Samarinda (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Balai Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan wilayah Kalimantan siap mengusut tuntas proses hukum terkait aktivitas penambangan ilegal yang menyerobot sekitar 3,2 hektare Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklathut Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul).

"Kami telah meminta inspektur tambang untuk menindaklanjuti atas bukti-bukti yang dikumpulkan terkait hal ini. Kami terus mengawal kasus ini agar tidak berlarut-larut," kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Rabu.

Ia menambahkan, penanganan kasus ini juga menjadi atensi langsung dari Gubernur Kaltim.

"Jauh sebelum kejadian ini, pihak Unmul telah menolak permintaan kerja sama penambangan dari perusahaan-perusahaan di sekitar KHDTK dan meminta perlindungan kepada Gakkum Kehutanan. Mereka ingin agar ada perlindungan terhadap KHDTK yang memang difungsikan khusus untuk pendidikan," terangnya.

Terkait dugaan pelaku penambangan secara ilegal yang disebut-sebut berasal dari Koperasi Serba Usaha Putra Mahakam Mandiri, Bambang menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari Gakkum Kehutanan Kalimantan.

"Memang ada indikasi pidana karena adanya perusakan dan penyerobotan kawasan hutan. Untuk sanksi administrasi, karena kewenangannya di pusat, itu nanti akan ditangani oleh pusat berdasarkan hasil penyelidikan inspektur tambang," jelasnya.

Bambang mengakui adanya keterbatasan jumlah inspektur tambang di Kaltim yang hanya berjumlah 35 orang untuk mengawasi sekitar 317 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif. Hal ini menyebabkan koordinasi terkait penanganan masalah pertambangan seringkali harus dilakukan hingga ke tingkat pusat.

"Namun, bukan berarti kepedulian kita di daerah berkurang. kami terus berkoordinasi secepat mungkin untuk mengendalikan penambangan secara ilegal ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Wilayah II Samarinda Balai Gakkum Kehutanan Kalimantan Anton Jumaedi membenarkan adanya aduan dari pihak Unmul terkait aktivitas penambangan di kawasan hutan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima aduan serupa pada Agustus 2024, namun lokasi dan kejadiannya berbeda dengan kasus yang terjadi saat ini.

"Aduan tahun 2024 itu setelah kita cek, lokasinya masih berada di luar KHDTK dan ternyata ada IUP di situ. Jadi, belum masuk ke lokasi KHDTK," ungkap Anton.

Pihaknya berusaha untuk secara cepat melakukan penanganan aduan yang sebelumnya yang tidak tercatat dalam register penanganan pengaduan. "Ke depan, tentunya ini tidak akan terulang kembali. Setiap aduan yang masuk akan kita register," janjinya.

Untuk kasus penambangan ilegal yang terjadi saat ini, Anton menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan yang masuk.

"Ini sudah masuk ke dalam dugaan kawasan. Ini memang perlu ada penanganan, ada tindak lanjut. Dan kami komitmen dari dulu sampai kapan pun," tegasnya.

Anton menambahkan, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pendalaman terkait laporan penambangan ilegal di KHDTK Unmul. Ia juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk instansi kehutanan, akademisi, dan media, agar proses penegakan hukum dapat berjalan maksimal.

"Saat ini, kami sedang melakukan pendalaman-pendalaman. Kami sudah bentuk tim untuk melakukan investigasi atau pengumpulan bahan dan keterangan. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengungkap kejadian yang patut diduga merupakan pelanggaran pidana," jelas Anton.

Terkait nama-nama pelaku, Anton belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena masih dalam tahap pendalaman. Siapapun dan di manapun orang itu berada, pihak Gakkum Kehutanan terus mengusutnya.

Anton juga membenarkan informasi bahwa batu bara hasil penambangan secara ilegal tersebut belum sempat diangkut dan masih berupa pembukaan lahan. Namun pihaknya tetap menyelidikinya lebih lanjut.

Mengenai sanksi pelaku yang diberikan, Anton menjelaskan bahwa selain sanksi pidana, pihaknya melihat pula perkembangan proses hukum dan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pertanggungjawaban pemulihan lahan.

"Semua ada regulasinya," kata Anton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi sejumlah warga mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sempat dipindahkan secara paksa oleh pihak keamanan Gedung Parlemen pada Selasa (8/4/2025) sore.

