REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) sebagai pengganti UU Nomor 34 Tahun 2004. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan masyarakat untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isi daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI.

"Jadi jangan juga apa yang dipolemikkan itu sesungguhnya itu tidak ada dalam pembahasan, kita harus waspada, kita harus hati-hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan, bagaimana pun mohon maaf revisi UU TNI apapun itu TNI adalah institusi milik kita, milik bangsa dan negara kita," kata Prasetyo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Menurut Prasetyo, siapa pun itu punya kewajiban menjaga institusi TNI. Dia pun mengajak semua pihak tidak mengeluarkan statemen yang seolah-olah membuat dikotomi. Dia juga menepis tudingan sejumlah pihak yang mengajak masyarakat agar khawatir RUU TNI membangkitkan lagi Dwifungsi ABRI.

"Tidak begitu. Secara subtansi apa yang sedang dilakukan revisi ini untuk perkuatan TNI sebagai institusi negara kita sangat penting, baik melindungi kedaulatan bangsa kita maupun menyelesaikan berbagai permasalahan permasalahan bangsa kita, yang bangsa kita hadapi," ucap Prasetyo.

Dia menjelaskan, penugasan TNI di kementerian jangan dimaknai sebagai Dwifungsi ABRI. Menurut Prasetyo, jika memang tenaga TNI dibutuhkan maka mereka yang memiliki keahlian harus siap membantu.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan, saudara-saudara kita semua kan tahu bahwa temen-temen TNI, temen-temen kepolisian tentunya beserta temen-temen lain, selalu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas tugas penanganan bencana, misalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai Dwifungsi ABRI tidak. Jadi kira kira itu tanggapan kami," ujar Prasetyo.

Dia juga menjelaskan, penempatan tentara aktif di kementerian atau lembaga negara dari 10 menjadi 16 karena kebutuhan zaman. Menurut Prasetyo, pada saat pembahasan UU Nomor 34 Tahun 2004, banyak lembaga yang belum didirikan karena tantangan saat itu berbeda jauh dengan kondisi sekarang.

"Kan begini, dalam perkembangan zaman, kan pastilah kita mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur, kan begitu. Kemudian kita berharap ke depan itu bisa diatur melalui undang-undang. Supaya kalau terjadi penugasan penugasan tertentu, tidak dianggap melanggar undang-undang, kira-kira semangatnya begitu," ucap Prasetyo.

"Misalnya dalam hal perkembangan ilmu siber, dulu kan belum ada. Undang-Undang TNI yang lama belum mengatur itu, tapi hari ini perkembangan dunia mengharuskan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk perang siber," kata Prasetyo menambahkan.

Hari ini, Tessa Mariska mengunjungi Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya yang ditahan atas dugaan kasus TPPU dan pemerasan. Tepat hari ini pula Nikita Mirzani berulang tahun ke-39.

Dengan membawa kue ulang tahun, perempuan yang pernah bertengkar dengan Nikita Mirzani itu menyampaikan doa terbaik.

"Alhamdulillahnya ini kan ulang tahunnya Niki, jadi kita pikir, 'Ah ini ulang tahunnya Niki, ya udah kita (jenguk)', karena kemarin Saipul Jamil pas jenguk katanya Niki menyampaikan salam untuk saya makanya saya ke sini," ungkap Tessa setelah keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya pada Senin (17/3/2025).

Namun, pemain film Dendam Pocong Mupeng tersebut hanya bisa bertemu dengan Nikita Mirzani sebentar karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

Ia menyampaikan kondisi Nikita Mirzani di hari ulang tahunnya itu. Tessa menjelaskan Nikita Mirzani terlihat cantik.

"Niki cantik, tadi melambaikan tangannya ke saya terus dia mau ibadah (salat) jadi saya tungguin setelah salat zuhur," tuturnya lagi.

"Aku kirim surat, 'Yang penting aku percaya sama kamu. Aku minta maaf karena nggak bisa menunggu kamu selesai ibadah. Aku doain yang terbaik buat kamu. Agar kamu kuat dan kamu sehat. Kamu menunjukkan muka kamu aja tadi, kamu lagi sehat banget, muka kamu aja ceria'," ungkap Tessa.

Bukan hanya itu, Tessa Mariska juga berharap agar permasalahan yang dihadapi Nikita Mirzani cepat selesai.

