Manila (ANTARA) - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, dan kini berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kantor Berita Filipina PNA melaporkan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada hari Rabu.

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC.

Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Perawat ICC, menurut pihak Kedutaan Filipina, telah menyampaikan informasi yang diterima kepada Dokter Medis ICC untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap mantan presiden setibanya di Pusat Penahanan ICC.

Kedubes Filipina juga mengatakan telah memberikan semua bantuan konsuler yang diperlukan kepada Duterte dan delegasinya, serta juga telah menyediakan pakaian musim dingin yang sesuai, pakaian ganti, dan paket perawatan bagi mereka.

Atas permintaan kedutaan, Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina, Salvador Medialdea, diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin untuk mengunjungi mantan Presiden Filipina itu pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sementara itu, perawat dan asisten Duterte dijadwalkan untuk kembali ke Filipina.

Otoritas imigrasi Belanda memberikan kepada mereka, termasuk yang mengawal Duterte, visa dua hari untuk memungkinkan mereka beristirahat dan pulih sebelum penerbangan kembali.

Pejabat kedutaan sebelumnya mengingatkan pejabat ICC dan Kementerian Luar Negeri Belanda mengenai perlunya perhatian dan pemantauan ketat kondisi medis dan fisik Duterte.

Atas pengaturan kedutaan, pejabat ICC juga menyerahkan kepada mantan presiden itu nama dan nomor kontak pejabat Kedutaan Filipina yang dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk bantuan konsuler yang mungkin diperlukannya.

Sumber: PNA-OANA

Bisnis.com, JAKARTA - Isu tentang TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil memicu banyak komentar. Ada yang mengaitkannya dengan dwifungsi ABRI, doktrin militer yang pernah hidup di era Orde Lama dan Orde Baru.

Panglima TNI telah menegaskan prajurit entah itu perwira atau siapapun, yang mengisi jabatan institusi sipil wajib mengundurkan diri.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang mengatur: "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,".

Meski demikian, pada ayat (2) diatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki sejumlah jabatan sipil tetapi terbatas.

Perinciannya adalah kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Adapun isu tentang TNI mengisi jabatan sipil terjadi di tengah upaya pemerintah dan DPR untuk mengamandemen Undang-undang TNI. Ada banyak substansi dalam amandemen tersebut, termasuk soal perluasan institusi sipil yang bisa diduduki militer hingga usia pensiun militer.

Komentar KSAD

Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengemukakan bahwa TNI AD akan tunduk pada hasil akhir dari pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir di DPR.

"Kalau nanti keputusannya seperti itu, ya kami ikut. Kami akan loyal seratus persen dengan keputusan," kata Maruli dilansir dari Antara.

Menurut Maruli, ketakutan yang dibangun di tengah masyarakat akan kembalinya Indonesia ke masa dwifungsi ABRI era Orde Baru terlalu berlebihan.

"Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah. Menurut saya itu pemikiran yang tidak baik," tegas Maruli.

Maruli menilai isu-isu tersebut terkesan menyerang institusi TNI AD sehingga membuat persepsi masyarakat akan jajarannya memburuk.

Menurut Maruli, selama ini seluruh perwira aktif yang masuk ke institusi sipil memiliki latar belakang prestasi yang baik dan sesuai dengan institusi sipil terkait.

Maruli melanjutkan, mereka juga telah melalui prosedur seleksi yang semestinya sehingga dianggap layak untuk menempati jabatan-jabatan di posisi instansi sipil tersebut.

"Kami melihat anggota anggota TNI AD punya potensi, silahkan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar atau ada sidangnya atau ditentukan oleh Presiden, silahkan saja. Tapi jangan menyerang institusi," kata Maruli.

Maruli meyakini perwira TNI yang saat ini menempati jabatan sipil telah mengemban tanggung jawabnya dengan baik.

Komentar Menteri HAM

Menteri Hak Asasi Manusia mendukung pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang akan memastikan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun diri atau mengundurkan diri.

“Ikuti saja apa yang disampaikan oleh panglima TNI dengan kepala staf angkatan darat,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

Meski demikian, Pigai hanya tersenyum ketiga ditanya mengenai status Direktur Utama Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang juga menjabat sebagai Danjen Akademi TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menekan aturan yang menyebut posisi Sekretaris Kabinet ada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

Aturan ini dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Beleid ini ditetapkan Presiden RI dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 5 November 2024.