Awalnya, peserta aksi mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI sejak Senin (7/4/2025).

“Kami aksi sejak hari Senin sampau hari ini masih bertahan. Tadinya di depan (gerbang), tapi ada upaya dari pengamanan DPR untuk memindahkan kami secara paksa,” kata perwakilan masyarakat sipil bernama Al saat ditemui di lokasi, Rabu (9/4/2025).

Oleh karena itu, sejumlah massa aksi damai ini terpaksa mendirikan tenda di trotoar, tepat di seberang Gerbang Pancasila.

Untuk menghindari kesalahpahaman, massa aksi menyampaikan pengumuman melalui tulisan pada potongan kardus berwarna cokelat.

Pengumuman itu dipasang di sudut trotoar agar bisa dibaca oleh pejalan kaki yang melintas.

“Mohon maaf perjalanan anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” demikian bunyi pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman tersebut juga tercantum tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.

“Dari kami aendiri sebenarnya kurang setuju untuk dipindahkan di trotoar karena mengganggu aktivitas pejalan kaki,” kata Al.

“Sebelumnya tendanya ada di depan gerbang, karena tujuan kami adalah memberikan atensi supaya mereka tahu bahwa kami sedang melakukan tuntutan, sedang melakukan aksi,” tambah dia.

Meskipun tenda-tenda tersebut berada di trotoar, sejumlah pejalan kaki masih dapat melintas karena masih tersedia ruang yang cukup.

Massa aksi tampak berbincang satu sama lain. Beberapa di antaranya bahkan terlihat berbaring di atas trotoar.

Sementara itu, sebagian lainnya duduk bersila sambil memandangi Gerbang Pancasila, tempat banyak kendaraan keluar masuk Gedung Parlemen tersebut.

AI menyebut, hingga Rabu siang, setidaknya telah terjadi upaya pengusiran sebanyak tiga hingga empat kali.

Kata AI, mereka yang berupaya mengusir mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) l, pihak pengamanan DPR, hingga kepolisian.

“Ya beragam ya (alasan mengusir). Ada yang bilang demo kami enggak ada isinya atau mungkin bisa dibilang enggak jelas,” tutur dia.

Padahal, menurut Al, massa aksi membawa tuntutan, yakni mecabut UU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI.

“Jadi, dari mereka dengan dalihnya mengganggu juga. Padahal, di sini (DPR), kan rumah kita sendiri, rumah rakyat,” tegas dia.

Adapun aksi damai masyarakat sipil ini menuntut pencabutan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).

AI yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat, mengatakan, aksi ini tidak memiliki kegiatan khusus.

Namun, aksi tersebut menjadi wadah bagi warga untuk berekspresi dengan caranya masing-masing.

“Contohnya kemarin ada yang teatrikal, ada yang bernyanyi, dan juga ada kegiatan lain seperti kuteksan, make up, dan segala macam,” ujar dia.

“Termasuk membuka lapak buka dan juga ada seniman yang menggambar aksi protes kami,” tambah dia.

Ia menyampaikan, setiap aktivitas massa aksi dapat diekspresikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dengan cara masing-masing.

“(Yang paling penting) Karena kan dari Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa aksi harus damai. Ini salah satu cara kami untuk mengekspresikan bahwa aksi kami itu damai,” pungkas dia.

Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU) di tengah masifnya penolakan masyarakat.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Palembang -

Wakil Ketua DPW NasDem Sumsel Nopianto menyebut tengah memantau proses hukum yang sedang menimpa mantan Wawako Palembang Fitrianti Agustinda dan suami, Dedi Sipriyanto. Baik Fitrianti maupun Dedi merupakan kader Partai Nasdem. Nasdem pun menegaskan tak memberi bantuan hukum terhadap keduanya.

Diketahui, Fitrianti dan suami sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pengelolaan biaya pengganti darah pada Palang Merah Indonesia (PMI) Palembang 2020-2023. Bahkan Kejari Palembang sudah menahan keduanya di lapas berbeda.

