ACEH TENGGARA - Sebanyak 46 dari 52 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara telah berhasil diamankan dan menyerahkan diri. Mereka dimasukkan kembali ke Lapas.

Sementara 6 napi lainnya masih buron. Kepala Kanwil Ditjenpas Aceh Yan Rusmanto berharap kepada napi yang kabur segera menyerahkan diri secepatnya.

Dia mengimbau narapidana yang punya inisiasi untuk kembali tidak perlu takut akan adanya hukuman dan penyiksaan. ?Segeralah menyerahkan diri ke Lapas Kelas IIB Kutacane sebelum ditetapkan dalam daftar pencarian orang,? ujarnya, Rabu (19/3/2025).

Sebelumnya, 52 narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane kabur dengan menjebol atap lapas. Mereka lari berhamburan ke jalan raya untuk menghindari petugas saat menjelang berbuka puasa.

JAKARTA, investor.id - Polda Metro Jaya merespons keputusan kubu Firli Bahuri mencabut gugatan praperadilan penetapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, pihaknya selalu siap dengan langkah yang ditempuh kubu Firli, apakah mengajukan praperadilan atau mencabutnya.

"Kami dari tim penyidik selalu siap dan sangat siap kapanpun juga jika pihak tersangka atau kuasa hukumnya ingin menguji keabsahan penyidikan," kata Ade Safri saat dihubungi Rabu (19/3/2025).

Ade Safri menuturkan bahwa proses penetapan tersangka tersebut telah sah. Hal tersebut menyebabkan pihaknya selalu siap dengan langkah hukum yang ditempuh Firli.

"Saya pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara aquo berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel," ujar dia.

Di sisi lain, Ade Safri menyinggung gugatan praperadilan pertama yang diajukan Firli beberapa waktu lalu. Dalam gugatan tersebut, penetapan tersangka dianggap sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Dimana Dalil dan petitum pemohon telah mencampurkan formil dan non formil; yang telah ditentukan limitatif pada lembaga praperadilan," ucapnya.

Sebelumnya, mantan Ketua KPK Firli Bahuri memutuskan mencabut permohonan gugatan praperadilan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diperbaiki. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Firli dalam sidang praperadilan, Rabu (19/3/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyarankan polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan sekuriti Hotel Fairmont terhadap aktivis yang menginterupsi jalannya konsinyering pembahasan Revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) pada Sabtu (15/3).

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," ujar Pigai saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (18/3).

"Kalau enggak salah ada Peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif dari pada retributif," sambungnya.

Aturan yang dimaksud Pigai adalah Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pigai menambahkan Kementerian HAM memastikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengekang kebebasan sipil, memberi ruang partisipasi publik dan terbuka terhadap kritik.

"Oleh karena itu, atas upaya hukum melaporkan kelompok masyarakat sipil, Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi," sebagaimana dilansir dari postingan Instagram @kementerian_ham.

Pada hari ini, Selasa (18/3), aktivis Andrie Yunus dan Javier Maramba yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan dijadwalkan untuk diklarifikasi polisi mengenai peristiwa penggerudukan rapat tertutup RUU TNI yang dilakukan pemerintah dan DPR di Hotel Fairmont. Namun, mereka menolak undangan klarifikasi tersebut.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Arif Maulana mendesak kepolisian untuk menghentikan laporan sekuriti hotel Fairmont berinisial RYR. Mereka keberatan dan menolak undangan klarifikasi dimaksud.

"Kami juga mengajukan keberatan dengan harapan kepolisian Polda Metro Jaya tidak memproses lebih lanjut laporan dari sekuriti atau menghentikan," kata Arif di Polda Metro Jaya, Selasa (18/3).

Arif menyebut tindakan yang dilakukan Andrie Yunus dan Javier Maramba merupakan bagian dari hak warga negara untuk mengawasi proses legislasi yang dianggap menyimpang.

Dalam peristiwa di hotel Fairmont itu, tegas Arif, juga tidak ada ancaman maupun aksi kekerasan yang dilakukan oleh keduanya sebagaimana ditudingkan RYR.

"Oleh karena itu, kami juga mempertanyakan, yang kemudian harus kita garisbawahi, bukan kah justru yang melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi adalah DPR dan pemerintah yang menyusun Undang-undang secara sembunyi-sembunyi, tidak partisipatif dan tidak demokratis? Bukankah itu kejahatan legislasi?" kata Arif.

