Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tidak ada unsur Dwifungsi ABRI dalam UU TNI yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Menurutnya, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif.

"Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan gak ada. Justru ini memberi batasan dan kepastian terkait jabatan mana yang boleh diisi oleh militer dalam jabatan sipil," kata Supratman.

Supratman mengamini bahwa RUU TNI ini mendapatkan berbagai respons, terutama di media sosial, termasuk kritik dan aksi protes. Menanggapi hal tersebut, Supratman mengakui bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal wajar.

"Pasti ada penolakan. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, bahkan mobil saya sempat dicegat. Saya datang lagi untuk menjelaskan. Kita tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal, itu bagian dari takdir kita dalam berdemokrasi," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa ada saluran hukum yang dapat digunakan, seperti judicial review, bagi pihak yang masih merasa keberatan dengan aturan dalam RUU tersebut.

Terkait anggapan bahwa RUU ini dibahas secara kilat tanpa sosialisasi yang cukup, Supratman membantahnya. Dia menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI bukan tiba-tiba, melainkan merupakan carry-over dari periode sebelumnya.

"Jadi kalau dibilang pembahasan kilat, itu gak ada. Ini sudah sejak 2024, tapi waktu itu pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya," pungkas Supratman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kompol Ramli Sembiring dari Law Office & Advokat Irwansyah Nasution and Partners membantah kliennya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tim gabungan Polri.

“Kami menegaskan bahwa klien kami datang secara sukarela ke Gedung TNCC Divpropam Polri pada 2 Desember 2024 atas undangan klarifikasi, bukan karena ditangkap dalam OTT,” tegas Irwansyah Nasution selaku kuasa hukum Kompol Ramli Sembiring ketika dihubungi dari Medan, Sabtu (22/3).

Pihaknya menilai dalam penyidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terhadap Kompol Ramli Sembiring merupakan mantan PS Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sumut, banyak kejanggalan.

“Kami menilai dalam proses hukum sejak awal penyidikan, baik di Propam Polri maupun di Kortas Tipidkor, klien kami mengalami perlakuan tidak adil,” ujar dia.

Irwansyah menyebutkan, pihaknya sangat menghormati institusi Polri dan mendukung upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Namun, proses penegakan hukum yang sesuai dengan hukum formil yang diatur didalam KUHAP, bukan sebaliknya,” ujar dia.

Salah satu di antaranya, kata Irwansyah, terkait informasi yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang telah disampaikan pihak Polri kepada rekan-rekan jurnalis.

“Dimana disebutkan klien kami ditangkap oleh Tim Paminal Mabes Polri. Bahwa klien kami tidak pernah ditangkap atau di OTT oleh KPK atau Tim Gabungan KPK dan Polri seperti yang disampaikan atau diberitakan oleh beberapa media,” ujar dia.

Namun faktanya, lanjut dia, Ramli Sembiring yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasubdit Tipidkor Polda Sumut, ditahan setelah menghadiri undangan klarifikasi di Divisi Propam Polri.

“Klien kami tidak pernah ditangkap dalam OTT oleh KPK maupun tim gabungan. Pada 2 Desember 2024, beliau datang ke Gedung TNCC lantai 7 Divpropam Polri untuk memenuhi undangan klarifikasi,” tegas dia.

Namun setelah itu, kata Irwansyah, kliennya langsung ditahan selama 81 hari oleh Divisi Propam tanpa dasar hukum yang jelas.

“Dari total 81 hari masa tahanan tersebut, klien kami ditahan selama 60 hari di dalam sel tanpa alasan yang sah, kemudian menjalani 21 hari penahanan khusus (patsus) di Rowaprof Divisi Propam Mabes Polri,” ujarnya.

Selain menolak tuduhan OTT, kuasa hukum juga membantah klaim bahwa kliennya memiliki barang bukti uang hasil pemerasan senilai Rp4,7 miliar dan Rp431 juta.

Pihaknya menegaskan bahwa tuduhan ini tidak berdasar dan hanya menciptakan opini negatif terhadap kliennya.

“Klien kami tidak pernah ditangkap dengan barang bukti uang, dan uang tersebut juga bukan dari pihak Kepala Sekolah. Uang yang disebut-sebut sebagai hasil pemerasan sebenarnya merupakan hasil dari panen ladang perkebunan miliknya,” kata Irwansyah.

