JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mempertimbangkan langkah hukum terkait tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Jokowi ingin menunjukkan dirinya kuliah dan lulus di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara. Karena sudah disampaikan oleh Rektor UGM dan yang terakhir Dekan Fakultas Kehutanan," kata Jokowi di Solo, Jumat (11/4/2025).

Jokowi menegaskan, ia ingin menunjukkan dirinya betul-betul kuliah di Fakultas Kehutanan dan ijazahnya benar-benar dikeluarkan oleh UGM. Hal itu juga telah disampaikan oleh UGM berkali-kali. Namun sampai kini masih saja ada yang mempersoalkan terkait huruf ataupun angka di dalam ijazah.



Presiden ke-7 RI ini mengemukakan, yang paling penting adalah siapa yang mendalilkan, maka juga harus membuktikan, dan siapa yang menuduh, maka juga yang harus membuktikan.

"Ini masih dalam kajian pengacara (langkah hukum), tanyakan nanti ke pengacara," tuturnya.

Solo -

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menunjuk advokat YB Irpan sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka yang dilayangkan warga Laweyan Solo, Aufaa Luqmana Re A. Hal itu dikatakan oleh YB Irpan usai bertemu dengan Jokowi di Sumber, Solo, Jumat malam.

"Yang hadir (di sidang) saya. Jadi dalam dalam bahan ini oleh Pak Jokowi sudah memberikan kuasa untuk mewakili," katanya, Jumat (11/4/2025).

Irpan mengaku masih mempelajari isi gugatan yang dilayangkan oleh Aufaa kepada Jokowi. Dirinya menyoroti gugatan wanprestasi tersebut.

Menurutnya, adanya gugatan wanprestasi bisa dilayangkan saat ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat.

"Nah, dalam hal ini saya baru mempelajari tentang isi daripada gugatan itu sendiri. Yang pada pokoknya bahwa gugatan wanprestasi itu karena adanya hubungan kontraktual," ungkapnya.

"Nah, persoalannya adalah apakah antara penggugat dengan Pak Jokowi yang digugat termasuk Pak Ma'ruf Amin dan juga Direktur PT (Solo Manufaktur Kreasi) yang memproduksi atau pemasan Esemka tersebut ada suatu perikatan mengenai perjanjian dengan pihak penggugat," lanjutnya.

Sebab, kata dia, karakteristik wanprestasi yakni mempunyai perjanjian yang sah dan satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut.

"Sebab wanprestasi itu salah satu karakteristiknya ini adanya perjanjian yang sah dan oleh karena salah satu pihak tidak memenuhi adanya kewajiban atau prestasi sebagaimana telah diperjanjikan maka itu dinamakan cedera janji atau wanprestasi kan begitu," tuturnya.

Dirinya menegaskan bahwa Jokowi tidak ada perjanjian apapun dengan penggugat yakni Aufaa Luqmana.

"Dan ini tadi saya sudah matur dengan Pak Jokowi bahwa selama ini tidak pernah adanya suatu pengikatan dalam bentuk perjanjian dengan seseorang yang saat ini telah mengajukan suatu gugatan yang dikuasakan kepada Pak Boyamin dan kawan-kawan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara warga Laweyan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A yang menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Dalam perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt itu, Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta. Humas PN Solo Bambang Ariyanto mengatakan gugatan tersebut sudah masuk dan diterima pada Rabu (9/4/2025) pukul 10.00 WIB.

"Oleh PN Solo telah ditetapkan majelis hakim yaitu Putu Gede Hariadi, SH. MH., anggota Majelis Hakim yaitu Subagyo, S.H., M.Hum., dan Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.," kata Bambang saat ditemui awak media di PN Solo, Kamis (10/4/2025).

Majelis hakim telah menentukan jadwal sidang pertama. Bambang mengatakan, sidang pertama akan dilakukan pada Kamis (24/4/2025), dengan agenda pemanggilan pertama pihak-pihak yang terlibat. Rencananya, sidang kasus wanprestasi mobil Esemka ini akan digelar terbuka.

