Sorong (ANTARA) - Polresta Sorong Kota telah membentuk suatu tim untuk memburu tujuh orang narapidana yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa, 1 April 2025.

Ketujuh narapidana itu masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW. Mereka kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT dengan membobol tembok lapas menggunakan sendok.

Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto, di Sorong, Rabu, menjelaskan saat ini sudah ada tim khusus yang telah dibentuk dari anggota kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap ketujuh narapidana itu.

"Setelah kejadian Kalapas Kelas IIB Sorong sudah berkoordinasi dengan kami, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim pengejaran, dan saat ini tim sedang bekerja," jelasnya usai melakukan rapat koordinasi dengan Lapas Kelas IIB Sorong.

Setelah berkoordinasi dengan Lapas Kelas IIB, pihaknya pun diberikan data lengkap mulai dari nama hingga foto dan alamat rumah tujuh narapidana itu untuk kemudian disebarkan di beberapa pintu keluar seperti pelabuhan, bandara dan jalan lintas kabupaten.

Dia pun meminta kepada ketujuh narapidana itu untuk segera menyerahkan diri, karena cepat atau lambat pasti tertangkap.

"Kita sudah bentuk tim, nama-nama sudah jelas, alamat rumah juga sudah ada, tolong yang bersangkutan segera menyerahkan diri," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada keluarga dari ketujuh narapidana itu untuk kooperatif dengan memberikan informasi tentang keberadaan yang bersangkutan atau menyerahkan langsung kepada pihak kepolisian.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan hanya ada 700 narapidana kasus narkoba yang bakal mendapat amnesti.

"Yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna. Tapi ini baru, belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang," kata Supratman kepada wartawan, Rabu (2/4).

Padahal, kata Supratman, awalnya pihaknya memprediksi akan ada banyak narapidana narkoba yang mendapatkan amnesti. Namun, setelah dicek banyak yang tak memenuhi syarat.

"Karena dulu yang kita duga yang akan diberi banyak amnesti itu adalah pengguna narkotika, tapi ternyata setelah kami lakukan verifikasi bersama antar Kementerian Hukum dan Kementerian Imipias, jumlahnya makin kecil ya. Terakhir dari Direktur Pidana sekitar 700 orang," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan dan memverifikasi data untuk selanjutnya dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Buat kami di Kementerian Hukum kan terima data, semuanya nanti dari Kementerian Imipas karena mereka yang mengelola warga binaan," ucap dia.

"Amnesti sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, setelah selesai baru kemudian kami lapor kepada Presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Supratman mengumumkan jumlah narapidana penerima amnesti atau pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto turun dari semula 44 ribu, kini menjadi 19 ribu.

Dalam rapat di Komisi XIII DPR, Supratman menjelaskan penurunan jumlah penerima amnesti itu terjadi setelah pihaknya melakukan asesmen dan verifikasi ulang.

"Setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu," kata Supratman, Senin (17/2).

Politikus Partai Gerindra itu mengaku membuka peluang jumlah itu akan terus berkurang seiring proses asesmen dan verifikasi lanjutan. Begitupula sebaliknya, jumlahnya juga bisa bertambah.

"Pasti Kementerian Hukum setelah melakukan verifikasi, ini angka 19 ribu ini belum pasti juga Pak. Karena terus kami verifikasi," ucap dia.

Sorong (ANTARA) - Polresta Sorong Kota telah membentuk suatu tim untuk memburu tujuh orang narapidana yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa, 1 April 2025.

Ketujuh narapidana itu masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW. Mereka kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT dengan membobol tembok lapas menggunakan sendok.

Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto, di Sorong, Rabu, menjelaskan saat ini sudah ada tim khusus yang telah dibentuk dari anggota kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap ketujuh narapidana itu.

"Setelah kejadian Kalapas Kelas IIB Sorong sudah berkoordinasi dengan kami, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim pengejaran, dan saat ini tim sedang bekerja," jelasnya usai melakukan rapat koordinasi dengan Lapas Kelas IIB Sorong.

Setelah berkoordinasi dengan Lapas Kelas IIB, pihaknya pun diberikan data lengkap mulai dari nama hingga foto dan alamat rumah tujuh narapidana itu untuk kemudian disebarkan di beberapa pintu keluar seperti pelabuhan, bandara dan jalan lintas kabupaten.