Dalam Pasal 48 ayat (1) aturan itu disebutkan bahwa posisi Sekretariat Militer Presiden membawahi Sekretaris Kabinet.

"Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro dan Sekretaris Kabinet," tulis aturan itu.

Perpres yang sama juga mengatur soal hak keuangan dan fasilitas Sekretariat Kabinet.

Hal ini diatur di Pasal 121 Ayat (2).

Jika Sekretaris Kabinet berasal dari TNI atau Polri, maka disesuaikan dengan golongan kepangkatan.

"Dalam hal Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak keuangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan," tulis pasal itu.

Adapun Sekretariat Militer Presiden merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara.

Pada Pasal 45 Ayat (1) disebutkan bahwa Sekretariat Militer Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Kemudian, Pasal 45 Ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat Militer Presiden dipimpin oleh Sekretaris Militer Presiden.

Selanjutnya, Sekretaris Militer Presiden melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Militer Presiden dapat menerima penugasan langsung dari Presiden," tulisnya.

Seskab Teddy Tak Harus Mundur

Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya tidak perlu mundur dari keanggotaan TNI.

Sebab, sebagaimana diatur dalam beleid di atas, posisi yang dijabat Teddy berada di bawah Setmilpres.

Undang-Undang TNI pun mengatur bahwa Setmilpres merupakan satu dari 10 lembaga yang dapat diduduki oleh perwira aktif TNI.

"Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu, tidak harus mundur," kata Maruli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

"Kalau berdasarkan dari Juru Bicara Kepresidenan kemarin itu, kan ada penyampaiannya. Bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Sesmilpres," sambung dia.

Menurut Maruli, sejak dulu, Setmilpres selalu dipimpin oleh mayor jenderal TNI, dengan didampingi sekretaris dari kepolisian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, dan kini berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kantor Berita Filipina PNA melaporkan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada hari Rabu (13/3/2025).

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC. Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Perawat ICC, menurut pihak Kedutaan Filipina, telah menyampaikan informasi yang diterima kepada Dokter Medis ICC untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap mantan presiden setibanya di Pusat Penahanan ICC. Kedubes Filipina juga mengatakan telah memberikan semua bantuan konsuler yang diperlukan kepada Duterte dan delegasinya, serta juga telah menyediakan pakaian musim dingin yang sesuai, pakaian ganti, dan paket perawatan bagi mereka.

Atas permintaan kedutaan, Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina, Salvador Medialdea, diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin untuk mengunjungi mantan Presiden Filipina itu pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sementara itu, perawat dan asisten Duterte dijadwalkan untuk kembali ke Filipina. Otoritas imigrasi Belanda memberikan kepada mereka, termasuk yang mengawal Duterte, visa dua hari untuk memungkinkan mereka beristirahat dan pulih sebelum penerbangan kembali.

Pejabat kedutaan sebelumnya mengingatkan pejabat ICC dan Kementerian Luar Negeri Belanda mengenai perlunya perhatian dan pemantauan ketat kondisi medis dan fisik Duterte. Atas pengaturan kedutaan, pejabat ICC juga menyerahkan kepada mantan presiden itu nama dan nomor kontak pejabat Kedutaan Filipina yang dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk bantuan konsuler yang mungkin diperlukannya.

Batam (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan 13 orang warga negara asing yang bekerja serta mendirikan perusahaan fiktif dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam di Batam, Kamis, mengatakan selain 13 orang warga negara asing (WNA) yang telah diamankan, terdapat 13 orang WNA lainnya masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) keimigrasian.

"Sembilan orang yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian," kata Godam dalam konferensi pers mengenai hasil Operasi Wira Waspada 2025.

Ia menjelaskan pengamanan WNA itu merupakan hasil pemeriksaan terhadap 12 perusahaan PMA yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Pemeriksaan itu dilakukan melalui Operasi Wira Waspada pada tanggal 11–12 Maret 2025 guna menekan potensi pelanggaran keimigrasian oleh WNA yang dijamin perusahaan PMA yang diduga tidak memenuhi persyaratan," ujar Godam.

Operasi ini dilaksanakan dengan metode pengawasan terbuka dan tertutup pada area yang telah ditentukan.

"Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Selain itu, dalam operasi target wilayah industri, sebanyak delapan orang WNA diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian.

"Satu orang warga negara Austria berinisial DB, yang merupakan pemegang ITAS (Izin Tinggal Terbatas) investor dan Direktur PT All About City diduga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperpanjang masa tinggal di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas," ujar Godam.

