Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan penegakan hukum atas kasus penembakan bos rental di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak berjalan baik, menyusul vonis majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada tiga pelaku.

“Proses penegakan hukum atas pembunuhan bos rental di Rest Area KM 45 Tangerang telah berjalan dengan baik,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Vonis pidana penjara seumur hidup kepada Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli serta pidana empat tahun penjara kepada Sersan Satu Rafsin Hermawan dinilai telah sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM.

“Putusan Pengadilan Militer II-08 tersebut sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM, yaitu meminta penegakan hukum yang adil dan transparan terkait adanya peristiwa pembunuhan di luar proses hukum,” ujar dia.

Komnas HAM mengapresiasi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan oditur militer yang telah menuntut para terdakwa. Namun demikian, Komnas HAM menyoroti putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi untuk korban.

“Perlu mempertimbangkan restitusi untuk korban di masa depan,” imbuh Uli.

Pengadilan Militer Jakarta, Selasa (25/3), memvonis KLK Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli dengan pidana penjara seumur hidup karena terbukti bersalah dalam kasus penembakan bos rental di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025.

Terdakwa Bambang dan Akbar terbukti melakukan pembunuhan berencana dan penadahan berujung penembakan yang merampas nyawa orang lain. Keduanya melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sersan Satu Rafsin Hermawan divonis pidana penjara empat tahun. Majelis hakim menyatakan yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Laut. Sebab, selaku prajurit terdidik, hakikatnya mereka bertindak melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat, bukan untuk membunuh rakyat.

Di sisi lain, majelis hakim memutuskan tidak dapat mengabulkan permohonan biaya ganti rugi atau restitusi kepada korban dalam kasus tersebut. Hal ini menimbang terdakwa tidak mampu membayar permohonan restitusi untuk korban meninggal dunia Ilyas Abdurrahman dan korban luka berat Ramli.

Selain itu, menurut majelis hakim, pengajuan restitusi yang dibebankan kepada tiga terdakwa tidak tepat karena perkara ini juga berkaitan dengan terdakwa lainnya yang merupakan warga sipil, seperti Isra alias Ires (39) dan Ajat Supriatna (29).

Majelis hakim menilai terdapat beberapa komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam besarnya nilai restitusi, yakni pengeluaran pembayaran seluruh angsuran bulanan mobil sewa (rental) yang tidak termasuk ganti rugi yang berkaitan dengan kehilangan kekayaan.

Adapun dalam tuntutannya, oditur militer menuntut terdakwa Bambang membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman (bos rental) senilai Rp209,6 juta dan Rp146,4 juta kepada Ramli.

Sementara itu, terdakwa Akbar dan Rafsin masing-masing dituntut membayar restitusi sejumlah Rp147 juta kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman dan Rp73 juta kepada keluarga Ramli.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Restitusi yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dua korban kasus penembakan bos rental Tangerang ditolak hakim dalam sidang vonis di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (26/3/2025). Majelis hakim tidak mengabulkannya karena ketiga terdakwa dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyayangkan pertimbangan hukum dalam menolak restitusi. Sri menekankan, pentingnya pengadilan memberikan pengakuan hak korban dan keluarga atas restitusi.

"Para terdakwa masih memiliki kemampuan membayar kerugian, mereka masih muda punya keahlian sebagai anggota TNI yang dapat dioptimalkan agar produktif dan mampu membayar restitusi," kata Sri dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (26/3/2025).

Dalam salah satu pertimbangan majelis hakim adalah karena keluarga sudah menerima santunan dari pelaku. Padahal, santunan dan restitusi merupakan dua hal yang berbeda. Restitusi adalah hak korban atas kerugian akibat tindak pidana sebagai tanggung jawab pelaku. Sedangkan santunan bukan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana.

"Santunan bukan pengganti hak korban mendapatkan ganti kerugian akibat tindak pidana, tapi belas kasih biasa dan bukan penghapus tindak pidana. Jika hakim menolak restitusi berarti mengabaikan hak korban untuk pemulihan yang menjadi tanggung jawab pelaku," ujar Sri.

Penetapan restitusi mengacu dua payung hukum. Aturannya merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Dalam beleid tersebut dijelaskan perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. "Sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan juga berhak atas restitusi," ujar Sri.

Dia menyebut, salah satu tantangan restitusi adalah persamaan persepsi dengan aparat penegak hukum. Padahal makna restitusi adalah pemulihan korban. "Selain pemaksimalan hukuman bagi pelaku, mestinya penderitaan korban berupa pembayaran restitusi juga masuk dalam komponen efek jera," ujar Sri.

Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2022, koban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana seperti transportasi, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

KITAP Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, yakni UU No. 8 Tahun 1981, telah berusia lebih dari 44 tahun.

Selama periode ini, sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Aturan yang dahulu dianggap sebagai tonggak reformasi hukum pidana kini mulai menunjukkan berbagai kelemahan yang berpotensi menghambat terciptanya peradilan yang adil dan efisien.

Banyak kasus menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan hak-hak individu masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Di tengah dinamika hukum modern, kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih adaptif semakin mendesak.

Proses penegakan hukum harus mampu menjawab tantangan zaman, seperti meningkatnya kejahatan siber, penyalahgunaan kewenangan, serta peran teknologi dalam penyelidikan dan pembuktian.

KUHAP yang telah berusia lebih dari empat dekade tidak lagi selaras dengan tuntutan ini, sehingga revisi menjadi keharusan agar Indonesia memiliki hukum acara pidana yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Reformasi ini tidak hanya sebatas pembaruan norma hukum, tetapi juga mencakup peningkatan sistem pengawasan serta jaminan perlindungan bagi tersangka, korban, dan saksi.

Upaya revisi KUHAP melalui RUU KUHAP yang tengah dibahas di Komisi III DPR RI menjadi momen penting untuk menata ulang mekanisme peradilan pidana agar lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah draf RUU KUHAP saat ini sudah cukup menjawab tantangan zaman?

Apakah revisi ini benar-benar membawa perubahan signifikan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih progresif?

Kelemahan dan kekurangan KUHAP

Salah satu kelemahan utama dalam KUHAP yang berlaku saat ini adalah lemahnya pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

KUHAP memberikan kewenangan besar kepada penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, tetapi tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Tidak adanya ketentuan yang mengatur agar tersangka secara otomatis dihadapkan ke hakim dalam waktu 24 jam setelah penangkapan, menciptakan celah besar bagi praktik penahanan sewenang-wenang.

Di banyak negara yang telah menerapkan prinsip habeas corpus, setiap individu yang ditangkap harus segera diperiksa oleh hakim untuk memastikan legalitas penahanannya.

Sayangnya, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengawasan seperti ini masih belum menjadi standar yang wajib diterapkan, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi tersangka.

Selain itu, KUHAP saat ini juga kurang memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban.

Banyak laporan menunjukkan bahwa tersangka sering mengalami penyiksaan atau intimidasi selama pemeriksaan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif.

Praktik ini bertentangan dengan prinsip due process of law, yang menjamin bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara adil dan bebas dari tekanan fisik maupun psikologis.

Di sisi lain, hak korban juga kerap terabaikan dalam sistem peradilan Indonesia. KUHAP tidak mengatur secara rinci mekanisme kompensasi atau restitusi bagi korban kejahatan.

Korban sering kali hanya menjadi bagian dari proses hukum tanpa memperoleh keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

Padahal, dalam berbagai sistem hukum modern, konsep victim-centered justice telah diadopsi untuk memberikan hak yang lebih besar kepada korban dalam proses peradilan, termasuk akses terhadap informasi kasus, partisipasi dalam persidangan, serta hak atas pemulihan yang layak.

Peran advokat dalam proses hukum juga masih sangat terbatas dalam KUHAP yang berlaku saat ini.

Advokat hanya berfungsi sebagai pendamping tersangka tanpa kewenangan intervensi yang cukup dalam tahap penyidikan.

Ketimpangan ini menciptakan posisi yang tidak seimbang antara penyidik dan tersangka, di mana penyidik memiliki kontrol penuh atas jalannya pemeriksaan, sementara tersangka hanya dapat pasif mengikuti proses tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana yang lebih progresif, advokat seharusnya memiliki hak yang lebih luas untuk memastikan adanya keseimbangan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan.

Misalnya, di beberapa yurisdiksi, advokat dapat mengajukan keberatan terhadap pertanyaan yang bersifat menjerat atau tidak relevan selama pemeriksaan kliennya, serta diberikan akses penuh terhadap berkas perkara sejak tahap awal penyidikan.

Dengan demikian, pembaruan KUHAP harus memberikan advokat peran yang lebih aktif untuk menjamin hak pembelaan tersangka secara optimal.

