JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, tidak mempermasalahkan jika revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI diuji dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata Supratman di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurut Supratman, Indonesia sudah memiliki struktur tata negara yang baku.

Oleh karena itu, dia tidak keberatan jika memang ada yang mau memprotes UU TNI lewat jalur hukum.

"DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang tapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi," ujarnya.

Selain itu, dia menilai bahwa penolakan termasuk soal UU TNI adalah hal yang lumrah dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Supratman selaku Menkum juga sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada dua hari lalu.

"Mobil saya dicegat juga, saya akhirnya datang lagi. Intinya, kita tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta publik memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan UU TNI jika sudah resmi diundangkan

"Karena itu, berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin," ujar Supratman.

Diketahui, ada aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 19 Maret 2025.

Aksi digelar bersaman dengan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya mengesahkan RUU TNI.

Aksi itu diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak RUU TNI.

Terpisah, tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis kemarin.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI, Abu Rizal Biladina, mengatakan bahwa gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya Undang-Undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon. Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.

Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," ujarnya.

Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi.

"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.

Namun, naskah dari revisi UU TNI diketahui belum diundangkan hingga Jumat, 21 Maret 2025.

ANTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan masih ada jalur untuk meninjau kembali UU TNI yang disahkan di DPR pada Kamis (20/3) lalu, yakni melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3), Supratman meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dan memberikan kesempatan untuk penerapan UU TNI tersebut.(Aria Cindyara/Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

Samarinda -

Polres Samarinda, Kalimantan Timur membongkar sabu 5,1 kilogram yang dikendalikan seorang napi di Lapas Nunukan. Dua orang yang bertugas sebagai kurir, yakni BN (56) dan NN (27), ditangkap polisi.

"Sabu 5,1 kg tersebut berasal dari Nunukan, di mana kedua tersangka mendapatkan perintah dari H yang merupakan narapidana di Lapas Nunukan untuk dibawa ke Samarinda," ucap Kapolda Kaltim Brigjen Endar Priantoro, dilansir detikKalimantan, Jumat (20/3/2025).

Sabu seberat 5,1 kilogram tersebut rencananya diedarkan di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Satu orang inisial R yang berperan sebagai perantara masih diburu polisi.

"Saat ini tersangka R telah ditetapkan sebagai DPO. R ini memiliki peran sebagai perantara jaringan tersebut," ucapnya.

BN dan NN ditangkap jajaran Polresta Samarinda di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, pada Senin (10/3). Awalnya polisi meringkus BN dan menyita 2 bungkus teh cina merek Guanyiwang warna kuning, yang berisi sabu dengan berat 2.042 gram.

"Dari keterangan tersangka BN, diketahui sabu diambil dari tersangka NN dan setelah dilakukan penangkapan terhadap NN, ditemukan sabu lainnya, yakni 3 bungkus narkotika dengan berat 2.851 gram dan 4 bungkus dengan berat 208,9 gram," ungkapnya.

Kapolda Kaltim yang didampingi oleh Kapolres Samarinda Kombes Hendri Umar menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menekan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya," tegas Brigjen Endar.

Baca selengkapnyadi sini.

(mea/jbr)

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo saat diskusi di kantornya, Kuningan, Jakarta, mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay.

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup. Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujarnya.

Usulan penghapusan SKCK disebut demi penegakan, pemenuhan, dan penguatan HAM. Sebab, Kementerian HAM berpandangan bahwa setiap manusia, termasuk narapidana, mempunyai hak asasi yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Astacita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM,” ucapnya.

Lebih lanjut, apabila surat usulan penghapusan SKCK tidak mendapat respons dari Polri, Kementerian HAM berencana akan membentuk peraturan menteri (permen) mengenai hal itu.

“Langkah-langkah kita (jika tidak direspons) akan konsultasi dengan DPR, kemudian kita buat draf untuk permen,” imbuh Nicholay.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda -

Jajaran Polresta Samarinda berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan napi berinisial SM (36) di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam pengungkapan itu, polisi menyita barang bukti sabu seberat 193,55 gram.

