REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pusat Studi Hukum dan HAM di Nusa Putra University telah diresmikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, belum lama ini. Peresmian Pusat Studi Hukum dan HAM Nusa Putra University tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti persemian oleh Menteri Pigai dan naskah Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian HAM dan Nusa Putra.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University, CSA Teddy Lesmana, dengan berdirinya Pusat Studi Hukum dan HAM ini, diharapkan semakin banyak penelitian dan kajian strategis. Sehingga, dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum dan HAM di masa depan. Selain itu, pusat studi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta supremasi hukum di Indonesia.

"Peresmian pusat studi ini menjadi langkah awal pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian HAM RI dalam pengkajian dan penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia," ujar Teddy, dalam keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).

Teddy mengatakan, kehadiran pusat studi ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan akademik. Tetapi juga, sebagai wadah kajian isu-isu hukum dan HAM yang berkembang baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

“Pusat studi ini merupakan wadah kita bersama untuk mengkaji isu-isu hukum dan HAM yang berkembangan dewasa ini,” katanya.

Pusat Studi Hukum dan HAM ini didirikan di bawah Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University. Nantinya, pusat studi ini akan fokus pada kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan HAM. Termasuk, pengembangan kebijakan serta advokasi yang berbasis data dan riset akademik.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. Menurutnya, kehadiran pusat studi ini akan menjadi wadah penting dalam upaya memajukan HAM melalui peningkatan kesadaran kolektif serta perlindungan dan penegakan HAM dengan instrumen hukum yang kuat.

“Kementerian HAM RI akan mendukung penuh berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Nusa Putra. Kami juga akan merancang program kerja sama yang dapat disinergikan dengan program-program kementerian,” ujar Natalius Pigai.

Pada kesempatan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai juga memberikan Kuliah Umum bertajuk "Diversity, Equality and Human Rights" – Memperkuat HAM Dalam Masyarakat Multikultural. Kuliah umum ini dihadiri oleh lebih dari 1.500 mahasiswa Nusa Putra dan masyarakat umum. Turut hadir pada acara tersebut Jajaran Rektorat Nusa Putra, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta para pegiat Hak Asasi Manusia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) saat ini khusus ditujukan bagi eks narapidana yang sudah berkelakuan baik. Tujuannya supaya bisa membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nicholay Aprilindo menyampaikan usulan itu nantinya bakal dibicarakan dengan Polri. Apalagi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) sebagai unit yang menerbitkan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan (rumah tahanan). Kemudian, juga yang mempunyai masa depan seperti anak-anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak),” kata Nickolay kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).

Sedangkan mengenai penghapusan SKCK bagi masyarakat umum, Nicholay menyebut hal itu bakal dibicarakan lagi. Sebab fokus saat ini penghapusan SKCK bagi eks napi.

“Itu nanti kita lihat dalam perkembangan, dalam kita berdiskusi, kita merumuskan tentang persyaratan-persyaratan yang perlu atau tidak perlu di dalam SKCK,” ujar Nickolay.

Nicholay menegaskan usulan penghapusan SKCK ini guna memperhatikan nilai kemanusiaan bagi mantan narapidana. Nicholay menyatalan usulan itu sejakan dengan poin pertama Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Jakarta -

Beredar foto di media sosial diduga narapidana (napi) di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, bermain ponsel. Napi tersebut dinarasikan bebas bermain ponsel di dalam sel jeruji besi.

Dalam foto yang beredar viral di media sosial memperlihatkan seorang pria duduk di atas kasur sambil bertelanjang dada. Pria bertato tersebut tampak memegang ponsel di tangan kirinya.

Sementara di atas kasur tergeletak dua unit ponsel. Pria yang dinarasikan adalah napi di Rutan Salemba itu terlihat sedang melihat buku catatan yang disimpan di atas kasur.

Penjelasan Karutan

Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo buka suara terkait foto viral tersebut. Wahyu mengatakan pihaknya saat ini tengah mendalami kebenaran foto yang beredar tersebut.

Namun Wahyu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas penyalahgunaan barang-barang terlarang di dalam sel jeruji, termasuk ponsel hingga narkoba.

