Bisnis.com, JAKARTA – Badan Layanan Umum (BLU) milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yakni Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengaku belum mendapat respons dari PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo menjelaskan bahwa hingga saat ini PT Indobuildco belum memenuhi tuntutan somasi Kemensetneg yang meminta untuk segera melakukan pengosongan Hotel Sultan.

“Sampai saat ini PT Indobuilco belum melaksanakan tuntutan Setneg dalam somasi,” kata Adi kepada Bisnis, Senin (24/3/2025).

Pada saat yang sama, Adi menjelaskan bahwa somasi tersebut merupakan salah satu upaya penyelamatan aset negara yang hingga saat ini masih terus bersengketa.

Adi menyebut, apabila PT PT Indobuildco terus tidak merespon somasi itu maka pihaknya bakal segera membawa masalah tersebut untuk kembali menempuh jalur hukum.

“Untuk selanjutnya akan dipertimbangkan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pemerintah telah melayangkan somasi kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menjelaskan, apabila somasi itu tidak diindahkan maka proses eksekusi bakal dilakukan dalam waktu dekat.

“Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi, kalau tidak diindahkan,” jelasnya.

Nusron juga sempat menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023.

Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.

Petugas curiga karena ada pengunjung yang berlari dengan tergesa-gesa

Jakarta (ANTARA) - Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat menemukan sebanyak 200 gram sabu-sabu dan 37 butir ekstasi yang diduga akan diselundupkan ke dalam sel tahanan oleh orang tak dikenal.

"Petugas curiga karena ada pengunjung yang berlari dengan tergesa-gesa," kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pada awalnya petugas menerima seorang tamu laki-laki yang tidak dikenal yang ingin menyerahkan surat pembebasan bersyarat untuk kerabatnya di dalam Rutan.

Kemudian, lanjut dia, lelaki itu mengeluarkan sebuah paper bag (kantong kertas) bermotif batik, lantas petugas berpikir bahwa di dalamnya berisi surat-surat pembebasan bersyarat.

Namun, kata Wahyu, tak lama kemudian, lelaki yang menyerahkan tas tersebut menerima telepon dan berjalan ke arah pintu keluar Rutan sambil berlari kecil.

Setelah dirasa mencurigakan, pihak Rutan melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek Cempaka untuk memastikan barang mencurigakan yang dibawa oleh orang tak dikenal itu.

"Ternyata di dalamnya terdapat dua paket klip yang diduga narkoba dengan berat kotor masing-masingnya 102 gram dengan total 204 gram. Dan 37 butir pil yang diduga juga narkoba jenis ekstasi," ujarnya.

Kejadian tersebut kata Wahyu, terjadi pada Selasa (18/3) lalu.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih AKP Yossy Januar mengatakan dari temuan tersebut petugas Kepolisian masih menelusuri pelaku yang membawa narkoba dan akan diselundupkan ke dalam Rutan.

"Kami masih penyelidikan terkait masalah ini, di mana saat ini baru memeriksa dua orang saksi," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah tanahan (rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat menemukan 200 gram sabu dan 37 butir ekstasi yang diduga akan diselundupkan ke sel tahanan oleh orang tak dikenal.

Penemuan narkoba ini terjadi pada Selasa (18/3/2025).

“Saat itu petugas yang berjaga, Desti Diana Syanturi menerima pengunjung di pintu Balai Betawi dengan membawa paper bag motif batik yang ingin mengembalikan berkas pengurusan pembebasan bersyarat,” kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo saat diwawancara, Senin (24/3/2025).

Saat Desti bertanya jaminan dari pemberian paper bag tersebut, pengunjung itu tidak menjawab. Ia langsung keluar dengan tergesa-gesa.

Desti awalnya mengira paper bag itu berisi surat-surat pembebasan bersyarat. Namun, kecurigaannya muncul saat melihat laki-laki yang membawa kantong itu tergesa-gesa ke arah pintu sambil menerima telepon.

"Dan melihat paper bag-nya tersebut ukurannya agak tidak wajar. Kalau proses formulir pengurusan itu paling hanya tiga lembar saja, tapi ini bentuknya agak membulat," ujar Wahyu.

Merasa curiga, pihak Rutan melapor ke Polsek Cempaka Putih untuk memastikan barang mencurigakan yang dibawa oleh orang tak dikenal itu.

"Dalamnya terdapat dua paket klip yang diduga narkoba dengan berat kotor masing-masingnya 102 gram dengan total 204 gram. Dan 37 butir pil yang diduga juga narkoba jenis ekstasi," ucap Wahyu.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, AKP Yossy Januar mengatakan dari temuan tersebut pihaknya masih menelusuri pelaku yang membawa narkoba diduga akan menyelundupkannya ke dalam rutan.