"Semoga cepat selesai ya masalahnya yang lagi kamu hadapi. Kamu tunjukin kalau kamu bisa berjuang di persidangan nanti," katanya lagi.

Permasalahan Nikita Mirzani dengan Tessa Mariska terjadi pada 2019. Perseteruan itu dikarenakan saat Nikita Mirzani menanggapi komentar anak Tessa Mariska, Anggie Jhovanny, di sebuah akun gosip. Dalam komentarnya, Anggie Jhovanny menyoroti rekam jejak digital Nikita Mirzani yang bakal disesali oleh anak-anaknya.

Komentar itu diunggah Nikita di akun media sosialnya disertai kalimat akan memenjarakan putri Tessa Mariska. Dampak unggahan Nikita Mirzani tersebut, akun Instagram Anggie kemudian ramai. Atas masalah tersebut, sebagai seorang ibu, Tessa Mariska kemudian membela putrinya dan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

Video: Polisi Benarkan Nikita Mirzani Sedang Jalani Pemeriksaan di Polda

Video: Polisi Benarkan Nikita Mirzani Sedang Jalani Pemeriksaan di Polda

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik PNS maupun PPPK dilakukan percepatan jadwal. ASN diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menekankan bahwa, pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak para calon abdi negara.

"Pak Presiden mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama pengangkatan Calon ASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025," kata Prasetyo Hadi, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Prasetyo Hadi berharap, penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing Kementerian/Lembaga (KL) maupun pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terkait.

Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan agar KL dan Pemda dapat memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

Berikutnya arahan ketiga, lanjut Prasetyo Hadi, Prabowo meminta agar KL maupun Pemda untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen. Untuk itu, dipesankan agar KL dan pemda terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN RI.

"Tetap tenang dan percaya pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak-hak saudara sekalian," ujarnya.

Sementara itu Menteri PANRB, Rini Widyantini mengatakan hal-hal menyangkut kebijakan CASN ini dilakukan dalam rangka mendorong pelayanan yang optimal dan manfaat yang lebih luas ke masyarakat. Ia menegaskan, pihaknya juga akan memfasilitasi pengangkatan selama KL dan Pemda sudah menunjukkan kesiapannya.

"Semoga mengurangi kekhawatiran ketidakpastian mereka yang sudah lulus CASN," ujar Rini, dalam kesempatan yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah pengabdian dalam melayani masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Presiden terkait pengangkatan CASN 2024.

"Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi ASN adalah pengabdian di dalam melayani masyarakat," kata Hadi dalam konferensi pers terkait pengangkatan CASN 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin.

Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh calon aparatur sipil negara (CASN) untuk tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memenuhi hak mereka.

Hadi juga mengucapkan selamat kepada para CASN 2024 yang akan segera diangkat.

Dia mengajak agar para CASN terus bertekad untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mempercepat pengangkatan CASN untuk formasi tahun 2024.

Bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS), mereka akan diangkat paling lama Juni 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

Sebelumnya, Kementerian PANRB mengumumkan bahwa pengangkatan CASN 2024 menjadi ASN dilaksanakan serentak pada 1 Oktober 2025. Sedangkan PPPK tahap I dan tahap II dilaksanakan serentak Maret 2026.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan pengangkatan secara serentak ini bertujuan agar seluruh CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa mulai bekerja pada waktu yang sama.

"Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama. Jadi serentak," ucap Aba.

Kendati demikian, kebijakan ini diprotes oleh para CASN 2024 yang telah lolos. Pasalnya, sebagian dari mereka telah mengundurkan diri dari perusahaan lama.

Mensesneg Prasetyo Hadi membantah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia atau RUU TNI berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI. Prasetyo menyebut RUU TNI itu dilakukan sebagai penguatan institusi.

"Tidak, kita pastikan enggak," kata Prasetyo kepada wartawan di Kantor KemePAN-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Prasetyo meminta semua pihak untuk lebih teliti memahami isi subtansi yang dilakukan revisi. Ia menyebut jangan hal yang tidak menjadi subtansi justru dipolemikkan.

"Pertama begini, kalau menurut kami tentunya semua harus lebih teliti lagi dalam memahami isi dari kalau sekarang yang beredar kan rancangan DIM, jadi jangan juga apa yang dipolemikkan itu sesungguhnya itu tidak ada dalam pembahasan," ujarnya.

