Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Provinsi Aceh, melayani sebanyak 31 kali konsultasi hukum gratis kepada masyarakat sepanjang triwulan pertama atau sejak Januari hingga Maret 2025.

Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi di Banda Aceh, Selasa, mengatakan Kejari Bireuen membuka klinik konsultasi hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Kehadiran klinik konsultasi hukum tersebut untuk meningkatkan pelayanan kejaksaan kepada masyarakat.

"Ada sebanyak 31 konsultasi hukum yang kami berikan kepada masyarakat sepanjang triwulan pertama 2025 atau sejak Januari hingga Maret 2025. Konsultasi tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat di Kabupaten Bireuen," katanya.

Munawal menyebutkan beragam persoalan hukum yang dikonsultasikan masyarakat kepada masyarakat. Tujuan memberikan konsultasi tersebut supaya masyarakat lebih memahami masalah hukum yang sedang mereka hadapi.

Berbagai persoalan hukum yang dikonsultasikan, kata dia, di antaranya terkait prosedur hukum hak asuh anak, persoalan hukum perceraian, konsultasi terkait hukum sewa menyewa.

Selain itu, juga ada persoalan hukum terkait pemecahan bidang tanah yang sudah bersertifikat. Kemudian, konsultasi hukum terkait kerja sama perusahaan, permasalahan pinjaman daring, dan penipuan kerja sama.

"Di samping itu, juga ada yang mengonsultasikan persoalan hukum terkait pencemaran nama baik, konsultasi penyelesaian hasil temuan audit terhadap pengelolaan dana desa, masalah warisan, dan lainnya," katanya.

Munawal Hadi mengatakan klinik konsultasi hukum gratis tersebut mulai dibuka di Kejari Bireuen sejak Januari 2025. Klinik tersebut dihadirkan karena banyak permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Bireuen.

"Hadirnya klinik tersebut untuk membantu masyarakat dalam berkonsultasi dengan kejaksaan serta memberikan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi masyarakat," kata Munawal Hadi.

Seorang ibu rumah tangga berinisial YT (44), diamankan petugas piket penjagaan Polres Tebo. Emak-emak tersebut ditangkap karena kedapatan hendak menyelundupkan satu paket sabu ke tahanan di Rutan Polres Tebo.

Pelaku ditangkap saat hendak mengantar baju ke tahanan, pada Kamis (3/4/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Pengungkapan ini bermula saat personel piket melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung yang hendak membesuk tahanan.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas bernama Bripda Jonatan menemukan satu paket kecil sabu yang diselipkan di dalam baju yang akan diantar.

"Petugas berhasil menyita satu paket kecil sabu dengan bruto 0,35 gram," kata Paur Penum Bidang Humas Polda Jambi, Ipda Maulana, Selasa (8/4/2025).

Saat diinterogasi, lanjut Maulana, YT mengaku bahwa sabu tersebut akan diberikan kepada seorang tahanan bernama BA yang berada di sel tahanan Polres Tebo.

"Kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh Satresnarkoba Polres Tebo," ujarnya.

Selain barang bukti sabu, petugas juga menyita barang bawaan lain dari pelaku di antaranya, plastik klip bekas, kotak rokok, tisu bekas, satu unit handphone, sepeda motor Mio Soul GT warna biru hitam, serta pakaian yang digunakan untuk menyembunyikan sabu. Barang bukti tersebut saat ini diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Maulana menyebut bahwa Polres Tebo saat ini tengah melakukan penyidikan lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi. Pihaknya juga melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti, serta gelar perkara.

"Satrenarkoba Polres Tebo juga telah memeriksa dua orang saksi, yaitu M dan ES, yang diduga mengetahui aktivitas pelaku" ungkapnya.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Video: Pegawai Diduga Selundupkan Sabu Pakai Bohlam ke Lapas Indramayu

Video: Pegawai Diduga Selundupkan Sabu Pakai Bohlam ke Lapas Indramayu

Petugas di TPI juga menunjukkan performa yang sangat baik selama liburan panjang, mengingat ....

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) pada bandara dan pelabuhan internasional berjalan dengan baik selama liburan Nyepi dan Lebaran 2025.

Godam dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa sepanjang masa libur dan cuti bersama, 28 Maret—7 April 2025, tercatat 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia.