"Kami masih melakukan penyelidikan terkait masalah ini. Dan baru memeriksa dua orang saksi. Sementara kita belum tahu masih dalam penyelidikan,” kata Yossy.

Yossy menyampaikan, petugas yang berjagaa saat itu hanya satu orang. mengetahui

“Hanya memang di situ petugas sendiri juga bingung. Karena awalnya pengunjunhbini menyampaikan berkas ini mau mengurus PB (pembebasan bersyarat)," ujar Yossy.

Polisi juga telah menghitung jumlah uan dari narkoba yang diduga akan diselundupkan ke dalam Rutan Salemba, yaitu sekitar Rp 200 juta.

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan siap memberikan bantuan hukum bagi para pembeli tiket konser DAY6 yang merasa dirugikan menyusul keputusan sepihak, yang memindahkan lokasi konser tanpa kejelasan yang memadai.

Langkah ini diambil setelah sejumlah penggemar melaporkan kekecewaan dan kebingungan terkait perubahan venue mendadak. Mereka menilai tindakan tersebut tidak hanya mengurangi kualitas pengalaman menonton, tetapi juga melanggar hak konsumen atas informasi dan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan.

"Kami sudah menerima beberapa laporan dari masyarakat yang merasa mengalami kerugian baik secara materi maupun emosional. Dalam hal ini, setiap konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil, informasi yang transparan, serta kompensasi jika diperlukan," ujar Juru Bicara LBH Gema Keadilan Sanju Bayu, Senin (24/3/2025).

Menurut Sanju, konser yang sebelumnya dipromosikan dengan konsep stadium level ternyata dipindahkan ke venue yang lebih kecil tanpa pengumuman resmi yang menyeluruh. Perubahan ini dinilai sangat mengecewakan, khususnya bagi pemegang tiket kelas atas yang merasa fasilitas yang diterima tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan.

Menanggapi situasi ini, LBH Gema Keadilan tengah menghimpun bukti dan keterangan dari para korban untuk dilakukan kajian hukum lebih lanjut. Pihaknya menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Bila terbukti terjadi pelanggaran, kami tidak akan ragu menempuh jalur hukum. Konsumen tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam industri ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah keharusan," tegas Sanju.

Saat ini, kata Sanju, LBH Gema Keadilan telah membuka layanan pengaduan hukum bagi pembeli tiket yang terdampak. Layanan ini mencakup konsultasi daring hingga pendampingan hukum, tanpa dipungut biaya.

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon memperpanjang waktu kunjungan hingga lima jam pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Sudah menjadi tradisi di Lapas ini pada hari pertama dan kedua Idul Fitri nanti kami membuka kunjungan setelah Shalat Ied pukul 08.00 WIT hingga 16.00 WIT,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon, Herliadi di Ambon, Senin.

Waktu kunjungan yang dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIT itu dengan durasi maksimal 15 menit. Hal ini untuk mencegah membeludaknya keluarga yang akan mengunjungi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Hal itu dilakukan untuk memberikan waktu kepada warga binaan agar dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Hal ini penting agar mereka dapat melepas rasa rindu, merasa dicintai oleh orang terdekat sehingga muncul semangat untuk menjadi lebih baik.

Pasalnya pada hari biasanya jam kunjungan hanya dilakukan pada hari tertentu dan hanya dibatasi mulai pukul 09.00 WIT sampai 12.00 WIT.

“Jadi nanti agendanya, setelah Shalat Ied langsung penyerahan remisi dilanjutkan membuka kunjungan bagi keluarga,” ujarnya.

Pihaknya pun telah menyiapkan regu penjaga yang bertugas untuk mengawasi pergerakan pengunjung dan warga binaan selama waktu kunjungan dibuka.

“Ada penambahan personel tapi tidak bisa kami jelaskan jumlahnya karena ini merupakan standar keamanan,” katanya.

Kalapas lantas menekankan bahwa proses atau alur layanan kunjungan sesuai dengan SOP yang merupakan komitmen dari jajaran Lapas Kelas IIA Ambon guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

"Aspek keamanan merupakan prioritas utama kami. Dengan demikian, proses kunjungan dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan pada akhirnya juga memberikan kenyamanan bagi pengunjung," katanya.

“Pengawasannya pun akan lebih ketat, barang dan pengunjung akan diperiksa secara teliti guna menghindari masuknya barang-barang yang tak diinginkan ke dalam Lapas,” katanya lagi.

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sebanyak 124 warga binaan Lapas Ambon terima remisi Idul Fitri 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) lahir dari kebutuhan masyarakat, terutama untuk melamar pekerjaan.

Pernyataan ini disampaikan seiring dengan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengusulkan penghapusan SKCK karena dianggap berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

“(SKCK) itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa masyarakat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Truno menegaskan bahwa SKCK merupakan salah satu fungsi operasional Polri yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan diatur dalam konstitusi.

