Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa terkait hukum terjadi sepanjang Kamis (13/3). Dari mulai Kejaksaan Agung periksa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) hingga sidang etik eks Kapolres Ngada.

Berikut rangkuman berita Hukum yang telah disusun Kantor Berita ANTARA.

1. Ahok kaget Kejagung punya banyak data soal kinerja Pertamina

Jakarta (ANTARA) - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku kaget karena Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki lebih banyak data mengenai kinerja Pertamina ketimbang dirinya.

“Dari Kejaksaan Agung, mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala,” katanya usai diperiksa penyidik selama kurang lebih 8 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

2. Kejagung cecar Ahok 14 pertanyaan pokok terkait kasus minyak mentah

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik pada Jampidsus mencecar mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah.

“Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

3. Polda Jateng libatkan LPSK di kasus polisi aniaya bayi hingga tewas

Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang bayi oleh seorang oknum polisi berinisial Brigadir AK.

"Untuk memastikan keamanan saksi dan keluarga korban selama proses penyidikan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Kamis.

Baca di sini

4. Bareskrim Polri ungkap 609 kasus TPPO selama 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan saat ini jajarannya sudah menangani 609 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama 2025.

"Di tahun 2025 ini kita sudah menangani sebanyak 609 kasus, dengan korban 1.503 orang dan 754 orang tersangka," kata Wahyu saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca di sini

5. Divpropram Polri gelar sidang etik eks Kapolres Ngada pada Senin depan

Jakarta (ANTARA) - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri akan menggelar sidang etik terhadap tersangka kasus dugaan perbuatan asusila dan penggunaan narkoba, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FWLS), pada Senin, 17 Maret 2025.

“Divpropam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025,” ucap Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Gedung Divhumas Polri, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Membakar sampah masih menjadi salah satu pilihan untuk menghilangkan sampah dengan cepat. Padahal cara tersebut bisa menyebabkan munculnya kabut asap yang mengganggu aktivitas bahkan menurunkan kualitas udara.

Memang, aktivitas pembakaran sampah cenderung menurun karena keterbatasan lahan. Namun, ada saja yang tetap membakar sampah apabila ada lahan kosong.

Kegiatan membakar sampah juga sering menuai pro-kontra. Selain karena asapnya yang mengganggu, api yang dinyalakan di sembarangan tempat bisa menyebar dan berpotensi membakar bangunan di sekitarnya.

Menanggapi hal ini, Pembina Pesantren Quran Subulunajjah Depok, Ustaz Farid Nu'man Hasan, mengatakan dalam Islam tidak ada dalil yang mengharamkan membakar sampah di rumah sehingga hukumnya mubah atau boleh.

"Membakar sampah di depan rumah, pada dasarnya adalah boleh karena itu termasuk aktivitas duniawi yang hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya," kata Ustadz Farid saat dihubungi detikProperti beberapa waktu.

Walau demikian, ia menyebutkan ada ketentuan lain yaitu jika membakar sampah di rumah sampai mengganggu kenyamanan tetangga, kegiatan tersebut tidak diperbolehkan.

"Jika sampai asap dan baunya mengganggu orang lain, tetangga, atau orang yang lalu lalang, sehingga mereka tidak nyaman atau terganggu kesehatannya, maka ini tidak dibolehkan," tambahnya.

Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Hadits Bukhari RA, sebagai berikut.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

Artinya, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia mengganggu tetangganya." (HR. Bukhari no. 6136).

Hadits lainnya juga berkata orang yang mengganggu tetangganya dijamin tidak masuk ke dalam surga. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci kegiatannya, membakar sampah yang asapnya mengganggu tetangganya, lalu orang tersebut tidak segera berhenti dan meminta maaf, maka ganjarannya seperti yang disebutkan dalam Hadits berikut.

"Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." (HR. Muslim no. 46).

(abr/abr)

JAKARTA - Terdakwa kasus impor gula yang juga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong , menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum dalam kasus ini. Sebab, hingga persidangan dimulai, salinan laporan hasil audit BPKP tersebut tak kunjung diberikan.