"Kami Rutan Kelas I Jakarta Pusat berkomitmen terhadap pemberantasan HP dan narkoba. Saat ini kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat," kata Wahyu saat dimintai konfirmasi, Selasa (25/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terbukti menggunakan handphone di dalam Rutan. Ia juga memastikan akan menindak tegas petugas yang terbukti terlibat terkait penggunaan ponsel tersebut.

"Jika benar tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada WBP (warga binaan) yang menggunakan HP dan bila ada petugas yang terlibat tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Wahyu.

(mea/mea)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Jakarta II-08 yang menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyoroti pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keluarga korban sudah menerima santunan dari pihak kesatuan terdakwa.

"Nah, tadi disampaikan pertimbangan kenapa restitusi tidak dikabulkan. Di antaranya karena para keluarga sudah mendapatkan santunan," ucap Sri di Pengadilan Militer, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Sri menegaskan, restitusi merupakan hak korban akibat penderitaan dari tindak pidana yang berdampak pada kehidupannya.

Sementara santunan merupakan hal yang berkaitan dengan dukacita, kemudian juga rasa sakit.

"Sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," ungkapnya.

Sri juga mengingatkan, terdakwa telah dihukum maksimal, yaitu hukuman seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer.

"Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Karena memang selama ini korban sangat sulit, sangat minim untuk mendapatkan hak atas restitusi karena mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku," tambahnya.

Sebelumnya, Pengadilan Militer Jakarta II-08 menolak permohonan restitusi atau ganti rugi yang diajukan keluarga korban penembakan Ilyas Abdurrahman (48) di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Letnan Kolonel (Chk) Arif Rachman, dalam sidang vonis terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) yang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan tersebut.

"Majelis hakim berpendapat tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan oditur militer," kata Arif Rachman.

Majelis hakim menilai, finansial ketiga terdakwa tidak cukup untuk membayar permohonan ganti rugi yang diajukan oleh keluarga korban, yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Lebih lanjut, Arif menambahkan bahwa ketiga terdakwa telah divonis pidana penjara dan dipecat dari keanggotaan TNI.

"Dengan demikian, majelis hakim menilai pada diri para terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi pembayaran tuntutan restitusi kepada korban meninggal dunia dan korban luka," ungkapnya.

Selain itu, TNI AL telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban, dengan besaran Rp 100 juta untuk keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 35 juta untuk Ramli Abu Bakar (60), teman Ilyas yang menjadi korban luka dalam kasus ini.

"Maka, majelis hakim menilai satuan para terdakwa dapat dikatakan sebagai pihak ketiga," tutup Arif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia optimis menarik investasi asing dalam berbagai sektor bisnis untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Disisi lain banyak perusahaan Indonesia di bidang investasi ikut memberi dukungan akan optimis pemerintah tersebut.

Namun, untuk menarik investasi asing tersebut, tentunya harus ada pertama, kepastian hukum dengan harapan regulasi tersebut tidak berbelit. Kedua, sistem pengawasan, terutama kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi.

Praktisi hukum dari WNS Legal Consultants Stella Masengi menegaskan sebagai contoh ada beberapa perusahaan yang mengklaim sebagai perusahaan solusi pendanaan, namun masih kurang terampilnya sumber daya manusia sehingga kurang mendukung investasi berjalan.

"Saya punya klien dari luar negeri, dia hendak berinvestasi di Indonesia dan mengenal sebuah perusahaan yang menawarkan solusi keuangan dan pendanaan dari perusahaan finansial, namun dalam perjalanannya perusahaan yang menggandeng kliennya tersebut ingkar janji atau wanprestasi, sesuai batas waktu kesepakatan pada akhir tahun 2024," tutur Stela dalam keterangannya, Jakarta, Senin 24 Maret 2025.

Memang kata dia menurut kliennya, untuk meyakinkan kliennya tersebut nama perusahaan memakai dua suku kata, dan dapat mengurus perusahaan kliennya agar mendapat tambahan modal untuk pengembangan usaha dengan syarat kliennya membuka PMA di Indonesia.