(afn/ahr)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggandeng 10 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada orang atau kelompok orang miskin.

Hal tersebut dilakukan melalui Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wilayah, pada Kamis (10/04).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Jumat (11/4), mengatakan bahwa Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma. Bantuan hukum bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memahami, dan menyelesaikan masalah hukum.

Kanwil Kemenkum Babel bekerjasama dengan 10 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lolos verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025-2027 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terdapat 5 Organisasi Bantuan Hukum yang berdomisili di Kota Pangkalpinang yaitu PDKP Babel, LPH dan HAM Pancasila, LBH Al-Hakim Babel, LBH KUBI dan PLBH Legal Justice. Kemudian terdapat 3 Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Bangka, yaitu YLBH Lentera Serumpun Sebalai, Hatami Koniah dan YLBH Rusti Justicia. Selanjutnya 1 Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Milineal Bangka Tengah Keadilan (MBK). Serta 1 Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Belitung, yaitu LKBH Belitung.

Feri menuturkan, tahun 2024 menunjukkan kinerja positif pada penyerapan anggaran bantuan hukum menjadi 99,99%. Serta ada peningkatan jumlah kegiatan menjadi 300 Kegiatan dengan rincian 237 kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan 63 kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi.

“Pada periode tahun anggaran 2025, Kemenkum Babel mendapatkan anggaran bantuan hukum sebesar Rp201.042.000 dengan rincian diperuntukkan untuk kasus Litigasi sebesar Rp174.040.000 dan Non Litigasi sebesar Rp27.002.000,” ujar Feri Pontoh.

Plt. Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto mengatakan, bantuan hukum merupakan wujud akses terhadap keadilan, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ia minta kepada para Organisasi Bantuan hukum tersebut untuk menyiapkan strategi agar targetnya tercapai. Kemudian melakukan evaluasi internal secara berkala dan menjaga kualitas layanan, serta kedepankan integritas.

Harun mengatakan, tahun 2024 telah dilaksanakan Verifikasi dan Reakreditasi OBH. Terdapatb 3 OBH yang telah berhasil meningkatkan akreditasinya dari C ke B yakni PDKP Babel, LPH dan HAM Pancasila serta LKBH Belitung. Selain itu ada dua 2 OBH baru yang sudah lolos Verifikasi dan akreditas yakni PLBH Legal Justice Babel dan YLBH Rusti Justicia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kakanwil Ditjenpas Babel Herman Sawiran, Kakanwil KemenHAM Babel Suherman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kabid Pelayanan AHU Muhamad Bang Bang, Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar angkat bicara soal somasi yang dilayangkan pihak Lisa Mariana kepada kliennya.

Ia menyatakan upaya somasi itu murni hak Lisa. Namun Muslim mengaku belum melihat somasi yang dilayangkan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

"Saya belum tidak melihat (isi somasinya) kemungkinan sudah ada di kantor saya," ungkap Muslim, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4).

Muslim tidak mempersalahkan somasi Lisa Mariana. Pasalnya ia menilai, somasi merupakan hak setiap orang.

"Kami tidak melarang. Dalam hukum sah-sah saja," katanya.

Muslim menyebut, ia akan terlebih dahulu mempelajari isi somasinya. Setelah itu akan menentukan langkah selanjutnya.

"Nanti kami akan pelajari," katanya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nabanan mengatakan kliennya telah resmi mengirimkan surat somasi kepada Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat (11/4) hari ini.

Daniel menjelaskan surat somasi itu berisi surat undangan agar kliennya duduk bersama RK untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur.

"Per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang didalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama," kata Daniel dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Utara, Jumat.

Daniel belum bisa merinci jadwal pertemuan yang diajukan agar RK dan kliennya bisa bertemu terkait polemik ini. Namun, kata dia, pertemuan ini penting untuk menemukan fakta-fakta hukum.

"Fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum, jadi sementara dari itu somasi baru langkah hukum dan muatan didalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak bapak RK atau kuasanya," ujar dia.

"Tanggal pertemuannya kita belum bisa ungkap ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun itukan baik," imbuhnya.

Dalam saat yang sama, Lisa mengklaim dirinya telah dihamili oleh RK usai berhubungan pada medio Mei 2021 lalu.

Ia juga mengklaim sempat dikirimkan uang oleh RK sembari dimintai oleh RK untuk menggugurkan kandungannya.

Ridwan Kamil sendiri telah bersuara soal hubungannya dengan Lisa. Dia mengaku pernah bertemu dengan Lisa, namun membantah telah memiliki anak dari Lisa.

RK lewat kuasa hukumnya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan perselingkuhan berujung kehamilan Lisa.

"Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata RK dalam unggahannya di akun IG nya.

Ia mengaku pertemuan dengan Lisa beberapa tahun terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

RK mengaku tak paham mengapa isu ini sekarang dimunculkan lagi.

Ia juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya dalam masalah ini.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Artanto mengatakan, kepolisian siap memberikan perlindungan kepada pria yang mengungkap tentang adanya praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli fasilitas di Rutan Polda Jateng. Video pengakuan pria tersebut telah viral di media sosial (medsos).

Artanto mengungkapkan, Polda Jateng menerima laporan dari pria yang video pengakuannya terkait dugaan praktik pungli telah menyebar di medsos. Laporan tersebut kini ditangani Bidpropam dan Ditreskrimum Polda Jateng.

"Pada prinsipnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada yang bersangkutan. Kita hargai penyampaian (kesaksian) tersebut. Manakala yang bersangkutan membutuhkan perlindungan, akan kita lindungi," kata Artanto ketika dihubungi, Jumat (11/4/2025).

Artanto mengaku belum mendapat info lengkap terkait profil pria yang mengaku menjadi korban pungli, termasuk domisilinya. Namun dia mengonfirmasi bahwa pria tersebut pernah ditahan di rutan Polda Jateng karena kasus perjudian. "Kurang lebih (ditahan) 20 hari ya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa saat ini proses penyelidikan sudah berjalan. "Kita masih melakukan pemeriksaan, pendalaman, mengambil keterangan terhadap para petugas jaga dan nanti akan dilakukan analisa apakah ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tersebut atau tidak. Kan kita juga harus mensinkronkan apa yang disampaikan oleh pelapor tersebut," kata Artanto.

Artanto menyebutkan bahwa para tahanan yang kini tengah mendekam di rutan Polda Jateng juga akan dimintai keterangan perihal dugaan pungli oleh petugas. "Pada prinsipnya kita akan menggali informasi itu dari berbagai sumber, baik yang membuat konten (video) maupun tahanan yang saat ini ada di dalam, dan juga termasuk para petugas," ucapnya.

"Namanya proses penyidikan kan harus ada fakta dan bukti, itu harus disinkronkan. Supaya betul-betul bisa kita proses apabila yang bersangkutan betul-betul bersalah," tambah Artanto.

Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungli oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa hp atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi.

Kubu Raya -

Jumat (11/4/2025), seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), KA memutuskan memeluk agama Islam. Dengan khidmat, KA mantap mengucapkan syahadat sebagai bentuk persaksian atas keimanan.

Proses KA memeluk agama Islam atau menjadi seorang mualaf berlangsung di Masjid Miftahul Jannah Lapas Kelas IIA Pontianak pukul 10.00 WIB. Prosesnya dipimpin langsung H. Kartono, Penyuluh Agama Islam di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalbar, dan disaksikan Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak Mut Zaini, para pengurus Masjid Miftahul Jannah, serta beberapa WBP.

"Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah," ucap KA.