Pakar Hukum Keuangan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Dian Puji Nugraha Simatupang, menilai tidak diserahkannya laporan hasil audit BPKP kepada pihak terkait adalah langkah keliru. Menurutnya, hasil audit tersebut sangat krusial karena menjadi dasar untuk menetapkan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kerugian keuangan negara.

"Apalagi unsur merugikan keuangan negara kan merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi (tipikor)," ujarnya, Kamis (13/3/2025).

Dian menekankan pentingnya audit BPKP yang harus dihitung dan dinilai terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. "Jika hasil audit belum diserahkan, publik berhak mempertanyakan kualitas dan substansi audit tersebut," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan objektivitas harus menjadi prinsip utama dalam proses hukum. Dia mendesak Majelis Hakim memerintahkan agar hasil audit BPKP diserahkan kepada semua pihak yang terlibat, untuk memastikan keadilan.

"Tidak boleh juga mengadili seseorang tetapi hasil audit tidak diberikan karena justru agar terdapat objektivitas dan transparansi," tuturnya.

Senada dengan pendapat itu, Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita menganggap tidak disampaikannya laporan hasil audit BPKP sebagai bentuk "Contempt of Court" dan "Obstruction of Justice". Romli menekankan bahwa bukti audit BPKP adalah salah satu alat bukti utama dalam kasus tipikor yang menjerat Tom Lembong.

Menurutnya, kegagalan untuk menyampaikan hasil audit BPKP dapat menyebabkan proses hukum yang tidak adil dan berpotensi menjadi peradilan sesat.

"Jika dipaksa sidang dilanjutkan merupakan peradilan sesat (miscarriage of justice)," ucapnya.

Sementara itu, pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan agar salinan audit BPKP diserahkan kepada jaksa dan majelis hakim.

Menurutnya, ini merupakan hak terdakwa berdasarkan sejumlah pasal dalam hukum Indonesia, di antaranya Pasal 1 angka 9 KUHAP juncto Pasal 4 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 72 KUHAP yang menjamin hak terdakwa dan penasihat hukum untuk mengakses dokumen yang relevan dalam pembelaan.


Serta, Pasal 39 Ayat 2 UU BPK juncto putusan MK Nomor 31/2012 yang menyatakan hasil audit perhitungan keuangan negara harus dibuka kepada terdakwa agar dapat diuji dalam persidangan dan diakses oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

"Ini adalah hak terdakwa yang kami permasalahkan sejak awal sidang. Kami membutuhkan salinan audit BPKP untuk menguji apakah benar ada kerugian negara dan bagaimana perhitungannya," katanya usai sidang putusan sela, Kamis (13/3/2025).

Ari Yusuf juga mengungkapkan bahwa hasil audit BPKP baru muncul setelah Tom Lembong ditahan, meski penahanan tersebut terjadi pada Oktober, sedangkan klarifikasi BPKP baru dilakukan pada Januari. Permintaan ini, menurut Ari, juga berkaitan dengan keadilan yang harus dijunjung dalam sidang yang menarik perhatian publik ini.

"Jika dalam proses ini ada yang keliru, baik dari jaksa maupun hakim, maka akan dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia dan berpengaruh pada penegakan hukum," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Pancasila adalah alasan utama keberhasilan Indonesia dalam mengelola keberagaman yang ada, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI Kamaruddin Amin, Kamis.

Dalam acara iftar yang diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Kamaruddin juga menilai bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa agama telah memainkan peran yang penting dalam mengelola keberagaman.

Dia berpendapat bahwa agama memiliki peran penting dalam memelihara demokrasi, kerukunan dan perdamaian.

"Kami sangat bangga Indonesia telah mempraktikkan Islam moderat, Kristen moderat," tambahnya.

Kamaruddin pun berpendapat bahwa agama yang moderat telah menjadi instrumen dalam mengelola keberagaman di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momen untuk refleksi dan berbagi sekaligus memperkuat hubungan antar korps diplomatik yang telah terjalin dengan baik.