"Kita serahkan pada mekanisme hukum yang berlaku terkait dengan dua kader NasDem ini. Terkait dengan status keduanya kita masih berproses, karena baru semalam kan ditetapkan tersangka. Tapi kami pastikan akan ada langkah tegas untuk mengisi kekosongan posisi keduanya, baik di dewan Kota Palembang maupun sebagai Ketua DPD NasDem Palembang," katanya, Rabu (9/4/2025).

NasDem, katanya, juga akan mengambil langkah-langkah tegas terkait dengan posisi karena penetapan keduanya sebagai tersangka.

Keputusan nanti akan disampaikan DPP NasDem melalui usulan DPW NasDem Sumsel. Namun, pihaknya saat ini mengacu pada asas praduga tidak bersalah

"Pasti, pasti DPP dan DPW akan mengambil langkah tegas menyikapi penetapan keduanya sebagai tersangka dan kini ditahan. Tapi saat ini kami tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah dalam kasus PMI ini. Biarlah mekanismenya berjalan," katanya.

Nopianto menambahkan, NasDem tidak akan memberi bantuan hukum terhadap keduanya dalam kasus ini. Pihaknya, hanya akan memberi pendampingan terhadap keduanya.

"Bukan bantuan hukum tapi pendampingan untuk keduanya. Terlebih dugaan kasusnya korupsi. Kita ada lembaga di bawah partai yang berkaitan dengan hukum, tapi akan kita lihat lagi," tukasnya.

Nopianto menegaskan kasus yang melibatkan Fitrianti dan Dedi tak ada kaitannya dengan partai tersebut.

"Tidak ada irisan langsung dengan NasDem terkait dengan kasus keduanya. Secara kebetulan, Dedi memang sebagai anggota dewan dari fraksi NasDem dan Bu Fitri sebagai Ketua DPD NasDem Palembang. Kami pastikan tak ada kaitannya dengan NasDem, ini tindakan personal. Mungkin ada mekanisme yang salah dilakukan," ujar Nopianto.

(dai/dai)

Jogja -

Kecelakaan tragis terjadi di perlintasan sebidang antara Stasiun Indro dan Kandangan, Gresik, Jawa Timur, di mana truk muatan kayu menabrak Kereta Api (KA) Komuter Jenggala Nomor 470 menewaskan asisten masinis bernama Abdillah Ramdan. Pihak KAI menyatakan akan menuntut sopir dan pemilik truk.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, menerangkan kecelakaan maut terjadi Selasa (8/4) sekitar pukul 18.35 WIB. Truk kayu itu diduga melewati perlintasan tanpa memperhatikan komuter yang tengah melaju dari arah Indro menuju Sidoarjo.

"Truk menerobos perlintasan dan tertemper bagian depan kereta. Akibatnya, asisten masinis meninggal dunia di tempat. Masinis utama saat ini masih menjalani perawatan medis," ujar Luqman dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025), dilansir detikJatim.

Luqman menjelaskan 130 penumpang KA Komuter Jenggala selamat saat kejadian. Mereka dievakuasi menggunakan rangkaian kereta pengganti ke Stasiun Pasar Turi dan Sidoarjo. Perjalanan KA antarkota untungnya dipastikan tidak terganggu karena insiden terjadi di jalur cabang yang tidak dilalui kereta jarak jauh.

Dikatakan Luqman, KAI Daop 8 Surabaya sangat menyesalkan insiden tersebut dan menyatakan akan menempuh jalur hukum kepada pemilik dan sopir truk. Luqman beralasan, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan fatal itu harus ditindak secara tegas.

"Kami akan melanjutkan ke proses hukum. Ini bukan hanya kerugian operasional, tapi soal nyawa petugas kami yang gugur saat menjalankan tugas," tegasnya.

Luqman juga menuturkan perlintasan sebidang adalah titik rawan laka yang seringkali disebabkan ketidakdisiplinan pengguna jalan. Ia berkata, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api saat melintas di perpotongan sebidang.

Dalam Pasal 310 ayat (4) disebutkan, kecelakaan akibat kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa bisa dikenai hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda Rp 12 juta.

"Kejadian ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru melintasi perlintasan. Berhenti sejenak, tengok kanan dan kiri, pastikan aman sebelum melintas," tambah Luqman.

KAI Daop 8 terus melakukan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang dan mendorong penutupan perlintasan liar atau pembangunan flyover atau underpass, sebagaimana diatur dalam Permenhub No. 94 Tahun 2018.