KA pun berubah nama menjadi Muhammad Hidayat. Mut Zaini mengatakan pihaknya akan terus mendukung proses pembinaan rohani. Menurutnya, keputusan untuk memeluk suatu agama harus benar-benar datang dari hati nurani, dan bukan atas paksaan dari pihak manapun.

"Agama bukan suatu hal untuk main-main, melainkan garis hidup yang meski dijalani dengan penuh kesungguhan yang datang dari hati dan niat mendalam," ucap Zaini.

Setelah memeluk Islam, Zaini berharap Muhammad Hidayat dapat mendalami ilmu agama yang dianutnya. Mulai tentang tata cara salat, membaca Al-Qur'an, serta mendalami ilmu agama di bidang lainnya.

(sun/mud)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Prabowo mengatakan evakuasi bisa dilakukan dengan syarat semua pihak terkait menyetujuinya.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, kedua mereka (warga Gaza) di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal," ucapnya dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025) dini hari, dikutip daridetikNews, Jumat (11/4/2025).

Keputusan Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza pun menimbulkan polemik. Salah satunya dari Pakar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Fajri Matahati Muhammadin, SH, LL M, Ph D.

Fajri merespons bahwa rencana persis Prabowo sebenarnya belum diketahui rinciannya. Apakah itu hanya untuk bantuan medis dan bagaimana proses pengembalian warga Gaza setelah dari Indonesia.

"Maksudnya, sepaham saya ada 1.000 yang mau dibawa ke Indonesia untuk sementara mendapatkan penanganan medis. Sementara, artinya akan dikembalikan lagi (bukan permanen)," ucapnya kepada detikEdu, saat dihubungi Jumat (11/4/2025).

"Tapi, saya belum tahu: warga Palestina yang diungsikan ini maksudnya diambil dari luar atau dalam Gaza atau bagaimana, lalu berapa lama, dan bagaimana arrangement pengembaliannya (bagaimana, ke mana, dll.)," imbuhnya.

Berpotensi Menjadi Masalah Besar

Fajri menilai, rencana Prabowo sebenarnya ada baiknya, tapi lebih banyak buruknya. Terutama keterkaitan dengan isu lain, seperti Tarif Trump hingga menyoal penjajahan itu sendiri.

"Menurut saya rencana ini ada baiknya dan ada (banyak) buruknya. Baiknya, betul rakyat Palestina banyak sekali yang membutuhkan bantuan medis (tidak cuma 1.000). Andai Indonesia bisa memberi bantuan bagi lebih banyak, tentu akan lebih baik," ujarnya.

"Mungkin juga, kalau benar ini terkait dengan tawar-tawaran dengan Trump soal tarif, bisa jadi membantu menegosiasikan masalah tarif," tambahnya.

Ia menyebut, keburukan dari rencana ini yakni terkait dengan rencana zionis dan Trump. Rencana yang dimaksud adalah mengosongkan Gaza dan meminta negara-negara lain (termasuk Indonesia) untuk menampung warga Palestina.

Jika itu terjadi, menurutnya, akan semakin memberi ruang untuk para zionis sepenuhnya memiliki tanah tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sudah pernah membuat statement menolak untuk mendukung rencana tersebut.

"Tapi kok langkah ini seperti satu langkah dari mendukung kebijakan Trump dan zionis tersebut. Nah, sekali lagi saya kurang tahu bagaimana arrangement untuk pengembaliannya 1.000 warga Palestina ini nanti," kata Dosen di Departemen Hukum Internasional tersebut.

"Maka ini akan jadi potensi masalah besar, misalnya nanti pemulangannya dipersulit lalu ditunda, lalu jangan-jangan malah ditambah lagi warga Palestina yang disuruh kita evakuasi 'sementara'," lanjutnya.

Potensi masalahnya, imbuh Fajri, yakni karena pemulangan ke Palestina wajib bekerja sama dengan zionis. Untuk membuat 'evakuasi sementara' menjadi 'evakuasi tetap' saat pemulangan, berpotensi dipersulit dan diulur-ulur.