"Dari situ kliennya sepakat menanamkan dananya sebesar kurang lebih 750 ribu dollar Amerika, dengan janji akan mendapat pendanaan sebesar 25 juta dollar Amerika. Namun, sampai batas waktu, janji tersebut belum juga terealisasikan," tutur dia.

Karena itu pihaknya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara persuasif dan sesuai kesepakatan karena mempengaruhi citra Indonesia di mata internasional.

“Jika perusahaan itu tetap ingkar janji tidak membayar juga sesuai kesepakatan maka kami tidak segan-segan mengambil langkah hukum, meski surat somasi ke tiga yang dilayangkan sudah dibalas dengan berjanji akan mengembalikan dana tersebut," ungkapnya.

"Namun, ini menyangkut adanya orang asing, dan kita harus menjaga wibawa negara, agar investor asing mau ikut dalam pembangunan di Indonesia. Kami pun setuju pemerintah membangun badan intelijen keuangan. Kalau bisa tidak saja monitor pengemplang keuangan negara, juga perusahaan swasta yang legalnya patut dipertanyakan, meski hanya terdaftar sebagai badan hukum Perusahaan Terbatas atau PT di Kementerian Hukum," tandasnya.

KOMPAS.com – Seorang hakim menolak gugatan perdata yang diajukan produser musik Rodney “Lil Rod” Jones terhadap Sean “Diddy” Combs alias P Diddy, yang menuduhnya melakukan pemerasan dan pelanggaran kontrak.

Dalam putusan yang dikeluarkan pada Senin (24/3), Hakim Distrik AS J. Paul Oetken menyatakan Lil Rod Jones gagal membuktikan adanya kerugian pada bisnis atau properti yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Dikorupsi oleh Pemeras (RICO).

Gugatan Pemerasan Ditolak, Tuduhan Lain Tetap Berlanjut

Hakim menilai klaim Lil Rod Jones bahwa ia tidak dibayar untuk karyanya dalam album P Diddy tahun 2023, The Love Album: Off the Grid, tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan dugaan pemerasan.

Oleh karena itu, gugatan terhadap Combs, perusahaannya (Combs Global), dan mantan kepala stafnya, Kristina Khorram, ditolak.

Selain itu, klaim Lil Rod Jones terkait pelanggaran kontrak juga digugurkan.

Hakim menyatakan bahwa berdasarkan hukum New York, kontrak yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun harus dibuat secara tertulis agar dapat ditegakkan.

Gugatan atas tekanan emosional yang diajukan Jones pun turut ditolak.

Namun, kasus ini belum sepenuhnya berakhir. Hakim tetap mengabulkan klaim perdagangan seks terhadap Combs dan Khorram serta tuduhan penyerangan seksual dan tanggung jawab tempat terhadap Combs.

Dengan demikian, sidang akan berlanjut dengan gugatan yang tersisa.

Tuduhan Awal: Pelecehan, Pemaksaan, dan Obat-obatan Terlarang

Pada Februari 2024, Lil Rod Jones menuduh bahwa selama pembuatan album P Diddy, ia dipaksa untuk berhubungan seks dengan pekerja seks, serta dibius dan diancam oleh Combs selama lebih dari setahun.

Lil Rod Jones juga menuding Khorram sebagai orang yang mengatur berbagai aktivitas ilegal, menyebutnya sebagai "Ghislaine Maxwell bagi Jeffrey Epstein versi Sean Combs."

Dalam gugatan tersebut, Khorram disebut mengawasi seluruh aspek kehidupan pribadi Combs, termasuk membayar pekerja seks dan memastikan karyawan pribadinya membawa tas pinggang berisi berbagai zat terlarang, seperti kokain, GHB, ekstasi, dan Tuci (kombinasi ekstasi dan kokain berwarna merah muda).

Lil Rod Jones mengklaim, ketika ia melaporkan pelecehan yang dialaminya, Khorram hanya menanggapinya dengan enteng.

Lil Rod Jones diduga meremehkan tindakan Combs sebagai "cara untuk menunjukkan bahwa dia menyukaimu."