"Petugas di TPI juga menunjukkan performa yang sangat baik selama liburan panjang, mengingat tingginya lalu lintas di bandara dan pelabuhan internasional dalam periode tersebut,” tuturnya.

Di samping itu, kata Godam, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian juga didukung dengan autogate sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan lancar dan terhindar dari penumpukan.

Ia pun menekankan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi siap untuk kembali memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat setelah masa libur bersama berakhir pada hari Senin (7/4).

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, mengoperasikan 98 unit mesin autogate pemeriksaan keimigrasian di bandara itu untuk mendukung kelancaran angkutan mudik Lebaran 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria C.A. di Tangerang, Sabtu (22/3), menjelaskan bahwa pihaknya juga menyiagakan 531 personel guna memastikan proses imigrasi berjalan lancar dan cepat.

"Pelayanan imigrasi telah siap menghadapi lonjakan jumlah penumpang pada masa libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025," kata Fanny.

Selama periode mudik Lebaran, pengawasan ekstra petugas diterjunkan di sejumlah titik vital di kawasan Bandara Internasional Soetta untuk mengantisipasi arus mudik internasional, terutama dari pekerja migran dan diaspora yang akan kembali ke Tanah Air.

Fanny mengungkapkan bahwa tingginya volume penumpang berpotensi menyebabkan antrean panjang saat pemeriksaan imigrasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tetap tenang, tertib, dan kooperatif saat menjalani pemeriksaan keimigrasian.

Ia mengatakan bahwa petugas asistensi pada mesin autogate telah diberikan arahan agar disiagakan untuk membantu penumpang sehingga antrean dapat terurai lebih cepat.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebaiknya segera dicabut jika memang tidak menguntungkan Indonesia.

Menurut Presiden, pencabutan Permendag 8 Tahun 2024 tersebut bisa dilakukan secepatnya.

"Sekarang saya minta, Permendag 8 itu masalahnya apa, segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut saja deh," ujar Prabowo dalam acara "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

YouTube / Kompas.com Presiden Prabowo Subianto

Presiden lantas memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk merespons lebih lanjut soal keluhan soal Permendag 8/2024.

Termasuk soal persiapan untuk mencabut aturan tersebut.

"Kalau perlu besok sudah saya tandatangani (pencabutannya). Tapi enggak, enggak, enggak, saya (mau) berangkat ke luar negeri," tutur Prabowo.

"Nanti begitu saya kembali (akan ditandatangani pencabutan Permendag 8/2024)," jelasnya.

Untuk diketahui, Permendag 8 Tahun 2024 sebelumnya telah dikeluhkan pengusaha tekstil.

Pasalnya beleid tersebut membuat banyak pelaku industri tekstil mengalami disrupsi yang mengakibatkan penutupan pabrik.

Salah satu poin penting dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah dihapusnya syarat pertimbangan teknis (pertek) untuk impor beberapa komoditas, seperti obat tradisional, kosmetik, alas kaki, dan pakaian jadi.

Langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat masuknya barang impor ke Indonesia dan memperlancar perdagangan di Indonesia.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut dinilai mengancam industri lokal yang sudah tertekan karena harus bersaing dengan produk impor yang sudah membanjiri Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia melayani sebanyak 9.857 pemohon paspor pada Selasa, yakni hari kerja pertama setelah libur dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan siap untuk kembali memberikan pelayanan optimal.

“Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke 12 kantor imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta.

Selain pelayanan paspor, pelayanan visa dan izin tinggal juga sudah beroperasi. Adapun jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan pada Selasa ini mencapai 12.770 permohonan.

Sementara itu, jumlah permohonan visa pada periode libur dan cuti bersama, yakni tanggal 28 Maret–7 April 2025, mencapai 217.695 permohonan.

Lebih lanjut Godam mengatakan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk pada masa libur dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran tahun ini.

“Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur,” ujar dia.

Sebelumnya, layanan keimigrasian di seluruh Indonesia ditutup sementara selama libur dan cuti bersama Nyepi dan Idul Fitri, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.

Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya telah diimbau untuk menyelesaikan permohonan sebelum Kamis (27/3).

Warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur.

Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai Kamis (27/3) dan/atau selama periode libur akan mulai diproses setelah masa libur berakhir pada Selasa, 8 April 2025.

Namun begitu, petugas imigrasi tetap bertugas di kantor-kantor imigrasi untuk piket pelayanan selama libur bersama. Pelayanan tersebut khusus untuk kondisi mendesak.

"Misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," kata Godam, Senin (24/3).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pengadilan Negeri (PN) Makassar buka suara soal terdakwa kasus skincare bermerkuri Mira Hayati yang kini menjadi tahanan rumah. Pihaknya beralasan Mira Hayati dialihkan status penahannya dengan mempertimbangkan prinsip kemanusiaan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ujar Humas PN Makassar, Sibali kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Permohonan Mira Hayati dikabulkan menjadi tahanan rumah dikabulkan hakim setelah ada uang jaminan. Namun pihaknya tidak membeberkan jaminan uang yang dimaksud.

"Terus ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak lakukan itu karena semua dokumennya sudah disita," jelasnya.

Sibali menegaskan status penahanan Mira Hayati adalah tahanan rumah dan bukan tahanan kota. Selama menjadi tahanan rumah, Mira Hayati hanya boleh berada di kediamannya.

"Mira Hayati itu statusnya pengalihan ke penahanan rumah bukan penahanan kota. Beda kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam kota Makassar," ujar Sibali.

"Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, di dalam rumah. Dia tidak bisa pergi di mal, pergi di kafe, tidak bisa. Kalau dia didapatkan dan ada yang lihat bisa dilapor kalau dia melanggar," sambungnya.

Jika Mira Hayati kedapatan melanggar, maka bisa kembali dijebloskan ke dalam sel tahanan. Mira Hayati juga akan dijemput pihak kejaksaan setiap akan melaksanakan sidang.

"Kalau dia didapat berjalan-jalan, ada yang laporkan ada buktinya pasti ditarik kembali, pengalihan penahanannya dibatalkan, kembali masuk ke ruang tahanan," tegas Sibali.

Sibali menyebut Mira Hayati keluar dari rutan Makassar sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025 lalu. Pihaknya tidak bisa memastikan sampai kapan jangka waktu status tahanan rumah untuk terdakwa kasus skincare tersebut.

"Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan. Dan penangguhan penahanan rumah itu dilakukan sebelum Idul Fitri," tegas Sibali.

Sebelumnya diberitakan, Mira Hayati kini menjadi tahanan kota berdasarkan penetapan PN Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status Tahanan Rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya.

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan kota karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dua landasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi pemerintahannya menjalankan ekonomi kekeluargaan di Indonesia.

Dalam siaran Sarasehan Ekonomi Nasional yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, Presiden mengatakan dasar ini yang membuat proses berjalannya ekonomi di Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan Indonesia.

"Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.Harus berketuhanan, harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan, tapi Indonesia bubar, tidak mau," kata Prabowo.

Dengan Pancasila, menurut Prabowo setiap kebijakan terkait dengan ekonomi di pemerintahannya akan difokuskan untuk memenuhi unsur dari lima butir sila yang ada dan pada akhirnya mampu memberi kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pengelolaan aset kekayaan terutama sumber daya alam dipastikan tidak akan sembarang untuk dilepas kepada pihak asing.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pasal 33 dari UUD 1945 menjadi dasar yang melekat yaitu terkait dengan asas kekeluargaan.

"Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan, sehingga tidak boleh ada yang lapar di Republik yang sudah merdeka 80 tahun ini. Tidak boleh ada yang tinggal tinggal di bawah kolong jembatan, ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, ini yang mendasari," katanya.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu Prabowo menyiapkan strategi yang berfokus agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga industrialisasi bisa membawa kemakmuran bagi Indonesia.

Keempatnya juga dinilai Presiden sejalan dengan tujuan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia.

"Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tutupnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Harian Yedioth Ahronoth, pada Senin (7/4/2025) melaporkan bahwa, militer Israel berencana mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza setelah blokade penuh selama sepekan terakhir. Media lokal Israel itu menyebut alasan kekhawatiran akan tuntutan hukum menjadi dasar pembukaan blokade.

"Israel diperkirakan akan mengizinkan pengiriman kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa minggu, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih cepat, setelah penghentian pasokan selama lima minggu," kata harian Yedioth Ahronoth.

Menurut surat kabar tersebut, komandan militer dan anggota parlemen Israel membahas kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pasokan makanan ke Gaza "untuk menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat melibatkan tokoh militer dan politik terkemuka, khususnya mereka yang berada di Komando Selatan IDF (tentara)."