"Dan kita ketahui zionis punya track record kuat bermain-main begini, apalagi punya dukungan dari Trump," imbuhnya.

Alih-alih merencanakan evakuasi 1.000 warga Palestina, Fajri menyebut lebih baik mengirim lebih banyak dokter dan tenaga medis Indonesia untuk membantu korban-korban di Palestina.

"Pikir saya, daripada kita menegosiasikan membawa 1.000 orang Palestina ke Indonesia untuk mengobati mereka di Indonesia, jauh lebih baik membawa 1.000 dokter dan tenaga medis Indonesia ke Palestina untuk mengobati mereka di sana," katanya.

Khawatir dengan Manipulasi Diplomasi

Menyoal rencana ini, lebih jauh, Fajri menjelaskan bahwa pengusiran paksa warga Palestina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity). Itu juga sekaligus kejahatan perang (War Crime) yang sudah terjadi selama berpuluh tahun.

Maka dari itu, terkait rencana evakuasi ini, ia khawatir dengan kemungkinan adanya manipulasi diplomasi.

"Zahirnya, langkah Pak Prabowo ini sekilas kelihatan bukan seperti mendukung kejahatan tersebut. Tapi saya khawatir dengan segala manipulasi diplomasi seperti ini, langkah ini akan 'termainkan' untuk turut mendukung kejahatan tersebut," tuturnya.

Secara umum, ketika ditanya apakah langkah Presiden Prabowo sudah tepat dalam merespons situasi di Gaza, ia menilai salah langkah.

"Salah langkah sekali kalau menurut saya," tutur Fajri.

(faz/pal)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Polda Jawa Tengah (Jateng) mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap para petugas jaga, termasuk tahanan, di rutan mereka. Hal itu menyusul adanya dugaan praktik pungutan liar dan jual beli fasilitas di rutan Polda Jateng.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari pria yang mengaku menjadi korban pungli ketika ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. Pria itu menceritakan pengakuannya dalam sebuah video yang kemudian beredar dan viral di media sosial.

Menurut Artanto, saat ini Bidpropam Polda Jateng tengah menyelidiki dugaan praktik pungli dan jual beli fasilitas tersebut. "Kita masih melakukan pemeriksaan, pendalaman, mengambil keterangan terhadap para petugas jaga dan nanti akan dilakukan analisa apakah ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tersebut atau tidak. Kan kita juga harus mensinkronkan apa yang disampaikan oleh pelapor tersebut," kata Artanto ketika diwawancara, Jumat (11/4/2025).

Dia menambahkan bahwa para tahanan yang kini tengah mendekam di rutan Polda Jateng juga akan dimintai keterangan perihal dugaan pungli oleh petugas. "Pada prinsipnya kita akan menggali informasi itu dari berbagai sumber, baik yang membuat konten (video) maupun tahanan yang saat ini ada di dalam, dan juga termasuk para petugas," ucapnya.

"Namanya proses penyidikan kan harus ada fakta dan bukti, itu harus disinkronkan. Supaya betul-betul bisa kita proses apabila yang bersangkutan betul-betul bersalah," tambah Artanto.

Namun Artanto belum bisa menyampaikan berapa banyak petugas yang sedang atau sudah menjalani pemeriksaan. "Ya minimal anggota jaga yang diambil keterangan semuanya," katanya.

Dia mengaku belum bisa berspekulasi tentang kemungkinan sanksi yang bakal dijatuhkan kepada petugas jika memang terbukti melakukan pungli kepada para tahanan. "Kita lihat dulu pelanggarannya apa, kemudian dari pelanggaran itu pasal apa yang bisa dikenakan. Itu kan nanti akan kita temukan ancaman hukumannya," ujarnya.

Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungli oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Parepare -

Propam Polres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), memeriksa dua oknum polisi terkait tewasnya tahanan narkoba bernama M Rusli (49). Dua oknum polisi tersebut juga telah dimutasi ke penugasan lain.

"Iya (sudah diperiksa). Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4/2025).