Pihaknya juga mempertanyakan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap kendaraan yang diduga milik Ramli Sembiring di sebuah bengkel di Medan.

“Penggeledahan ini disebut sebagai dasar penyitaan uang Rp431 juta, tetapi tindakan tersebut cacat hukum karena tidak disaksikan oleh keluarga atau pihak klien kami,” ucapnya.

Irwansyah juga menyoroti beberapa kejanggalan dalam penyidikan kasus ini.

Pihaknya mengungkap bahwa laporan polisi terhadap Ramli Sembiring baru dibuat pada 3 Februari 2025 dengan nomor laporan LP/A/4/II/2025/SPKT.DITTIDKOR/BARESKRIM POLRI. dan langsung naik ke tingkat Penyidikan pada 4 Februari 2025.

Menurut dia, proses penyidikan yang begitu cepat tanpa melalui tahapan penyelidikan yang memadai menimbulkan dugaan bahwa ada intervensi dari pihak tertentu.

“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa penyidikan ini dipaksakan dan tidak profesional. Klien kami dituduh melakukan pemerasan terkait dana DAK di Dinas Pendidikan Sumut, tetapi belum ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut, satu hari langsung naik Sidik. Ini bukan OTT,” kata Irwansyah.

Atas hal itu, pihaknya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan terhadap penyidikan dan penetapan tersangka Ramli Sembiring di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 17/Pid.Pra/2025/PN Medan.

“Kami menilai penetapan tersangka terhadap klien kami cacat hukum dan meminta majelis hakim untuk membatalkannya,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga tengah menggugat keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) yang dikeluarkan Divisi Propam Mabes Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada 28 Februari 2025.

Irwansyah menegaskan bahwa sebelumnya Ramli Sembiring telah menerima surat keputusan pensiun dengan hormat per 1 Maret 2025, sehingga keputusan PTDH dianggap tidak sah.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Kapolri dan jajaran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Ramli Sembiring, yang telah ditahan selama 81 hari tanpa dasar hukum yang jelas.

Pihaknya juga mengkritik Polri yang memberikan keterangan pers ke media tanpa ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sebab, kata dia, kliennya yang dituduh melakukan pemerasan atau meminta fee proyek dengan nilai 4,7 M terhadap SMKN se-Sumut dalam pengelolaan Dana DAK Dinas Pendidikan, tidaklah benar.

Menurut dia, tuduhan tersebut merupakan opini sesat untuk membuat klien kami Ramli Sembiring hina bahkan terpuruk di mata publik.

“Kami meminta kepada pejabat Polri untuk fokus pada penyidikan dan semua pihak menunggu hasil persidangan sebelum menyebarkan informasi yang berpotensi mencemarkan nama baik klien kami,” tegas Irwansyah.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara proaktif memantau insiden penembakan yang menyebabkan gugurnya tiga anggota kepolisian saat penggerebekan lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung pada Senin (17/3) lalu.

“Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Komnas HAM menyatakan menaruh perhatian atas peristiwa tersebut. Komnas HAM juga menyampaikan duka mendalam atas tewasnya AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta.

Lebih lanjut, Uli menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi adanya investigasi gabungan dari Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung untuk mengusut insiden dimaksud.

Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Selain itu, Komnas HAM meminta agar kasus tersebut diungkap secara tuntas.

“Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan,” Uli menambahkan.

Sebelumnya, tiga personel Polri gugur saat menggerebek lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, Senin (17/3).

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Inspektur Jenderal Polisi Helmy Santika menyatakan satu orang berinisial Z telah ditetapkan sebagai tersangka perjudian sabung ayam dalam peristiwa ini. Tersangka Z yang merupakan warga sipil, ditetapkan sebagai tersangka judi, bukan penembakan.

"Dalam kejadian ini terdapat sejumlah orang diamankan untuk menjadi saksi dan juga tersangka Z," kata Helmy saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (19/3).

Helmy menjelaskan Z pada Sabtu (15/3) mengetahui lapak judi sabung ayam di Way Kanan dari temannya berinisial I, P, L, R, dan IW yang masih buron. Undangan judi sabung ayam disebarkan oleh seorang oknum TNI berinisial B melalui media sosial WhatsApp maupun Facebook.

Informasi judi sabung ayam itu sampai kepada pihak kepolisian. Kemudian, pada Senin (17/3), Kapolres Way Kanan memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembubaran. Penindakan dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin yang juga menjadi korban tewas.