"Dari hasil pengungkapan ini anggota jajaran Polresta Samarinda berhasil menyita 31 bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat 193,55 gram," jelas Kapolda Kaltim Brigjen Pol Endar Priantoro, Jumat (20/3/2025).

Kapolda Kaltim mengungkapkan dalam menjalankan aksinya, SM di bantu rekannya berinisial A yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengedarkan sabu di luar penjara.

Pengungkapan berawal saat polisi mengamankan MH (46) warga Samarinda di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Sungai Pinang pada Kamis (6/2). Dari tangan tersangka didapati 26 bungkus berisi sabu seberat 15,08 gram.

"Keterangan MH sabu tersebut didapat dari SZ (44) dengan cara membeli dan untuk dijual kembali," terangnya.

Selanjutnya dari keterangan MH, polisi melakukan penangkapan terhadap SZ. SZ ditangkap di Dusun Sumber Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar.

"Saat penangkapan anggota kembali mengamankan 5 bungkus sabu 178,47 gram," sebutnya.

Dari hasil interogasi SZ, polisi pun mengetahui sabu tersebut berasal dari SM yang merupakan napi di Lapas Narkotika dengan bantuan A yang berada di luar penjara.

"Sabu dipesan melalui SM, kemudian oleh SM diteruskan kepada A, lalu A menyuruh rekanya untuk menyerahkan sabu kepada SZ di ruko Palaran City," ungkapnya.

Selain barang bukti sabu, polisi juga menyita dua handphone milik SM yang digunakan untuk mengatur transaksi narkotika dari dalam penjara. Saat ini MH dan SZ telah diamankan guna proses lebih lanjut.

Pasal yang disangkakan kepada para pelaku pasal 114 Ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

(des/des)

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usulan tersebut dimaksudkan satu di antaranya untuk memudahkan mantan narapidana mendapat pekerjaan usai kembali ke masyarakat.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/3) petang.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM telah mengirimkan surat permintaan tersebut yang ditandatangani langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai ke Kapolri.

Adapun usulan tersebut diperoleh setelah pihaknya mengunjungi beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Nicholay menceritakan ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

"Surat ini tadi sudah dikirimkan ke pak Kapolri," kata dia.

Nicholay menambahkan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, melainkan ditujukan untuk semua masyarakat.

"Semoga dengan adanya surat ini dapat menggugah hati seluruh pemangku kebijakan dalam bidang penegakan hukum agar mereka meninjau kembali tentang syarat-syarat ini SKCK ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Surakarta tengah mencarikan solusi untuk tenaga kerja asing (TKA) yang terkena dampak PHK oleh perusahaan tekstil dan garmen PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Kepala Kantor Imigrasi wilayah Surakarta, Bisri mengemukakan ada tiga opsi yang tersedia bagi TKA Ex-Sritex, di antaranya Exit Permit Only (EPO) bagi mereka yang ingin kembali ke negara asal, Bridging Visa yang dapat memberikan waktu maksimal

60 hari untuk mencari pekerjaan dan penjamin baru, serta Alih Penjamin bagi mereka yang telah mendapatkan penjamin baru di Indonesia.

"Ini tiga opsi yang tersedia bagi TKA eks Sritex," tuturnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dia mengatakan pemerintahan tetap akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi TKA yang terkena dampak PHK PT Sritex.

"Perlindungan hukum sangat penting bagi para TKA yang kehilangan pekerjaan akibat

keputusan [bahwa perusahaan] pailit,” kata Bisri.

Menurutnya, dari total 10.000 pegawai yang di PHK PT Sritex, 23 di antaranya adalah TKA. Maka dari itu, dia memastikan bakal membantu puluhan WNA yang terdampak PHK tersebut.

"Kami akan memberikan kepastian hukum terhadap status mereka ke depan," ujar Bisri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengirim surat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Kementerian HAM memandang penghapusan SKCK dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nickolay Aprilindo mengatakan, wacana penghapusan SKCK ini lahir dari keluhan mantan narapidana. Mereka merasa tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah kembali ke masyarakat karena ada syarat SKCK.

