjungan ini bisa dilakukan beberapa kali dalam satu tahun.

Pusat penahanan ICC dikabarkan hanya menahan sedikit orang. Biasanya, para tahanan tak lebih dari 12-20 orang.

Hal ini karena ICC hanya menahan tersangka atau terdakwa selama proses sidang di Mahkamah. Jumlah tahanan berubah-ubah tergantung pada kasus aktif, penangkapan baru, atau pemindahan setelah vonis.

Berkaitan dengan status tersangka ini, ICC memiliki prinsip bahwa para tahanan dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah.

Oleh sebab itu, ICC menjunjung tinggi hak asasi tahanan selama proses hukum berlangsung.

Jika tahanan terbukti bersalah, mereka tidak akan menjalani hukuman di Pusat Penahanan ICC. Mereka akan dipindahkan ke penjara di luar Belanda untuk menjalani hukumannya, tergantung pada kesepakatan antara ICC dan negara tempat pelaksanaan hukuman.

BONTANG, KOMPAS.com – Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang berinisial AFF (25) meninggal dunia setelah menerima perawatan di rumah sakit.

Kematian AFF memicu dugaan adanya kekerasan, setelah pihak keluarga menemukan sejumlah luka memar di tubuhnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Bontang, Suranto, membenarkan adanya luka di tubuh AFF.

Namun, ia menekankan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti luka tersebut.

"Kami tidak menutup mata atas temuan ini. Saat ini, kami tengah menelusuri apakah ada unsur kekerasan, baik dari sesama warga binaan maupun petugas," kata Suranto saat dikonfirmasi pada Rabu (12/3/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, AFF mulai menjalani hukuman isolasi di Lapas Bontang sejak 22 Februari 2025 karena melanggar aturan internal lapas.

Selama masa isolasi, AFF dalam kondisi sehat.

Namun, pada Minggu (9/3/2025) malam, kondisinya memburuk.

Petugas lapas segera memindahkannya ke klinik lapas untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

"Ketika kesehatannya memburuk, kami segera membawanya ke klinik lapas agar bisa mendapat penanganan lebih cepat," ujar Suranto.

Karena kondisi AFF tidak kunjung membaik, ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang pada Senin (10/3/2025) dini hari.

Sayangnya, upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya, dan AFF dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06.30 WITA.

"Kami sudah berusaha memberikan perawatan, tapi kondisinya terus menurun. Akhirnya, kami putuskan untuk merujuknya ke rumah sakit," tambah Suranto.

Ditemukan luka memar pada tubuhnya

Kematian AFF menjadi sorotan publik setelah pihak keluarga menemukan luka memar di tubuhnya, termasuk di bagian punggung dan kepala.

Mereka pun mempertanyakan apakah ada dugaan kekerasan yang dialami AFF sebelum meninggal dunia.

Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa AFF mengidap tiga penyakit yang diduga menjadi penyebab kematiannya, yaitu tuberkulosis (TBC), gangguan hati, dan penyakit ginjal.

Pihak lapas telah menyampaikan hasil pemeriksaan ini kepada keluarga.

"Kami sudah menjelaskan kepada keluarga mengenai kondisi kesehatannya. Jika keluarga ingin dilakukan otopsi, kami siap memfasilitasi, tetapi mereka menolak," ungkap Suranto.

Penyelidikan lebih lanjut

Kasus ini kini dalam penyelidikan lebih lanjut.

Polres Bontang telah meminta keterangan dari dua petugas lapas serta seorang petugas poliklinik yang menangani AFF.

Pihak lapas menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi jika keluarga AFF ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. "Jika keluarga ingin menempuh langkah hukum, kami akan menghormati proses tersebut," tegas Suranto.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memastikan penyebab pasti kematian AFF.

BONTANG, KOMPAS.com – Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang berinisial AFF (25) meninggal dunia setelah menerima perawatan di rumah sakit.

Kematian AFF memicu dugaan adanya kekerasan, setelah pihak keluarga menemukan sejumlah luka memar di tubuhnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Bontang, Suranto, membenarkan adanya luka di tubuh AFF.