Respons P Diddy dan Tim Hukumnya

Pengacara P Diddy membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai "pengakuan sembrono atas kejadian yang tidak pernah terjadi, semata-mata untuk mendapatkan perhatian media."

Sementara itu, Khorram juga membantah keterlibatannya dalam aktivitas ilegal. "Tuduhan ini merusak reputasi saya dan keluarga saya.

Saya tidak pernah membantu atau mendukung tindakan pelecehan seksual terhadap siapa pun," katanya dalam pernyataan resmi.

Di sisi lain, kasus hukum Diddy semakin pelik setelah pada awal Maret, ia menghadapi dakwaan tambahan terkait perdagangan seks, konspirasi pemerasan, dan transportasi untuk prostitusi.

Beberapa media juga melaporkan perubahan fisik Combs, yang kini terlihat lebih tua dengan rambut dan janggut memutih sejak penangkapannya pada September 2024.

Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah salah satu pengacara Combs mengundurkan diri dari kasus perdagangan seks yang tengah berlangsung.

Dalam pernyataan pengunduran dirinya, ia menyebutkan, "Dalam keadaan saat ini, saya tidak dapat terus mewakili Sean Combs secara efektif."

Dengan keputusan hakim yang masih membuka ruang bagi sebagian tuntutan, kasus ini dipastikan masih jauh dari kata selesai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ditujukan untuk mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik, agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo mengatakan, usulan tersebut nantinya akan didiskusikan dengan Polri, khususnya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) sebagai unit yang mengeluarkan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan (rumah tahanan). Kemudian, juga yang mempunyai masa depan seperti anak-anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak),” kata Nicholay melansir Antara, Selasa (25/3/2025).

Sementara itu, terkait penghapusan SKCK untuk masyarakat umum, Nicholay mengatakan hal tersebut akan dirumuskan lebih lanjut.

“Itu nanti kita lihat dalam perkembangan, dalam kita berdiskusi, kita merumuskan tentang persyaratan-persyaratan yang perlu atau tidak perlu di dalam SKCK,” ucapnya.

Nicholay menyebut usulan penghapusan SKCK ini demi mempertimbangkan nilai kemanusiaan bagi mantan narapidana.

Ia meyakini usulan tersebut selaras dengan poin pertama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Menurut dia, masih banyak narapidana yang memiliki mimpi dan cita-cita, khususnya anak binaan di LPKA, tetapi terhalang dengan adanya syarat SKCK saat mencari kerja. Oleh karena itu, Kementerian HAM meyakini SKCK perlu dihapuskan demi meniadakan diskriminasi.

“Kalau orang sudah bertobat, orang sudah berkelakuan baik, kenapa harus distigma lagi dia sebagai narapidana,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nicholay mengatakan pihaknya tengah menunggu respons dari Polri atas surat usulan penghapusan SKCK yang dikirimkan sebelumnya.

“Kami belum mendapatkan balasan secara resmi berupa surat juga dari Polri, tapi kami menunggu undangan dari pihak Polri untuk kami membahas bersama-sama pihak Polri, khususnya dari Baintelkam Polri,” kata dia.

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengimbau masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya untuk menyelesaikan permohonannya sebelum Kamis, 27 Maret 2025. Sebab, seluruh layanan kantor Imigrasi tutup sementara selama libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H serta libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi pada 27 Maret hingga 7 April 2025

?Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis, 27 Maret 2025. Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu, 26 Maret 2025. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret,? kata Godam, Selasa (25/3/2025).

Dia mengatakan, masyarakat bisa mengakses layanan perpanjangan izin tinggal melalui laman evisa imigrasi untuk menghindari overstay. Adapun proses verifikasi petugas akan diselesaikan setelah libur Idulfitri.

Sedangkan pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai 27 Maret 2025 dan selama libur dan cuti bersama akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025. ?Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan electronic visa on arrival (e-VoA),? jelasnya.

Dia pun menyampaikan 5 imbauan penting lainnya bagi WNI yang akan mengurus paspor:

1. Gunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum 27 Maret 2025 untuk keperluan mendesak

Kantor imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan Immigration Lounge dengan biaya Rp1.000.000 plus biaya paspor elektronik sebesar Rp950.000.

Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang.

2. Manfaatkan layanan Immigration Lounge

Immigration Lounge adalah layanan khusus pelayanan pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan Visa on Arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA). Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien.

Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil. Saat ini, fasilitas Immigration Lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 (Jakarta Selatan), Senayan City (Jakarta Pusat), Mal Taman Anggrek (Jakarta Barat), Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Pesona Square Mall (Depok), Ciputra World Surabaya dan Icon Mall Gresik (Jawa Timur).

3. Ambil paspor sebelum libur

Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum 27 Maret 2025. Kantor Imigrasi akan ditutup selama libur Idul Fitri dan akan kembali buka pada 8 April 2024.

4. Penjadwalan ulang melalui M-Paspor

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

5. Hotline kantor imigrasi untuk layanan darurat

Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keadaan darurat lain seperti keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi hotline kantor imigrasi terdekat.

Godam mengungkapkan, selama libur ada petugas di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. ?Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri, untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung,? pungkasnya.

Moskow (ANTARA) - Miliarder dan pengusaha teknologi asal AS, Elon Musk, menyebut aksi vandalisme terhadap perusahaan mobil listriknya, Tesla, sebagai bentuk "terorisme."

"Tidak diragukan lagi bahwa menembakkan peluru ke toko-toko Tesla dan membakar Supercharger adalah tindakan terorisme," tulis Musk di platform X.

Pada Senin (24/3), media AS melaporkan, mengutip pernyataan kepolisian, bahwa beberapa perangkat pembakar ditemukan di sebuah dealer Tesla di Austin, Texas.

Perangkat tersebut berhasil diamankan oleh polisi tanpa insiden lebih lanjut.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kendaraan Tesla telah menjadi sasaran serangan di setidaknya 13 negara bagian di seluruh Amerika Serikat, menurut laporan media.

Pekan lalu, Jaksa Agung Pamela Bondi menyebut serangan tersebut sebagai bentuk terorisme domestik. Ia menegaskan bahwa Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan terhadap beberapa orang yang terlibat, yang berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

Pada Jumat (21/3), Presiden AS Donald Trump mengusulkan untuk mengirim orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan vandalisme terhadap kendaraan dan dealer Tesla itu ke penjara di El Salvador.

Sumber: Sputnik-OANA

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Elon Musk sebut vandalisme terhadap Tesla adalah "aksi terorisme"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ditujukan untuk mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, mengatakan usulan tersebut nantinya akan didiskusikan dengan Polri, khususnya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) sebagai unit yang mengeluarkan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan (rumah tahanan). Kemudian, juga yang mempunyai masa depan seperti anak-anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak),” kata dia.

Sementara itu, terkait penghapusan SKCK untuk masyarakat umum, Nicholay mengatakan hal tersebut akan dirumuskan lebih lanjut.

“Itu nanti kita lihat dalam perkembangan, dalam kita berdiskusi, kita merumuskan tentang persyaratan-persyaratan yang perlu atau tidak perlu di dalam SKCK,” ucapnya.

Nicholay menyebut usulan penghapusan SKCK ini demi mempertimbangkan nilai kemanusiaan bagi mantan narapidana.

Ia meyakini usulan tersebut selaras dengan poin pertama Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Menurut dia, masih banyak narapidana yang memiliki mimpi dan cita-cita, khususnya anak binaan di LPKA, tetapi terhalang dengan adanya syarat SKCK saat mencari kerja. Oleh karena itu, Kementerian HAM meyakini SKCK perlu dihapuskan demi meniadakan diskriminasi.

“Kalau orang sudah bertobat, orang sudah berkelakuan baik, kenapa harus distigma lagi dia sebagai narapidana,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nicholay mengatakan pihaknya tengah menunggu respons dari Polri atas surat usulan penghapusan SKCK yang dikirimkan sebelumnya.