"Banyak napi mengeluh kenapa? Karena begitu keluar (penjara) mereka mau ubah hidup dengan cari kerja itu susah terbebani SKCK," kata Nickolay dalam diskusi dengan media pada Jumat (21/3/2025).

Nickolay menyebut salah satu manfaat penghapusan SKCK ialah eks napi mendapat haknya bekerja tanpa diskriminasi. Nickolay tak ingin eks napi seolah bakal dihukum seumur hidup karena sulit bekerja dengan pemenuhan syarat SKCK.

"Perlu hapus skck agar semangati napi dan beri hak mereka. Mereka punya hak yang melekat dan tidak dapat dicabut siapapun," ujar Nickolay.

Oleh karena itu, Menteri HAM Natalius Pigai akhirnya menandatangani surat usulan penghapusan SKCK yang dikirim ke Kapolri pada hari ini. Nickolay memastikan usulan ini sudah dikaji oleh Kementerian HAM.

"Pak Menteri HAM tanda tangan surat usulan kepada kapolri untuk pencabutan SKCK. Dengan kajian yang kami telaah secara akademis maupun praktis tentang usulan ini. Surat ini tadi dikirim ke Mabes Polri," ujar Nickolay.

Kementerian HAM berharap surat itu dapat segera direspon positif oleh Kapolri. Nickolay mendorong Kapolri mengutamakan prinsip kemanusian.

"Harapannya dapat respon positif Kapolri demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut paut dengan politik tapi tentang penegakan HAM. Semoga dengan ada surat ini dapat menggugah hati pemangku kebijakan agar mereka tinjau lagi syarat SKCK ini," ucap Nickolay.

Diketahui, rencana penghapusan SKCK ini bisa sejalan dengan rencana pemberian amnesti bagi narapidana. Sehingga mereka tak perlu lagi punya noda hitam dalam catatan hidupnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan angka narapidana yang bakal diberikan amnesti berkurang. Kini totalnya hanya 19 ribu dari rencana awal 44 ribu. Jumlah itu berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh direktur pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pihaknya masih melakukan penyesuaian kembali terhadap narapidana yang layak untuk diberikan pengampunan.

Empat kategori narapidana yang layak memperoleh amnesti mencakup kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Berikutnya narapidana yang mengidap penyakit serius seperti HIV/AIDS hingga gangguan kejiwaan. Kemudian, narapidana kasus Undang-Undang ITE, terkait penghinaan kepala negara. Selanjutnya, narapidana kasus narkotika, namun berstatus sebagai pengguna atau yang mestinya mengikuti rehabilitasi.

Tasikmalaya -

Sebanyak 21 imigran gelap asal Bangladesh diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, di sekitar Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Kamis (13/3/2025) lalu.

Hingga saat ini 21 pria warga negara Bangladesh ini diamankan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas Tasikmalaya. Mereka telah masuk daftar cekal dan akan dideportasi.

Melalui keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Indra Bangsawan mengatakan penangkapan itu berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) tersebut. Mereka datang dengan diantar sebuah mobil travel dan hendak menginap di sebuah penginapan sekitar Pantai Karang Paranje.

"Laporan ini berawal dari adanya sekelompok laki-laki yang berjumlah 21 orang yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan yang berlokasi di Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat," kata Indra.

Saat itu petugas penginapan meminta identitas dari rombongan tamunya itu, tapi mereka tak bisa menunjukkan identitas. Hal ini karuan menimbulkan kecurigaan, sehingga warga berinisiatif untuk melapor ke Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Polsek Cibalong, Kabupaten Garut, langsung mendatangi penginapan dan melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang laki-laki tersebut. Ternyata benar sehingga pihak Polsek berkoordinasi dengan kami, setelah kami periksa lebih lanjut pun benar mereka WNA," kata Indra.

Atas temuan itu Indra mengatakan pihaknya berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian.

"Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," kata Indra.

Bentuk tindakan administratif keimigrasian itu dilakukan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan (cekal) dan deportasi dari wilayah Indonesia.

"Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21(dua puluh satu) Warga Negara Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan," kata Indra.

Indra juga mengutarakan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA demi tegaknya hukum keimigrasian di Indonesia.

"Kami tidak ragu-ragu melakukan penindakan tegas, terhadap pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang ada di Indonesia. Kami memastikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," kata Indra.

Berikut adalah daftar 21 WNA asal Bangladesh yang diamankan dari Pantai Karang Paranje Garut.

1. Inisial R T (Usia 29 Tahun, Laki-laki, memiliki Paspor)
2. Inisial M A (Usia 22 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
3. Inisial M M M (Usia 34 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
4. Inisial M K (Usia 34 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
5. Inisial M A H (Usia 27 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
6. Inisial M B H (Usia 27 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
7. Inisial M R A (Usia 29 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
8. Inisial M (Usia 29 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
9. Inisial M I S (Usia 26 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
10. Inisial M R H (Usia 21 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
11. Inisial M A M S (Usia 24 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
12. Inisial M A (Usia 33 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
13. Inisial M A G C (Usia 23 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
14. Inisial M H I (Usia 33 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
15. Inisial M A (Usia 35 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
16. Inisial M A H M (Usia 35 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
17. Inisial M A H (Usia 28 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
18. Inisial M S I (Usia 20 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
19. Inisial M J I (Usia 28 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
20. Inisial M J S (Usia 36 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
21. Inisial M A T (Usia 32 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)

(yum/yum)

Polisi membongkar peredaran narkotika jenis sabu sebesar 5,1 kilogram yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Samarinda, Kalimantan Timur.

Pengungkapan kasus itu dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Endar Priantoro bersama Kapolresta Samarinda Kombes Hendri Umar di Gedung Rupatama Polresta Samarinda, Jumat (21/3).

Endar mengatakan ada dua kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap. Kasus pertama, kata dia, terjadi pada Senin (10/3). Dalam kasus ini, ia menyebut penyidik menangkap total dua tersangka yakni BN (56) dan NN (27).

"Dengan lokasi penangkapan di wilayah Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Dua tersangka yang diamankan adalah, BN (56), warga Bontang dan NN (27), warga Bontang," ujarnya dalam konferensi pers.

Dalam penangkapan itu, Endar mengatakan pihaknya menyita barang bukti berupa dua bungkus sabu seberat, 2.042 gram, tiga bungkus sabu seberat 2.851 gram dan empat bungkus sabu seberat 208,9 gram.

"Total barang bukti dalam kasus ini mencapai 5.101,9 gram brutto atau lebih dari 5 kilogram sabu," jelasnya.

Dari hasil penyidikan, Endar mengatakan barang haram itu didapati tersangka dari jaringan narkotika milik narapidana di Lapas Nunukan, berinisial HA. Ia menyebut narapidan itu yang memerintahkan peredaran sabu haram melalui seorang DPO bernama R.

Sementara kasus narkotika kedua berhasil diungkap pada Kamis (6/2) lalu dengan lokasi penangkapan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang.

Endar menyebut dalam kasus ini total terdapat tiga pelaku yang ditangkap yakni MH (46), warga Samarinda; SZ (44), warga Lumajang; dan SM (36), narapidana di Lapas Bayur.

Dari kasus itu ia mengatakan penyidik menyita barang bukti berupa 26 bungkus sabu seberat 15,08 gram dari tersangka MH dan 5 bungkus sabu seberat 178,47 gram dari tersangka SZ.

Dalam kasus ini, Endar mengungkap SM selaku narapidana di Lapas Bayur berperan sebagai penghubung antara SZ dan seorang DPO bernama A yang mengatur peredaran sabu dari luar.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya," pungkasnya

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut merespons Kantor Tempo yang dikirimi kepala babi dari orang tidak dikenal (OTK). Meutya menyayangkan kejadian itu.

"Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan. Tentu dan silakan saja nanti laporkan (pelaku) gitu ya supaya ketahuan begitu siapa yang kirim," kata Meutya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Meutya mengatakan pihaknya sebagai pemerintah mendukung Tempo memproses kejadian itu menggunakan jalur hukum. Dia menekankan Presiden Prabowo Subianto juga memiliki pandangan serupa terkait dengan kebebasan pers.

"Kami mewakili pemerintah, kan kami Menteri Komunikasi yang membawahi pers gitu ya, ini kita menyayangkan dan mempersilakan mendorong teman-teman dari Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian," kata Meutya.

"Kita tidak pernah berubah dalam rangka kebebasan pers. Sampai saat ini kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintah, presiden, bahwa masukan-masukan dari masyarakat, sosial media pun beliau mendengarkan dan beberapa kebijakan kan dikoreksi," lanjutnya.

Untuk diketahui, paket berisi kepala babi itu diterima satuan pengamanan Tempo pada 19 Maret 2025 pukul 16.15 WIB. Cica baru menerimanya pada pukul 15.00, Kamis, 20 Maret 2025, selepas liputan bersama rekannya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran.

Cica kemudian membawa kotak kardus tersebut ke kantor. Hussein yang pertama kali membuka kotak tersebut. Ketika bagian atas kardus dibuka, bau busuk pun tercium hingga diketahui isinya merupakan kepala babi.

Hussein, Cica, serta beberapa wartawan membawa kotak kardus di keluar gedung. Setelah kotak kardus sudah dibuka seluruhnya, tampak kepala babi dalam kondisi kedua telinganya terpotong. Cica merupakan wartawan desk politik yang juga host siniar Bocor Alus Politik.

(fca/eva)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan protes terkait upaya perusahaan Navayo menyita aset pemerintah Indonesia di Paris. Hal ini berkaitan dengan hukuman ganti rugi sejumlah USD10 juta yang dijatuhkan Badan Arbitrase Singapura.

Sebagaimana diketahui, Badan Arbitrase Singapura menghukum Indonesia untuk membayarkan USD10.200.000 kepada perusahaan Navayo atas proyek kerja sama pengadaan untuk slot satelit orbit 123 derajat bujur timur bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan). Navayo kemudian mengajukan permohonan eksekusi aset milik pemerintah Indonesia lantaran jumlah ganti rugi itu tak kunjung dibayarkan.

"Itu menyalahi Konvensi Wina untuk pelindungan diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun," kata Yusril kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).



Yusril menjelaskan, meski Pengadilan Perancis telah mengabulkan permohonan dari Navayo, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Ia menyebut ada upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan aset pemerintah. "Pihak kita akan tetap melakukan upaya-upaya perlawan untuk menghabat eksekusi ini," kata Yusril.

Salah satu upaya itu misalnya ditemukannya dugaan korupsi dari pihak Navayo terkait kerja sama antara Kemhan tersebut. Berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kata Yusril, perusahaan Navayo justru diduga melakukan wanprestasi. Hal itu disebabkan Navayo hanya mampu menyelesaikan proyek senilai Rp1,9 miliar dari USD16 juta sesuai kontrak.

"Audit BPKP mengungkap bahwa kontrak USD16 juta tersebut hanya dipenuhi Navayo sebesar Rp1,9 miliar. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang harus ditindaklanjuti dengan langkah pidana," katanya.

Yusril mendesak Kejaksaan Agung yang tengah menyelidiki kasus ini untuk segera menetapkan Navayo sebagai tersangka jika alat bukti telah cukup. Yusril juga akan menemui langsung Menteri Kehakiman Perancis untuk menindaklanjuti hal ini.

"Masalah ini juga menjadi satu agenda agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Prancis. Oleh karena bisa menjadi preseden di seluruh dunia ketika terjadi dispute dengan satu perusahaan swasta, lantas kemudian oleh pengadilan negara tertentu kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sebetulnya dilindungi oleh konfensi tentang aset diplomatik," katanya.