Namun, ia menekankan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti luka tersebut.

"Kami tidak menutup mata atas temuan ini. Saat ini, kami tengah menelusuri apakah ada unsur kekerasan, baik dari sesama warga binaan maupun petugas," kata Suranto saat dikonfirmasi pada Rabu (12/3/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, AFF mulai menjalani hukuman isolasi di Lapas Bontang sejak 22 Februari 2025 karena melanggar aturan internal lapas.

Selama masa isolasi, AFF dalam kondisi sehat.

Namun, pada Minggu (9/3/2025) malam, kondisinya memburuk.

Petugas lapas segera memindahkannya ke klinik lapas untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

"Ketika kesehatannya memburuk, kami segera membawanya ke klinik lapas agar bisa mendapat penanganan lebih cepat," ujar Suranto.

Karena kondisi AFF tidak kunjung membaik, ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang pada Senin (10/3/2025) dini hari.

Sayangnya, upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya, dan AFF dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06.30 WITA.

"Kami sudah berusaha memberikan perawatan, tapi kondisinya terus menurun. Akhirnya, kami putuskan untuk merujuknya ke rumah sakit," tambah Suranto.

Ditemukan luka memar pada tubuhnya

Kematian AFF menjadi sorotan publik setelah pihak keluarga menemukan luka memar di tubuhnya, termasuk di bagian punggung dan kepala.

Mereka pun mempertanyakan apakah ada dugaan kekerasan yang dialami AFF sebelum meninggal dunia.

Sebanyak 26 narapidana (napi) yang kabur dari Lapas Kutacane Aceh masih diburu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengajak masyarakat membantu mengembalikan sisa napi yang kabur.

Permintaan tersebut disampaikan Mashudi di hadapan camat, kades, tokoh masyarakat dan tokoh agama kabupaten Aceh Tenggara, Kutacane. Audiensi dilakukan dua sesi bersama Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry dan Anggota Komisi XIII DPR Teuku Ibrahim beserta Forkopimda di Aula Pendidikan Aceh Tenggara, Rabu (12/3/2025).

"Saya mohon kepada Camat, Kades, tokoh masyarakat, tokoh agama, Dandim, Kapolres dan semua pihak, tinggal 26 lagi warga binaan yang belum kembali. Jaminannya saya, tidak akan diapa-apain, diserahkan baik-baik, bisa diantar ke polsek atau langsung ke lapas," kata Mashudi sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

Mashudi berterima kasih kepada keluarga yang mengantarkan para napi kabur itu. Dia menjamin para napi akan dimasukkan ke dalam lapas dalam kondisi baik.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua keluarga dan perangkat masyarakat yang telah membantu mengantarkan warga binaan kami kembali ke dalam Lapas Kutacane," ucapnya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi saat audiensi bersama Bupati Aceh Tenggara Ismail Fakhry dan perangkat lainnya. Foto: Dok. Istimewa.

Bupati Aceh Tenggara Ismail Fakhry juga mengimbau seluruh Camat dan Kades beserta perangkat lainnya mendukung pemulangan narapidana ke Lapas Kutacane. Dia mengajak semua pihak memberantas narkoba di Aceh Tenggara.

"Semoga tidak ada lagi masyarakat Kutacane yang terkena kasus narkoba. Saya sampaikan bahwa isi hunian di Lapas Kutacane saat ini 80 persen adalah kasus narkoba. Ayo kita perangi bersama narkoba," ujarnya.

Anggota Komisi XIII DPR Teuku Ibrahim menyampaikan kembali dukungannya untuk pembangunan lapas baru di Kutacane. Menurutnya, pembangunan lapas baru diperlukan demi mengatasi overkapasitas.