Kemudian tiga orang warga negara China, yaitu JM, CC, dan CK diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal.

"JM dan CC, yang memiliki ITAS investor, diduga menyalahgunakannya dengan bekerja sebagai buruh kasar. Sementara CK, yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, juga diduga melanggar aturan dengan bekerja di perusahaan tersebut," ujarnya.

Godam menambahkan empat orang warga negara China berinisial ZH, MN, LH, dan LZ kedapatan bekerja di PT Sun Gold Solar, meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan sehingga diduga menyalahgunakan izin tersebut.

Selain operasi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam juga sedang menindaklanjuti kasus tindak pidana keimigrasian tiga orang warga negara Bangladesh inisial FR, SK, dan SM yang masuk wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

"Mereka diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 113 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," katanya.

Adapun satu orang warga negara India berinisial MT yang diduga memalsukan izin tinggal terbatas diamankan ketika petugas melakukan pengawasan keimigrasian di kawasan Sagulung, Batam.

WNA tersebut diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 121 huruf b Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh menyatakan kerusakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, mulai diperbaiki usai kaburnya puluhan narapidana di penjara tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto di Banda Aceh, Kamis, mengatakan perbaikan dilakukan petugas lapas bersama warga binaan dibantu prajurit TNI dan personel Polri.

"Insiden pelarian narapidana tersebut menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur dalam lapas. Kerusakan tersebut mulai diperbaiki dengan melibatkan warga binaan serta dibantu TNI dan Polri," kata Yan Rusmanto.

Fasilitas yang rusak di antaranya pintu pengamanan dalam lapas, plafon atau loteng serta atap seng di bagian perkantoran, serta beberapa sarana dan prasarana pendukung lainnya di dalam lapas kelas IIB tersebut.

Ia mengatakan perbaikan berlangsung sejak Rabu (12/3). Dalam proses perbaikan tersebut juga dilakukan penguatan fasilitas dan sistem keamanan Lapas Kutacane guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Pelibatan warga binaan dalam perbaikan lapas tersebut sebagai bagian dari program pembinaan dan tanggung jawab atas kerusakan yang telah mereka lakukan," kata Yan Rusmanto menyebutkan.

Di samping itu, kata dia, keterlibatan TNI dan Polri merupakan bukti solidnya sinergitas para pihak. TNI dan Polri juga berkomitmen mendukung pengamanan lapas supaya kaburnya narapidana tidak terulang.

"Dengan selesainya perbaikan tersebut, maka Lapas Kutacane dapat berfungsi maksimal dan warga binaan dapat kembali menjalani proses pembinaan serta meminimalisir potensi pelarian di masa mendatang," kata Yan Rusmanto.

Sebelumnya, sebanyak 52 narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, melarikan diri pada Senin (10/3) menjelang berbuka. Puluhan narapidana tersebut kabur setelah menjebol pintu keamanan dan loteng ruang staf lapas.

Kaburnya narapidana sempat membuat panik masyarakat yang sedang beraktivitas di luar lapas yang berada di pusat kota Kutacane, ibu kota kabupaten Aceh Tenggara. Narapidana tersebut kabur melalui pintu utama dan atap kantor lapas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Fahmi Bachmid mengungkapkan kondis Nikita Mirzani di tahanan Polda Metro Jaya.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, mendekam di rumah tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya selama 20 hari terhitung sejak Selasa (4/3/2025) lalu.

Keduanya menjadi tahanan terkait laporan dokter kecantikan Reza Gladys atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nikita dalam keadaan sehat," kata Fahmi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

Fahmi Bachmid mengatakan, Nikita Mirzani harus kuat demi memperjuangkan kebenaran.

"Ini adalah bentuk memperjuangkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, apa pun resiko harus dihadapi," kata Fahmi.

Fahmi Bachmid mengatakan ia selalu menjenguk Nikita Mirzani hampir setiap hari di Polda Metro Jaya.

Fahmi biasanya menjenguk bersama dokter Oky Pratama.

Namun, sang pengacara enggan menjawab apakah akan ada upaya untuk penangguhan penahanan bagi Nikita Mirzani.

Seperti diketahui, Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan Rp 5 miliar yang dilaporkan oleh dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys.

Polda Metro Jaya memanggil Nikita dan Mail untuk diperiksa pada 20 Februari 2025.