Lebih lanjut, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana menjadi kelemahan lain dari KUHAP saat ini.

Dalam era digital seperti sekarang, penggunaan teknologi informasi dalam proses hukum seharusnya menjadi standar yang wajib diterapkan.

Salah satu contoh yang sangat relevan adalah kewajiban perekaman audio-visual dalam pemeriksaan tersangka.

Saat ini, KUHAP tidak mewajibkan adanya rekaman interogasi, sehingga membuka peluang bagi praktik penyiksaan atau intimidasi yang sulit dibuktikan di kemudian hari.

Beberapa negara telah mengadopsi sistem electronic recording of interrogations, yang mewajibkan seluruh interogasi tersangka direkam dalam bentuk video.

Penerapan kebijakan ini tidak hanya melindungi hak tersangka dari perlakuan tidak manusiawi, tetapi juga memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung secara transparan dan dapat diuji secara objektif di pengadilan.

Jika Indonesia ingin memiliki sistem peradilan pidana yang lebih maju dan akuntabel, maka pemanfaatan teknologi seperti ini harus dimasukkan dalam revisi KUHAP.

Evaluasi draf RUU KUHAP

RUU KUHAP yang saat ini tengah dibahas berusaha mengatasi beberapa permasalahan di atas dengan memperkenalkan sejumlah pembaruan yang menjanjikan.

Salah satu inovasi utama dalam RUU ini adalah kewajiban perekaman pemeriksaan tersangka menggunakan CCTV. Ketentuan ini, yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2), berpotensi menjadi langkah maju dalam mencegah praktik penyiksaan dan intimidasi terhadap tersangka.

Namun, efektivitas aturan ini dipertanyakan karena sifatnya yang tidak wajib, sehingga aparat penegak hukum masih memiliki keleluasaan untuk tidak merekam pemeriksaan dalam kondisi tertentu.

Selain itu, rekaman hasil pemeriksaan tetap berada dalam penguasaan penyidik, bukan lembaga independen.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi manipulasi bukti oleh aparat penegak hukum, yang dapat merugikan tersangka dalam proses peradilan.

Selain itu, penguatan peran advokat dalam proses hukum juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam revisi ini.

RUU KUHAP memberikan hak bagi advokat untuk menyatakan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap kliennya selama pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Advokat juga diperbolehkan mendampingi tidak hanya tersangka, tetapi juga saksi dan korban.

Meskipun demikian, masih terdapat pembatasan yang menghambat advokat dalam menjalankan perannya secara optimal, seperti larangan memberikan pendapat di luar pengadilan.

Pembatasan ini berpotensi menghalangi advokat dalam mengadvokasi kepentingan hukum kliennya di ruang publik, yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan prinsip fair trial.

Salah satu aspek positif lainnya dalam RUU KUHAP adalah penguatan konsep Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Mekanisme ini, yang diatur dalam satu bab khusus, bertujuan mengutamakan pemulihan hak korban daripada sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Dengan pendekatan ini, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Namun, agar konsep ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan mekanisme yang jelas terkait kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice serta perlindungan bagi korban agar mereka tidak mengalami tekanan dalam proses penyelesaian di luar pengadilan.

Lebih jauh, RUU KUHAP juga mengakomodasi perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta saksi dan korban dalam proses peradilan.

Pengaturan ini, yang tertuang dalam Pasal 134-139, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi kelompok yang sering kali menjadi korban ketidakadilan dalam sistem hukum.

Namun, tanpa pengaturan operasional yang jelas, perlindungan ini berisiko hanya menjadi norma simbolik yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Di sisi lain, salah satu ketentuan yang tampaknya akan mendapat kritik tajam dalam proses pembahasan RUU ini adalah perluasan alasan penahanan dalam RUU KUHAP.

Dibandingkan dengan KUHAP lama, RUU ini menambahkan lebih banyak alasan yang dapat digunakan untuk menahan seseorang, termasuk alasan subjektif seperti memberikan informasi yang tidak sesuai fakta atau dianggap menghambat proses pemeriksaan.

Ketentuan ini membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan berpotensi digunakan sebagai alat untuk membungkam individu yang dianggap tidak kooperatif dalam proses hukum.

Oleh karena itu, meskipun RUU KUHAP mengandung berbagai pembaruan yang menjanjikan, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar revisi ini benar-benar mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Tanpa revisi yang lebih komprehensif, risiko penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana masih akan tetap tinggi, menghambat terciptanya keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Menegakkan Supremasi Hukum Nasional

Secara umum bisa dikatakan bahwa revisi KUHAP merupakan langkah krusial dalam reformasi hukum pidana di Indonesia.