"Keselamatan perjalanan KA adalah prioritas kami. Tapi itu butuh dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan," tutupnya.

(apu/dil)

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme hukuman mati terhadap terpidana dalam KUHP baru.

Dia menyampaikan hukuman mati pada KUHP teranyar itu tidak akan langsung mengeksekusi terpidana. Sebab, terpidana tersebut bakal diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk bertobat.

"Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

Dia menambahkan, apabila terpidana itu sudah dinilai bertobat, hukumannya dapat diganti menjadi seumur hidup. Adapun, aturan ini berlaku baik itu kepada WNI atau WNA.

"Jika dinilai dia telah tobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA. Itu garis besarnya," imbuhnya.

Adapun, kata Yusril, hingga kini pemerintah tengah mempersiapkan UU KUHP baru tersebut agar bisa berlaku pada awal 2026.

"Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin mengungkap ada 300 terpidana mati yang masih belum dieksekusi di Indonesia hingga saat ini.

Dia menyampaikan pelaksanaan eksekusi mati itu kerap terkendala karena ratusan terpidana itu merupakan warga negara asing atau WNA.

Oleh karena itu, pihaknya harus berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI.

Di samping itu, Burhanuddin juga mengemukakan bahwa banyak negara luar yang keberatan soal adanya eksekusi mati. Salah satu kasusnya yaitu berkaitan dengan peredaran narkoba.

"Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar Burhanuddin dalam acara peluncuran buku di Kejati DKJ, Rabu (5/2/2025).

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan. Dia menyebut hukuman mati tersebut ditempatkan secara khusus.

Yusril menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya jaksa diwajibkan oleh KUHP Nasional untuk mengajukan tuntutan hukuman mati dengan disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

"Pemerintah dan DPR memang harus menyusun undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diamanatkan Pasal 102 KUHP Nasional yang baru. Namun secara substansi, ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP Nasional," kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).



Yusril menyebutkan, hukuman mati tidak serta merta dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan. Nantinya, KUHP mengatur bahwa pidana mati hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

"Jadi, memohon grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan baik oleh terpidana, keluarga atau penasihat hukumnya sesuai ketentuan KUHAP," ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam pasal 99 dan 100 KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucapnya.

Yusril menambahkan, pendekatan kehati-hatian ini berangkat dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

"Bagaimanapun juga, hakim dan pemerintah adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujarnya.

Terkait dengan perdebatan seputar hak asasi manusia (HAM), Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat tergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

"Beberapa agama di masa lalu mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut, namun dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati," jelasnya.

PT KAI Daop 8 Surabaya mengaku akan mengajukan proses hukum kejadian kecelakaan maut temperan antara KA Commuter Line Jenggala dan truk trailer muatan kayu gelondongan di JPL 11 antara Stasiun Indro - Stasiun Kandangan, di wilayah Kebomas, Gresik, Jawa Timur, Selasa (8/4) malam.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengungkapkan, pihaknya akan proses hukum pengusaha maupun pengemudi truk atas kalalaiannya yang mengakibatkan berbagai kerusakan, termasuk satu asisten masinis meninggal dunia.

"KAI Daop 8 Surabaya akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum dan menuntut ganti rugi kepada pemilik maupun pengemudi truk. Sebab peristiwa ini sangat merugikan dari berbagai aspek, termasuk gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana, serta yang paling utama adalah risiko terhadap keselamatan petugas dan penumpang," kata Luqman, Rabu (9/4).

Luqman mengatakan, berdasarkan laporan dari kondektur, insiden terjadi ketika truk muatan kayu melewati perlintasan sebidang tanpa memerhatikan keberadaan kereta api yang sedang melintas.

Akibatnya, bagian depan kereta tertemper truk, yang menyebabkan asisten masinis, Abdillah Ramdan, meninggal dunia. Sedang masinis sampai sekarang dalam kondisi kritis dan sedang mendapat penanganan medis.

"Kami kehilangan salah satu Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) terbaik. Almarhum Abdillah Ramdan bukan hanya seorang asisten masinis yang berdedikasi, tetapi juga sosok yang mewakili semangat pengabdian dalam melayani masyarakat. Kepergiannya saat menjalankan tugas menjadi duka yang mendalam bagi seluruh keluarga besar KAI," ucapnya.