Setelah sempat tertunda karena alasan kesehatan, Nikita Mirzani akhirnya menjalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025.

Setelah beberapa jam diperiksa, Nikita Mirzani dan Mail Syahputra keluar dengan baju oranye.

Manila (ANTARA) - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kantor Berita Filipina PNA melaporkan Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada Rabu.

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC.

Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Kedubes Filipina telah memberikan semua bantuan konsuler kepada Duterte dan delegasinya, serta menyediakan pakaian musim dingin, pakaian ganti, dan paket perawatan.

Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina Salvador Medialdea diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin mengunjunginya pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sumber: PNA-OANA

Beirut (ANTARA) - Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Lebanon untuk mengadopsi program reformasi keuangan terpadu untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi dan memulihkan kepercayaan investor.

Dalam pertemuan dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Istana Baabda di Beirut, Ernesto Ramirez Rigo, Rabu (12/3), Kepala Misi IMF untuk Lebanon, menguraikan visi IMF untuk mengeluarkan Lebanon dari krisis keuangan dan ekonomi.

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepresidenan Lebanon, Rigo menekankan bahwa sebuah rencana yang terkoordinasi, yang dikembangkan melalui kerja sama dengan sejumlah institusi Lebanon dan IMF, akan mempercepat pemulihan negara tersebut.

Sementara itu, Aoun menyampaikan terima kasih kepada IMF atas dukungannya dan menegaskan kembali komitmen Lebanon untuk mengimplementasikan reformasi yang diperlukan, yang digambarkannya sebagai prioritas nasional sebelum menjadi tuntutan internasional.

Pada April 2022, IMF mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Lebanon untuk menyediakan 3 miliar dolar AS dalam program pembiayaan selama 46 bulan. Namun, IMF mencantumkan serangkaian langkah reformasi di negara tersebut sebagai prasyarat untuk kesepakatan final guna mendapatkan pinjaman.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Manila (ANTARA) - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, dan kini berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kantor Berita Filipina PNA melaporkan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada hari Rabu.

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC.

Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Perawat ICC, menurut pihak Kedutaan Filipina, telah menyampaikan informasi yang diterima kepada Dokter Medis ICC untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap mantan presiden setibanya di Pusat Penahanan ICC.

Kedubes Filipina juga mengatakan telah memberikan semua bantuan konsuler yang diperlukan kepada Duterte dan delegasinya, serta juga telah menyediakan pakaian musim dingin yang sesuai, pakaian ganti, dan paket perawatan bagi mereka.

Atas permintaan kedutaan, Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina, Salvador Medialdea, diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin untuk mengunjungi mantan Presiden Filipina itu pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sementara itu, perawat dan asisten Duterte dijadwalkan untuk kembali ke Filipina.

Otoritas imigrasi Belanda memberikan kepada mereka, termasuk yang mengawal Duterte, visa dua hari untuk memungkinkan mereka beristirahat dan pulih sebelum penerbangan kembali.

Pejabat kedutaan sebelumnya mengingatkan pejabat ICC dan Kementerian Luar Negeri Belanda mengenai perlunya perhatian dan pemantauan ketat kondisi medis dan fisik Duterte.

Atas pengaturan kedutaan, pejabat ICC juga menyerahkan kepada mantan presiden itu nama dan nomor kontak pejabat Kedutaan Filipina yang dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk bantuan konsuler yang mungkin diperlukannya.

Sumber: PNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

LUMAJANG, KOMPAS.com - Sebanyak 50 warga binaan di Lapas Kelas IIB Lumajang bisa menikmati buka puasa bersama keluarga pada hari ke-13 Ramadhan.

Di balik riuhnya canda tawa keluarga dan warga binaan, ada dua orang yang tak banyak suara tetapi saling menyampaikan bahasa cinta.

Kedua orang itu adalah Muhammad Hafid, warga binaan Lapas Kelas IIB Lumajang, dan istrinya, Hidayah.

Hidayah datang seorang diri ke Lapas Lumajang untuk bertemu sang suami tercinta.

Pegangan tangan pasangan muda ini tidak pernah lepas sejak keduanya duduk di atas karpet hijau ruang buka puasa bersama.

Meski di sisi kanan dan kiri banyak orang lain, mereka tidak malu untuk terus berpegangan tangan sambil berbicara lembut dan tersenyum.

Sesekali, kecupan kasih sayang dari Hidayah juga mendarat di kening Hafid sebagai bentuk dukungan untuk terus bersabar dan kuat menjalani masa hukuman.