Kelemahan dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku saat ini telah menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan terhadap upaya paksa, minimnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan korban, hingga keterbatasan peran advokat dalam sistem peradilan.

RUU KUHAP yang tengah dibahas di Komisi III DPR RI membawa sejumlah perubahan yang menjanjikan, seperti penguatan mekanisme keadilan restoratif, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kewajiban perekaman pemeriksaan tersangka.

Namun, berbagai ketentuan dalam draf RUU ini masih membutuhkan penyempurnaan, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak individu tidak terabaikan dan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki celah menyalahgunakan kewenangan mereka.

Lebih jauh, keberhasilan revisi KUHAP tidak hanya bergantung pada substansi hukum yang tertuang dalam undang-undang, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya.

RUU KUHAP yang disusun saat ini harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan standar hukum yang lebih adil serta transparan.

Oleh karena itu, partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat, akademisi, praktisi hukum, serta organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap rancangan ini.

Komisi III DPR RI, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembahasan RUU KUHAP, telah menyatakan keterbukaannya terhadap semua bentuk aspirasi yang disampaikan oleh publik.

Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi bukan hanya sekadar kewajiban negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi demokratis dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Dengan revisi yang lebih komprehensif dan berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia, KUHAP baru diharapkan dapat menjadi fondasi sistem peradilan pidana yang lebih modern dan berkeadilan di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai berita di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (25/3), mulai dari penjelasan Kementerian HAM soal usulan SKCK dihapus hingga dua personel TNI AD ditetapkan menjadi tersangka penembakan polisi di Way Kanan, Lampung.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Kementerian HAM: Usulan SKCK dihapus untuk mantan narapidana

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ditujukan untuk mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (25/3), mengatakan usulan tersebut nantinya akan didiskusikan dengan Polri, khususnya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) sebagai unit yang mengeluarkan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan (rumah tahanan). Kemudian, juga yang mempunyai masa depan seperti anak-anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak),” kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK periksa mantan pejabat Pertamina terkait penyidik korupsi pengadaan katalis

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang mantan pejabat PT Pertamina terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi pada tender pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero).

"Semua saksi hadir dan materi pertanyaan seputar pengetahuan atau peran para saksi dalam penerimaan gratifikasi oleh tersangka CD dan kawan kawan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (25/3).

Baca selengkapnya di sini.

3. Baharkam Polri mulai siagakan ambulans udara selama mudik Lebaran

Direktorat Kepolisian Udara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri mulai menyiagakan helikopter ambulans guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama masa mudik Lebaran 2025.

Kepala Subsatgas Poludara Baharkam Polri Komisaris Besar Polisi Agus Herli Sudiawan mengatakan bahwa dua ambulans udara mulai disiagakan di KM 29 Tol Kalikangkung.

"Kami optimis adanya ambulans udara ini bisa mendukung kelancaran kegiatan Operasi Ketupat 2025, mudik aman, keluarga nyaman," kata Agus Herli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/3).

Baca selengkapnya di sini.

4. Satgas Preventif Polri kerahkan anjing pelacak amankan libur Lebaran

Satgas Preventif Polri mengerahkan 12 anjing pelacak atau K-9 dan empat ekor kuda pada beberapa lokasi tertentu, seperti stasiun, dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran 2025.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho selaku Kasatgas Operasi Ketupat 2025 dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/3), mengatakan kehadiran anjing pelacak dan kuda ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Baca selengkapnya di sini.

5. Dua personel TNI AD jadi tersangka kasus sabung ayam di Way Kanan

Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana menyatakan bahwa dua orang oknum personel TNI AD yang terlibat dalam kasus penembakan anggota Polri dan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, telah ditetapkan tersangka.

"Kopda Basarsyah (B) dan Peltu Yohanes Lubis (YL) statusnya saat ini resmi sebagai tersangka dalam peristiwa perjudian dan penembakan yang mengakibatkan tiga anggota Polri meninggal dunia," kata Mayjen Eka Wijaya dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Lampung, Selasa (25/3).

Baca selengkapnya di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, usulan SKCK dihapus hingga personel TNI tersangka penembakan

Guru Besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti menilai pengesahan perubahan UU TNI bertentangan dengan prinsip negara hukum alias rechtstaat.