Selain itu, KAI Daop 8 Surabaya mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Asisiten Masinis Abdillah yang gugur saat mengemban tugasnya.

Luqman menyatakan para petugas ASP KA Jenggala, sudah berusaha semaksimal mungkin mengendalikan KA, dan tidak meninggalkan kabin masinis saat peristiwa temperan terjadi.

Sementara itu untuk seluruh penumpang KA Commuter Line Jenggala yang berjumlah 130 orang dinyatakan selamat, tidak terdapat korban jiwa. Para penumpang itu lalu seluruhnya dievakuasi menggunakan kereta pengganti menuju Stasiun Surabaya Pasar Turi dan Stasiun Sidoarjo.

KAI Daop 8 Surabaya memastikan peristiwa ini tidak mengganggu perjalanan kereta api jarak jauh lintas utara Jawa karena lokasi kejadian berada di jalur cabang antara Stasiun Kandangan dan Indro yang tidak dilalui KA antarkota.

KAI Daop 8 Surabaya kembali mengingatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

"Secara khusus, Pasal 114 menyatakan bahwa setiap pengguna jalan yang akan melewati perlintasan sebidang wajib berhenti, melihat dan mendengar, serta hanya melintas jika kondisi telah aman. Sementara itu, Pasal 296 mengatur sanksi pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000,- bagi pelanggar yang tetap melintas meski sinyal berbunyi atau palang pintu sudah mulai turun," tukas Luqman.

Selain itu, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menegaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api di titik perpotongan sebidang antara jalur KA dan jalan raya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). KAI akan menempuh jalur hukum dan terus berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Kepolisian.

"Terhadap kejadian tersebut, di mana terdapat dugaan kelalaian dari pengemudi truk yang tidak mendahulukan perjalanan kereta api sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan," ucapnya.

"Pasal-pasal yang mengatur kelalaian berkendara di Indonesia antara lain tercantum dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 310 ayat (4) disebutkan, apabila kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)," tambahnya.

KAI Daop 8 Surabaya juga menyesalkan masih adanya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang disebabkan karena kelalaian pengguna jalan. Ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

"Berhentilah sejenak, tengok kanan dan kiri, pastikan tidak ada kereta api yang melintas," imbaunya.

KAI Daop 8 Surabaya secara aktif terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk sosialisasi langsung di perlintasan, kampanye keselamatan, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

Pihaknya juga terus mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menutup perlintasan sebidang tidak dijaga atau membangun flyover/underpass guna mencegah potensi kecelakaan serupa di masa depan. Sesuai amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan

"KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Keselamatan adalah prioritas utama dan membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat," tutup Luqman.

Gresik -

PT KAI akan menempuh jalur hukum terkait truk bermuatan kayu menabrak Kereta Api (KA) Commuter Line Jenggala Nomor 470 di perlintasan sebidang JPL 11 Gresik, Jawa Timur. Asisten masinis bernama Abdillah Ramdan meninggal dunia dalam kejadian itu.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif menyampaikan, insiden terjadi sekitar pukul 18.35 WIB. Truk diduga melintasi perlintasan tanpa memperhatikan kereta yang tengah melaju dari arah Indro menuju Sidoarjo.

"Truk menerobos perlintasan dan tertemper bagian depan kereta. Akibatnya, asisten masinis meninggal dunia di tempat. Masinis utama saat ini masih menjalani perawatan medis," ujar Luqman dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Sebanyak 130 penumpang KA Commuter Line Jenggala selamat dari kejadian tersebut. Mereka telah dievakuasi menggunakan rangkaian kereta pengganti ke Stasiun Surabaya Pasar Turi dan Sidoarjo. Perjalanan KA antarkota dipastikan tidak terganggu karena insiden terjadi di jalur cabang yang tidak dilalui kereta jarak jauh.

KAI Daop 8 Surabaya menyesalkan peristiwa ini dan menegaskan akan menempuh jalur hukum terhadap pemilik serta sopir truk. Menurut Luqman, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan fatal seperti ini harus diproses secara tegas.