JAKARTA, investor.id – Tim Kuasa Hukum Firli Bahuri mencabut gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).  Alasan pencabutan gugatan tersebut karena materi permohonan butuh penyempurnaan. Kuasa Hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar menyampaikan hal ini usai sidang praperadilan di PN Jaksel.

"Dalam persidangan tadi kami sudah menyatakan mencabut permohonan pra-peradilan. Alasan kami mencabut terkait dengan permohonan itu tersebut adalah terkait alasan penyempurnaan materi dan perbaikan permohonan," ujar Ian kepada awak media. 

Ian menegaskan pencabutan praperadilan yang kedua kali ini, masih berlandaskan alasan yang sama, yakni, perbaikan materi. Dia menambahkan, waktu penyempurnaan materi tersebut sifatnya tentatif. Karenanya, dia tidak bisa memastikan berapa lama waktu dibutuhkan untuk perbaikan materi tersebut.

"Poinnya adalah tetap penyempurnaan, perbaikan dan materi permohonan itu saja. Saya kira tidak ada yang lain ya," katanya.

Ia menjelaskan, substansi menjadi kendala utama dalam materi yang hendak diberikan tim kuasa hukum kepada hakim. 

Sebagai informasi, Firli Bahuri terpantau tidak hadir dalam persidangan dan diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Padahal, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka selama 1 tahun lebih.

Saat wartawan menanyakan tentang keberadaan Firli, Ian mengatakan ada di Jakarta.

"Beliau tetap ada di rumah beraktivitas seperti biasa. Itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak ya. Saya kira cukup," tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terpaksa menemui para mahasiswa Universitas Trisaksi yang mengadang laju mobilnya. Para mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Awalnya, Supratman yang mengendarai mobil Alphard hitam, hendak memasuki kompleks gedung DPR melalui gerbang Pancasila, pintu belakang Gedung DPR. Ternyata, massa demo sudah ada di pintu belakang DPR dan langsung mengadang mobil yang ditumpangi Supratman.

Massa meminta Supratman keluar dari mobil. Namun, terlihat dua ajudan Supratman turun duluan untuk memenangkan massa aksi. Pendemo tetap tidak menghiraukan dua ajudan Supratman dan tetap memaksa Supratman turun dari mobil.

"Turun dulu, turun dulu," teriak massa aksi dari Trisakti.

Mereka bahkan mencopot plat mobil yang ditumpangi Supratman dan mobil patwal polisi yang mengawal Supratman juga digebrak-gebrak.

Supratman pun turun dari mobilnya dan berjalan menuju gerbang Pancasila bersama massa aksi. Di depan gerbang Pancasila, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka, menolak revisi UU TNI karena mengkhianati semangat reformasi dan berupaya menghidupkan dwifungsi militer. 

"Hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam tapi kami akan terus menolak," ujar koordinator aksi.

Pada kesempatan itu, Supratman mengatakan pihaknya menerima apa yang menjadi tuntutan mahasiswa terutama Mahasiswa Trisakti. Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah dan DPR.

"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti. Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar," ungkap Supratman.

"Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I dan pada akhirnya nanti saya akan balik untuk menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan semua," pungkas Supratman menambahkan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh menyatakan enam narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, yang sebelumnya melarikan diri masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Ada enam warga binaan Lapas Kutacane yang belum kembali. Mereka sudah dimasukkan dalam DPO. Mereka akan tetap dicari sampai kapan pun," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh Yan Rusmanto di Banda Aceh, Rabu.

Sebelumnya, sebanyak 52 warga binaan Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka puasa. Puluhan narapidana tersebut melarikan diri setelah menjebol pintu keamanan dan loteng ruang administrasi.

Yan Rusmanto mengatakan dari 52 warga binaan yang melarikan diri tersebut, 46 di antaranya sudah kembali. Sebagian mereka kembali ke lapas setelah menyerahkan diri dan juga ada yang diantar pihak keluarga.

"Kami mengapresiasi keluarga yang mengantarkan warga binaan yang sebelumnya kabur untuk kembali ke lapas. Kini, tersisa enam warga binaan yang belum kembali dan mereka sekarang menjadi buronan dan sudah dimasukkan dalam DPO," katanya.