Sugiono pun berharap acara iftar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai momen untuk berinteraksi dan berdiskusi satu sama lain dalam suasana yang hangat dan informal serta memperbarui komitmen untuk menjaga hubungan yang telah terjalin selama ini.

"Semoga kita bisa menyegarkan kembali niat kita dan berjalan beriringan di dunia ini," kata Sugiono.

Acara buka puasa bersama "Pejambon Ifthar 2025" itu merupakan kegiatan buka puasa tahunan bersama yang diselenggarakan oleh Kemlu RI.

Acara "Pejambon Ifthar" itu dihadiri oleh 100 undangan dari kalangan korps diplomatik, organisasi internasional dan perwakilan media.

JAKARTA - Perubahan posisi Sekretaris Kabinet ( Seskab ) dalam pemerintahan Prabowo Subianto membuat jabatan tersebut bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Hal itu dikatakan pengamat militer Anton Aliabbas.

Anton Aliabbas mengatakan, terdapat perubahan posisi Seskab dalam pemerintahan Prabowo Subianto . Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara menyebutkan posisi Seskab berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Pasal 48 Perpres tersebut menyebutkan, Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak empat biro dan Sekretaris Kabinet.

"Merujuk pada ketentuan tersebut, maka pos Seskab dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif," ujar Anton kepada SindoNews, Kamis (13/3/2025).

Anton menambahkan, merujuk pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pasal 47 ayat (1) RUU TNI, Sekretariat Militer Presiden merupakan 1 dari 15 pos yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Dengan demikian, Seskab tetap dapat diduduki prajurit aktif.

Diketahui, dalam DIM RUU TNI, ada penambahan Kementerian/Lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Berikut ini isi Pasal 47 ayat (1) DIM RUU TNI: Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber dan/atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

"Dan saya pikir, keputusan pensiun dini atau tidak akan dikembalikan lagi kepada Letkol Teddy. Namun, jika merujuk pada ketentuan yang ada, pos Seskab memang dibolehkan untuk diisi prajurit aktif," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini.



Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan alasan Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya tidak perlu mundur atau pensiun dari anggota militer lantaran menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Maruli menyebut bahwa jabatan yang diemban Teddy di bawah Sesmilpres, tanda kepangkatan tetap harus menempel.

"Beliau sudah setingkat Seskab, sudah ada Perpresnya, Seskab di bawah Sesmilpres, udah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara polisi ada di situ, pangkat tetap nempel, ini perlu dijelaskan, mungkin banyak yang belum mengerti," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja resmi menjadi tersangka kasus dugaan pelecehan seksual dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pantauan, nampak Fajar digiring tim Divpropam Polri menuju ruang konferensi pers Humas Polri. Fajar terlihat sudah mengenakan baju oranye khas tahanan Polri.

Fajar juga mengenakan masker untuk menutupi wajahnya. Kemudian, setelah diperlihatkan ke publik, Fajar kembali dibawa ke ruangan Divhumas Polri untuk nantinya bakal ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Diberitakan sebelumnya, Fajar diduga telah melakukan perbuatan tercela. Misalnya, melakukan pelecehan seksual terhadap empat korban dengan rincian tiga masih di bawah umur dan satunya berusia 20 tahun.

Sebagai tindak lanjutnya, Karowabprof Divpropam Brigjen Agus menyatakan pihaknya telah menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Senin (17/3/2025).

"Selanjutnya, Div Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025," ujar Agus di Divisi Humas Polri, Kamis (13/3/2025).

Jadi Tersangka

Sebelumnya, Polisi telah menetapkan bekas Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur hingga narkoba.

Kepala Biro Wabprof Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Brigjen Agus Wijayanto mengatakan setelah statusnya jadi tersangka, Fajar kini ditahan di Bareskrim Polri.

“Dirreskrimum Polda NTT di backup PPA-PPO Bareskrim Polri, statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujarnya di Divisi Humas Polri (13/3/2025).

Di lain sisi, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, Fajar juga diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur.

Tak tanggung-tanggung, korban dari kasus pelecehan seksual yang dilakukan Fajar mencapai empat orang. Tiga orang anak di bawah umur dan satu orang dewasa.

"Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksa kode etik ditemukan fakta bahwa FWLS telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tiga orang dan satu orang usia dewasa," ujar Trunoyudo.

Selain menjadi tersangka pelecehan seksual, Fajar juga diduga telah menyalahgunakan narkoba dan menyebarkan video pornografi.

Adapun, Fajar sempat bicara saat dibawa keluar usai ditampilkan ke publik di Divisi Humas Polri. "Saya sayang Indonesia," kata Fajar.

Jakarta (ANTARA) - Pancasila adalah alasan utama keberhasilan Indonesia dalam mengelola keberagaman yang ada, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI Kamaruddin Amin, Kamis.

Dalam acara iftar yang diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Kamaruddin juga menilai bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa agama telah memainkan peran yang penting dalam mengelola keberagaman.

Dia berpendapat bahwa agama memiliki peran penting dalam memelihara demokrasi, kerukunan dan perdamaian.

"Kami sangat bangga Indonesia telah mempraktikkan Islam moderat, Kristen moderat," tambahnya.

Kamaruddin pun berpendapat bahwa agama yang moderat telah menjadi instrumen dalam mengelola keberagaman di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momen untuk refleksi dan berbagi sekaligus memperkuat hubungan antar korps diplomatik yang telah terjalin dengan baik.

Sugiono pun berharap acara iftar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai momen untuk berinteraksi dan berdiskusi satu sama lain dalam suasana yang hangat dan informal serta memperbarui komitmen untuk menjaga hubungan yang telah terjalin selama ini.

"Semoga kita bisa menyegarkan kembali niat kita dan berjalan beriringan di dunia ini," kata Sugiono.

Acara buka puasa bersama "Pejambon Ifthar 2025" itu merupakan kegiatan buka puasa tahunan bersama yang diselenggarakan oleh Kemlu RI.

Acara "Pejambon Ifthar" itu dihadiri oleh 100 undangan dari kalangan korps diplomatik, organisasi internasional dan perwakilan media.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) memperkuat layanan hukum di daerah dengan meluncurkan lima inovasi baru, bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta analisis kebijakan hukum.

“Layanan inovasi ini nantinya akan menjadi layanan unggulan Kantor Wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta analisis kebijakan hukum,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus saat peluncuran di Samarinda, Kamis.

Lima inovasi layanan yang diluncurkan meliputi Harmonis, Pena Kampus, Obsesi Si Ranum, Pojok Literasi Hukum, dan P3H Menjawab.

Harmonis, singkatan dari Harmonisasi One Day Service merupakan layanan yang mempercepat proses harmonisasi produk hukum daerah di bidang keuangan, administrasi kewilayahan, dan pembangunan daerah. Dengan layanan ini, rancangan peraturan kepala daerah (Perkada) terkait pemberian THR dan gaji ketiga belas, misalnya, dapat diselesaikan dalam satu hari kerja.

Inovasi lainnya yaitu Pena Kampus, singkatan dari Perancang, Penyuluh, Analis Mengajar-Belajar di Kampus. Program ini merupakan sinergi dengan perguruan tinggi dengan menghadirkan perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, dan analis kebijakan sebagai pengajar tamu di kampus. Program ini mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kemudian, ada juga Obsesi Si Ranum, singkatan dari Obrolan Seputar Tugas dan Fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Inovasi ini menyediakan forum interaktif untuk membahas isu-isu hukum terkini, kebijakan perundang-undangan, serta topik terkait lainnya dalam format obrolan santai dengan narasumber atau ahli.

Selanjutnya, Pojok Literasi Hukum, sebuah upaya yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa bedah buku, video edukasi, dan webinar yang membahas evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan.

Terakhir, P3H Menjawab. Layanan ini memberikan akses konsultasi dan koordinasi hukum yang lebih mudah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mendukung kebijakan hukum yang lebih responsif dan transparan.

Muhammad Ikmal Idrus mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kolaborasi, berbagi wawasan, dan memperkuat kapasitas dalam harmonisasi regulasi di daerah. Dengan inovasi ini, Kemenkum Kaltim diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembentukan regulasi yang berkualitas, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Peluncuran inovasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Bimbingan Teknis Aplikasi E-Harmonisasi hari ini.