"Kami akan melanjutkan ke proses hukum. Ini bukan hanya kerugian operasional, tapi soal nyawa petugas kami yang gugur saat menjalankan tugas," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini

Lihat Video 'Kecelakaan Horor Trailer-KA Komuter di Gresik, Asisten Masinis Tewas':

(idh/imk)

Di hari pertama pascalibur Idulfitri 2025, Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia mencatatkan pelayanan paspor sebanyak 9.857 pemohon pada Selasa (8/4).

Selain pelayanan paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelayanan visa dan izin tinggal sudah beroperasi optimal. Adapun jumlah permohonan visa pada 28 Maret-7 April 2025 mencapai 217.695 permohonan. Pada Selasa, 8 April 2025, jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan yaitu 12.770 permohonan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di hari kerja pertama setelah libur Idulfitri 1446 H.

"Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak ke 12 kantor Imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana," kata Godam.

Pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional juga tetap berjalan lancar selama libur dan cuti bersama Idulfitri dan Hari Raya Nyepi. Di sepanjang 28 Maret-7 April 2025, tercatat sebanyak 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia.

Godam menambahkan, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian turut didukung dengan autogate, sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan tanpa masalah dan terhindar dari penumpukan.

"Petugas di tempat pemeriksaan imigrasi juga menunjukkan performa yang sangat baik selama liburan panjang, mengingat tingginya lalu lintas di bandara dan pelabuhan internasional dalam periode tersebut," ujarnya.

Godam menegaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk di masa libur Lebaran 2025.

"Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur," pungkasnya.

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Presiden Prabowo Subianto tak setuju terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor. Pasalnya,hukuman mati tak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra setuju dengan sikap Prabowo tak setuju terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor.

“Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi itu benar dilihat dari segi hukum positif yang berlaku," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Selasa (8/4/2025).

Yusril mengatakan, UU Tipikor saat ini memang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa korupsi, yang terbukti melakukan kejahatan tersebut 'dalam keadaan tertentu.

Adapun maksud dalam keadaan tertentu itu yaknk keadaan-keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang, krisis ekonomi maupun bencana nasional yang sedang terjadi. 

"Meskipun UU telah membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dalam keadaan seperti itu, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi," kata Yusril.

Ia menambahkan, meskipun hakim menjatuhkan hukuman mati dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), masih terbuka ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi dan amnesti.

"Kalaupun grasi atau amnesti tidak diberikan, kapan eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung. Sekarang memang cukup banyak narapidana mati yang eksekusinya belum dilaksanakan. Ada yang WNI dan ada yang WNA,” jelas Yusril.

Yusril menambahkan, Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi dari KUHP lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional yang akan mulai berlaku awal 2026. Ia berkata, KUHP baru mengatur hukuman pidana mati tam langsung dieksekusi.

“Dalam KUHP Nasional ini, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan. Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak," katanya.

"Jika dinilai dia telah tobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA. Itu garis besarnya. Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya,” imbuh Yusril.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, perubahan sistem hukum yang akan datang juga menjadi perhatian pemerintah, terutama terhadap mereka yang telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan KUHP lama.

“Sebagai Pemerintah, kami juga harus memikirkan bagaimana nasib terpidana mati berdasarkan KUHP Belanda yang sekarang sudah inkracht dengan berlakunya KUHP Nasional tahun depan. Kalau ada perubahan hukum, maka ketentuan yang paling menguntungkan seseoranglah yang diberlakukan. Saya kira RUU Pelaksanaan Hukuman Mati nanti akan mengatur hal itu dengan jelas agar ada kepastian hukum,” ungkapnya.

Yusril menekankan bahwa kebijakan Presiden Prabowo mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

“Itulah maksud Presiden Prabowo, sebagai Presiden beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja. Sebab jika seseorang sudah dieksekusi mati, tidak ada lagi kesempatan kita menghidupkan kembali orang tersebut, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah. Tetapi tetap tersisa 0,1 persen kemungkinan dia tidak bersalah. Itu maksud Presiden Prabowo," terang Yusril. 

"Presiden berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi sebagai seorang negarawan, sebagai bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi lainnya,” ujarnya.