Yan Rusmanto mengingatkan warga binaan yang belum kembali tersebut agar segera menyerahkan diri. Ke mana pun berada, mereka tetap tidak tenang. Mereka akan terus dicari dan dikejar hingga kembali bisa ditangkap.

"Kami juga mengimbau keluarga agar menginformasikan keberadaan warga binaan yang belum kembali. Kepada warga binaan yang sebelumnya melarikan diri, jangan pernah mengulangi. Sebab, hidup tidak tenang selama pelarian," katanya.

Yan Rusmanto menyebutkan setelah insiden kaburnya puluhan warga binaan Lapas Kutacane, pihaknya menginstruksi seluruh lapas dan rutan di Aceh meningkatkan serta mengetatkan pengawasan dan pengamanan guna mencegah kejadian serupa.

"Pengetatan pengawasan dan pengamanan ini guna mengantisipasi kejadian seperti di Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, di mana puluhan warga binaan melarikan diri," kata Yan Rusmanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa revisi UU (RUU) TNI bukanlah permintaan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Supratman menyatakan RUU TNI ini berawal dari usul inisiatif DPR, bukan pemerintah.

"Ini bukan soal Pak Prabowo atau Presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah," ujar Supratman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ketika ditanya terkait potensi kembali hidupnya dwifungsi ABRI lewat revisi UU TNI, Supratman meminta publik tidak khawatir.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa dwifungsi ABRI yang terjadi pada Orde Baru tidak akan muncul kembali.

"Kan enggak ada. Sekarang kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan. Semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," kata dia.

Supratman mengatakan, jika ada prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil, maka dia harus mundur dari TNI.

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, 8 fraksi di DPR sepakat membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai undang-undang.

Ada 4 pasal yang diubah dalam proses revisi yang berlangsung kilat ini.

Pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI.

Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan juga potongan draf RUU TNI yang diberikannya kepada awak media, terdapat penambahan frasa “yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis” untuk Pasal 3 Ayat (2).

Dengan demikian, Pasal 3 Ayat (2) dalam RUU TNI berbunyi “kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan”.

Kedua adalah revisi Pasal 7 Ayat (2) mengenai tugas operasi militer di luar perang. Dalam revisi yang dilakukan, TNI dapat membantu menanggulangi ancaman siber, membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.

Revisi juga dilakukan pada Pasal 47 mengenai kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif.

Dalam RUU TNI, jumlah instansi yang bisa diduduki prajurit aktif berjumlah 15, bertambah 5 dari aturan yang berlaku saat ini.

Lima kementerian/lembaga tambahan itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Kemudian, revisi juga dilakukan pada Pasal 53 UU TNI mengenai usia pensiun bagi prajurit aktif.

Dalam RUU TNI, terdapat kenaikan usia pensiun bagi prajurit aktif berdasarkan umur dan pangkatnya. Untuk pangkat bintara dan tamtama, pensiun pada usia 55 tahun.

Sedangkan perwira hingga pangkat kolonel pensiun paling tinggi 58 tahun.

Sementara itu, perwira tinggi (pati) bintang 1 pensiun usia 60 tahun, pati bintang 2 pensiun usia 61 tahun, dan pati bintang 3 pensiun usia 62 tahun.

Untuk pati bintang 4 bisa pensiun usia 63 tahun, tetapi masa kedinasannya bisa diperpanjang sebanyak 2 kali oleh Presiden RI sesuai kebutuhannya.

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi,"

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas secara mendalam isu pemindahan narapidana Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia dalam pertemuan di Jakarta, Rabu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pihaknya mencatat, hingga saat ini terdapat lima warga negara Belanda yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi.

Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk menjalin kerja sama hukum dengan pemerintah Belanda dalam hal pemindahan narapidana, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta keamanan nasional.

Dia mengatakan apabila terjadi kerja sama, pihak Belanda harus menghormati hasil putusan sidang yang dilaksanakan di Indonesia.

Dengan demikian, narapidana yang sudah dipindahkan tetap harus menjalani sisa hukumannya sesuai dengan putusan sidang di Indonesia.

"Namun dalam hal pembinaan dan pemberian grasi, dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan," tuturnya.

Wakil Menteri Kumham Imipas RI Otto Hasibuan menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana.

Pada pemindahan para narapidana sebelumnya, pemerintah Indonesia membuat pengaturan praktis atau practical arrangement dengan negara yang bersangkutan berdasarkan kemanusiaan dan hubungan bilateral yang baik.