Ia menegaskan bahwa prinsip negara hukum yang dianut Indonesia itu termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.

"Menjadi persoalan bagi negara hukum di Indonesia. Jadi, tindakannya sudah dilakukan berdasarkan kebijakan presiden, baru kemudian dicarikan dasar hukum yang lebih kuat, dan ini bertentangan. Menurut saya bertentangan dengan prinsip negara hukum," kata Susi dalam acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (24/3) malam.

Susi menekankan dalam prinsip negara hukum, produk hukum haruslah dipandang sebagai refleksi keinginan rakyat, bukan keinginan segelintir pihak.

Ia juga menjelaskan dalam prinsip negara hukum, proses pembentukan UU terdiri atas proses dan substansi dari produk hukum.

Menilik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, katanya, salah satu yang menjadi pertimbangan ialah dasar sosiologis.

Susi menjelaskan dasar sosiologis itu memperlihatkan bagaimana satu peraturan mampu untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

"Tapi perkembangan seperti apa? Yaitu perkembangan harapan dan ekspektasi dari masyarakat untuk ke depan. Tidak boleh sebuah peraturan itu dibuat hanya untuk merekam keadaan sesaat," ujar dia.

Susi menyebut kondisi itu hanya akan membahayakan hukum belaka. Di mana, hukum hanya akan dijadikan alat oleh penguasa dalam melancarkan kepentingannya.

"Dan itu sangat memperlihatkan pada praktik apa yang disebut sebagai autocratic legalism dan ini sangat membahayakan di dalam negara hukum yang demokratis," ucapnya.

Sebagai informasi, aksi tolak UU TNI terjadi di sejumlah kota di Indonesia dari wilayah barat hingga timur sejak pekan lalu.

Aksi itu dipicu langkah pemerintah dan DPR yang mengebut perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) jadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.

Pengesahan itu diwarnai demonstrasi di depan gedung DPR dan sejumlah kota di Indonesia sejak sehari sebelumnya.

Demonstrasi terjadi karena massa aksi menolak kebangkitan dwifungsi militer lewat RUU TNI itu. Salah satu tudingan atas wacana laten kebangkitan dwifungsi militer itu terletak pada pasal-pasal yang memperbolehkan prajurit berdinas di luar institusi pertahanan tersebut.

Selain di Mataram hari ini, pada Senin lalu, aksi tolak UU TNI pada hari ini juga di antaranya terjadi di Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jabar), dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah).

Sementara itu, Ketua DPR RI berharap pihak aparat penegak hukum dan massa demonstran penolak pengesahan revisi UU TNI untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi.

Hal tersebut Puan sampaikan merespons maraknya represi aparat terhadap massa aksi yang menggelar penolakan pengesahan RUU TNI di sejumlah daerah.

"Ya kami mengimbau kedua belah pihak saling menahan diri. Jadi yang satu pihak juga jangan terlalu menyerang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3).

"Yang satu pihak juga jangan kemudian menyerang. Sama-sama menahan diri," sambungnya.

Puan menilai kondisi yang kondusif tidak akan terjadi jika terdapat salah satu pihak yang melakukan provokasi kepada pihak lain.

Di sisi lain, Puan mempersilakan untuk menyampaikan pendapat dan penolakan mereka. Namun, ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan.

"Jadi ya sama-sama menahan diri lah. Silakan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tapi jangan memprovokasi dan jangan melakukan tindakan kekerasan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kebakaran hutan di wilayah tenggara Korea Selatan (Korsel) semakin meluas. Pemerintah terpaksa mengungsikan warga dari rumah mereka dan ribuan narapidana dari penjara lokal.

Pelaksana Tugas Presiden Korsel Han Duck-Soo berjanji mengerahkan helikopter dan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Pada Selasa (25/3/2025), Kota Andong yang berpopulasi 150 ribu orang mengeluarkan peringatan evakuasi untuk warga agar pindah ke tempat aman.

Peringatan itu dikirimkan lewat pesan tertulis. Kota itu rumah bagi desa Adat Hahoe yang sudah berdiri sejak abad ke-14 sampai 15 dan merupakan warisan sejarah dunia UNESCO.

Pemerintah Korsel mengatakan saat ini api masih berjarak 10 kilometer dari Hahoe. Pihak berwenang menetapkan kabupaten-kabupaten sekitarnya sebagai "zona bencana khusus."