Dhahana Putra menjelaskan bahwa Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung pembentukan regulasi daerah.

"Peran itu mencakup menjamin konsistensi dan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, serta memastikan peraturan daerah sejalan dengan hukum nasional," demikian Dhanana Putra.

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Dua narapidana terorisme (napiter) yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur, Margono (46) dan Rianto (31), diusulkan menerima remisi setelah mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo, Kamis mengatakan bahwa usulan remisi tersebut diajukan dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Fitri.

Kedua ini sebelumnya terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Jika disetujui, mereka berpotensi bebas pada tahun ini setelah masa tahanannya dipotong 4 bulan.

"Keduanya sebelumnya ditahan di Lapas Sentul, Bogor, sebelum dipindahkan ke Lapas Tulungagung pada November 2024. Sejak saat itu, kami terus memberikan pembinaan agar mereka menerima kedaulatan NKRI," ujar Ma’ruf.

Dalam program pembinaan, pihak lapas memberikan edukasi terkait peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Setelah melalui proses tersebut, Margono dan Rianto akhirnya bersedia mengucap ikrar setia kepada NKRI dalam sebuah prosesi yang digelar di lapas pada Rabu (13/3).

"Sejak berikrar, mereka semakin mudah berbaur dengan petugas maupun narapidana lain. Bahkan, mereka turut mengajarkan membaca Iqro’ kepada warga binaan yang belum bisa," tambahnya.

Dengan perubahan status mereka, lapas mengusulkan remisi susulan, yang merupakan akumulasi dari remisi-remisi sebelumnya yang belum diterima akibat status mereka sebagai napiter.

Jika pengajuan ini disetujui, mereka akan memperoleh pengurangan masa tahanan hingga 4 bulan.

"Kami mengajukan remisi susulan, termasuk remisi khusus Idul Fitri. Dengan pemotongan masa tahanan ini, keduanya berpotensi bebas pada tahun 2025," pungkas Ma’ruf.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Polisi mengimbau mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) untuk tetap tertib, kondusif, dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku saat hendak melakukan unjuk rasa yang rencananya digelar di Mapolres Metro Jakarta Timur, pada Jumat (14/3).

Unjuk rasa tersebut berkaitan dengan kematian seorang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (22) yang ditemukan tewas di area kampus pada Selasa (4/3).

"Kami berharap sesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. Jangan sampai kita salah prosedur," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly di Mapolsek Cipayung, Jakarta Timur, Kamis.

Nicolas mempersilakan mahasiswa UKI yang ingin melakukan unjuk rasa karena hal tersebut merupakan hak seluruh warga Indonesia.

Dia juga siap memberikan penjelasan terkait penyelidikan kasus kematian mahasiswa UKI tersebut jika massa aksi merasa tidak puas dengan hasil kerja polisi.

"Sampai saat ini saya belum tahu ya (mau ada aksi). Kalaupun unjuk rasa, ya itu kan haknya seluruh warga negara. Silakan saja, kalau mereka tidak puas dengan hasil kerja kita, kami bisa menyampaikan," ujar Nicolas.

Dia menjelaskan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk mengungkap kasus sekaligus menangkap pelaku.

"Kita juga tidak tinggal diam, sudah delapan hari kita bekerja, sudah 27 saksi yang kita periksa. Ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Butuh waktu, karena kita bekerja dengan mendasari proses penyelidikan secara ilmiah (Scientific Crime Investigation/SCI)," jelas Nicolas.

Adapun Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua (PP-GMK) menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Kensha Walewangko, mahasiswa asal Manado, Sulawesi Utara.

"Kami turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi kejadian ini," kata ketua umum pengurus pusat generasi muda Kawanua, Jianly Imanuel Bagensa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua (PP-GMK) pun mengecam keras segala bentuk tindakan kriminal tidak terpuji yang dilakukan terhadap almarhum Kensha Walewangko di lingkungan kampus UKI.

