Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto, dalam Forum Diplomasi Antalya 2025, di Turki, Jumat, mengkritisi sikap negara-negara barat yang menerapkan standar ganda dalam menyikapi isu hak asasi manusia, khususnya terkait krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyoroti inkonsistensi sejumlah negara barat yang dulu gencar mengampanyekan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, namun kini justru bungkam melihat pelanggaran HAM yang terjadi secara terang-terangan di Palestina.

"Banyak negara barat datang ke Indonesia 30 tahun lalu dan mengajari kami tentang HAM, demokrasi. Kami belajar dari mereka. Tapi, sekarang, saat kita semua melihat pelanggaran HAM terang-terangan di depan mata, banyak dari mereka justru diam," ujar Prabowo dalam pernyataannya yang diikuti secara daring Antalya Diplomacy Forum di Jakarta.

Menurut Kepala Negara, diamnya negara-negara yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai universal menimbulkan kesadaran baru bagi negara-negara di global selatan.

"Ini menyedihkan, tetapi ini membangunkan kami. Kami jadi sadar, oh, begitu ya?" lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga cerminan dari kegagalan tatanan global dalam menjunjung keadilan dan kemanusiaan.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat memastikan perlindungan untuk korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran, PAP (31), di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

“Kanwil KemenHAM Jabar akan mengawal proses hukum dan memastikan perlindungan HAM bagi seluruh pihak, terutama korban dan masyarakat yang tengah menjalani pengobatan di RSHS Bandung,” kata Kepala Kanwil KemenHAM Jabar Hasbullah Fudail dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

Hasbullah mengatakan bahwa Kanwil KemenHAM Jabar selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang HAM memiliki tugas dan fungsi untuk meminimalkan potensi pelanggaran HAM, termasuk bagi masyarakat dan keluarganya yang menjalani pengobatan di rumah sakit.

Hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Di samping itu, konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman, hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, hak untuk memperoleh keadilan hukum, serta hak atas pelayanan kesehatan yang baik.

“Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian HAM dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM,” terang Hasbullah.

Polda Jabar pada Minggu (23/3) telah menahan PAP (31), seorang dokter PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di RSHS Bandung.

Terkait kasus ini, Kanwil KemenHAM Jabar telah meminta keterangan dan informasi kepada pihak RSHS Bandung pada Kamis (10/4).

Direktur Utama RSHS dr. Rachim Dinata Marsidi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan segala proses hukum kepada Polda Jawa Barat. Di samping itu, dia berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada RSHS.

“Kami pastikan yang bersangkutan (PAP) sudah kami keluarkan,” kata Rachim saat audiensi dengan Kanwil KemenHAM Jabar.

Sebelumnya, Rektor Unpad Prof. Arief S. Kartasasmita juga memastikan pihaknya memberikan pendampingan terhadap korban. Arief pun menegaskan Unpad tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun etika yang dilakukan oleh seluruh peserta PPDS.

“Kami akan melakukan pendampingan terhadap korban. Kami akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga pihak kepolisian. Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan bagi korban,” kata Arief di Bandung, Rabu (9/4).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyebutkan pembunuhan sejumlah warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa (8/4) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

Dia menegaskan bahwa penghilangan hak hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk bergerak bebas merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

“KKB bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu karena mereka merupakan kelompok dengan tujuan politik pemisahan dalam sebuah negara,” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Simon menekankan bahwa kelompok separatis tidak bisa berbuat seenaknya untuk mencapai tujuan politiknya dengan menghilangkan hak hidup seseorang atau sekelompok orang.

Pasalnya, kata dia, kewajiban menghormati HAM tidak hanya dimandatkan kepada negara, tetapi juga para aktor non-negara.

Mengenai indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB, dirinya menyampaikan beberapa kasus pembunuhan tidak hanya dilakukan kali ini saja.

Sebelumnya, terdapat pula sejumlah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai guru dan tenaga medis, yang dihilangkan hak hidupnya karena dianggap TNI oleh KKB.