Kementerian Kehakiman mengatakan kebakaran memaksa mereka memindahkan sekitar 2.600 narapidana dari empat penjara di Kabupaten Cheongsong. Sejauh ini, kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah pada akhir pekan lalu dilaporkan sudah menewaskan empat orang dan memaksa ratusan lainnya mengungsi dari rumah mereka. Angin kencang dan cuaca kering memperburuk kondisi kebakaran.

Media setempat melaporkan satu perempuan ditemukan tewas. Polisi mengatakan mereka menduga kematiannya berkaitan dengan kebakaran. Kebakaran hutan telah memusnahkan berbagai bangunan penting setempat termasuk kuil Buddha kuno.

“Karena ini adalah kuil yang sangat tua, sangat disesalkan dan memilukan bahwa Kuil Unramsa telah dibakar,” kata seorang pengikut Buddha berusia 55 tahun di Kuil Unramsa Jeung Meung-suk,

Sebagian besar bangunan Kuil Unramsa yang berusia ribuan tahun telah terbakar. Kebakaran hutan pertama dan yang paling serius, yang dimulai pada hari Jumat di Sancheong, Provinsi Gyeongsang Selatan, berhasil dipadamkan 70 persen setelah upaya pemadaman Senin (24/3/2025) malam yang melibatkan lebih dari 2.500 personel.

Uiseong di Provinsi Gyeongsang Utara, di mana kebakaran hutan berskala besar terjadi pada Sabtu (22/3/2025) dan menyebabkan kerusakan paling parah, telah berhasil memadamkan sekitar 65 persen dengan upaya 2.602 personel.

Pemerintah menetapkan Uiseong, Ulju, dan Hadong sebagai zona bencana khusus dan memerintahkan mobilisasi massal personil dan peralatan, mengeluarkan perintah evakuasi dan memberikan bantuan keuangan kepada penduduk yang terkena dampak kebakaran hutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup untuk dua pelaku penembakan bos rental di Tol Tangerang-Merak, Ilyas Abdurrahman.

"Mengapresiasi Putusan Pengadilan Militer II-08 tersebut, dan Oditur Militer yang telah menuntut para terdakwa," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan pers, Rabu (26/3/2025).

Meski demikian, Uli memberikan catatan dalam putusan tersebut. Salah satunya adalah restitusi untuk keluarga korban yang dinilai belum maksimal.

"Perlu mempertimbangkan restitusi untuk korban di masa depan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dua anggota TNI Angkatan Laut (AL), Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus penembakan bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman (48), di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Selain hukuman penjara seumur hidup, Bambang dan Akbar juga resmi dipecat dari dinas militer. Hal itu terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (25/3/2025).

"Terdakwa satu dan terdakwa dua (Bambang Apri dan Akbar Adli) dijatuhi pidana pokok berupa penjara seumur hidup serta diberhentikan dari dinas militer," ujar Ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel (Chk) Arif Rachman saat membacakan vonis.

Dalam vonis tersebut, hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana serta penadahan mobil korban.

Selain Bambang dan Akbar, satu anggota TNI AL lainnya, Sersan Satu Rafsin Hermawan, divonis empat tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus ini. Dia dinyatakan bersalah melakukan penadahan mobil hasil kejahatan.

Sama seperti kedua rekannya, Rafsin juga dipecat dari keanggotaan TNI.

"Terdakwa 3 (Rafsin Hermawan) dijatuhi pidana pokok empat tahun penjara dan diberhentikan dari dinas militer," tegas Arif.

Selain hukuman penjara, ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban.

Untuk pelaku Bambang Apri Atmojo diminta membayar Rp 209 juta kepada keluarga korban Ilyas Abdurrahman dan Rp 146 juta kepada keluarga Ramli.

Pelaku Akbar Adli diminta memberikan Rp 147 juta kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 73 juta kepada keluarga Ramli.

Terakhir, Rafsin Hermawan harus memberikan uang Rp 147 juta kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 73 juta kepada keluarga Ramli.

KOMPAS.com – Selama sepekan terakhir, kebakaran hutan melanda wilayah tenggara Korea Selatan.

Pejabat kota Andong, dan Kota Uiseong meminta warganya untuk mengungsi ke daerah aman pada Selasa (25/3/2025).

Kebakaran hutan Korea Selatan semakin meluas diduga karena dipicu angin kering. Kebakaran ini mengakibatkan lebih dari 36.300 hektar lahan hangus dalam lima hari terakhir.