Editor : Boby

Gresik -

Kecelakaan tragis terjadi di perlintasan sebidang JPL 11, antara Stasiun Indro dan Kandangan, Gresik, membawa duka mendalam. Sebuah truk bermuatan kayu menabrak Kereta Api (KA) Commuter Line Jenggala Nomor 470, menyebabkan seorang asisten masinis bernama Abdillah Ramdan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif menyampaikan, insiden terjadi sekitar pukul 18.35 WIB. Truk diduga melintasi perlintasan tanpa memperhatikan kereta yang tengah melaju dari arah Indro menuju Sidoarjo.

"Truk menerobos perlintasan dan tertemper bagian depan kereta. Akibatnya, asisten masinis meninggal dunia di tempat. Masinis utama saat ini masih menjalani perawatan medis," ujar Luqman dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Sebanyak 130 penumpang KA Commuter Line Jenggala selamat dari kejadian tersebut. Mereka telah dievakuasi menggunakan rangkaian kereta pengganti ke Stasiun Surabaya Pasar Turi dan Sidoarjo. Perjalanan KA antarkota dipastikan tidak terganggu karena insiden terjadi di jalur cabang yang tidak dilalui kereta jarak jauh.

KAI Daop 8 Surabaya menyesalkan peristiwa ini dan menegaskan akan menempuh jalur hukum terhadap pemilik serta sopir truk. Menurut Luqman, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan fatal seperti ini harus diproses secara tegas.

"Kami akan melanjutkan ke proses hukum. Ini bukan hanya kerugian operasional, tapi soal nyawa petugas kami yang gugur saat menjalankan tugas," tegasnya.

Luqman juga menyebut perlintasan sebidang merupakan titik rawan kecelakaan yang seringkali disebabkan oleh ketidakdisiplinan pengguna jalan. Ia mengingatkan, sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api saat melintas di perpotongan sebidang.

Dalam Pasal 310 ayat (4) disebutkan, kecelakaan akibat kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa bisa dikenai hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda Rp 12 juta.

"Kejadian ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru melintasi perlintasan. Berhenti sejenak, tengok kanan dan kiri, pastikan aman sebelum melintas," tambah Luqman.

KAI Daop 8 terus melakukan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang dan mendorong penutupan perlintasan liar atau pembangunan flyover atau underpass, sebagaimana diatur dalam Permenhub No. 94 Tahun 2018.

"Keselamatan perjalanan KA adalah prioritas kami. Tapi itu butuh dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan," tutupnya.

(hil/fat)

Sebab, ini bukan hanya kerugian operasional, tapi juga menyangkut nyawa petugas kami yang meninggal dunia

Gresik (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah operasi (Daop) 8 Surabaya menempuh jalur hukum pascainsiden tabrakan antara KA Commuter Line Jenggala dan truk bermuatan kayu di jalur perlintasan langsung (JPL) 11 antara Stasiun Indro-Stasiun Kandangan di Gresik, Jawa Timur.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif dalam keterangan di Gresik, Rabu, mengatakan bahwa insiden yang dipicu kelalaian pengemudi truk milik PT Garuda Trans itu, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Kami membawa ke ranah hukum dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sebab, ini bukan hanya kerugian operasional, tapi juga menyangkut nyawa petugas kami yang meninggal dunia," katanya.

Selain itu, Luqman Arif menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk menutup perlintasan liar dan membangun jalan layang.

"KAI mendorong kepada pemerintah terkait untuk melakukan penutupan perlintasan liar dan pembangunan 'flyover' atau 'underpass' guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api," jelasnya.

Sebagai informasi, akibat peristiwa yang terjadi pada Selasa (8/4) sekitar pukul 18.35 WIB tersebut, seorang asisten masinis Abdillah Ramdan meninggal dunia saat perawatan dan masinis Purwo Pranoto hingga saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Semen Gresik.

Selain itu, kecelakaan tersebut juga menyebabkan bagian depan KA relasi Indro-Sidoarjo tersebut mengalami rusak parah.

Sementara itu, sebanyak 130 penumpang kereta dinyatakan selamat dan dievakuasi ke Stasiun Pasar Turi dan Sidoarjo menggunakan KA pengganti usai kejadian tersebut.

Kecelakaan itu tidak berdampak pada perjalanan kereta api jarak jauh di jalur utama utara Jawa.

KAI Daop 8 Surabaya secara aktif terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk sosialisasi langsung di perlintasan, kampanye keselamatan, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025