"Saat tiba di lokasi, setelah dilakukan tembakan membubarkan, terdengar beberapa kali letusan, hingga diketahui terdapat tiga anggota Polri yang meninggal dunia di lokasi, sedangkan lainnya berusaha mengevakuasi korban sambil melindung," Helmy menjelaskan.

Di sisi lain, kepolisian sudah memeriksa 13 orang anggota Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin yang melaksanakan penindakan. Empat orang di antaranya mengaku melihat oknum TNI melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang di lokasi kejadian.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan dua oknum TNI yang diduga terlibat dalam penembakan saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam dimaksud masih berstatus menjadi saksi.

"Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan di Markas Komando Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/3 Lampung. Mereka masih dimintai keterangan terhadap kasus tersebut," kata Pangdam saat konferensi pers yang sama.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Terdakwa kasus skincare bermerkuri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Mira Hayati mengajukan permohonan pengalihan status tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota. Permohonan itu diajukan dengan alasan kondisi bayi Mira Hayati yang lahir prematur.

"Iya (mengajukan pengalihan tahanan menjadi) tahanan rumah atau (tahanan) kota. Kami melakukan permohonan demi bayinya yang lahir prematur," ujar pengacara Mira Hayati, Ida Hamidah saat dikonfirmasi detikSulsel, Jumat (21/3/2025).

Permohonan pengalihan status tersebut telah diajukan saat menjalani sidang dakwaan di Ruang Harifin A Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (11/3) lalu. Ida menyebut pihaknya selalu mengupayakan pengalihan tahanan untuk kliennya.

"Setiap sidang saya selalu tanyakan (kepada majelis hakim), YM (Yang Mulia) jawab belum dimusyawarahkan," katanya.

"Dan disuruh melengkapi (dokumen) paspor dan lain-lainnya," lanjutnya.

Dalam wawancara terpisah, Ida menjelaskan upaya itu terus dilakukan mengingat kondisi bayi Mira Hayati yang membutuhkan ibunya. Meskipun bayi tersebut telah mendapatkan air susu ibu (ASI), namun kesulitan meminum dari dot.

"Jadi meskipun ada masalah seperti ini, tolonglah beri ruang untuk anak bayi. Ada bayi di sini yang butuh ASI ibunya, karena susah minum ya. Terus terang iya, dia (bayi) susah sekali (minum asi dari) dot," tutur Ida usai menjalani persidangan pada Kamis (20/3).

Untuk diketahui, Mira Hayati didakwa mengedarkan dua produk skincare bermerkuri dan satu di antaranya tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dua produk yang diduga mengandung merkuri tersebut yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream.

"Dari hasil pengujian laboratorium BPOM Makassar disimpulkan bahwa kedua produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Lightening Skin maupun MH Cosmetic Night Cream, yang keduanya positif mengandung merkuri/raksa/HG, sebagai bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik " ujar JPU dalam persidangan.

"Ditemukan bahwa produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Night Cream yang telah diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa (Mira Hayati) tersebut, ternyata tidak memiliki notifikasi sebagai persyaratan izin edar yang secara resmi terdaftar di BPOM," jelasnya.

Mira Hayati pun terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal Rp 5 miliar. Hal ini berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Mira Hayati yaitu Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mencabut status hukum sementara 530 ribu warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela di negaranya, demikian informasi resmi Federal Register pada Jumat (21/3).

Keputusan ini adalah perluasan kebijakan kerasnya terhadap imigrasi dan akan berlaku mulai 24 April.

Kebijakan ini juga akan mempersingkat "pembebasan bersyarat" dua tahun yang sebelumnya diberikan pemerintahan Joe Biden kepada para migran yang memungkinkan mereka memasuki AS melalui udara jika mereka memiliki sponsor. 

Trump, seorang Republikan, mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap imigran, termasuk dorongan untuk mendeportasi sejumlah besar migran di AS secara ilegal.

Ia berpendapat bahwa program pembebasan bersyarat masuk secara legal yang diluncurkan di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat melampaui batas hukum federal. Trump menyerukan penghentian program tersebut lewat perintah eksekutif tanggal 20 Januari.

Trump mengatakan pada 6 Maret lalu bahwa ia akan segera memutuskan pencabutan status pembebasan bersyarat dari sekitar 240 ribu warga Ukraina yang melarikan diri ke AS selama konflik dengan Rusia.