"Ini kan tidak benar. TNI bisa saja seperti itu mencurigai orang sebagai KKB lalu dihilangkan hak hidupnya, tapi itu tidak dilakukan karena aparat kita menjunjung tinggi HAM ketika operasi di lapangan,” katanya.

Sementara itu menanggapi isu bahwa KKB berhasil membunuh anggota TNI pada Selasa (8/4), Simon menyebutnya sebagai bentuk propaganda politik yang tidak berdasar.

Dalam situasi konflik bersenjata, sambung dia, propaganda dan agitasi selalu ada untuk tujuan menjatuhkan mental lawan dan memperkeruh suasana sehingga seolah-olah penggunaan senjata menjadi sah dan penghilangan hak sipil menjadi wajar,.

Menurutnya, operasi KKB tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga yang dibutuhkan rakyat Papua adalah keadilan dan pemerataan pembangunan.

Upaya tersebut sudah terus dilakukan oleh pemerintah pascareformasi 1998 dengan otonomi khusus, pemekaran wilayah, dan berbagai lain.

“Sudah saatnya KKB menghentikan semua kekerasan dan pelanggaran HAM. Dukung pembangunan di Papua dengan baik,” ujar Simon menambahkan.

Sebelumnya, Satgas Damai Cartenz, Kamis (10/4), mengevakuasi dua jenazah pendulang yang menjadi korban KKB ke Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik Polri, kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Rahmadani, Kamis, Jayapura.

Dikatakan, dua jenazah yang dievakuasi itu berasal dari kawasan penambangan yang dikenal dengan nama Lokasi 22 yang dapat ditempuh sekitar 15-20 menit dari Dekai menggunakan helikopter.

Meski begitu, Faizal belum bisa memastikan berapa orang pendulang yang menjadi korban pembunuhan disebabkan tim belum bisa kembali ke TKP karena hujan.

Muaradua (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di lingkungan Lapas Muaradua melalui pengasapan nyamuk di seluruh blok hunian warga binaan.

Kepala Dinas Kesehatan OKU Selatan, Meri Astuti di Muaradua, Sabtu, mengatakan bahwa fogging atau pengasapan nyamuk ini untuk mencegah penyebaran penyakit DBD di lingkungan lapas setempat.

Dalam kegiatan tersebut pihaknya menerjunkan petugas untuk membunuh nyamuk dewasa pembawa penyakit DBD melalui pengasapan menggunakan alat fogging.

Penyemprotan dilakukan mulai dari area hunian warga binaan, perkantoran, hingga rumah dinas pegawai Lapas Kelas IIB Muaradua, Kabupaten OKU Selatan.

"Fogging dilakukan secara menyeluruh di area komplek lapas mencakup blok hunian, ruang kerja, hingga rumah dinas pegawai," katanya.

Dia menjelaskan, fogging merupakan tindakan preventif untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dari gigitan nyamuk aedes aegypti.

Kegiatan fogging dilakukan untuk membunuh nyamuk dewasa yang dapat menyebarkan penyakit demam berdarah kepada masyarakat, terutama anak-anak.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengimbau seluruh warga binaan dan petugas lapas untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pola 3M yaitu mengubur, menguras dan menutup tempat penampungan air agar nyamuk aedes aegypti tidak berkembang biak.

Sementara, Kepala Lapas Kelas IIB Muaradua, Hero Sulistiyono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kesehatan seluruh penghuni dan pegawai di lembaga pemasyarakatan setempat.

"Selain fogging, kami juga terus memberikan edukasi kepada seluruh penghuni lapas untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama di titik-titik yang berisiko menjadi sarang nyamuk," ujarnya.*

Jakarta (ANTARA) - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyebutkan pembunuhan sejumlah warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa (8/4) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

Dia menegaskan bahwa penghilangan hak hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk bergerak bebas merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

“KKB bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu karena mereka merupakan kelompok dengan tujuan politik pemisahan dalam sebuah negara,” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Simon menekankan bahwa kelompok separatis tidak bisa berbuat seenaknya untuk mencapai tujuan politiknya dengan menghilangkan hak hidup seseorang atau sekelompok orang.