Harian tersebut mengatakan militer berencana untuk meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan mendatang, berkoordinasi dengan organisasi bantuan internasional, tetapi tanpa peran apa pun dari Hamas. Mengomentari laporan tersebut, tentara Israel mengatakan bahwa mereka bertindak sesuai dengan perintah dari pimpinan politik.

“Israel tidak mentransfer dan tidak akan mentransfer bantuan apa pun ke Hamas,” imbuhnya.

Sejak 2 Maret, Israel telah menutup perlintasan perbatasan Gaza, menghentikan aliran bantuan kemanusiaan, pertolongan, dan medis ke wilayah tersebut, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut laporan pemerintah daerah dan lembaga hak asasi manusia.

Blokade tersebut merupakan bagian dari serangan baru terhadap Gaza yang telah menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya sejak 18 Maret, meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza di tengah upaya untuk melaksanakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

MAKASSAR, KOMPAS.com – Mira Hayati, salah satu terdakwa dalam kasus dugaan peredaran kosmetik berbahaya yang dijuluki “Ratu Emas”, tidak lagi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Makassar. Ia kini berstatus sebagai tahanan rumah.

Pengalihan status penahanan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan pertimbangan kemanusiaan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Subali, membenarkan informasi tersebut.

Ia menyebut keputusan pengalihan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah diambil oleh majelis hakim yang menangani perkara Mira.

"Pengalihan (penahanan) benar dari Rutan menjadi tahanan rumah untuk Mira Hayati sebelum Idul Fitri, saya sudah bicara dengan majelis hakimnya," ujar Subali saat dikonfirmasi awak media, Selasa (8/4/2025).

Subali menjelaskan bahwa penetapan tahanan rumah diberikan dengan jaminan dari keluarga Mira Hayati.

Dalam aturan tersebut, Mira tidak diizinkan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.

"Yang jadi penjaminnya keluarganya, suaminya. Dia tahanan rumah, artinya dia tidak bisa keluar rumah, kecuali ke rumah sakit," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat boleh melaporkan jika melihat Mira berada di luar rumah tanpa alasan sah.

"Kalau suatu saat Mira Hayati terlihat berkeliaran silakan di foto dan ditarik kembali (ke Rutan Makassar). Kalau keluar rumah harus ada alasannya," tambah Subali.

Alasan utama yang mendasari keputusan ini adalah kondisi bayi Mira Hayati yang baru lahir. Hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan, serta adanya jaminan keluarga dan uang sebagai bentuk tanggung jawab.

"Alasan kemanusiaan karena melihat kondisi bayinya. Kan baru melahirkan, itu alasannya, alasan kemanusiaan, dan ada jaminannya, dan ada jaminan uang tapi itu tidak bisa saya sebutkan nilainya," tutupnya.

Belitung (ANTARA) - Sebanyak dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Kanwil Ditjenpas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menerima remisi atau pengurangan masa tahanan karena sakit.

Kepala WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Royhan Al Faisal di Badau, Selasa mengatakan remisi ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia Tahun 2025.

"Dua WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan menerima remisi untuk kepentingan kemanusiaan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia yang diperingati setiap 7 April," katanya.

Menurut dia, pemberian remisi sakit ini merupakan pertama kalinya diberikan kepada WBP Tanjungpandan.

"Ini merupakan pertama kali WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan mendapatkan remisi sakit berkepanjangan. Dengan adanya pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi WBP untuk tetap konsisten mengikuti program pembinaan serta semangat untuk sembuh dari sakit yang dideritanya sehingga nantinya dapat berkumpul dengan keluarga," ujarnya.

Royhan menjelaskan, kedua orang WBP tersebut masing-masing satu orang menerima remisi tiga bulan dan satu orang menerima remisi lima bulan.

Disampaikan, kedua orang WBP tersebut merupakan WBP yang menderita sakit berkepanjangan dengan kategori penyakit yang diderita sulit disembuhkan dan harus selalu mendapatkan perawatan rutin dari dokter.

Penerima remisi tersebut, lanjut dia, harus ada rekam medis dari dokter pemerintah yang menunjukan penyakit yang diderita sulit disembuhkan dan membutuhkan perawatan lanjutan.