"Kita harus waspada, kita harus hati hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan, bagaimanapun mohon maaf revisi UU TNI apapun itu TNI adalah institusi milik kita, milik bangsa dan negara kita," lanjut Prasetyo.

Prasetyo pun berhadap jangan ada pihak yang mengeluarkan pernyataan seolah RUU TNI memunculkan dikotomi dan dwifungsi ABRI. Prasetyo menegaskan RUU TNI untuk penguatan institusi.

"Siapapun itu berkewajiban menjaga institusi TNI jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement statement seolah olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga masyarakat akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu. Secara subtansi apa yang sedang dilakukan revisi ini untuk perkuatan TNI sebagai institusi negara kita sangat penting, baik melindungi kedaulatan bangsa kita maupun menyelesaikan berbagai permasalahan permasalahan bangsa kita, yang bangsa kita hadapi," ujarnya.

Prasetyo menuturkan penugasan-penugasan prajurit nantinya tidak juga bisa dikatakan dwifungsi ABRI. Menurutnya, semua pihak harus siap jika dibutuhkan.

"Jadi berkenaan misalnya penugasan penugasan, jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi abri, tidak. Manakala dibutuhkan, tidak hanya TNi kita semua manakala dibutuhkan, dan memiliki keahlian kita harus siap," ujarnya.

Ia mengambil contoh dalam hal penanganan bencana yang turut melibatkan TNI hingga Polri. Menurutnya, justru TNI-Polri merupakan garda terdepan menjalankan tugas-tugas kebencanaan.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan, saudara saudara kita semua kan tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian tentunya beserta teman-teman lain, selalu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas tugas penanganan bencana, misalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai dwifungsi ABRI tidak. Jadi kira kira itu tanggapan kami," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang saat ini menimbulkan kontra di tengah masyarakat.

Dia menekankan penting bagi masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam memahami isi RUU tersebut.

“Kalau menurut kami penting bagi semuanya untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isinya, jadi jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada di dalam pembahasan. Kita tidak boleh dibentur-benturkan dan tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement yang seolah-olah ada dikotomi,” ujarnya usai menghadiri jumpa pers di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, secara substansi apa yang direvisi dalam beleid itu untuk memperkuat peran TNI dan bukan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Hal itu dinilai bertujuan untuk melindungi kedaulatan bangsa dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi negara.

“Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, tentunya beserta dengan teman-teman yang lain, selalu menjadi garda terdepan di dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana misalnya. Misalnya seperti itu, jadi itu jangan kemudian dimaknai sebagai dwi fungsi ABRI, tidak. Jadi kira-kira itu kalau tanggapan kami,” jelas dia.

Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI, yakni mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara, sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi.

Proses revisi dinilai kurang melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan seluruh elemen masyarakat, serta terkesan buru-buru, elitis, dan sangat eksklusif.

Jika pembahasan dilanjutkan, dikhawatirkan hanya akan mengembalikan dwifungsi TNI yang semakin melanggengkan impunitas TNI.

Desakan agar pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU TNI pun mengemuka.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama bertajuk “Menolak Kejahatan Legislasi dalam Pembahasan RUU TNI: Inkonstitusional, Melanggar HAM dan Kebebasan Akademik” oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), PSHK Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) secara daring, Minggu (16/3/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memperkuat dan melaksanakan peran-peran strategis dalam pembangunan bangsa.

Yusril saat menghadiri acara Dies Natalis Ke-78 HMI di Jakarta, Jumat (14/3), menyampaikan HMI dapat berkontribusi dalam mencetak pemimpin masa depan melalui berbagai program kaderisasi.

"HMI dapat melatih anggotanya untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat," kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan tema acara "HMI untuk Kedaulatan Bangsa", Yusril berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama pembentukan HMI, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Sebagai bangsa yang besar, kata dia, Indonesia telah membuktikan dirinya memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa HMI harus mampu menjawab tantangan global dan dunia modern untuk lebih cermat dan strategis dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan kemandirian bangsa di segala sektor, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dies Natalis Ke-78 HMI dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2024-2026 Bagas Kurniawan.

Selain itu, dihadiri juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) Ahmad Doli Kurnia.

Hadir pula Ketua Umum PB HMI dari masa ke masa, seperti Anas Urbaningrum (1997-1999), Fajar Zulkarnain (2006-2008), dan Raihan Ariatama (2021-2023).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menerima penghargaan sebagai alumni HMI berprestasi dan berdedikasi dalam pembangunan bangsa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta revisi Undang-Undang TNI tidak diartikan sebagai upaya pengembalian dwifungsi ABRI.