Syukri mengatakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S termasuk yang diperiksa dalam perkara ini. Namun dia tidak menjelaskan lebih detail keterlibatkan Ipda S dalam kasus tersebut.

"Kami rencana mau sidangkan dulu. Iya (sidang etik). Kami nanti sidang kode etik baru bisa menjawab. Akan diputuskan sama ketua komisi," katanya.

Syukri menegaskan sanksi untuk kedua oknum polisi tersebut akan ditentukan dalam sidang kode etik. Pihaknya juga masih mendalami keterlibatan oknum polisi lain dalam kasus ini.

"Nanti hasil finalnya terkait kalau Kanit menyebut orang lain. Kita periksa lagi," imbuhnya.

Syukri menambahkan pemeriksaan dilakukan setelah kakak M Rusli, Agussalim melaporkan dugaan penganiayaan dan pemerasan. Laporan itu bukan hanya di Polres tapi juga di Polda Sulsel.

"Karena ada laporan polisi (kakak korban) Agussalim di SPKT. Dua yang dilaporkan. Di Polres dan di Polda. Namanya kalau ada pelanggaran anggota, baru terduga pelanggar," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kakak korban, Agussalim mengatakan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis (3/4).

Dia mengatakan dugaan pemukulan tersebut cukup valid. Dia juga memastikan pihaknya memiliki saksi terkait penganiayaan tersebut.

"Ada 2 orang perempuan saksinya," tegas Agussalim.

(hsr/sar)

Palu (ANTARA) - Ribuan warga Alkhairaat yang tergabung dalam massa aksi Presidium Aksi Bela Guru Tua melakukan aksi unjuk rasa damai, menuntut aparat penegak hukum untuk menangkap dan penjarakan Fuad Riadi atau Fuad Plered.

Panglima Garda Alkhairaat (GAL) KH. Husen Habibu dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang turut memimpin aksi di depan Kantor DPRD Sulteng, Jumat petang.

Massa aksi datang dari berbagai daerah diantaranya Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku menyemut menyatu bergerak bersama menuju titik aksi.

Panglima GAL Husen Habibu menegaskan Fuad Plered harus ditangkap dan diadili, “Bela Guru Tua harga mati bagi kita!”

Dia mengatakan yang mereka juga menuntut agar Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri menangkap Fuad Plered

“Alkhairaat bukan kaleng-kaleng. Fuad Plered salah pilih lawan!” teriak Ketua Rais Suriah PW NU Sulteng periode 2001-2015 ini membakar semangat massa aksi.

Sementara Sekretaris Jenderal PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang mengatakan Alkhairaat tidak punya musuh dan berteman dengan semua orang. Guru Tua mengembangkan Alkhairaat dalam keberagaman suku, budaya dan agama. Sehingga apa menjadi misi Guru Tua berkembang dan menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

“Olehnya, Guru Tua merupakan lambang kebhinekaan,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa massa tersebut dipicu oleh akun youtube Fuad Riyadi alias Fuad Plered tersebar luas di media sosial mendiskreditkan pendiri Alkhairaat Habib Sayid Idrus Bin Salim Aljufri dengan kata-kata tidak pantas atau ujaran kebencian dengan kata “Monyet dan Penghianat”.

Dalam kasus itu, Fuad Riyadi juga telah dilakukan sanksi dewan adat, berupa penggantian hewan.

Pewarta: Fauzi/Badrusn
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu membahas sebuah usulan baru dari Mesir terkait pertukaran tahanan dengan kelompok Palestina, Hamas, dalam sebuah sesi pengarahan pada Kamis (10/4) yang melibatkan tim negosiasi Israel serta pimpinan lembaga keamanan negara, demikian dilaporkan media Israel.

Kanal berita Channel 12 melaporkan bahwa Netanyahu menggelar sesi tinjauan terkait sandera Israel yang masih ditahan di Gaza, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Menurut sumber Channel 12, usulan dari Mesir mencakup “pembebasan delapan sandera Israel yang masih hidup dengan imbalan gencatan senjata selama 50 hari.”