"Serta proses pengajuannya juga dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter dan telah melewati tahapan verifikasi wilayah dan pusat sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh remisi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum staf Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing, menegaskan bahwa praperadilan yang diajukan kliennya tak ada urusannya dengan perkara korupsi yang menjerat Hasto.

Hal ini disampaikan Johannes merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan praperadilan Kusnadi

"Maka kami tanggapi tadi, kami juga menyatakan keberatan bahwa ini satu hal yang berbeda. Jadi tidak ada urusannya dengan perkara itu (perkara Hasto), karena ini permohonan juga kan sudah ada Kusnadi," kata Johannes usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Oleh karena itu, Johannes meminta Hakim Tunggal PN Jaksel Samuel Ginting tetap melanjutkan persidangan.

Ia akan membuktikan bahwa banyak pelanggaran hukum yang dilakukan KPK saat memeriksa hingga menggeledah kliennya.

"Nah, ini akan kami kupas tuntas nanti di dalam persidangan. Kami akan buktikan bahwa semua yang dilakukan penyidik KPK itu terhadap Saudara Kusnadi ya, dilakukan penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya, itu adalah pelanggaran hukum," ujar Johannes.

Johannes juga akan menghadirkan satu saksi fakta dan ahli dalam persidangan berikutnya, meski identitas ahli dan saksi itu masih ia rahasiakan.

"Nanti akan kami sampaikan," ucap dia.

Dalam praperadilan ini, Kusnadi dan kuasa hukumnya menganggap KPK melanggar prosedur aat menggeledah Kusnadi pada 10 Juni 2024 lalu.

Penggeladahan ini dilakukan ketika Kusnadi menemani Hasto yang diperiksa sebagai saksi kasus suap Harun Masiku.

Ketika Hasto diperiksa, Kusnadi yang menunggu di Gedung Merah Putih KPK didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.

Johannes mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta handphone.

Saat itu, kata dia, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto.

Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK Rossa Purbo Bekti.

Johannes mengatakan Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.

"Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK)," ujarnya.

Johannes juga mengatakan penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAP dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini besarnya surplus neraca perdagangan negara-negara Asean menjadi penyebab Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif tinggi.

Airlangga menjelaskan, Asean merupakan klaster kawasan yang memberi defisit neraca perdagangan terbesar kedua ke Amerika Serikat (AS), yakni sebesar US$239,9 miliar. Dalam konteks ini, Asean hanya kalah dari China.

Perinciannya, Vietnam memberi andil terhadap defisit neraca perdagangan AS sebesar US$129,4 miliar, Thailand sebesar US$48,3 miliar, Malaysia sebesar US$26,1 miliar, dan Indonesia sebesar US$19,3 miliar.

"Empat negara Asean ini masuk ke 15 negara yang mengakibatkan defisit di Amerika," ungkap Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

Selanjutnya, papar Airlangga, Kamboja juga memberi andil terhadap defisit neraca perdagangan AS sebesar US$13,1 miliar, Filipina sebesar US$5,3 miliar, dan Laos sebesar US$0,8 miliar.

Hanya Singapura yang merupakan negara Asean yang menyumbang surplus neraca perdagangan AS, yaitu sebesar US$2,4 miliar.

"[Oleh sebab itu] tarif negara Asean rata-rata tinggi," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, untuk kawasan Asean, Trump mengenakan tarif timbal balik sebesar 32% ke Indonesia. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (24%) dan Filipina (17%).

Sementara itu, Kamboja (49%) menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean, disusul Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), dan Thailand (36%). Adapun Singapura menjadi negara di Asean dengan tarif terendah, yaitu 10%.

Airlangga menyampaikan bahwa kesamaan nasib negara-negara Asean itu menjadi krusial. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto sengaja terbang ke Kuala Lumpur untuk menemui Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, beberapa waktu lalu.

"Untuk menyatukan langkah Asean karena ini adalah strategi yang diambil Asean," jelas politikus Partai Golkar itu.

Pada kesempatan berbeda, Airlangga memang sempat menyebutkan bahwa para menteri perdagangan negara-negara anggota Asean akan berkumpul pada 10 April 2025 untuk membahas perihal kebijakan tarif timbal balik Trump.

Dia mengklaim bahwa semua negara Asean sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, melainkan mengambil jalur negosiasi dengan AS. Caranya, yaitu dengan memperbarui kesepakatan US-Asean Trade and Investment Facilitation Agreement (TIFA).

"Karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani pada tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).