Pernyataan Trump muncul sebagai tanggapan untuk Reuters, yang dalam laporannya mengatakan pemerintahan Trump berencana mencabut status tersebut bagi warga Ukraina paling cepat pada  April.

Biden meluncurkan program pembebasan bersyarat bagi warga Venezuela pada 2022 silam dan memperluasnya ke warga Kuba, Haiti, dan Nikaragua pada tahun 2023, karena pemerintahannya bergulat dengan tingginya tingkat imigrasi ilegal dari negara-negara tersebut.

Hubungan diplomatik dan politik antara keempat negara tersebut dan Amerika Serikat juga telah menegang.

Jalur hukum itu muncul saat Biden coba untuk menekan penyeberangan ilegal di perbatasan AS-Meksiko.

Keputusan pemerintahan Trump untuk mencabut status hukum dari setengah juta migran dapat membuat banyak dari mereka rentan terhadap deportasi jika memilih untuk tetap tinggal di AS.

Masih belum jelas berapa banyak orang yang memasuki AS dengan pembebasan bersyarat memiliki bentuk perlindungan atau status hukum lain.

Dalam pemberitahuan yang akan dipublikasikan secara resmi di Federal Register pada hari Senin, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan pencabutan status pembebasan bersyarat akan mempermudah penempatan migran dalam proses deportasi jalur cepat yang dikenal sebagai "pengusiran cepat."

Berdasarkan kebijakan era Trump yang diterapkan pada bulan Januari, pengusiran cepat dapat diterapkan pada migran tertentu di AS selama dua tahun atau kurang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak menanggapi permasalahan yang terjadi di industri jasa kurir yang tengah dihadapkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform e-commerce.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan telah menerima aspirasi dari para pelaku usaha di sektor ini.

“Kami sudah dengarkan aspirasinya, kami memantau terus melalui media. Kemarin juga kami terima teman-teman dari asosiasi terkait. Mudah-mudahan sebelum Lebaran kita bisa keluarkan aturan yang lebih berpihak terhadap kurir lokal asli Indonesia. Mohon doanya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/3/2025) malam.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya komunikasi langsung antara platform jasa kurir dengan pemerintah.

Hingga saat ini belum ada pembicaraan substantif dengan Kementerian Ekonomi Kreatif terkait permasalahan yang dihadapi.

“Kami berharap bisa mendengar aspirasi secara langsung agar dapat mendukung kendala-kendala yang dihadapi. Sejauh ini memang komunikasi dilakukan secara parsial, per perusahaan, tapi akan lebih baik jika pendekatannya lebih komprehensif,” katanya.

Kemenekraf siap mendukung penyelesaian masalah ini, mengingat jasa kurir memiliki peran penting dalam distribusi produk ekonomi kreatif di Indonesia.

“Ini kaitannya kan juga ada dengan pegiat-pegiat yang terdistribusi dengan baik selama ini melalui platform tersebut. Jadi kami siap mendukung mencari solusinya,” ucap Teuku.

Terpisah, Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai pemerintahan harus memikirkan dan memberikan jalan keluar nyata bagi nasib para kurir yang berada di titik nadir akibat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform e-commerce.

“Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera harusnya bersikap Merah Putih memperjuangkan nasib para kurir, Komdigi harusnya mengatur platform e-commerce karena membuat bisnis kurir tak sehat,” tuturnya.

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum terjadi oligopsoni di industri pos, kurir dan logistik nasional akibat dominasi oleh platform ecommerce asing bermodal besar antara lain Shopee (SEA Group), TikTok-Tokopedia (Bytedance) dan Lazada (Alibaba).

Di sisi lain, platform e-commerce dalam negeri seperti BliBli (Grup Djarum) sudah hampir tidak terdengar, kondisi ini diperparah ketika Bukalapak (EMTEK) baru saja menutup layanan marketplace barang fisiknya.

Untuk diketahui, ketiga platform e-commerce asing tersebut tidak hanya berbisnis dalam bidang e-commerce, tetapi beberapa tahun terakhir juga sudah melakukan ekspansi vertikal dalam kegiatan pos, kurir dan logistik melalui anak usaha dan affiliasinya.