Pasalnya, kata dia, kewajiban menghormati HAM tidak hanya dimandatkan kepada negara, tetapi juga para aktor non-negara.

Mengenai indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB, dirinya menyampaikan beberapa kasus pembunuhan tidak hanya dilakukan kali ini saja.

Sebelumnya, terdapat pula sejumlah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai guru dan tenaga medis, yang dihilangkan hak hidupnya karena dianggap TNI oleh KKB.

"Ini kan tidak benar. TNI bisa saja seperti itu mencurigai orang sebagai KKB lalu dihilangkan hak hidupnya, tapi itu tidak dilakukan karena aparat kita menjunjung tinggi HAM ketika operasi di lapangan,” katanya.

Sementara itu menanggapi isu bahwa KKB berhasil membunuh anggota TNI pada Selasa (8/4), Simon menyebutnya sebagai bentuk propaganda politik yang tidak berdasar.

Dalam situasi konflik bersenjata, sambung dia, propaganda dan agitasi selalu ada untuk tujuan menjatuhkan mental lawan dan memperkeruh suasana sehingga seolah-olah penggunaan senjata menjadi sah dan penghilangan hak sipil menjadi wajar,.

Menurutnya, operasi KKB tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga yang dibutuhkan rakyat Papua adalah keadilan dan pemerataan pembangunan.

Upaya tersebut sudah terus dilakukan oleh pemerintah pascareformasi 1998 dengan otonomi khusus, pemekaran wilayah, dan berbagai lain.

“Sudah saatnya KKB menghentikan semua kekerasan dan pelanggaran HAM. Dukung pembangunan di Papua dengan baik,” ujar Simon menambahkan.

Sebelumnya, Satgas Damai Cartenz, Kamis (10/4), mengevakuasi dua jenazah pendulang yang menjadi korban KKB ke Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik Polri, kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Rahmadani, Kamis, Jayapura.

Dikatakan, dua jenazah yang dievakuasi itu berasal dari kawasan penambangan yang dikenal dengan nama Lokasi 22 yang dapat ditempuh sekitar 15-20 menit dari Dekai menggunakan helikopter.

Meski begitu, Faizal belum bisa memastikan berapa orang pendulang yang menjadi korban pembunuhan disebabkan tim belum bisa kembali ke TKP karena hujan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Proses hukum terkait dugaan penganiayaan yang menimpa Sutiyono, seorang petugas keamanan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, terus berlanjut.

Insiden tersebut terjadi pada malam hari, Sabtu (29/3/2025), ketika Sutiyono menegur seorang pengunjung yang parkir sembarangan dengan kendaraan berknalpot bising, sehingga menghalangi akses ambulans di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menyampaikan bahwa pengunjung yang ditegur tersebut tidak terima dan kemudian melakukan tindakan kekerasan.

Rekan kuasa hukum lainnya, Stein Siahaan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap keluarga pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan atau inisiatif untuk meminta maaf selama korban dirawat di rumah sakit.

Pihak rumah sakit telah menyerahkan rekaman CCTV dan bukti-bukti lain kepada kepolisian.

Saat ini, pihak Polres Metro Bekasi Kota tengah menindaklanjuti laporan yang diterima pada 30 Maret 2025, dengan nomor LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Dugaan Penganiayaan Satpam Bantah Kabur

Di tengah proses hukum ini, Tanto Surioto, ayah dari terduga pelaku AF, memberikan klarifikasi.

Ia menolak keras tuduhan yang menyudutkan dirinya dan anaknya, serta menyatakan bahwa banyak informasi yang tidak akurat beredar di publik.

Tanto menegaskan bahwa keluarganya telah menunjukkan niat baik setelah insiden dengan mengadakan mediasi bersama pihak korban, yang dihadiri oleh istri dan kakak korban, komandan satpam rumah sakit, dan anggota Binmaspol.