"Dengan adanya UU Pemindahan Narapidana, akan ada dasar yang lebih kuat dalam melaksanakan pemindahan narapidana ke negara asal," ujar Otto dalam kesempatan yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sanksi dan Perlindungan Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda Eric Bezem mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal.

"Ini merupakan bukti bentuk komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan," kata Eric.

Eric juga mengapresiasi perumusan RUU Pemindahan Narapidana yang sedang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Belanda juga telah melakukan beberapa kali pemindahan narapidana dengan sesama negara Uni Eropa, dengan dasar perjanjian antarnegara yang dilakukan sebelumnya dan hubungan bilateral yang baik.

Meski begitu, kata dia, pihaknya juga dapat menolak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau memenuhi syarat perjanjian yang diajukan.

Ia pun menambahkan bahwa perlu adanya pertemuan lebih lanjut yang membahas tentang sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum di Belanda terkait hukuman narapidana.

"Pada dasarnya kami pasti akan menghormati sistem hukum yang telah diputuskan di Indonesia, namun tetap perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam yang membahas sistem hukum pada kedua negara agar tidak terjadi ketimpangan pemberian hukuman terhadap narapidana," tuturnya.

Selain isu pemindahan narapidana, dalam pertemuan dibahas pula tentang kerja sama dalam bidang reformasi hukum, pendidikan hukum, serta persiapan Kongres Dunia tentang Masa Percobaan dan Pembebasan Bersyarat atau World Congress on Probation and Parole (WCPP) Tahun 2026 di Bali.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Pembinaan Idelogi Pancasila ( BPIP ) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah nasional berlandaskan Pancasila.

Tidak hanya memperkaya kajian sejarah serta memperkuat narasi kebangsaan yang berbasis fakta, melainkan pelestarian dan pembaruan narasi sejarah yang objektif, inklusif serta sesuai dengan perkembangan historiografi modern.

?Kami menyadari sejarah bukan hanya sekadar merekam masa lalu, tetapi juga menjadi pondasi bagi identitas dan arah perjalanan bangsa ke depan? ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Rabu (19/3/2025).

Bahkan pihaknya berharap untuk menyajikan sejarah secara komprehensif, berimbang, dan sesuai dengan kaidah akademik mutakhir merupakan suatu keharusan salah satunya melalui digitalisasi sehingga generasi muda dapat memahami warisan sejarah bangsa secara utuh dan mengambil pelajaran berharga.

?Kolaborasi ini semoga dapat terwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti digitalisasi arsip, riset sejarah serta penyebarluasan literasi kebangsaan melalui berbagai platform edukasi dan media digital,? paparnya.

ANRI sebagai pusat penyimpanan arsip nasional dapat mendukung BPIP dalam riset sejarah mengenai perkembangan ideologi Pancasila. Arsip sejarah tidak hanya untuk akademisi melainkan bagian dari Pendidikan dan pembudayaan Pancasila.

?Penelitian berbasis arsip ini, dapat memperkaya kurikulum Pendidikan Sejarah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan pengembangan modul pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah, pelatihan aparatur negara serta pembelajaran masyarakat,? jelasnya.

Yudian juga menegaskan kolaborasi ini merupakan langkah strategis karena BPIP memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan program Paskibraka yang merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Kepala ANRI Mego Pinandito mengapresiasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, bahkan pihaknya menyebut ANRI tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan BPIP. "Tentunya dengan bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, tentunya kami harus ada untuk menjaga arsip-arsip berbagai bentuk," ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan dalam waktu dekat ini harus segera diupayakan dengan metode digitalisasi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses arsip-arsip nasional.

"Kami memang bertanggung jawab menjaga dan mengelola arsip-arsip nasional, tapi kami tetap perlu memvalidasi sehingga arsip tersebut originalitas dan otentik,? ucapnya.

ANRI juga siap untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Program Paskibraka, sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia, karena Paskibraka merupakan generasi penerus bangsa.

Seperti ucapan Bung Karno "Jangan sekali kali meninggalkan Sejarah" tentu ini relevan dengan generasi bangsa kita saat ini terutama anak-anak Paskibraka,? ujarnya.

Pinandito berharap, dengan adanya audiensi ini menjadi langkah nyata dalam penyelenggaraan program dan kegiatan BPIP dan ANRI untul memperkuat sejarah Indonesia yang otentik dan original.

