JAKARTA - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengungkap fenomena tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah krisis kepercayaan atas lembaga-lembaga penegak hukum. Menurutnya, lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu tampil beda karena berhasil menjawab keresahan publik dengan membalikkan istilah 'no viral, no justice'.

"Kenapa publik memberikan apresiasi? Kadang-kadang kan kita suka dengar no viral no justice, tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral, kebalik gitu yah," kata Effendi dalam keterangan, Rabu (19/3/2025).

No viral, no justice atau jika tidak viral, tak akan ada keadilan merupakan istilah yang kerap muncul di media sosial. Istilah ini bentuk kritik netizen atas penegakan hukum yang dinilai lamban atau tidak sebagaimana semestinya sebelum suatu kasus menjadi viral.



Menurut Effendi, tindakan Kejagung justru menunjukkan kebalikannya. Penegakan hukum dijalankan secara independen, profesional, dan akuntabel dengan tujuan utama, yakni upaya menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dengan prinsip mengutamakan kebenaran dan keadilan, tak heran bila Kejagung tampil lebih berani dan meyakinkan di mana hasil kerjanya bisa langsung dirasakan publik.

Gebrakan Kejagung bahkan kerap mengejutkan publik dengan terungkapnya kasus korupsi besar dan pelik seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, PT Timah dan terbaru kasus tata kelola mintak mentah Pertamina yang rugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Respons Jaksa Agung

Mendengar penyataan Effendi, Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung memberi tanggapan. Dia menyebut kemepimpinannya lebih mengedepankan hasil kerja ketimbang sensasi.

Burhanuddin selalu menekankan jajarannya agar penegakan hukum dijalankan melalui proses yang adil, bertumpu pada fakta-fakta dan bukti yang kuat serta mengikuti prinsip hukum yang berlaku.

"Saya orang Sunda, punya prinsip caina herang laukna beunang (airnya bening, ikannya dapat), kami tidak mau ribut dulu, tapi yang terjadi ini loh saya punya hasilnya ini. Jadi gak usah ribut-ribut dulu, gak usah teriak-teriak dulu, tapi hasilnya yang utama," kata Burhanuddin.

Dia juga menyampaikan akan sedih bila penuntutan suatu kasus oleh lembaganya ternyata harus kandas di pengadilan. "Kalau gagal saya menuntut (perkara) saya berlinang air mata. Terakhir (sedih dan menangis) ya itu kasus Asabri," ungkapnya saat menjawab pertanyaan salah satu panelis acara.

Dalam acara tersebut, Burhanuddin juga mengaku bahwa dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi banyak sekali tekanan dari pihak yang terafiliasi dengan koruptor. Bahkan, dirinya pernah mendapat ancaman dari pihak yang akan meluluhlantakkan Gedung Kejagung.

"Datang seorang militer, dia bilang: kalau keluarga saya nggak dibebaskan saya luluhlantakkan," kata Jaksa Agung menirukan pihak pengancam.

"Silakan saja, gedung ini punya rakyat, punya negara, silakan saja kalau mau," jawab Jaksa Agung.

Tak hanya ancaman, Jaksa Agung juga mengaku pernah mendapat iming-iming uang dengan nilai fantastis, yakni Rp2 triliun untuk stop kasus namun dirinya menolak.

"Saya bilang, nggak ada, ini (perkara) tetap harus jalan, ini marwah Kejaksaan dan marwah saya secara pribadi, saya pantang untuk surut," tegasnya.

Ia mengatakan jika dirinya makin ditekan akan makin membeku. Karena prinsip dirinya kalau telah melangkah harus dijalani dengan risiko apa pun.

"Usai saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara termasuk TB Hasanuddin. Saya pesan, kalau kalian melakukan perbuatan pidana apalagi korupsi saya tidak akan peduli siapa pun kalian," kata Burhanuddin.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa bukan keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan bahwa RUU itu merupakan inisiatif DPR periode lalu.

"Ini bukan soal Pak Prabowo atau presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah,? tegas Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Supratman pun menegaskan, RUU TNI tak melahirkan kembali dwifungsi militer. Untuk itu, ia meminta publik tak perlu khawatir ihwal adanya prajurit aktif menduduki jabatan sipil.