Kebakaran juga menyebabkan Kuil Gounsa, kuil Budha , di Uiseong yang dibangun abad ke-7, ikut terbakar.

Adapun harta nasional kuil termasuk patung Budha dari batu berhasil dievakuasi.

3.700 pemadam dikerahkan

Dikutip dari APNews, sebanyak 3.700 pemadam bersama 76 helikopter dan 530 kendaraan dikerahkan untuk memerangi kebakaran di beberapa titik.

Sayangnya, empat petugas pemadam kebakaran dan pegawai pemerintah tewas.

Dinas kehutanan setempat menyebut, peringatan kebakaran hutan saat ini berada di level “Serius”.

Status ini mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan lebih banyak tenaga kerja untuk tanggap darurat, dan memperketat pembatasan masuk ke hutan.

Selasa (25/3/2025) Dinas Kehutanan Korea menyebut 70 persen kebakaran telah berhasil dikendalikan.

Pejabat pemerintah menduga, kebakaran hutan baru-baru ini termasuk yang terjadi di Uiseong dan Ulsan disebabkan kesalahan manusia.

Pemerintah menduga, kebakaran bermula dari pembakaran rumput liar yang dilakukan di area makam keluarga.

Dugaan lain, kebakaran mungkin dari percikan api yang muncul akibat pengelasan.

Narapidana dievakuasi

Akibat kebakaran yang terjadi, Otoritas permasyarakatan Korea Selatan memutuskan untuk merelokasi sekitar 2.600 narapidana dari kompleks penjara di Provinsi Gyeongsang.

Relokasi dilakukan karena kebakaran di Uiseong menyebar ke Cheongsong yang mengancam fasilitas tersebut.

Para Napi diangkut menggunakan bus ke penjara di Provinsi Gyeongbuk Utara.

Pihak berwenang juga berencana memindahkan para napi yang ada di Penjara Andong imbas peristiwa ini.

Pejabat menyebut evakuasi tahanan semacam itu akibat bencana alam, belum pernah terjadi sebelumnya di masala permasyaratan modern Korea.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba, Wahyu Trah Utomo, buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wahyu juga menyatakan bahwa petugas yang terlibat dalam insiden ini tidak akan luput dari sanksi.

"Bila ada petugas yang terlibat, tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya.

Wahyu dan timnya berkomitmen untuk memberantas penggunaan ponsel secara bebas oleh narapidana.

Diketahui, para WBP di Rutan Salemba terlihat menggunakan ponsel sambil berfoto, meskipun berada di dalam sel tahanan Blok A.

Berdasarkan foto-foto yang beredar, beberapa narapidana terlihat duduk sambil bermain ponsel.

Salah satu narapidana, seorang pria bertato di lengan kanan, terlihat menggunakan ponsel dengan bebas di dalam kamar hunian sel.

Pria tersebut bahkan memiliki tiga ponsel yang dilengkapi dengan kabel charger dan sebuah buku catatan.

Dalam foto lainnya, sekelompok narapidana yang diduga merupakan anggota gangster juga terlihat berkumpul di salah satu ruangan Rutan Salemba.

Salah seorang di antara mereka tampak sibuk bermain ponsel sambil menggunakan earphone.

Pihak Rutan Kelas I Jakarta Pusat kini tengah berupaya untuk memastikan keamanan dan disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan.

Mamuju (ANTARA) - Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, meraih penghargaan sebagai daerah yang peduli dalam penegakan hak asasi manusia dari Kementerian Hak Asasi Manusia

Bupati Kabupaten Mamuju, Sutinah Suhardi, di Mamuju, Selasa, mengatakan, Mamuju meraih hasil terbaik dalam penilaian daerah peduli HAM dan menjadi daerah yang peduli dalam penegakan HAM dengan meraih nilai 96,10.

Kabupaten Mamuju mendapatkan piagam penghargaan yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai.

Mamuju meriah penghargaan tersebut berdasarkan beberapa penilaian diantaranya dalam hal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, dan penilaian hak atas informasi.

Kemudian, penilaian hak turut serta dalam pemerintahan, penilaian hak atas keberagaman dan pluralisme, penilaian hak atas kependudukan

Selain itu penilaian hak atas kesehatan dan pendidikan, hak atas pekerjaan, sampai pada hak atas lingkungan yang baik dan sehat; serta hak atas perumahan yang layak; dan hak atas perempuan dan anak.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) dalam kasus penembakan pemilik rental mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Banten.