Menurut Yayat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menemukan dan menginvestigasi beberapa platform ecommerce besar tersebut dimana telah dinyatakan melakukan monopoli pada pasar jasa pos, kurir dan logistik melalui intervensi algoritmanya baik kepada penjual ataupun pembeli

Dia menilai persaingan tidak sehat dan tekanan harga dari platform e-commerce ini juga diperkeruh oleh adanya perusahaan pos, kurir dan logistik asing yang melakukan predatory pricing di pasar industri pos, kurir dan logistik nasional.

Salah satunya, J&T Ekspres yang terafiliasi dengan J&T Global Ekspress, perusahaan China yang berdomisili di Cayman Island dan pada 2023 melakukan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) di Hong Kong.

“Dominasi asing tidak bisa dibantah dan terjadi eksploitasi terhadap kurir. Mereka para kurir tidak punya pilihan. Akibatnya mereka dibayar fluktuatif karena besaran pendapatan mereka adalah volume yang bisa diantarkan,” tutur Yayat.

Hal ini terjadi karena perang harga di segment ecommerce yang cenderung berkembang disebabkan perubahan gaya hidup membuat pelaku pos, kurir dan logistik nasional melakukan efisiensi secara ekstrem.

Menurut Yayat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bertanggungjawab terhadap platform digital seharusnya berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merumuskan aturan yang mengatur platform ecommerce yang bergerak di industri pos, kurir dan logistik nasional.

“Kalau perlu gandeng Pemda, sehingga industri pos, kurir dan logistik bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Potensi 15 juta pengiriman per hari dan lebih dari US$2.400 juta per tahun bukan hal kecil dan harusnya disadari Menteri Komdigi,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum Jumat (21/3) menjadi sorotan, mulai dari Komisi III DPR RI akan segera menggulirkan pembahasan RUU KUHAP hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon anggota legislatif terpilih dapat mengundurkan diri karena tugas negara.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Komisi III segera bahas RUU KUHAP dengan Pemerintah usai Surpres turun

Komisi III DPR RI akan segera menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama Pemerintah, usai menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi UU tersebut pada Kamis (20/3).

"Draf final Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dibahas segera karena Surpres-nya per hari ini sudah ke luar, sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selengkapnya klik di sini.

2. KPK sebut masih mendalami keterlibatan pihak lain di kasus DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.

“Tidak hanya itu. Jadi, siapa yang terlibat di dalam perkara ini juga sedang kami dalami,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

3. Polri koordinasi dengan K/L cegah korban TPPO berulang

Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait upaya mencegah adanya korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berulang.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa dari asesmen yang dilakukan terhadap 699 pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban TPPO di Myanmar, diketahui bahwa terdapat 116 orang yang menjadi korban berulang kali.

Alasan adanya korban TPPO berulang, ungkap dia, karena korban sudah mendapatkan posisi jabatan yang tinggi.

Selengkapnya klik di sini.

4. Hasto duga ada konflik kepentingan dalam proses penyidikan kasusnya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga adanya konflik kepentingan dalam proses penyidikan kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menjeratnya.

Pasalnya, kata dia, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti telah bertindak sebagai saksi yang memberatkan dirinya, padahal seharusnya penyidik bersikap netral dan independen.

"Ini adalah konflik kepentingan yang jelas melanggar prinsip independensi dan netralitas dalam penegakan hukum," ucap Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

5. MK: Caleg terpilih dapat diganti jika mundur karena tugas negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penggantian calon anggota legislatif (caleg) terpilih dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.

Ketentuan tersebut merupakan pemaknaan baru MK terhadap Pasal 426 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian pengujian undang-undang Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024.

"Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum pidana dari Universitas Nasional Ismail Rumadan mengamati sejumlah isu yang yang menyasar pada upaya pelemahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satunya menyangkut revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ismail menyebut isu revisi UU KUHAP disebut menghapus kewenangan jaksa dalam menyidik perkara korupsi. Ini memperparah serangan terhadap Kejagung setelah dugaan upaya pembunuhan karakter Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jampidsus.

"Ini memprihatinkan di tengah kerja Kejagung yang produktif menangani kasus korupsi," kata Ismail kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Ismail mengamati keresahan masyarakat cukup berasalan karena saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum. Kejagung kini dipercaya publik dan dinilai berprestasi lantaran sukses membongkar perkara mega korupsi.

“Karena itu publik tidak ingin Kejagung bernasib sama seperti KPK yang dilemahkan melalui revisi UU, pintu revisi itu efektif lemahkan lembaga,” ujar Peneliti pada Pusat Hukum BRIN itu.