"Kan enggak ada (dwifungsi militer) sekarang, kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," terang Supratman

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR sepakat untuk membawa RUU TNI untuk disahkan menjadi UU di dalam forum Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan diambil Komisi I DPR dalam rapat kerja bersama pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan terhadap RUU TNI di Ruang Rapat Banggar DPR, Selasa (18/3/2025).

RUU TNI mengubah sejumlah hal seperti tugas pokok TNI. Dalam pembahasan RUU itu, tugas TNI ditambah dua yakni membantu dan menanggulangi ancaman siber dan membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.

Sedianya, pemerintah sempat mengusulkan agar TNI bisa berwenang untuk membantu menangani penyalahgunaan narkotika. Namun, usulan itu ditolak dalam rapat Panja, Senin (17/3/2025).

Selain itu, RUU TNI juga mengatur pos kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Ada 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan sebagai berikut:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. BNPP
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi pada Selasa (18/3), dan berikut lima berita pilihan yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni mulai dari olah TKP penembakan tiga polisi di Way Kanan hingga kenaikan pangkat untuk tiga polisi tersebut.

1. Mabes Polri: Polda Lampung olah TKP lokasi penembakan tiga polisi

Mabes Polri mengatakan bahwa saat ini Polda Lampung tengah menyelidiki kasus penembakan tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Personel Polda Lampung masih melakukan penyelidikan berupa olah TKP dan (memberikan) dukungan terhadap Polres Way Kanan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri naikkan pangkat 3 personel yang gugur saat gerebek sabung ayam

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat tiga personel kepolisian yang gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (17/3).

"Bapak Kapolri memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap anggota Polri, dan khususnya dengan peristiwa tersebut, terhadap tiga personel diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

3. Pengamat: Kepastian hukum perlu untuk tingkatkan kepercayaan pasar

Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kepastian hukum yang jelas dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurut dia, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kompolnas minta penegakan hukum maksimal untuk penembakan tiga polisi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta adanya penegakan hukum maksimal dalam penanganan kasus penembakan tiga personel kepolisian hingga gugur saat bertugas menggerebek judi sabung ayam di Lampung, Senin (17/3).

“Kami minta supaya ada penegakan hukum yang maksimal. Ada sanksi yang maksimal. Biarkan mekanisme dan prosesnya berjalan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

5. Danrem 043/Gatam tegaskan proses hukum dilakukan sesuai aturan

Danrem 043/Garuda Hitam (Gatam) Brigjen TNI Rikas Hidayatullah menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan sesuai aturan apabila terdapat indikasi dan pelanggaran dalam peristiwa tiga polisi yang gugur di Way Kanan.

"Jika ada indikasi atau bukti pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku," kata Danrem Rikas Hidayatullah, di Bandarlampung, Lampung, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat aktivitas sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang baru-baru ini meminta tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha.

Todotua menegaskan bahwa persoalan ini merupakan hal yang sangat khusus, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

"Memang (persoalan ormas meminta THR) adalah permasalahan yang sangat khusus," ujar Todotua di Kantor Kementerian Investasi pada Selasa (18/3/2025).

"Dan kita terus berkoordinasi dengan para aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," tambahnya.

Kekhawatiran ini muncul setelah sebuah surat permintaan THR dari ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, viral di media sosial.

Dalam surat tersebut, ormas meminta kepada pengusaha dan perusahaan di sekitar wilayah mereka untuk memberikan THR, dengan tidak menyebutkan besaran pemberian, hanya menyebutkan bahwa jumlahnya bisa sedikit atau banyak, namun tetap diterima dengan senang hati. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Ormas Desa LPM Bitung Jaya, Jayadi.

Menanggapi fenomena ini, Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group, Edi Rivai, menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan adanya penegakan hukum yang jelas dan kepastian bagi dunia usaha.

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan aktivitas perusahaan tidak terganggu oleh permintaan THR dari ormas-ormas semacam ini.

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, sehingga kegiatan tidak terganggu (dengan ormas minta THR)," tutur Edi dalam Diskusi Forwin Peluang dan Tantangan Industri Kimia sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, yang dilansir dari Tribunnews, Sabtu (15/3/2025).