"Permasalahan overload Lapas Kutacane akan bersama kita segera atasi. Kami atas nama pribadi dan petugas mohon maaf apabila ada pelayan yang kurang berkenan. Terimakasih atas dukungannya selama ini. Terimakasih untuk semua pihak baik dari bapak Bupati, Forkopimda semua eleman masyarakat yang telah membantu," kata dia.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Tercatat ada 49 orang tahanan yang sempat kabur, beberapa di antaranya telah tertangkap. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya enam orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma enam orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun, lapas itu diisi 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi XIII DPR meninjau Lapas Kutacane, Aceh, usai puluhan narapidana (napi) kabur beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Komisi XIII DPR menyoroti overkapasitas.

"Jadi, sekarang Anggota Komisi XIII sudah di lapangan bersama Dirjen PAS itu memang overload-nya sudah ampun-ampunanlah kan untuk kapasitasnya di bawah 100, sekitar 80 something. Nah itu dihuni oleh 280-an itu ya, udah nggak masuk akal itu," kata Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Willy menganggap fenomena overkapasitas di Lapas Kutacane hingga para napi kabur seperti bom waktu. Kondisi tersebut beberapa kali masuk ke dalam laporan reses Anggota DPR dapil setempat.

"Ini bom waktu saja. laporannya sudah cukup lama di dalam kunjungan reses dari anggota selalu menyampaikan ini. Jadi ini bom waktu yang meledak gitu," jelasnya.

Politikus NasDem itu mengungkap rencana membangun lapas baru di Aceh. Lapas baru itu akan dibangun di tanah yang dihibahkan dari pemerintah daerah.

"Nah, itu emang sudah masuk list juga. Pemda sudah hibah untuk bangun lapas baru," terangnya.

Willy merespons tuntutan bilik asmara di Lapas Kutacane. Menurutnya, tuntutan tersebut harus dipertimbangkan.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Tercatat ada 49 orang tahanan yang sempat kabur, beberapa di antaranya telah tertangkap. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya enam orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma enam orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Istilah bilik asmara tengah mencuat akhir-akhir ini. Istilah ini ramai dibicarakan setelah puluhan narapidana kabur dari Lapas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

Para napi ini disebut-sebut kabur selain karena kondisi lapas yang melebihi kapasitas, mereka juga menuntut disediakannya bilik asmara. Apa sebenarnya bilik asmara, dan seberapa penting fasilitas ini disediakan bagi warga binaan?

Ahli andrologi dan seksolog Wimpie Pangkahila sepakat bila lapas menyediakan bilik asmara. Ruangan ini kata dia bisa digunakan terutama ketika pasangan sah dari napi berkunjung.

"Saya pribadi setuju. Istri menengok, ada kesempatan untuk berdua, di kamar tanpa diganggu. Tapi kalau orang lain [selain pasangan sah] jangan," ujar Wimpie saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (12/3).

Akan tetapi, sesungguhnya penyaluran hasrat seksual tidak harus bersama pasangan lewat hubungan seksual. Masturbasi jadi salah satu cara menyalurkan hasrat seks tanpa pasangan.

Hanya saja, masturbasi memang tidak sama memuaskannya dengan hubungan seks dengan pasangan.

"Hubungan seks itu salah satu kebutuhan psikoseksual ya. Kita menyebutnya psikoseksual karena ada unsur fisik tapi juga melibatkan perasaan. Jadi memang orang yang melakukan masturbasi tentu tidak merasakan kepuasan seperti yang dilakukan dengan pasangan yang diminati," jelas Wimpie.

Lantas, apa bisa orang dewasa sehat bisa hidup tanpa hubungan seks?

Menurut Wimpie, itu bisa saja apalagi ada masturbasi atau solo sex. Namun ketika penyaluran hasrat seksual ini sama sekali absen dalam hidup, dampak yang paling bisa dirasakan adalah stres.

"Yang paling banyak (dampaknya seperti) merasakan ketidakpuasan, stres, karena ketika orang berhubungan seks atau masturbasi puncaknya adalah orgasme. Orang kan merasakan tenang, rileks, (tapi) itu nggak ada, sebaliknya (merasa) stres, bingung, gelisah," kata dia.

Dua narapidana kasus tindak pidana terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung mengucapkan ikrar setia kepada NKRI. Ikrar tersebut disaksikan oleh Densus 88 hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kedua napiter tersebut adalah Margono, warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Gunawan Dwi Rianto, warga Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.