Dia pun meminta kepada ketujuh narapidana itu untuk segera menyerahkan diri, karena cepat atau lambat pasti tertangkap.

"Kita sudah bentuk tim, nama-nama sudah jelas, alamat rumah juga sudah ada, tolong yang bersangkutan segera menyerahkan diri," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada keluarga dari ketujuh narapidana itu untuk kooperatif dengan memberikan informasi tentang keberadaan yang bersangkutan atau menyerahkan langsung kepada pihak kepolisian.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Law Minister Supratman Andi Agtas informed that the government has determined at least 700 prisoners convicted for drug offenses eligible for amnesty, following a verification and assessment.

Speaking in Jakarta on Wednesday, he said that the convicts solely comprise drug addicts, and not drug traffickers, in line with the Supreme Court's Circular Letter No. 4 of 2010 concerning the placement of drug convicts in rehabilitation facilities.

Agtas pointed out that the eligible drug inmates are among the 19 thousand prisoners who qualified for amnesty based on the results of the verification and assessment.

"The number of prisoners targeted for amnesty has gradually decreased from 100 thousand to 44 thousand and (then) 19 thousand, upon verification," he said.

However, the minister underlined that the number may still fluctuate as the Ministry of Immigration and Corrections is still working on finalizing the list of prisoners who can be granted amnesty.

"This figure is not final," he said.

Earlier, in Jakarta, on February 19, 2025, Immigration and Corrections Minister Agus Andrianto told parliamentarians that his team had declared 19,337 convicts eligible for amnesty.

He said that the number of inmates who pass the eligibility criteria may still rise or fall, considering that there will be special remissions on religious holidays and via integration programs soon.

Andrianto emphasized that the Indonesian government will grant amnesty based on several criteria to prisoners, including those who are drug addicts or convicted for violating Law No. 11 of 2008 regarding information and electronic transactions.

Amnesty may also be granted to prisoners with chronic diseases or mental illnesses, elderly convicts aged over 70 years, pregnant inmates, and female prisoners caring for children aged under three.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan data penerima amnesti masih diverifikasi. Supratman mengatakan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) yang melakukan proses verifikasi tersebut.

"Sementara yang kita proses itu adalah amnesti. Amnesti sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, setelah selesai baru kemudian kami lapor kepada Presiden," kata Supratman usai menghadiri open house Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2025).

Supratman mengatakan data penerima amnesti akan menyesuaikan surat edaran dari Mahkamah Agung (MA). Dia mengatakan data terakhir penerima amnesti yang diterima sebanyak 700 orang.

"Data terakhir itu dari 100 ribu kemudian turun ke 44 ribu, karena kami juga verifikasi. Kemudian turun lagi ke 19 ribu, yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang," ujarnya.

Koruptor dan Bandar Narkoba Tak Mungkin Dapat Amnesti

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan narapidana (napi) korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti. Agus mengatakan amnesti diberikan sesuai klasifikasi napi yang sudah ditentukan.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya. Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," kata Agus di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2).

"Nggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampaknya luas kepada masyarakat kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, nggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujarnya.

(mib/maa)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyebut bahwa narapidana narkoba yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti oleh pemerintah berjumlah sekitar 700 orang.

Dia mengatakan narapidana tersebut berkategori sebagai pengguna narkoba, yang sebagaimana memenuhi kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

"Yang terakhir, saya dapatkan data dari Direktur Pidana, yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau Surat Edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna," kata Supratman ditemui setelah menghadiri acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan bahwa 700 narapidana narkoba tersebut merupakan bagian dari total 19 ribu narapidana dari berbagai kategori yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

Dia menjelaskan jumlah akhir narapidana yang diberikan amnesti tersebut mengalami penurunan setelah melewati proses verifikasi.

"Data terakhir itu dari 100 ribu, kemudian turun ke 44 ribu karena kami juga verifikasi, kemudian turun lagi ke 19 ribu," ucapnya.

Namun, dia menekankan bahwa jumlah keseluruhan narapidana yang akan diberikan amnesti tersebut masih bisa berubah sebab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) masih terus melakukan proses verifikasi.

"Tapi ini belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (19/2), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

"Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, Agus menyebut awalnya pemberian amnesti direncanakan kepada 44.495 orang narapidana.