Edi juga menekankan bahwa fenomena ormas yang meminta THR ini harus segera dihentikan. Menurutnya, pengusaha sejatinya sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan cara yang sah, seperti memprioritaskan masyarakat setempat dalam rekrutmen tenaga kerja atau menjalin kemitraan dengan pengusaha lokal.

"Dari pihak industri, terlebih kami akan membangun. Tentunya akan memberi manfaat ke lokal, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan kesempatan bekerja pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai kompetensi dan sebagainya," jelas Edi.

Pemerintah dan aparat hukum kini tengah berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini agar dunia usaha bisa beroperasi dengan fokus dan tidak terganggu oleh praktik yang meresahkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Eropa ditutup menguat pada perdagangan Selasa (18/3/2025), didorong oleh persetujuan parlemen Jerman atas rencana reformasi belanja besar-besaran.

Di saat yang sama, investor mencermati perkembangan pembicaraan antara pemimpin AS dan Rusia yang berpotensi menghasilkan kesepakatan damai bagi Ukraina.

Melansir Reuters, Rabu (19/3/2025), indeks Stoxx Europe 600 ditutup menguat 0,6%, dipimpin saham perbankan yang menguat 2,5% ke level tertinggi sejak Februari 2011.

Sektor energi serta otomotif dan suku cadang juga mencatat kenaikan, dengan mayoritas sektor berakhir di zona hijau. Indeks sektor dirgantara dan pertahanan ditutup pada rekor tertinggi setelah naik 1,4%.

Sementara itu, indeks DAX Jerman menguat 1% setelah menyentuh rekor tertinggi intraday. Sementara itu, indeks saham kapitalisasi kecil SDAX melonjak 3% ke level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun.

Parlemen Jerman Bundestag menyetujui RUU reformasi yang melonggarkan aturan ketat utang negara guna meningkatkan belanja pertahanan, termasuk alokasi dana sebesar 500 miliar euro (Rp8.900 triliun) untuk infrastruktur. RUU ini akan diajukan ke majelis tinggi pada Jumat mendatang.

Euforia pasar terhadap reformasi tersebut sempat mendorong lonjakan saham pertahanan, nilai tukar euro, serta imbal hasil obligasi zona euro dalam beberapa pekan terakhir. Namun, setelah pemungutan suara, tren kenaikan tersebut sedikit mereda.

Analis investasi Quilter Lindsay James mengatakan penguatan ini menjadi contoh klasik strategi ‘beli rumor, jual fakta’. Hal ini karena pasar Jerman sudah unggul dibanding lainnya, sehingga jadi aksi ambil untung tak terhindarkan.

“Investor akan mencari eksposur ke ekonomi Jerman, dan biasanya itu akan berujung pada saham dengan kapitalisasi pasar menengah dan kecil,” jelas James.

Namun, lembaga pemeringkat Fitch mengingatkan bahwa peringkat kredit AAA Jerman bisa berada di bawah tekanan jika lonjakan belanja ini tidak diimbangi dengan langkah konsolidasi fiskal atau gagal mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan BofA Global Research mengungkapkan adanya peralihan dana investasi dari saham AS ke saham Eropa yang paling tajam sejak 1999, dengan meningkatnya minat terhadap saham kapitalisasi kecil di kawasan ini.

Di sisi geopolitik, investor menanti hasil pembicaraan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, di tengah upaya Washington membujuk Moskow untuk menerima gencatan senjata dalam konflik Ukraina.

Dari sisi korporasi, saham Computacenter melesat 11% setelah perusahaan teknologi ini mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan pada 2025, dengan pesanan yang kuat di seluruh wilayah operasionalnya.

Sebaliknya, saham Bollore anjlok 5,4% setelah konglomerasi Prancis itu merilis laporan keuangan tahunannya yang mengecewakan pasar.

Sementara itu, Siemens naik 1,2% setelah mengumumkan rencana PHK terhadap 5.600 karyawan di divisi industri digitalnya sebagai bagian dari strategi restrukturisasi.

KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hanya 14 kementerian/lembaga (K/L) yang disetujui dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

Dia mengatakan, dalam penyusunan RUU tersebut, awalnya terdapat 16 kementerian/lembaga yang diperbolehkan diisi oleh prajurit TNI aktif.

Namun, ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/3/2025).

Menurut dia, belasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif itu pada intinya masih berkaitan dengan tugas di bidang pertahanan.