Kanal berita itu juga menyebutkan bahwa usulan tersebut mencakup kelanjutan pembahasan tahap kedua dari kesepakatan setelah delapan sandera dibebaskan.

Pejabat Israel yang diwawancarai Channel 12 mengatakan bahwa “peluang tercapainya kesepakatan semakin besar.”

Laporan itu menambahkan bahwa keluarga para sandera, yang baru-baru ini bertemu sejumlah pejabat Amerika Serikat yang tidak diungkap identitasnya, kini merasa “optimistis akan kemungkinan adanya terobosan dalam beberapa hari ke depan.”

Hingga kini, belum ada komentar resmi dari pihak Mesir maupun tanggapan dari Hamas terkait laporan tersebut.

Kantor Netanyahu pada Kamis juga menyampaikan bahwa pemimpin otoritas itu telah memberi pengarahan kepada keluarga para sandera di Gaza dalam sebuah pertemuan di Yerusalem.

Dalam pertemuan itu, Netanyahu menyampaikan “upaya yang sedang berlangsung” untuk memulangkan para sandera serta menegaskan bahwa “saluran negosiasi saat ini masih aktif.”

Israel memperkirakan masih ada 59 sandera yang ditahan di Gaza, dengan sedikitnya 22 orang dipastikan masih hidup.

Mereka sebelumnya dijadwalkan akan dibebaskan dalam tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza, yang mensyaratkan Israel untuk sepenuhnya menarik pasukannya dari wilayah tersebut dan mengakhiri perang secara permanen.

Namun, Israel kembali melancarkan serangan dan melanggar perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada Januari. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina di Gaza dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut menjadi tumpukan reruntuhan puing.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait aksi militernya di wilayah Gaza.

Sumber: Anadolu

Medan (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kompol Ramli Sembiring dari Kantor Law Office & Advokat Irwansyah Nasution menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung yang diklaim memperkuat dalil bahwa penetapan status tersangka terhadap kliennya adalah cacat hukum.

"Hari sidang permohonan praperadilan yang kita ajukan kembali digelar. Agenda sidang kali ini berfokus pada penyerahan bukti-bukti dan dokumen pendukung,” kata Irwansyah di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (11/4).

Irwansyah menyampaikan bahwa beberapa bukti yang diserahkan kepada Hakim Tunggal Phillip Mark Soentpiet antara lain adalah surat laporan polisi (LP) tertanggal 3 Februari 2025 yang langsung naik ke tahap penyidikan pada 4 Februari 2025.

"Bukti-bukti ini menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses penyidikan terhadap klien kami. Kami berharap majelis hakim mempertimbangkan secara objektif,” tegas Irwansyah.

Sebab, kata Irwansyah, hanya berselang satu hari setelah laporan dibuat, proses langsung naik ke penyidikan.

"Inikan sangat ganjal. Kami juga menyerahkan bukti adanya kesalahan dalam surat panggilan. Seharusnya surat tersebut dibuat pada 23 Februari 2025, namun tertulis 23 Februari 2023. Ini jelas cacat administrasi dan cacat formil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irwansyah menyatakan bahwa kliennya, Ramli Sembiring, membantah seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berada di Divisi Propam Mabes Polri.

“Klien kami membantah seluruh tuduhan yang disangkakan, seperti dugaan bertindak sewenang-wenang dan menerima sejumlah uang. Itu tidak benar,” tutur dia.

Hingga saat ini, lanjut dia, Ramli Sembiring belum menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Padahal, menurut KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi, SPDP wajib diberikan kepada pelapor, terlapor, dan jaksa dalam waktu tujuh hari sejak diterbitkan.

“Dalam praperadilan ini, kami menguji dua alat bukti, apakah sudah benar menetapkan seseorang itu sebagai tersangka,” jelas Irwansyah.