"Kami menghormati putusan hakim. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kami tekankan. Restitusi ini kan memang hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati usai sidang pembacaan vonis terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Sri, Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa.

Apalagi, salah satu pertimbangan hakim militer menolak permohonan restitusi lantaran keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman telah menerima dana santunan Rp100 juta. Sedangkan, santunan bagi keluarga korban luka yakni Ramli Rp35 juta.

"Para keluarga sudah mendapatkan santunan sehingga ini sangat berbeda dengan makna restitusi. Restitusi itu kan sebenarnya hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara santunan ini kan berkaitan dengan duka cita kemudian rasa sakit sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," jelas Sri.

Selain itu, dalam sidang pembacaan vonis hakim militer menilai ketiga terdakwa tidak akan mampu secara finansial untuk membayar nilai restitusi yang diajukan LPSK.

Sri menilai, seharusnya nilai restitusi sebaiknya dihitung lebih dulu oleh hakim militer. Perkara apakah terdakwa mampu membayar atau tidak itu persoalan lain.

"Yang dimaksudkan di sini adalah negara hadir untuk mendengar berapa sih kerugian korban. Bagaimana tanggung jawab pelaku ke korban. Itu merupakan bagian dari efek jera," ucap Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut selama ini penderitaan yang dialami korban tidak pernah dipertimbangkan dan yang menjadi fokus utama yakni tingginya hukuman badan dan denda.

Adapun LPSK akan berkoordinasi dengan oditur militer terkait pertimbangan restitusi. LPSK berharap, oditur militer bisa ikut memasukkan nominal restitusi di dalam memori atau kontra memori banding.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut ketiga terdakwa anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak untuk membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman (bos rental) sebesar Rp209,6 juta sedangkan kepada saudara Ramli, korban luka sebesar Rp146,4 juta.

Terdakwa dua yakni Sersan Satu Akbar Adli dikenakan tuntutan membayar restitusi sebesar Rp147 juta kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta.

Sedangkan terdakwa tiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan dituntut membayar restitusi kepada keluarga Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147 juta dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta subsider tiga bulan penjara.

Namun, pada sidang pembacaan vonis hari ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) dalam kasus penembakan pemilik rental mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Banten.

"Kami menghormati putusan hakim. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kami tekankan. Restitusi ini kan memang hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati usai sidang pembacaan vonis terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Sri, Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa.

Apalagi, salah satu pertimbangan hakim militer menolak permohonan restitusi lantaran keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman telah menerima dana santunan Rp100 juta. Sedangkan, santunan bagi keluarga korban luka yakni Ramli Rp35 juta.

"Para keluarga sudah mendapatkan santunan sehingga ini sangat berbeda dengan makna restitusi. Restitusi itu kan sebenarnya hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara santunan ini kan berkaitan dengan duka cita kemudian rasa sakit sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," jelas Sri.

Selain itu, dalam sidang pembacaan vonis hakim militer menilai ketiga terdakwa tidak akan mampu secara finansial untuk membayar nilai restitusi yang diajukan LPSK.

Sri menilai, seharusnya nilai restitusi sebaiknya dihitung lebih dulu oleh hakim militer. Perkara apakah terdakwa mampu membayar atau tidak itu persoalan lain.

"Yang dimaksudkan di sini adalah negara hadir untuk mendengar berapa sih kerugian korban. Bagaimana tanggung jawab pelaku ke korban. Itu merupakan bagian dari efek jera," ucap Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut selama ini penderitaan yang dialami korban tidak pernah dipertimbangkan dan yang menjadi fokus utama yakni tingginya hukuman badan dan denda.

Adapun LPSK akan berkoordinasi dengan oditur militer terkait pertimbangan restitusi. LPSK berharap, oditur militer bisa ikut memasukkan nominal restitusi di dalam memori atau kontra memori banding.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut ketiga terdakwa anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak untuk membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman (bos rental) sebesar Rp209,6 juta sedangkan kepada saudara Ramli, korban luka sebesar Rp146,4 juta.

Terdakwa dua yakni Sersan Satu Akbar Adli dikenakan tuntutan membayar restitusi sebesar Rp147 juta kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta.

Sedangkan terdakwa tiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan dituntut membayar restitusi kepada keluarga Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147 juta dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta subsider tiga bulan penjara.

Namun, pada sidang pembacaan vonis hari ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) kepada korban.