Dalam mediasi itu, Tanto mengungkapkan kesediaan untuk membantu biaya pengobatan Sutiyono dan memberikan nomor ponsel serta identitas kepada pihak berwenang.

Sayangnya, informasi yang beredar menyatakan sebaliknya.

Tanto juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa anaknya melarikan diri ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan bahwa keberangkatan AF ke Pontianak adalah untuk mengantar jenazah kakeknya yang meninggal dunia.

Lebih lanjut, Tanto menegaskan bahwa insiden tersebut hanya merupakan cekcok biasa tanpa ada tindakan kekerasan.

Ia meyakini bahwa rekaman CCTV di lokasi kejadian akan membuktikan pernyataannya.

Meskipun demikian, penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut di Polres Metro Bekasi Kota, di mana pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti tambahan dan mendalami kesaksian dari berbagai pihak terkait insiden tersebut.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/12/06094871/disebut-kabur-usai-buat-satpam-rs-mitra-keluarga-bekasi-kritis-ternyata

BEKASI, KOMPAS.com - Proses hukum terkait dugaan penganiayaan yang menimpa Sutiyono, seorang petugas keamanan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, terus berlanjut.

Insiden tersebut terjadi pada malam hari, Sabtu (29/3/2025), ketika Sutiyono menegur seorang pengunjung yang parkir sembarangan dengan kendaraan berknalpot bising, sehingga menghalangi akses ambulans di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menyampaikan bahwa pengunjung yang ditegur tersebut tidak terima dan kemudian melakukan tindakan kekerasan.

Rekan kuasa hukum lainnya, Stein Siahaan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap keluarga pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan atau inisiatif untuk meminta maaf selama korban dirawat di rumah sakit.

Pihak rumah sakit telah menyerahkan rekaman CCTV dan bukti-bukti lain kepada kepolisian.

Saat ini, pihak Polres Metro Bekasi Kota tengah menindaklanjuti laporan yang diterima pada 30 Maret 2025, dengan nomor LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Dugaan Penganiayaan Satpam Bantah Kabur

Di tengah proses hukum ini, Tanto Surioto, ayah dari terduga pelaku AF, memberikan klarifikasi.

Ia menolak keras tuduhan yang menyudutkan dirinya dan anaknya, serta menyatakan bahwa banyak informasi yang tidak akurat beredar di publik.

Tanto menegaskan bahwa keluarganya telah menunjukkan niat baik setelah insiden dengan mengadakan mediasi bersama pihak korban, yang dihadiri oleh istri dan kakak korban, komandan satpam rumah sakit, dan anggota Binmaspol.

Dalam mediasi itu, Tanto mengungkapkan kesediaan untuk membantu biaya pengobatan Sutiyono dan memberikan nomor ponsel serta identitas kepada pihak berwenang.

Sayangnya, informasi yang beredar menyatakan sebaliknya.

Tanto juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa anaknya melarikan diri ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan bahwa keberangkatan AF ke Pontianak adalah untuk mengantar jenazah kakeknya yang meninggal dunia.

Lebih lanjut, Tanto menegaskan bahwa insiden tersebut hanya merupakan cekcok biasa tanpa ada tindakan kekerasan.

Ia meyakini bahwa rekaman CCTV di lokasi kejadian akan membuktikan pernyataannya.

Meskipun demikian, penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut di Polres Metro Bekasi Kota, di mana pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti tambahan dan mendalami kesaksian dari berbagai pihak terkait insiden tersebut.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/12/06094871/disebut-kabur-usai-buat-satpam-rs-mitra-keluarga-bekasi-kritis-ternyata

Presiden Prabowo Subianto menyerukan keadilan bagi warga korban peperangan di Gaza, Palestina dan wilayah konflik lainnya dalam forum Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025. Prabowo menyampaikan kritik tajamnya terhadap sikap negara besar yang dinilai abai terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan kepada negara berkembang.