Pasangan muda ini baru menikah 1 tahun 8 bulan lalu dan belum dikaruniai buah hati.

Saat usia pernikahan baru menginjak 14 bulan, mereka harus berpisah karena Hafid ditangkap polisi gara-gara kasus narkoba.

"Di sini sudah 6 bulan, nikah dapat setahun 2 bulan saya ditangkap gara-gara pil (narkoba)," kata Hafid di Lapas Kelas IIB Lumajang, Rabu (12/3/2025).

Hafid mengatakan, sebelum pertemuan saat buka puasa ini, 3 hari yang lalu keduanya baru saja bertemu di tempat yang sama saat jam besuk.

Namun, layaknya orang jatuh cinta, rindu akan selalu datang setiap saat di kala jauh dari pandangan mata. "Baru 3 hari lalu dijenguk, tapi ya tetap kangen," ucapnya.

Hidayah datang ke lapas tidak dengan tangan kosong.

Ia membawa tempe kecap kesukaan belahan hatinya itu.

Menurutnya, masakan itu dibawanya tanpa ada permintaan dari Hafid sebelumnya.

Ia berinisiatif memasak makanan kesukaan suami untuk lauk buka puasa bersama. "Bawa tempe kecap kesukaan mas, biar ingat terus sama saya," kelakar Hidayah disambut tawa oleh Hafid.

Saat adzan maghrib berkumandang, pasangan ini juga tidak malu untuk saling menyuapi satu sama lain.Serasa dunia milik berdua.

Kata Hidayah, selama momen pertemuan ini, ia berpesan kepada sang suami untuk bersabar dan kuat menjalani hukuman.

Pesan yang sama juga disampaikan Hafid kepada Hidayah untuk tetap setia menunggunya keluar dari penjara.

Belum diketahui sampai kapan Hafid akan berada dalam penjara karena ia belum dijatuhi vonis oleh hakim.

Saat ini, proses persidangan masih dalam tahapan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

"Belum tahu sampai kapan, belum vonis, jadi tadi kita saling pesan untuk kuat jalani hukuman dan setia menunggu," ucap Hidayah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru di SMK Kalideres, Jakarta Barat, mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian mengatakan, proses hukum terhadap terduga pelaku harus tetap berjalan, meskipun yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kami, di Komisi E sependapat, permintaan maaf boleh, tapi hukum tetap dijalankan, terlepas dari umur pelaku 60 tahun," kata Justin saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Permintaan agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap berlanjut telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta dalam rapat kerja Komisi E pada Rabu kemarin.

Dalam rapat tersebut, Kepala SMK di Kalideres juga hadir untuk memberikan klarifikasi dan membantu Dinas Pendidikan menjelaskan perihal kasus dugaan pelecehan tersebut.

"Kami sayangkan proses yang terjadi. Tim investigasi yang dipimpin oleh Sudin Pendidikan Jakarta Barat memang telah melakukan audiensi dengan siswa dan orangtua. Namun, fakta bahwa siswa-siswa menandatangani surat tidak akan mempermasalahkan ini sangat disayangkan," ujar Justin.

"Namun, ini harus dipertanyakan. Bisa jadi mereka tertekan karena adanya hirarki dalam sekolah. Jika ada satu saja korban yang ingin menempuh jalur hukum, maka ini harus diproses," sambung Justin.

Demo siswa akibat lambatnya respons sekolah

Adapun kasus dugaan pelecehan ini mencuat setelah puluhan siswi melaporkan tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh terduga pelaku.

Laporan ini kemudian memicu aksi demonstrasi siswa SMK Kalideres pada 26 Februari 2025.

Dalam aksi tersebut, siswa membawa spanduk berisi tuntutan agar guru pelaku dipecat dan meneriakkan protes di lingkungan sekolah.

Justin menyayangkan lambatnya respons pihak sekolah dalam menangani laporan korban.

Ia menyebut, laporan awal sebenarnya sudah disampaikan pada 20 Februari 2025, namun tidak ada tindakan tegas hingga akhirnya siswa memilih turun ke jalan.

"Demo yang dilakukan siswa adalah klimaks dari lambatnya penanganan kasus ini. Saya mengingatkan kepada Kepala Sekolah bahwa siswa-siswa ini tidak boleh dikenakan sanksi apapun. Mereka tidak bersalah karena hanya menuntut keadilan," ucap Justin.