Dalam draf RUU KUHAP Pasal 6 tentang penyidik berikut penjelasannya, jaksa menjadi “Penyidik Tertentu” yang kewenangannya terbatas menyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. Sehingga Jaksa tidak lagi berwenang menyidik kasus tindak pidana korupsi.

"Tentu banyak yang resah, ini harus diperjuangkan agar kewenangan Kejaksaan sidik Tipikor tidak dipreteli," ujar Ismail.

Belakangan Komisi III DPR RI selaku inisiator revisi UU KUHAP meluruskan informasi yang beredar bahwa draf tersebut bukanlah draf hasil akhir. Tapi Ismail menilai ada upaya membatasi atau menghapus kewenangan jaksa yang tidak bisa diabaikan. Apalagi sejauh ini muncul dua draf dengan subtansi berbeda serta membuat publik bingung draf mana yang dibahas oleh DPR.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima piagam penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara atas dukungan dan partisipasi hingga terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taput tahun 2024 yang dilaksanakan dengan sukses, aman, dan lancar di Rutan Kelas IIB Tarutung.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh KPU Tapanuli Utara kepada Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring yang didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan di ruang kerja Kepala Rutan, semalam.

"Penghargaan ini merupakan salah satu kebanggaan bagi Rutan Tarutung karena sudah ambil bagian mensukseskan tahapan pemilihan umum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Suamtera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang dalam penyelenggaraannya aman, lancar dan kondusif," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Sabtu (22/3).

Disebutkan, keberhasilan Rutan Tarutung mendapatkan penghargaan tersebut didasari kerja sama, kerja keras dan kreativitas seluruh jajaran Rutan Tarutung.

Pemilu yang dilaksanakan pada 27 November 2024 yang lalu melibatkan warga binaan pemasyarakatan Rutan Tarutung terlaksana semaksimal mungkin hingga warga binaan dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.

"Penyelenggaraan ini dapat terjalin dengan lancar dan aman akibat adanya koordinasi dan kerja sama yang tidak pernah putus antara Rutan Tarutung dengan KPU Tapanuli Utara," jelas Evan.

Suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Rutan Tarutung juga sebagai bukti nyata kinerja dalam menjalankan instruksi yang telah diamanahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

"Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Sebanyak 21 imigran gelap asal Bangladesh diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, di sekitar Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Kamis (13/3/2025) lalu.

Hingga saat ini 21 pria warga negara Bangladesh ini diamankan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas Tasikmalaya. Mereka telah masuk daftar cekal dan akan dideportasi.

Melalui keterangannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Indra Bangsawan mengatakan penangkapan itu berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) tersebut. Mereka datang dengan diantar sebuah mobil travel dan hendak menginap di sebuah penginapan sekitar Pantai Karang Paranje.

"Laporan ini berawal dari adanya sekelompok laki-laki yang berjumlah 21 orang yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan yang berlokasi di Pantai KarangParanje, KelurahanKaryasari, KecamatanCibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat," kata Indra.

Saat itu petugas penginapan meminta identitas dari rombongan tamunya itu, tapi mereka tak bisa menunjukkan identitas. Hal ini karuan menimbulkan kecurigaan, sehingga warga berinisiatif untuk melapor ke Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Polsek Cibalong, Kabupaten Garut, langsung mendatangi penginapan dan melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang laki-laki tersebut. Ternyata benar sehingga pihak Polsek berkoordinasi dengan kami, setelah kami periksa lebih lanjut pun benar mereka WNA," kata Indra.

Atas temuan itu Indra mengatakan pihaknya berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian.

"Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," kata Indra.

Bentuk tindakan administratif keimigrasian itu dilakukan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan (cekal) dan deportasi dari wilayah Indonesia.

"Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21(dua puluh satu) Warga Negara Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan," kata Indra.

Indra juga mengutarakan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA demi tegaknya hukum keimigrasian di Indonesia.

"Kami tidak ragu-ragu melakukan penindakan tegas, terhadap pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang ada di Indonesia. Kami memastikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," kata Indra

Baca artikel selengkapnya di detikjabar

Video: Bocah di Garut Tewas Seusai Tangan Tersangkut Drainase Kolam

Video: Bocah di Garut Tewas Seusai Tangan Tersangkut Drainase Kolam