Dengan mengenakan setelan hitam putih dan bersongkok, kedua napiter mengucapkan ikrar kesetiaan kepada NKRI.

"Melepaskan baiat saya dari amir atau pemimpin kelompok, jaringan, organisasi radikalisme, dan terorisme yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Gunawan dan Margono secara serentak.

Usai ikrar, keduanya melakukan hormat dan mencium bendera Merah Putih sebagai simbol kecintaan dan kesetiaan terhadap Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kadiyono, mengaku bersyukur Margono dan Gunawan akhirnya kembali ke pangkuan NKRI.

"Kami bersyukur, di bulan yang baik ini ada tekad yang sangat kuat dari dua narapidana ini. Didukung oleh pembinaan yang baik serta dukungan dari Densus 88, BNPT, Polres, Kodim, Kejaksaan, dan Pemda, ini semakin menguatkan semangat mereka untuk kembali kepada NKRI," kata Kadiyono, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, pengucapan ikrar kesetiaan ini merupakan bagian dari proses deradikalisasi yang terus dilakukan oleh pemasyarakatan bersama Densus 88 dan BNPT.

Sebelum menjalani ikrar, kedua narapidana telah masuk kategori hijau dan telah berbaur dengan narapidana lain di Lapas Tulungagung. Bahkan, mereka sudah mengikuti kegiatan ibadah secara berjamaah di masjid lapas.

Kadiyono menjelaskan pengucapan kesetiaan terhadap NKRI merupakan syarat tambahan bagi napiter untuk mendapatkan pemotongan masa pemidanaan. Setelah ikrar ini, Gunawan dan Margono bisa diajukan untuk mendapatkan remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ini merupakan syarat tambahan. Setelah ikrar ini, mereka dapat diusulkan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk remisi," jelasnya.

Kakanwil menambahkan bahwa berdasarkan data di Lapas Tulungagung, masa pemidanaan kedua narapidana terorisme tersebut tinggal delapan dan sembilan bulan.

Sementara itu, di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur, tercatat masih ada 20 narapidana terorisme yang menjalani pembinaan. Kadiyono berharap langkah yang diambil oleh dua napiter di Tulungagung dapat menjadi contoh bagi narapidana lainnya.

"Ini adalah proses yang baik, tentunya dengan niat yang kuat dari masing-masing warga binaan. Kami berharap narapidana lainnya menyusul untuk menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Setelah ini, ada juga di Madiun," tambahnya.

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menilai usul Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang ingin adanya Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama tidak urgen.

Menurut dia, selama ini masyarakat Indonesia telah bebas memeluk agama masing-masing.

"Maksud saya itu apa itu penting UU itu. Bukankah kita tanpa UU itu, selama ini kita bebas juga beragama. Kan UUD 1945 juga sudah mengatur, kemudian UU HAM mengatur, kan sudah ada semua," kata Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/3).

Mafirion berpendapat UU Kebebasan Beragama yang diusulkan Pigai justru berpotensi membawa dampak buruk bagi produk legislasi Indonesia. Ia mengatakan sudah terlalu banyak undang-undang hingga sulit diawasi.

"Nanti kita ini kebanyakan UU. Jadi kita pun sudah tak hapal sama UU kita, sudah pun kita sudah enggak bisa mengawasi semua UU kita," kata Mafirion.

"Apakah sekarang ini tanpa UU Kebebasan Beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945, apa orang tidak bebas beragama? Bebas," sambungnya.

Mafirion pun meminta Pigai lebih berfokus mengurusi HAM yang lebih substantif. "Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia. Misalnya indeks HAM kita yang turun, iya kan? Lebih bagus itu," tutur dia.

Sebelumnya, Pigai mengusulkan UU Kebebasan Beragama. Menurutnya, lewat UU itu, warga bisa memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kemudian terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama, ini sikap kementerian," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menekankan perlu dibuat payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Umat Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama.

"Kenapa? Kalau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama," ucap dia.