Revisi dilakukan untuk memperkuat TNI sebagai pelindung negara.

"Jadi tolong untuk tidak mengeluarkan statement-statement seolah-olah ada dikotomi, akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu," kata Prasetyo saat ditemui di Kantor KemenPAN RB, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak," ucapnya.

Prasetyo memintah sejumlah pihak agar tidak membentur-benturkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Prasetyo juga berharap masyarakat untuk lebih teliti dan memahami isi rancangan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan revisi UU TNI.

"Jadi jangan yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada dalam pembahasan, kita harus waspada, harus hati-hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan," kata dia.

Prasetyo menuturkan, bagaimanapun juga, TNI adalah institusi milik bangsa dan negara yang harus dijaga oleh masyarakat.

"Bagaimanapun, mohon maaf, revisi UU TNI apa pun itu, TNI adalah institusi milik kita, milik bangsa dan negara kita. Siapa pun berkewajiban menjaga institusi TNI," ucapnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah tengah memproses pembahasan revisi UU TNI.

Di samping substansinya, proses revisi ini juga dianggap bermasalah karena rapat pembahasan digelar di Hotel Fairmont pada akhir pekan lalu.

Meski mengeklaim rapat digelar terbuka, faktanya awak media tidak dapat masuk ke dalam ruang rapat dan diminta menunggu di ruangan lain.

Sebagai informasi, perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun.

Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait kontroversi yang muncul mengenai revisi Undang-Undang (UU) TNI. Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk lebih teliti dalam memahami isi revisi tersebut, mengingat adanya kekhawatiran yang berkembang tentang kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI.

"Kalau menurut kami, penting bagi semuanya untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isinya. Jadi, jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada di dalam pembahasan. Kita tidak boleh dibentur-benturkan dan tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement yang seolah-olah ada dikotomi," ujar Prasetyo Hadi setelah menghadiri jumpa pers di Jakarta pada Senin (17/3/2025).

Prasetyo menjelaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang sudah lama dihapus.

Menurutnya, substansi revisi ini lebih difokuskan pada peran TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa serta membantu dalam penanganan bencana.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, tentunya beserta dengan teman-teman yang lain, selalu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana. Misalnya seperti itu, jadi itu jangan kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak," jelasnya.

Sebelumnya, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang mendukung profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip demokrasi.

Beberapa pihak mengkritik proses revisi yang dianggap kurang melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan elemen-elemen lain dari masyarakat, serta terkesan terburu-buru dan eksklusif.

Desakan untuk menghentikan pembahasan revisi ini semakin menguat, dengan sejumlah organisasi seperti Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), PSHK Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) yang menuntut agar revisi UU TNI dibatalkan.

Mereka menganggap revisi ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan kebebasan akademik.

Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa revisi ini bukanlah langkah mundur dalam penguatan demokrasi dan reformasi, melainkan untuk memastikan TNI dapat berperan lebih maksimal dalam tugas-tugas yang lebih luas, seperti penanganan bencana yang menjadi salah satu fokusnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengikuti perkembangan zaman.

"Dalam perkembangan zaman, kan pastilah kita mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur, kan begitu. Kemudian kita berharap ke depan itu bisa diatur melalui undang-undang supaya kalau terjadi penugasan-penugasan tertentu, tidak dianggap melanggar undang-undang, kira-kira semangatnya begitu," kata Prasetyo di Jakarta, Senin.

Prasetyo mengatakan perluasan ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan zaman yang menuntut penyesuaian aturan untuk mengakomodasi kebutuhan baru, termasuk dalam bidang yang sebelumnya belum diatur, seperti keamanan siber.

Dia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika global mengharuskan TNI memiliki kemampuan dalam perang siber, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU TNI lama.

"Perkembangan yang sekali lagi menurut saya yang penting semangatnya positif. Semua hal bisa kita cari jalan keluarnya, tapi kalau semangatnya sudah negatif, apapun dianggap kontra, apa yang dikerjakan dianggap selalu tidak baik. Dianggap tidak benar, belum juga mulai bekerja dicurigai, kan agak agak susah kalau seperti itu," ujar dia.

Meski demikian, Prasetyo mengakui bahwa dalam proses revisi UU TNI, terdapat berbagai masukan dan kritik dari masyarakat.