Kegiatan tersebut dihadiri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina. Termasuk Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, serta JPT Madya dan Pratama di lingkungan BPIP dan ANRI.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sempat mencari-cari mahasiswa yang berdemo setelah selesai rapat revisi Undang-Undang TNI di gedung DPR/MPR. Supratman mencari mahasiswa yang berdemo lantaran berjanji untuk menemui mereka setelah menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI.

Supratman mulanya sempat menjanjikan untuk bertemu para pendemo mahasiswa setelah rapat terkait RUU TNI. Untuk diketahui, Supratman sempat menemui para pendemo pada Rabu (19/3) sore.

Saat itu Supratman memastikan akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa yang berdemo di depan DPR/MPR saat membahas RUU TNI. Dia berjanji akan menemui mahasiswa kembali setelah menyampaikan aspirasi tersebut.

"Pokoknya prinsipnya semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan, tugas saya sekarang adalah untuk menyampaikan. Nanti akan saya temui kembali untuk sampaikan hasilnya," kata Supratman ketika menemui para pendemo di sore hari.

Mahasiswa meminta jaminan dari Supratman. Supratman mengatakan akan melanjutkan lebih dahulu rapat terkait RUU TNI.

"Kapan?" tanya salah satu mahasiswa.

"Jaminannya, Pak?" timpal mahasiswa lainnya.

"Tunggu saya ketemu dulu," jawab Supratman.

Para mahasiswa pun mempersilakan Supratman untuk rapat dahulu di dalam Gedung DPR. Mahasiswa berjanji akan menunggu Supratman.

"Bapak nih ketemu, sore nanti kami masih di sini nih, kami tungguin," tutur salah satu mahasiswa.

"Setelah saya ketemu," jawab Supratman.

Perdebatan sempat terjadi lantaran Supratman sebelum dia kembali masuk ke gedung DPR. Namun, Supratman memastikan dirinya berkomitmen untuk menemui massa mahasiswa setelah rapat.

"Kan kita sudah capek dikasih omong kosong, kita butuh jaminan, kalau misalkan 'iya kita akan sampaikan'," timpal mahasiswa lagi.

"Kan kalau itu beda-beda orang," jawab Supratman.

"Pokoknya sekarang tuntutannya saya sudah mengerti kan. Pokoknya semua saya sampaikan," lanjut Supratman.

Massa mahasiswa pun berjanji akan menunggu Supratman sampai malam hari. Bahkan mereka menegaskan Supratman tidak akan bisa pulang sebelum menemui mereka setelah rapat.

"Kami akan tunggu di sini sampai malam. Bapak nggak akan bisa pulang, saya pastikan Bapak nggak akan bisa pulang, Bapak akan nginep di Gedung Parlemen ini," ucap salah satu mahasiswa yang disambut mahasiswa lainnya.

"Oke ya. Apapun hasilnya saya akan sampaikan apa adanya. Kalau mereka ada di dalam semua, saya akan datang sampaikan secepatnya apa yang jadi tuntutan kawan-kawan ini. Saya belum aja ketemu massa minta waktu berapa lama, pokoknya secepatnya," jawab Supratman.

Supratman telah selesai rapat dengan DPR RI terkait RUU TNI pada malam hari ini. Sesuai dengan janjinya, Supratman ternyata betul-betul menghampiri lokasi yang sama di sore hari.

Namun, tampak para pendemo mahasiswa sudah membubarkan diri. Supratman pun menyayangkan hal itu lantaran sudah berjanji bertemu perwakilan mahasiswa.

"Sudah bubar ya? Waduh saya kan janji mau ketemu lagi. Iya sudah, yang penting kita sudah penuhi tuntutan mereka, untuk datang menemui kembali ya," tutur Supratman.

Simak juga Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

(maa/jbr)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beraudiensi dengan massa aksi tolak RUU TNI di depan gerbang gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Supratman mengatakan akan berkomunikasi dengan pemerintah mengenai aspirasi massa aksi tersebut.

Mulanya, perwakilan massa aksi Universitas Trisakti mengatakan pemerintah mencoba mengembalikan dwifungsi ABRI. Padahal, kata dia, reformasi bertujuan untuk membatasi dwifungsi ABRI.

"Hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba untuk mengembalikan dwifungsi tersebut," ujar dia.

"Amanat reformasi adalah bagaimana memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan," sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya akan terus menolak RUU TNI. Ia mengaku enggan duduk bersama anggota DPR.

"Sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam, tapi kami akan terus menolak," ujarnya.

Supratman mengatakan akan menampung aspirasi massa aksi. Supratman mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah dan DPR mengenai aspirasi tersebut.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," jelasnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah telah sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu akan digelar besok.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina turut dihadang oleh massa aksi. Vita mengatakan dirinya juga akan membantu berkomunikasi dengan DPR.

"Nama saya Vita Ervina, Komisi XIII. Komisi XIII itu hal yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa akan kami komunikasikan juga kepada pimpinan kami dan yang berwenang," ujarnya.

Para massa aksi kemudian meminta Supratman membacakan pres release penolakan RUU TNI. Supratman pun lalu membacakannya. Berikut press release yang dibacakan:

"Ini press release masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Revisi Undang-Undang TNI membawa berbagai dampak, dapat melemahkan supremasi sipil, meningkatkan resiko kembalinya dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan, pengawasan yang ketat.

Demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran. Sebagai bagian dari reformasi, mahasiswa dengan ini tegas menyatakan tuntutan supaya menolak seluruh rancangan Revisi Undang-Undang TNI, copot dan hentikan prajurit TNI dalam jabatan sipil, wujudkan supremasi sipil, dan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil, dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

"Dan mungkin kami akan kembali hadir di depan gedung DPR dengan jumlah masa yang lebih banyak apabila revisi Undang-Undang TNI ini terus dijalankan," ucapnya.

Sebelumnya, Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi penolakan RUU TNI di pintu gerbang gedung DPR RI, Jalan Gelora, Jakarta Pusat. Mereka menghadang mobil Menkum Supratman Andi Agtas yang melintas di sekitar lokasi.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (19/3/2025), mulanya massa berdemo di depan gerbang masuk DPR. Saat massa sedang berdemo, tampak mobil Alphard berwarna hitam akan memasuki gerbang DPR.

Massa lalu mendekati mobil tersebut. Mereka terlihat mencopot pelat nomor mobil itu.

Tampak dua ajudan Menkum keluar dari mobil. Dua ajudan itu meminta massa aksi membukakan jalan.

Namun, massa aksi tetap menghadang mobil. Mereka meminta sosok dalam mobil itu untuk keluar.

"Turun dulu, turun dulu," minta massa aksi.

Dua ajudan itu terlihat masih berusaha bernegosiasi dengan massa aksi. Namun massa tetap meminta pejabat di dalam mobil turun.

Supratman kemudian tampak keluar dari mobil. Massa aksi tampak bersorak saat Supratman turun.

Supratman terlihat berjalan bersama massa aksi ke depan gerbang DPR. Dia tampak berdiskusi dengan para massa aksi tersebut.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

(amw/taa)

Jakarta -

Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian yang berkaitan langsung dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Pertemuan ini digelar selama kurang lebih hampir dua jam secara tertutup.

Pantauan detikcom, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025) sejumlah anggota Komisi I DPR tampak memasuki ruang rapat. Terlihat Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono berjalan dengan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

Tak berselang lama sekitar pukul 16.36 WIB tampak Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di lokasi. Terlihat juga di sana Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto hingga Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Pertemuan berlangsung hampir dua jam secara tertutup. Adapun agenda rapat ini tak tertuang di agenda DPR RI, Rabu (19/3).

Foto: Wamenkeu Thomas Djiwandono (Baju Batik) (Dwi/detikcom)

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pertemuan ini untuk memperbaiki hal teknis dari RUU TNI. Supratman memastikan kekhawatiran terkait dwifungsi TNI tak tertuang di revisi UU TNI.

"Nggak ada, cuma perbaikan soal apa ya untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan adek-adek mahasiswa terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas tugas pertahanan TNI," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Supratman mengatakan tak ada pasal subtansial yang diubah pada rapat pemerintah dan Komisi I DPR RI. Ia mengatakan pembahasan di rapat kali ini mencakup frasa-frasa.

"Nggak ada itu, hanya menyesuaikan dengan dari sisi gramatikal aja ada yang keamanan yang seharusnya pertahanan. Frasa-frasa jadi kalau keamanan nanti tafsirannya nanti TNI bisa urusan dengan tugas Polri padahal itu tugas pokok adalah menyangkut soal pertahanan negara," katanya.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

(dwr/maa)