Pihaknya mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil, serta memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mendesak kampus UKI untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum mahasiswa yang terlibat dalam kasus ini

"Kami Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua akan terus mengawal dan mengusut hingga tuntas kasus ini. Dan mengajak seluruh pihak untuk mari bersama-sama kita kawal kasus ini agar terus berjalan, dan diproses dengan seadil-adilnya," tegas Jianly.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Polda Jawa Tengah menunjukkan komitmen dalam menangani kasus dugaan penganiayaan bayi berusia dua bulan berinisial NA dengan profesional dan transparan. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memastikan keamanan saksi dan keluarga korban dari potensi intimidasi selama proses penyidikan berlangsung.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, dalam keterangannya pada Kamis (13/3/2025), menegaskan bahwa keterlibatan LPSK bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

"Kami telah berkoordinasi dengan LPSK untuk menjamin keselamatan para saksi dan keluarga korban. Ini adalah langkah konkret dalam memastikan proses hukum dapat berjalan secara transparan dan tanpa intimidasi," ungkapnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, menjelaskan bahwa penyidik terus berupaya menyelesaikan perkara ini dengan profesional dan berkeadilan, termasuk memastikan keluarga bayi mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

"Kami memastikan saksi dan keluarga korban dapat memberikan keterangan secara aman dan nyaman. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan LPSK agar tidak ada tekanan dari pihak mana pun," jelasnya.

Sebelumnya, Polda Jateng telah melakukan sejumlah langkah dalam penanganan perkara ini. Proses ekshumasi terhadap jenazah korban telah dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti. Selain itu, status kasus telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, terlapor, Brigadir AK, telah ditempatkan di ruang khusus (patsus) selama 30 hari guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Dengan melibatkan LPSK dalam proses penanganan perkara, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto kembali menegaskan komitmen Polda Jateng untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Kami memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan keterlibatan LPSK, diharapkan keluarga korban dapat memberikan keterangan dengan aman sehingga perkara ini dapat dituntaskan secara objektif," tandasnya.

 

 

Editor : Enih Nurhaeni

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku miris karena hakim agung di Indonesia bisa dengan mudahnya dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) tanpa peran advokasi internal terlebih dahulu.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan praktik di luar negeri, di mana hakim agung menjadi salah satu jabatan yang paling dihormati.

"Saya sebetulnya kalau melihat praktik di luar negeri dan membandingkan di Indonesia, saya itu kadang-kadang agak miris, misalnya hakim agung dengan mudahnya bisa dipanggil aparat penegak hukum," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Mahkamah Agung (MA), Kamis (13/3/2025).

Politikus Partai Gerindra ini berpendapat, perlu diatur mekanisme internal yang melibatkan adanya peran advokasi untuk hakim agung.

Terlebih, hakim agung di negara-negara lain dihormati, bahkan lebih terhormat dibandingkan kepala negara.

Namun, Habiburokhman menampik bahwa advokasi ini bertujuan untuk menghambat penegakan hukum atas potensi pelanggaran yang terjadi di Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, dirinya juga mendorong agar mekanisme pengawasan di internal MA turut diperkuat.

"Ketua MA itu lebih terhormat daripada kepala negara. Artinya, bukan kita ingin menghambat penegakan hukum, tapi mekanisme penegakan integritasnya, mekanisme itu apakah bisa dicari, mekanisme internal yang kuat lebih dahulu, pengawasan yang kuat," ucap dia.

Habiburokhman tidak memungkiri, pemanggilan hakim agung oleh aparat penegak hukum berpotensi menggerus independensi atau integritas hakim.

Padahal, menurut dia, independensi hakim diperlukan sebagai wakil Tuhan di dunia.

Ia mengingatkan, lewat tangan hakim, keputusan apapun di pengadilan harus menjadi yang paling adil yang diputus oleh manusia.

"Ini akan berakibat pada independensi kalau hakim agung kita gampang (dipanggil) ya kan, ada kaitan dikit dengan perkara dipanggil sana, dipanggil sini. Apakah independensinya terganggu atau tidak, apa dia malah gampang ditakut-takutin," kata Habiburokhman.