Dia mengatakan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan semangat konstruktif dan energi positif.

Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan masukan dengan baik dan teliti. Adapun pemerintah tetap terbuka terhadap semua masukan.

"Kalau ada elemen masyarakat yang menghendaki memberikan masukan, sampaikan dengan baik, dengan konstruktif, tentunya harus teliti, harus jelas apa yang dipolemikkan," ucap dia.

Sebagai informasi, perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

Sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah akan memenuhi hak-hak calon aparatur sipil negara (CASN) dengan mempercepat pengangkatannya.

"Untuk itu, kami minta seluruh calon ASN tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memenuhi hak-hak saudara sekalian," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (17/3/2025).

Menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo mengatakan bahwa menjadi ASN adalah bentuk pengabdian dalam melayani masyarakat.

"Bapak presiden mengingatkan kita semua bahwa menjadi ASN itu pengabdian dalam melayani masyarakat. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara calon ASN yang akan diangkat," katanya.

Dia mengatakan, proses rekrutmen dan pengangkatan ASN bukan sekadar upaya membuka lapangan pekerjaan tetapi untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

"Pengangkatan ASN dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya," ujar Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan bahwa pengangkatan CASN bakal dipercepat.

Bagi CASN, mereka akan diangkat paling lama Juni 2025. Sementara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

"Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait," kata Prasetyo.

Namun, diketahui bahwa sebelumnya pengangkatan CASN sempat diputuskan diundur hingga Oktober 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat suara soal perluasan tentara aktif bisa menjabat di 16 kementerian/lembaga sipil dalam RUU TNI.

Pras mengatakan kondisi tersebut dirancang sesuai perkembangan zaman.

"Kan begini, tentunya dalam perkembangan zaman, pastilah kami mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur kan begitu," kata Pras di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3).

Pras pun berharap ke depannya penugasan TNI bisa lebih jelas lantaran yang sebelumnya belum diatur, bisa diatur dalam RUU ibu nantinya.

Ia berharap ke depannya apabila terjadi penugasan-penugasan tertentu oleh prajurit TNI, maka tidak dianggap melanggar undang-undang.

"Semangatnya itu," katanya.

Pras kemudian mencontohkan perkembangan ilmu tentang siber pada zaman dulu belum ada. Ia mengatakan UU TNI yang berlaku saat ini belum mengatur terkait penanganan di bidang siber.

Baginya, hari ini perkembangan dunia mengharuskan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk perang siber.

"Ini kan perkembangan yang sekali lagi menurut saya, semangatnya, semangatnya positif, maka semua bisa kita cari jalan keluarnya," ujarnya.

Pras juga tak mempersoalkan jika banyak pihak yang menolak RUU TNI. Baginya, demokrasi dibolehkan namun tak boleh kebablasan dan harus konstruktif.

Pras kemudian menyinggung pihak yang selama ini kontra terhadap rencana ini pasti dianggap tidak baik dan tidak benar. Padahal, ia mengatakan TNI belum bekerja namun sudah dicurigai.

"Agak-agak susah kalau seperti itu. Namun, tidak apa-apa ini bagian dari dialektika tetapi tentunya kami pemerintah terus membuka diri terhadap masukan tetapi juga kami juga kami berkewajiban untuk terus memberikan kesadaran kepada kita semua mari bergotong royong. Apa pun itu ini semua demi kepentingan kita," kata Pras.

Politikus Partai Gerindra itu juga menepis anggapan RUU TNI ini menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Enggak enggak, kita pastikan tidak," katanya.

Prasetyo meminta agar publik tak mengartikan penambahan tugas prajurit TNI di luar perang sebagai kembalinya dwifungsi. Begitu pula dengan penambahan posisi sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana itu kan saudara-saudara kita semua tau bahwa teman-teman TNI/Polri, tentu beserta dengan teman-teman lain selalu jadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana," ucapnya.

Sebelumnya pemerintah dan Komisi I DPR mengusulkan penambahan posisi sipil di kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif bertambah dari semula 10 menjadi 16 lembaga.

Hal ini diketahui dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dibahas per Sabtu, 15 Maret 2025 yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, prajurit TNI aktif bisa menempati Kementerian Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Kemudian dalam draf RUU TNI yang tengah dibahas saat ini ada tambahan enam pos baru yang bisa ditempati TNI aktif, yakni kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).