“Kami belum mendapatkan balasan secara resmi berupa surat juga dari Polri, tapi kami menunggu undangan dari pihak Polri untuk kami membahas bersama-sama pihak Polri, khususnya dari Baintelkam Polri,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Nicholay mengatakan Menteri HAM Natalius Pigai menyurati Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengenai usulan penghapusan SKCK. Surat tersebut dikirimkan ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay di kantornya, Jumat (21/3).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bali mengusulkan sebanyak 2.741 narapidana (napi) di 11 unit pelaksana teknis menerima remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

“Pemberian remisi merupakan salah satu hak bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP),” kata Kepala Kanwil Ditjenpas Bali Decky Nurmansyah dalam keterangan tertulis di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia menjelaskan warga binaan yang menerima remisi tersebut telah melalui berbagai persyaratan seperti syarat administratif dan substantif, termasuk di antaranya berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan.

Ada pun rinciannya, warga binaan yang beragama Hindu mendapatkan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi sebanyak 1.129 orang.

Sedangkan warga binaan yang beragama Islam mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri sebanyak 1.612 orang.

Ada pun besaran remisi khusus itu mulai 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari, hingga dua bulan.

Untuk remisi khusus Nyepi, paling banyak diterima narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, Kabupaten Badung mencapai 258 orang.

Kemudian Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Bangli sebanyak 271 orang.

Sedangkan untuk remisi khusus Idul Fitri paling banyak diterima warga binaan di Lapas Kelas II-A Kerobokan sebanyak 606 orang dan Lapas Narkotika Kelas II A Bangli sebanyak 467 orang.

Ia mengharapkan adanya pemberian remisi khusus itu dapat memotivasi warga binaan untuk menjadi insan yang lebih baik serta berperilaku sesuai aturan.

“Kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan, saya mengucapkan selamat dan terus perbaiki diri, perkuat iman dan takwa serta tingkatkan kualitas diri,” katanya.

Berdasarkan data Ditjenpas Bali per 21 Maret 2025, jumlah tahanan yang berada di 11 unit pelaksana teknis baik rumah tahanan negara (rutan) dan lapas mencapai 776 orang.

Kemudian jumlah narapidana mencapai 3.739 orang sehingga total warga binaan pemasyarakatan di Bali sebanyak 4.515 orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kemennterian Hukum Maluku Utara menggelar kegiatan pembinaan bertajuk "Makna Filosofis, Sosiologis, Yuridis dalam Konsideran Peraturan Perundang-undangan" yang diikuti para Perancang PerUU dan jajaran di Ternate , Jumat (21/3).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Malut Zulfahmi Zulfahmi mengungkapkan sesuai arahan Kakanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara Budi Argap Situngkir, peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan patut diperkuat.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar kompetensi harus mumpuni di tengah masifnya perkembangan zaman dan tuntutan pelayanan masyarakat melalui peran regulasi berkualitas dan berdampak.

“Saya minta agar para Perancang Peraturan Perundang-undangan secara berkala meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pembinaan maupun pendidikan,” ujar Budi Argap Situngkir.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi mengatakan penting untuk digelar secara berkesinambungan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, sebagai wadah peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, agar pemahaman lebih mendalam tentang konsideran produk hukum daerah.

“Khususnya yang memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis pada penyusunan Rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah di Maluku Utara,” ujarnya.

Rusman Pattiwael Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda selaku narasumber menjelaskan urgensi konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan atau pada rancangan peraturan daerah.

“Ini dapat dilihat pada butir 19 dan butir 27 lampiran II Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana konsideran memuat unsur kewenangan atributif maupun pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Rusman.

Lebih lanjut, ia menambahkan peraturan daerah tidak semata mata dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi/pendelegasian melainkan karena kebutuhan yang selanjutnya disebut dengan peraturan daerah berdasarkan kewenangan atributif.

“Untuk mengisi kekosongan hukum atau kebutuhan masyarakat maka pemerintah daerah menggunakan kewenangan atributif dalam membentuk suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah,” kata dia.
​​​​​​​

Pembinaan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab di antara para peserta. Berbagai pandangan disampaikan untuk memberi perspektif dan wawasan terkait tema yang dibahas.