Ia mengatakan, pembicaraan RUU tersebut pada tingkat kesatu atau di tingkat komisi sudah selesai dan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR RI.

Secara sederhana, menurut dia, ada tiga poin perubahan yang disetujui dalam RUU tersebut.

Dia menegaskan bahwa TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari dinas TNI atau pensiun.

Untuk itu, sejumlah TNI aktif yang saat ini tengah menjabat di jabatan sipil yang di luar ketentuan itu akan segera pensiun.

"Soal kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI itu terjawab, bahwa itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Komisi I DPR RI sebelumnya menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat kesatu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya pada tingkat rapat paripurna DPR RI.

RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi.

Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.

Pengambilan keputusan itu yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku menyasar sekolah menengah atas (SMA) di Kota Ambon untuk memberikan penyuluhan tentang sadar hukum guna meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep dasar dan prinsip hak asasi manusia (HAM), hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Saiful Sahri di Ambon, Selasa, mengatakan kegiatan penyuluhan ini sangat penting untuk membangun kesadaran di kalangan siswa guna mencegah pelanggaran HAM sejak dini.

"Kami ingin membekali generasi muda dengan pemahaman yang kuat tentang HAM agar mereka tidak hanya mampu melindungi hak diri sendiri, tetapi juga menghormati hak orang lain. Dengan begitu, mereka bisa menjadi agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis," ujarnya.

Melalui penyuluhan ini, kata Saiful, diharapkan generasi muda semakin sadar akan pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan serta berkontribusi dalam membangun lingkungan sekolah dan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku La Margono menjelaskan konsep dasar HAM yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Menurut dia, HAM berlandaskan pada prinsip universalitas, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan, yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial

Dia menekankan tentang pentingnya kesadaran akan HAM sebagai langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi, perundungan (bullying), serta kekerasan.

“Sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan, hak keadilan, dan hak pendidikan yang harus dihormati dan dilindungi,” katanya.

Seiring dengan hak-hak tersebut, kata dia, warga negara juga memiliki kewajiban sebagai warga negara, seperti menghormati HAM orang lain, mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku, menghargai keberagaman budaya, agama, dan ras, serta mengambil bagian dalam pembangunan dan kemajuan negara.

“Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi HAM dapat dilakukan dengan cara menghormati hak dan kebebasan orang lain, mengikuti hukum dan peraturan, menghargai keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan negara,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, HAM menjadi pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Kita harus terus mengupayakan penghormatan dan perlindungan HAM, serta mengambil bagian aktif dalam mempromosikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kepastian hukum yang jelas dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurutnya, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

"Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional," kata Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Oleh karenanya, dia berpendapat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa menjadi salah satu langkah paling cepat untuk mengembalikan kepercayaan, bukan hanya bagi investor, tapi juga bagi masyarakat luas.

Ia menilai UU tersebut bukan sekadar instrumen hukum, tetapi sinyal bagi pasar bahwa Pemerintah serius melawan korupsi dan membangun kembali budaya teknokrasi.

Menurut Hardjuno, hal tersebut penting terutama setelah adanya kasus dugaan korupsi besar di PT Pertamina yang memperburuk sentimen pasar terhadap tata kelola negara, yang dianggap semakin rentan terhadap kepentingan kelompok tertentu.

Apabila aset koruptor bisa langsung disita dan dikembalikan ke negara, sambung dia, maka negara memiliki lebih banyak ruang fiskal tanpa harus terus-menerus mencari utang atau mengorbankan sektor strategis lainnya.

Sejauh ini, Hardjuno mengatakan penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi banyak kendala, termasuk proses hukum yang panjang dan sulitnya penyitaan aset.

Tanpa perangkat hukum yang efektif, dirinya menuturkan akan banyak aset hasil korupsi yang tetap dinikmati oleh para pelaku meskipun mereka telah dijatuhi hukuman.

"Akibatnya, masyarakat melihat perang melawan korupsi lebih sebagai alat politik ketimbang upaya fundamental dalam memperbaiki sistem," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa mengembalikan kredibilitas teknokrasi dalam pemerintahan bukan sekadar soal penggantian pejabat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat memiliki akuntabilitas yang kuat.