Serang (ANTARA) - Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Serang mengisi bulan Ramadhan 1446 Hijriah dengan mengikuti kegiatan pesantren kilat.

Pesantren kilat tersebut diadakan khusus untuk pembinaan mental, serta mendekatkan WBP kepada nilai-nilai agama Islam.

“Kegiatan di bulan Ramadhan ini untuk membawa nuansa Ramadhan semakin kental di Rutan Serang, dan membantu teman-teman itu untuk menambah keimanan dan ketakwaannya,” ujar Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Serang Chika Panji Ardiansyah di Kota Serang, Rabu.

Pesantren kilat tersebut memiliki program yang wajib diikuti WBP beragama Islam yakni pengajian, tadarus, public speaking, pemberantasan buta huruf Al-Quran, hingga Salat Tarawih berjamaah.

Pengisi kegiatan diantaranya beberapa komunitas dakwah di Kota Serang, UIN Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten.

Namun tidak dipungkiri WBP lulusan pesantren juga dapat mengisi kegiatan dan membantu rekan-rekannya untuk mempelajari ilmu agama.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergiliran baik tahanan pria dan wanita, di Masjid Al-Ikhlas dalam Rutan Serang.

Hal itu selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Undang-Undang Kemasyarakatan.

Selain itu Rutan Serang dalam waktu Ramadhan juga mempersilahkan WBP untuk lebih dekat dengan keluarga dengan menerima makanan berbuka puasa..

“Kami memberikan waktu terkait ketika dari keluarga ingin memberikan makanan untuk berbuka.Kita buka dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, setiap hari keluarga bisa kirim,” kata Panji.

Pengisi kegiatan Pesantren Kilat dan juga WBP Rutan Serang, Ahmad Jundi bertugas mengajarkan bacaan Iqro kepada rekan-rekannya.

Jundi juga mendapatkan pengalaman luar biasa, dimana saat ia mengajarkan bacaan Iqro, salah satu warga binaan merasa tersentuh karena sudah bisa membaca Al-Quran dari nol.

“Jadi di rumahnya nggak pernah kenal dengan alif ba’ ta (bacaan Iqro). Alhamdulillah, setelah di sini (penjara) belajar Iqro dari 1 sampai 6, sehingga kemudian selesai Iqro 6 itu sampai dia menangis,” kata dia.

Jundi mengingat nasehat gurunya, selepas keluar dari pesantren, ia harus menyampaikan ilmu itu sekalipun satu kalimat.

“Jadi berdasarkan wasiat itu saya harus peduli sama siapapun, dimanapun dan sekalipun dalam kondisi di penjara,” ujar dia.

Sebanyak 29 napi Lapas Kutacane, Aceh yang sempat kabur sudah ditangkap kembali. Tim gabungan saat ini masih memburu 23 orang yang masih buron.

"Sampai malam hari ini sudah kembali ke lapas 12 orang karena diantar keluarga dan yang sudah tertangkap berada di Polres 17 orang," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto kepada detikSumut, Rabu (12/3/2025).

Satu orang napi yang tertangkap masih dirawat di rumah sakit di Aceh Tenggara karena mengalami luka di bagian kaki. Yan juga memberikan penjelasan terkait data jumlah napi kabur yang berbeda-beda versi.

Menurutnya, total napi kabur awalnya tercatat 52 orang namun setelah dirilis dua orang kembali ke lapas sehingga dilaporkan jumlahnya 50 orang. Tak lama berselang, tertangkap satu orang lagi sehingga muncul versi 49 orang yang kabur.

"Jadi yang belum kembali 23 orang sehingga total keseluruhan yang kabur 52 orang," ujar Yan.

Insiden kaburnya napi menyebabkan kerusakan signifikan berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur di dalam Lapas Kutacane. Tim gabungan terdiri dari petugas lapas, warga binaan pemasyarakatan (WBP), TNI dan Polri disebut telah membersihkan puing-puing, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta memperkuat sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan perbaikan fasilitas berjalan dengan lancar, ini juga menjadi bukti solidnya sinergitas dengan TNI & Polri. Kami juga berharap ini menjadi pembelajaran bagi WBP untuk lebih bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan banyak pihak," jelasnya.