Amnesti diberikan kepada narapidana yang masuk sejumlah kriteria, yakni narapidana pengguna narkotika dan narapidana terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selanjutnya, narapidana berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit berkepanjangan, HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), lansia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual, keterbelakangan mental, perempuan hamil, dan perempuan yang mempunyai anak kandung di bawah usia tiga tahun.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi -

Kepala Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Yuliant, memperlihatkan video yang mengungkap alasan warga menggunakan ambulans desa di hari kedua Lebaran. Ambulans desa tersebut sebelumnya dihentikan polisi karena diduga membawa wisatawan.

Dalam video tersebut, tampak Yulianti berbincang langsung dengan warga yang meminjam ambulans. "Itu warga yang dibawa oleh sopir ambulans," ujar Yulianti melalui aplikasi perpesanan, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yulianti, warga tersebut terpaksa menggunakan ambulans karena tidak memiliki uang untuk ongkos transportasi umum ke lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Niat sopir ambulans sebenarnya baik, ingin mengantar karena si ibu itu tidak punya ongkos ke lapas. Tapi niat baik memang tidak selalu diterima baik jika caranya salah. Salahnya itu karena sirine dibunyikan dan ambulans menyalip dalam kondisi macet," kata Yulianti.

Dalam rekaman percakapan video tersebut, Yulianti tampak mengklarifikasi langsung pada warga yang meminjam ambulans. Berikut percakapan yang ditranskip detikJabar dari video tersebut.

"Ibu mau tanya, saya kan enggak hafal. Sopir ambulans tidak bilang mau mengantar teteh. Teteh tadi ditilang mau ke mana?" tanya Yulianti dalam video.

"Mau ke Lapas, mau lihat anak," jawab warga singkat.

Yulianti pun kembali bertanya, "Kenapa pakai ambulans, tidak pakai angkot saja?"

Warga itu menjawab pelan, "Karena tidak punya uang, jadi mau diantar ambulans."

Yulianti kemudian menyampaikan bahwa sempat ada dugaan ambulans dipakai untuk wisata ke Pelabuhanratu. Mendengar hal itu, warga tersebut dengan tegas membantah, "Mau apa ke Pelabuhanratu, mau ke Lapas, mau lihat anak," kilah warga tersebut.

Sambil mengangguk pelan, Yulianti merespons, "Niatnya mungkin baik ya Mang Yuyu (sopir ambulans), ingin bantu meringankan beban. Tapi ya salah caranya, makanya tadi ditilang," lirih Yulianti.

Dalam video lanjutan, Yulianti terlihat bertanya langsung kepada sang sopir ambulans mengenai alasan tidak berkoordinasi dengannya sebelum berangkat. "Mang Yuyu, kenapa tidak bilang ke saya?" tanya Yulianti. Namun, dalam rekaman itu, jawaban dari sopir ambulans terdengar tidak begitu jelas.

Insiden ini sebelumnya ramai menjadi perhatian karena ambulans desa tersebut dihentikan oleh petugas Satlantas Polres Sukabumi saat melaju dengan sirine menyala di Jalan Parungkuda-Cibadak.

(sya/sud)

AMERIKA - Di tengah gelombang kekerasan yang menargetkan kendaraan Tesla, showroom, dan stasiun pengisian daya, Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk, melabeli serangan-serangan tersebut sebagai "terorisme domestik skala luas" dan menuntut pihak berwenang untuk mengejar ?dalang" di balik kekerasan tersebut.

Laporan insiden terkait Tesla terus bertambah secara nasional. Mulai vandalisme ringan, seperti penggoresan kunci atau grafiti, hingga kasus-kasus ekstrem seperti pembakaran dan penembakan dari kendaraan yang diduga menargetkan kendaraan Tesla.

Selama akhir pekan, para pengunjuk rasa anti-Musk menyaksikan salah satu unjuk kekuatan terbesar mereka ketika gerakan terdesentralisasi yang dikenal sebagai Tesla Takedown merencanakan "Hari Aksi Global" yang menargetkan lebih dari 500 lokasi Tesla di seluruh dunia.

"Ini pada dasarnya adalah kasus terorisme. Ini adalah terorisme domestik skala luas dengan tujuan intimidasi, dan itu merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Ini benar-benar mengerikan," kata Musk pada hari Selasa di "The Five".

"Apa yang sebenarnya harus kita tuju adalah orang-orang yang mengorganisir dan membayar serangan dan protes ini. Itulah yang sebenarnya perlu kita kejar, karena orang-orang yang benar-benar melemparkan bom molotov - mereka adalah prajurit rendahan, tetapi kita perlu mengejar para jenderal."