“Secara konstitusi, semua hak-hak masyarakat itu diatur. Kemudian juga dalam hal menerima pelayanan khususnya SKCK juga diatur,” lanjut dia.

Trunoyudo juga menekankan komitmen Polri untuk memperbaiki proses pembuatan SKCK, yang dinilai dapat menghambat masyarakat.

“Ketika ini dirasakan menghambat, tentu kita hanya memberikan suatu catatan-catatan. Karena SKCK adalah surat keterangan, catatan dalam kejahatan atau kriminalitas,” kata Truno.

Pemberian layanan SKCK diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 15 Ayat 1 dan huruf K, serta dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.

“Tentu apa yang jadi masukan secara positif kami juga akan menghargai dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan untuk mencabut SKCK.

Usulan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo dalam sebuah diskusi di kantornya di Kuningan, Jakarta.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” ungkap Nicholay.

Dia mengatakan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah.

Dalam kunjungan tersebut, ditemukan bahwa mantan narapidana kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas, yang membuat mereka terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

SKCK menjadi salah satu syarat yang menyulitkan mereka dalam mendapatkan lowongan kerja.

Solo -

Ada 31 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Dilansir detikNews, Senin (24/3/2025), pelantikan dihadiri Wapres Gibran Rakabumung, Menlu Sugionio, Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta para Pimpinan Komisi I DPR.

Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 B tahun 2025 dan 40 B tahun 2025. Prabowo lalu membacakan sumpah jabatan yang diikuti para dubes.

"Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh," bunyi sumpah jabatan tersebut.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, perwakilan dubes menandatangani berita acara. Dari 31 dubes itu, ada beberapa nama yang tak asing seperti mantan Anggota DPR dari PDIP Junimart Girsang, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan Sitompol, hingga mantan KSAU Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna.

Daftar 31 Dubes RI:

1. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;
2. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;
3. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;
4. Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;
5. Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;
6. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;
7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;
8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobango;
9. Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;
10. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);
11. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;
12. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;
13. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;
14. Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);
15. Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;
16. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;
17. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;
18. Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;
19. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;
20. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;
21. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi;
22. Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;
23. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);
24. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;
25. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;
26. Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;
27. Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;
28. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;
29. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;
30. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile;
31. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.

(dil/apl)

Jakarta (ANTARA) - Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

“Tentu kami hanya memberikan suatu catatan-catatan karena SKCK adalah surat keterangan catatan dalam kejahatan atau kriminalitas,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Medan -

Bulan Ramadan menjadi momentum saling memaafkan satu sama lain. Hal ini dilakukan agar ibadah puasa dapat berjalan dengan tenang.

Lantas bagaimana hukum puasa apabila tidak saling bermaafan?

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin mengungkapkan bahwa belum ada syarat ataupun aturan jelas terkait sah atau tidaknya puasa apabila tidak bermaaf-maafan.

"Banyak pertanyaan saat puasa salah satunya sebelum bermaaf-maafan apakah puasa kita diterima. Tidak ada syarat atau rukun dalam puasa yang mensyaratkan harus bermaaf-maafan sesama manusia lalu puasa kita diterima," ungkap Muryanto dalam program Kultum Ramadan detikSumut, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, Muryanto menyebutkan bahwa bermaaf-maafan sebelum puasa cukup penting agar dapat menjalani puasa dengan hati yang bersih.

"Dalam beberapa riwayat hadist banyak tersebar memang bermaaf-maafan itu menjadi penting sebelum puasa. Kepentingan saling memaafkan itu tidak hanya dilakukan sebelum puasa, selama puasa ataupun sebelum puasa," ujarnya.

Namun begitu, Muryanto mengatakan bahwa saling bermaafan tidak perlu menunggu saat momen Ramadan saja namun dapat dilakukan kapan saja.

"Bermaaf-maafan bisa dilakukan kapan saja dan tidak menjadi syarat seorang muslim menjalankan ibadah puasa. Sehingga bermaaf maafan sebelum puasa apakah puasanya diterima, itu tidak menjadi syarat," pungkasnya.

(nkm/nkm)

Solo -

Selama libur Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025, layanan permohonan visa akan tutup sementara. Sebelum kantor imigrasi tutup layanan sementara, masyarakat yang akan mengurus dokumen visa diimbau segera menyelesaikan permohonannya.

Dilansir detikNews, berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, layanan permohonan visa tutup sementara saat peringatan Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Berikut jadwalnya.

• Jumat, 28 Maret 2025
• Rabu, 2 April 2025
• Kamis, 3 April 2025
• Jumat, 4 April 2025
• Sabtu, 5 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Minggu, 6 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Senin, 7 April 2025.

*Pelayanan Bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival (VOA) tetap tersedia.

Layanan akan kembali beroperasi secara normal pada Selasa, 8 April 2025. Permohonan visa yang diterima pada Kamis, 27 Maret 2025 akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

(dil/ahr)

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025