Sebelumnya, napi Lapas Kutacane, Aceh ramai-ramai kabur dari penjara. Informasi diperoleh detikSumut, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3/2025). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Sejumlah petugas berusaha menangkap para napi. Namun mereka sebagian berhasil lolos. Aksi napi tersebut menyita perhatian warga sehingga arus lalulintas di lokasi macet.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para napi keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur," jelas Fahmi.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com – Petugas Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, bersama warga binaan dibantu TNI-Polri memperbaiki fasilitas yang rusak akibat dibobol oleh narapidana yang kabur menjelang berbuka puasa, Senin (10/3/2025).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, mengungkapkan, kejadian ini telah menyebabkan kerusakan signifikan terhadap berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur di dalam lapas.

"Aksi tersebut tidak hanya merusak fasilitas sebagai bagian dari upaya pelarian, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan meningkatkan potensi ancaman terhadap keamanan di dalam lapas," kata Yan Rusmanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/2/2025).

Untuk mengatasi kerusakan itu, petugas Lapas Kutacane bekerja sama dengan TNI dan Polri membersihkan puing-puing dan memperbaiki fasilitas yang rusak.

Selain itu, mereka pun memperkuat sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa.

"Warga binaan juga dilibatkan dalam kegiatan perbaikan tersebut sebagai bagian dari program pembinaan dan tanggung jawab mereka atas perbuatan yang telah dilakukan," ujarnya.

Yan Rusmanto berharap, kasus pelarian itu dapat menjadi pembelajaran bagi warga binaan untuk lebih bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan banyak pihak.

"Diharapkan dengan selesainya perbaikan ini, Lapas Kutacane dapat berfungsi dengan optimal," tuturnya.

"Para warga binaan dapat menjalani proses pembinaan dengan lebih baik serta meminimalisasi potensi pelarian pada masa yang akan datang," katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 26 napi telah berhasil diamankan dari total 52 napi yang melarikan diri.

"Pagi ini nambah dua orang lagi, jadi yang belum kembali masih 26 orang," ucap Yan.

Para napi diketahui kabur menjelang berbuka puasa pada Senin (10/3/2025), diduga akibat kekecewaan terhadap sejumlah tuntutan yang tidak dipenuhi petugas lapas.

Salah satu tuntutan mereka adalah keberadaan bilik asmara di dalam lapas serta keluhan terkait lambatnya pembagian makanan berbuka puasa yang menyebabkan antrean panjang dan desak-desakan.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengungkapkan bahwa hampir 70 persen warga di Papua tinggal di daerah yang rawan konflik.

"Kita perlu ketahui bahwa ada sekitar 70 persen warga Papua yang hidup di wilayah konflik," katanya kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Papua, Selasa (11/3/2025).

Kondisi ini menyebabkan konflik bersenjata terus berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yalimo, dan daerah pegunungan lainnya.

Frits menjelaskan bahwa bentrokan bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB-OPM telah memaksa ratusan warga mengungsi ke daerah yang lebih aman.

"Konflik bersenjata ini berdampak terhadap para pengungsi yang terjadi seperti di Nduga, Maybrat, dan beberapa daerah lainnya. Memang di Maybrat pada tahun 2024, kami sudah memulangkan sekitar 64 warga," ungkapnya.

Lebih lanjut, Frits menyoroti beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat belum mendapatkan penyelesaian, terutama pelanggaran HAM berat yang terjadi di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat pada tahun 2001, serta di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada tahun 2003.

"Kami sudah laporkan kepada Wakil Menteri (Wamen) HAM, semoga menjadi perhatian ke depan, guna melihat berbagai persoalan HAM yang ada di Papua," ujarnya.

Dalam konteks ini, Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, melakukan kunjungan ke Kota Jayapura untuk bertemu dengan Komnas HAM Perwakilan Papua.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan berbagai permasalahan terkait kasus HAM di Papua.