Musk Yakin Ada Dalang Dibalik Demo

Musk menuduh bahwa serangan-serangan tersebut bukanlah tindakan vandalisme acak, melainkan kampanye terorganisir yang didanai oleh pihak-pihak tertentu. Dia menuntut agar pihak berwenang tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap dan menindak "para jenderal" yang mendalangi serangan-serangan tersebut.

"Presiden telah menegaskan bahwa kita akan mengejar mereka yang membayar dan mengorganisir serangan kekerasan ini, dan Jaksa Agung Bondi juga mengatakan hal yang sama. Saya percaya bahwa itulah yang akan terjadi," kata Musk, menambahkan bahwa pemerintah tahu siapa "para jenderal" ini.

Menanggapi kekerasan nasional, FBI meluncurkan satuan tugas untuk menyelidiki serangan terhadap pemilik Tesla. Direktur FBI, Kash Patel, memposting di X, yang sebelumnya Twitter, bahwa insiden tersebut diperlakukan sebagai "terorisme domestik".

CEO Tesla itu mengecam "para munafik yang luar biasa" di media arus utama dan Partai Demokrat, dengan alasan bahwa retorika para pengkritik DOGE telah memicu kemarahan terhadap Tesla dan parapendukungnya.

Sukabumi -

Insiden ambulans Desa Kompa, Sukabumi, yang diduga dipakai untuk liburan saat Lebaran menjadi sorotan. Kepala Desa (Kades) Kompa, Yulianti, membantah ambulans desa itu dipakai warganya untuk liburan.

Dilansir detikJabar, Rabu (2/4/2025), Yulianti membenarkan ambulans desa itu dipakai salah seorang warganya. Namun, ambulans itu dipakai untuk menjenguk anggota keluarganya yang ditahan di Lembaga Permasayarakatan (Lapas).

"Setelah kami klarifikasi, ternyata ambulans tersebut tidak dipakai untuk wisata, melainkan mengantar warga kami yang tidak mampu ke lapas untuk menjenguk keluarganya," jelas Yulianti.

Ambulans itu disetop polisi pada Selasa (1/4) usai diduga dipakai untuk berwisata. Yulianti mengatakan persoalan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan.

"Masalahnya sudah selesai," kata Yulianti.

Yulianti juga menyampaikan klarifikasinya melalui sebuah video yang diterima detikJabar. Dalam tayangan itu, Yulianti meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi akibat insiden ambulans tersebut.

"Saya Kepala Desa Kompa memohon maaf atas segala kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan staf kami, yaitu sopir ambulans," ujarnya dalam video tersebut.

Baca selengkapnya di sini

Lihat juga Video: Viral Nenek Terbaring di Ambulans Harus ke Kios untuk Beli Pupuk Subsidi

(ygs/imk)

KOMPAS.com - Kasus pembunuhan jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AL berinisial J alias Jumran masih menyisakan tanda tanya besar. Meski Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka, motif pembunuhan ini belum juga terungkap, Selasa (1/4/2025).

Ketidakjelasan ini tidak hanya dipertanyakan oleh rekan-rekan kerja Juwita, tetapi juga oleh pihak keluarga dan tim kuasa hukum.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses gelar perkara yang dilakukan secara tertutup tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Transparansi

Kuasa hukum keluarga Juwita, Oriza Sativa, mengaku menemukan kejanggalan dalam proses penyelidikan kasus ini.

“Kami datang dengan niat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai perkembangan kasus ini. Namun, kami justru tak diperbolehkan masuk,” ujarnya.

Bahkan, menurut Oriza yang juga menjabat sebagai Ketua Advokasi Untuk Keadilan (AUK) Juwita, larangan ini juga berlaku bagi kakak kandung almarhumah.

“Kami tidak tahu mengapa dilarang. Tanpa ada penjelasan, pokoknya kami tidak boleh masuk, termasuk kakak kandung korban,” ungkapnya.

Oriza memahami bahwa penyidik memiliki kewenangan dalam menentukan jalannya penyelidikan, tetapi ia menilai larangan ini mengundang pertanyaan terkait keterbukaan proses hukum.

Padahal, sebelumnya, Polda Kalsel dan TNI AL telah menyatakan akan menangani kasus ini secara transparan.