Jika pejabat strategis dipilih bukan karena kompetensi, maka dia menyebutkan setiap kebijakan yang diambil cenderung bermasalah dalam implementasi.

"Kalau sistem seperti ini terus berjalan, IHSG akan terus bergejolak karena pasar melihat negara ini semakin sulit diprediksi. Lebih jauh dampaknya bahkan bisa pada investasi jangka panjang dan stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Hardjuno menambahkan.

Maka dari itu, dirinya menekankan bahwa saat ini yang dibutuhkan bukan sekadar menenangkan pasar dengan wacana atau janji politik, namun harus ada langkah konkret yang menunjukkan bahwa negara ini bisa dikelola dengan baik.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Gorontalo (ANTARA) - Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan pihaknya akan memproses hukum juru parkir di kawasan Pasar Senggol (pasar rakyat Ramadhan) Kota Gorontalo, jika berlaku nakal atau dengan sengaja meminta iuran parkir kendaraan di atas dari harga yang ditentukan pemerintah.

Adhan di Gorontalo, Selasa mengatakan baru-baru ini ia mengetahui informasi melalui media sosial facebook, tentang adanya praktik nakal juru parkir yang membuat warga resah.

"Menurut informasi, ada juru parkir yang memungut iuran sebesar lima ribu rupiah untuk sepeda motor dan sepuluh ribu rupiah untuk mobil," kata Adhan.

Ia mengatakan saat ini pengelola Pasar Senggol telah menetapkan biaya parkir berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo, yaitu tiga ribu rupiah untuk sepeda motor dan lima ribu rupiah untuk mobil.

Menurut informasi, kata dia, persoalan ini terjadi di tempat parkir kawasan Pasar Senggol yang berada di Jalan Raja Eyato.

"Saya telah memerintahkan panitia penanggungjawab untuk mencari tahu oknum juru parkir yang melakukan praktik tersebut," katanya.

Wali Kota Gorontalo menegaskan melarang praktik parkir ilegal karena hanya dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke Pasar Senggol.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak panitia penanggungjawab atau kepada dirinya secara langsung apabila mengetahui, menemukan ataupun melihat adanya praktik tersebut.

Sementara itu terkait dengan harga sewa lapak di kawasan Pasar Senggol, kata Adhan, pihak pengelola dapat memasang tarif sesuai kesepakatan dengan pedagang.

Dari harga sewa yang ditentukan dan telah disepakati, panitia juga diwajibkan menyetorkan uang senilai satu juta rupiah untuk kas daerah.

"Saya mengimbau masyarakat tidak takut untuk melaporkan jika terjadi praktik yang tidak sesuai aturan. Begitu pun pelakunya, jika kedapatan dan terbukti maka kami akan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga (K/L) yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengungkapkan bahwa belasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif itu pada intinya masih berkaitan dengan tugas di bidang pertahanan.

Menurut dia, pembicaraan RUU tersebut pada tingkat kesatu atau di tingkat komisi sudah selesai dan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR RI.

Secara sederhana, menurut dia, ada tiga poin perubahan yang disetujui dalam RUU tersebut.

Dia pun menegaskan bahwa TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari dinas TNI atau pensiun.

Untuk itu, sejumlah TNI aktif yang saat ini tengah menjabat di jabatan sipil yang di luar ketentuan itu akan segera pensiun.

"Soal kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI itu terjawab, bahwa itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat kesatu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya pada tingkat rapat paripurna DPR RI.

Adapun RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.

Pengambilan keputusan itu yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono,

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

17 Maret 2025 Nikita Mirzani bertambah usia ke-39. Tak pernah terbayangkan Nikita Mirzani untuk merayakan ulang tahun di tahanan.

Diketahui Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan di Polda Metro Jaya ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Selasa (4/3/2025). Mereka ditahan terkait dengan kasus pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas laporan dokter Reza Gladys.

Meski merayakan hari ulang tahun di tahanan, tapi semua keluarga dan sahabat Nikita Mirzani, seperti Baim Wong datang di hari bahagianya ini.

Ada dua saudara kandung Nikita Mirzani, Lintang dan Edwin. Nggak cuma itu saja, ada juga ketiga anak Nikita Mirzani, LM dan kedua adiknya yang juga di bawah umur datang dalam kesempatan itu.

Pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, juga datang dalam kesempatan itu. Ia menceritakan suasana di dalam tahanan.

"Suasananya tadi betul-betul membahagiakan dan mengharukan. Jadi, tadi kumpullah semua. Ya itulah suasana di mana Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya yang dihadiri oleh LM yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman semua dan dia hadir. Dialah (LM) tadi yang membawa bunga dan juga ada roti yang dipersiapkan juga oleh LM. Seperti itulah suasananya," beber Fahmi Bachmid saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (17/3/2025).

Fahmi menjelaskan tidak ada tangis dalam perayaan ulang tahun tersebut. Klien disebut bahagia karena sahabat dan keluarganya datang di hari istimewanya.

"Ya itulah yang saya lihat tadi, bagaimana kita memeluk anaknya dari yang kecil terus habis itu terakhir dia meluk LM. Habis itu suasananya betul-betul membahagiakan, namun mengharukan. Ada tangis? Tidak ada tangis," pungkas Fahmi.

Fahmi memang meminta LM untuk datang di hari spesial Nikita Mirzani.

"Saya suruh datang hari ini dan saya antar dalam suasana tadi momen yang mungkin tidak terlupakan. LM juga membawakan sesuatu buat Miminya. Sebuah bunga tadi kalau saya lihat dan ada roti," ungkapnya.

Sementara Baim Wong yang juga datang dalam kesempatan itu memberikan doa terbaik bagi Nikita Mirzani.

"Nggak bawa apa-apa. Semoga panjang umur," doa Baim Wong.

(wes/mau)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperkuat kerja sama bidang pemasyarakatan dengan lembaga terkait pidana alternatif asal Belanda, Reclassering Nederland.

Penguatan kerja sama tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi dan Direktur Jenderal Reclassering Nederland Johan Bac di Kantor Pusat Ditjenpas, Jakarta, Selasa.

“Ditjenpas dan Reclassering Nederland telah bekerja sama sejak tahun 2019. Kerja sama tersebut meliputi kunjungan Menteri Hukum dan HAM ke fasilitas Dordrecht Detention Belanda, kerja sama bidang rehabilitasi dan reintegrasi, pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan, kerja sama intensif bidang pemidanaan alternatif, dan lain-lain,” ucap Mashudi sebagaimana keterangan tertulisnya.

Pada pertemuan tersebut, Mashudi mengatakan bahwa kolaborasi antara Ditjenpas dan Reclassering Nederland juga melibatkan seluruh bagian pemasyarakatan, termasuk Balai Pemasyarakatan (Bapas).

“Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Bapas tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Selain itu, untuk menurunkan angka kejahatan juga dibutuhkan peran RW (rukun warga) setempat,” ucap Dirjenpas.

Sementara itu, Johan Bac menjelaskan urgensi konsep masa percobaan (probation) dalam pidana alternatif.

Menurut dia, di samping kolaborasi aparat penegak hukum sangat penting, seluruh lapisan masyarakat juga harus memahami probation sehingga pidana alternatif dapat dilakukan.

“Di Belanda, masyarakat berperan serta dalam probation, sementara di Indonesia, Pemerintah menyusun kebijakan yang mendorong sanksi alternatif, seperti supervisi dan kerja sosial,” ucap dia.

Bac menuturkan, data global terakhir menunjukkan bahwa jumlah orang dalam masa percobaan (onprobation) lebih tinggi dari angka pemenjaraan, terutama di Eropa, Amerika Utara, dan negara-negara Austronesia.

“Sementara di Asia, lebih banyak hukuman penjara. Namun, beberapa negara di Asia sudah memperkenalkan sanksi alternatif, seperti tahanan rumah dan pemantauan elektronik,” ujar Bac.

Reclassering Nederland merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan pelaksanaan putusan pidana kerja sosial, serta memberikan saran kepada jaksa dan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Pada bulan Juli tahun lalu, Ditjenpas dan Reclassering Nederland juga bertukar pikiran mengenai praktik baik dalam menerapkan sanksi alternatif sebagai pidana selain penjara.

Dengan adanya penguatan kerja sama kali ini, Ditjenpas dan Reclassering Nederland berharap semakin banyak kolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua pihak, khususnya di bidang pemasyarakatan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025