“Kami tidak berniat mengintervensi, apalagi mengganggu proses penyelidikan, tapi kami ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Dugaan Pembunuhan Berencana

Kasus pembunuhan Juwita terus berkembang. Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Pazri, mengungkap sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan pembunuhan berencana.

Menurut Pazri, dalam pemeriksaan yang dilakukan Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) di Banjarmasin pada Sabtu (29/3/2025), tersangka Jumran telah mengakui perbuatannya.

“Dua bukti permulaan sudah cukup kuat, termasuk pengakuan langsung dari pelaku,” ujar Pazri kepada wartawan.

Pazri juga menuturkan bahwa Jumran diduga telah merencanakan pembunuhan ini secara matang, termasuk membeli tiket pesawat atas nama orang lain dan menghancurkan KTP-nya untuk menghilangkan jejak.

“Mulai dari pembelian tiket pesawat atas nama orang lain hingga penghancuran KTP, semua ini mengarah pada dugaan pembunuhan berencana,” ungkap Pazri.

Selain itu, hasil autopsi menguatkan bahwa Juwita memang dibunuh.

“Dari hasil otopso yang disampaikan oleh dokter, jelas bahwa korban dibunuh,” tegasnya.

Aksi Solidaritas Jurnalis

Kematian Juwita mendapat perhatian luas, terutama dari komunitas jurnalis di Banjarbaru. Ratusan jurnalis berkumpul di halaman Ditreskrimum Polda Kalsel, Sabtu (29/3/2025), untuk menuntut keadilan.

Salah satu rekan kerja Juwita di Newsway.co.id, Suroto, menegaskan pentingnya mengawal kasus ini.

“Ayo kita sesama jurnalis kawal bersama agar kasus ini tuntas dan pelaku dihukum sesuai kejahatannya,” serunya.

Ia juga berharap Denpom TNI AL Banjarmasin dapat menangani kasus ini dengan transparan.

“Semoga Denpom TNI AL segera mengeluarkan pernyataan resmi dan mempercepat proses penyelesaian kasus ini,” tambahnya.

Rekan Juwita lainnya, Devi Diba, juga menyatakan keyakinannya bahwa Denpom TNI AL akan bertindak profesional.

“Kami yakin Denpom AL Banjarmasin akan menuntaskan kasus ini sampai selesai,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, para jurnalis mengangkat berbagai spanduk bertuliskan “Justice for Juwita”, “Save Journalist”, dan “Tuntaskan Kasus Juwita” sebagai bentuk protes terhadap kekerasan terhadap jurnalis.

Juwita Akan Menikah dengan Tersangka

Fakta lain yang mencuat adalah bahwa Juwita ternyata telah dilamar oleh tersangka Jumran, anggota Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan. Namun, ada keanehan dalam prosesi lamaran tersebut.

Kakak Juwita, Subpraja Ardinata, mengungkap bahwa dalam acara lamaran, Jumran tidak hadir dan hanya diwakili oleh ibunya serta kakaknya.

“Posisi lamaran itu, yang bersangkutan (Kelasi J) tidak hadir, diwakilkan oleh ibunya dan abangnya,” kata Subpraja, Kamis (27/3/2025).

Akibatnya, pihak keluarga tidak benar-benar mengenal sosok maupun pribadi Jumran.

“Kalau saya pribadi tidak mengenal pelaku. Kalau adik saya memang sudah mengenalnya,” jelasnya.

Keluarga sempat mempersiapkan pernikahan Juwita dan Jumran yang direncanakan berlangsung pada Mei 2025.

Namun, tragedi ini membuat rencana tersebut tak pernah terwujud.

Sebelumnya diberitakan Juwita ditemukan tewas di pinggir jalan kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, pada Sabtu (22/3/2025).

Awalnya, kematiannya diduga akibat kecelakaan tunggal. Namun, hasil penyelidikan dan autopsi mengungkap bahwa ia sebenarnya menjadi korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri.

Hingga kini, keluarga dan rekan-rekan jurnalis terus mengawal kasus ini agar pelaku mendapat hukuman setimpal. Mereka berharap proses hukum berlangsung secara transparan dan akuntabel demi tegaknya keadilan bagi Juwita.

Artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Update Kasus J Oknum TNI Bunuh Juwita Jurnalis Banjarbaru, Kuasa Hukum Temukan Keanehan Lagi

KOMPAS.com - Kasus pembunuhan jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AL berinisial J alias Jumran masih menyisakan tanda tanya besar. Meski Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka, motif pembunuhan ini belum juga terungkap, Selasa (1/4/2025).

Ketidakjelasan ini tidak hanya dipertanyakan oleh rekan-rekan kerja Juwita, tetapi juga oleh pihak keluarga dan tim kuasa hukum.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses gelar perkara yang dilakukan secara tertutup tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Transparansi

Kuasa hukum keluarga Juwita, Oriza Sativa, mengaku menemukan kejanggalan dalam proses penyelidikan kasus ini.

“Kami datang dengan niat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai perkembangan kasus ini. Namun, kami justru tak diperbolehkan masuk,” ujarnya.

Bahkan, menurut Oriza yang juga menjabat sebagai Ketua Advokasi Untuk Keadilan (AUK) Juwita, larangan ini juga berlaku bagi kakak kandung almarhumah.

“Kami tidak tahu mengapa dilarang. Tanpa ada penjelasan, pokoknya kami tidak boleh masuk, termasuk kakak kandung korban,” ungkapnya.

Oriza memahami bahwa penyidik memiliki kewenangan dalam menentukan jalannya penyelidikan, tetapi ia menilai larangan ini mengundang pertanyaan terkait keterbukaan proses hukum.

Padahal, sebelumnya, Polda Kalsel dan TNI AL telah menyatakan akan menangani kasus ini secara transparan.

“Kami tidak berniat mengintervensi, apalagi mengganggu proses penyelidikan, tapi kami ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Dugaan Pembunuhan Berencana

Kasus pembunuhan Juwita terus berkembang. Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Pazri, mengungkap sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan pembunuhan berencana.

Menurut Pazri, dalam pemeriksaan yang dilakukan Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) di Banjarmasin pada Sabtu (29/3/2025), tersangka Jumran telah mengakui perbuatannya.

“Dua bukti permulaan sudah cukup kuat, termasuk pengakuan langsung dari pelaku,” ujar Pazri kepada wartawan.

Pazri juga menuturkan bahwa Jumran diduga telah merencanakan pembunuhan ini secara matang, termasuk membeli tiket pesawat atas nama orang lain dan menghancurkan KTP-nya untuk menghilangkan jejak.

“Mulai dari pembelian tiket pesawat atas nama orang lain hingga penghancuran KTP, semua ini mengarah pada dugaan pembunuhan berencana,” ungkap Pazri.

Kabupaten Pohuwato (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)Kelas IIB Pohuwato, Provinsi Gorontalo dipadati ratusan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan untuk silaturahim pada hari kedua lebaran.

Kepala Lapas Pohuwato Tristiantoro Adi Wibowo, Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kunjungan berjalan tertib dan lancar.

"Kami telah mengatur sistem kunjungan agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan. Petugas juga diturunkan untuk membantu proses pemeriksaan dan pengamanan," ujar Adi Wibowo.

Ia mengatakan, para pengunjung yang datang dari berbagai daerah membawa bingkisan makanan dan pakaian untuk diberikan kepada anggota keluarga mereka di dalam Lapas.

"Ada beberapa di antaranya bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa haru saat pertama kali bertemu setelah sekian lama terpisah," ucap dia.

Kalapas menjelaskan, Lapas Pohuwato juga menyiapkan fasilitas tambahan untuk kenyamanan pengunjung, seperti tenda tunggu, layanan pemeriksaan cepat, serta area bermain bagi anak-anak.

"Semua ini dilakukan untuk memastikan suasana kunjungan tetap nyaman meskipun jumlah pengunjung sangat banyak," kata dia.

Dengan berakhirnya hari kedua Lebaran, pihak lapas tetap mengimbau para pengunjung untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan demi keamanan dan kenyamanan bersama.

"Kami berharap momen ini bisa memberikan kebahagiaan bagi warga binaan dan keluarganya, serta menjadi pemberi semangat bagi mereka untuk terus menjalani masa pembinaan dengan baik," pungkas Tristiantoro.

Sementara itu, Salah seorang pengunjung Dewi mengungkapkan rasa syukur bisa bertemu kembali dengan suaminya di momen Idul Fitri.

"Setiap tahun saya selalu menyempatkan datang di hari Lebaran. Walaupun harus antre lama, yang penting bisa bertemu dan berbagi cerita," kata dia.