"Situasi di Gaza sebenarnya mengajarkan kepada dunia bahwa banyak negara adidaya yang menganut cita-cita besar sekarang, di mata banyak orang di belahan bumi selatan, pada dasarnya telah gagal," kata Prabowo dikutip Biro Sekretariat Presiden, Sabtu (12/5/2025).

Prabowo menilai adanya inkonsistensi negara barat yang datang ke negara berkembang untuk 'mengajarkan' nilai-nilai demokrasi dan HAM. Menurutnya, negara-negara tersebut saat ini justru diam saat menyaksikan penyerangan di wilayah konflik terjadi secara terang-terangan.

"Anda datang kepada kami, Anda mengajarkan kami hak asasi manusia, tetapi ketika Anda melihat pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok di depan, setiap hari, setiap malam di televisi, banyak dari mereka yang datang untuk mengajarkan kami, mereka tetap diam," ujarnya.

Prabowo menegaskan Indonesia telah senantiasa menyerukan dukungannya untuk Palestina. Di antaranya dengan mengirim tim medis dan mendirikan rumah sakit lapangan bersama Persatuan Emirat Arab (PEA). Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk membangun rumah sakit tambahan di wilayah Palestina.

"Kami punya rumah sakit lapangan medis. Kami ikut berpartisipasi di sana. Dan kami juga berkomitmen membangun rumah sakit lain di Palestina, di Tepi Barat, mungkin juga di Gaza," paparnya.

Prabowo menegaskan Indonesia terus mendukung solusi damai yang berkelanjutan. Prabowo meyakini solusi dua negara atau two states solution menjadi solusi nyata dengan menghormati hak rakyat Palestina sekaligus menjamin keamanan bagi rakyat Israel.

"Saya pikir pada akhirnya, harus ada kolaborasi yang damai. Itulah kunci menuju perdamaian sejati," jelasnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan diplomasi langsung dengan para pemimpin di kawasan guna mencari solusi konkret atas konflik yang berlangsung. Dari Turki, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, dan Raja Yordania, Abdullah II.

"Saya akan berkonsultasi dengan Presiden Sisi, kemudian saya akan pergi ke Doha, dan saya akan pergi ke Amman, berkonsultasi dengan Raja Abdullah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BEKASI, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat diminta turut bertanggung jawab dalam kasus penganiayaan satpam.

Kuasa hukum pelaku penganiayaan satpam, M. Syafri Noer, meminta setidaknya pihak rumah sakit berperan menyelesaikan permasalahan.

“Jangan hanya jadi penonton. Jangan hanya jadi penonton, tidak bagus. Ya kan? Image-nya di masyarakat jadi kurang baik nanti,” kata Syafri, di Polres Metro Bekasi Kota (12/4/2025).

Syafri merasa permasalahan penganiayaan yang dilakukan kliennya, AFET, harus diungkap secara adil.

“Kita harus fair untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga rumah sakit yang menghandle perawatannya itu, direktur rumah sakit harus fair juga pada kami. Karena kami juga minta hak-hak klien kami selaku tersangka juga harus kita perjuangkan,” tutur Syafri.

Syafri meminta pihak rumah sakit harus memiliki peran dalam permasalahan ini, terutama tentang tindakan medis.

“Kemudian, rumah sakit harus ada peran, karena ini kan kejadiannya di area rumah sakit. Satpam itu kan di bawah naungan mereka juga kan. Jangan hanya melihat, menonton, yang baik tidak seperti itu,” ungkapnya.

Menurut Syafri, rumah sakit merupakan tempat pelayanan umum. Saat masuk ke area rumah sakit, permasalahan akan menjadi kewenangan direktur rumah sakit.

Syafri mengaku sampai sekarang pihak rumah sakit belum berkomunikasi untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kan ini harus terlihat bahwa pihak rumah sakit juga bertanggung jawab atas kejadian ini,” tuturnya.

Diketahui, satpam Sutiyono diduga menjadi korban penganiayaan oleh AFET pada Sabtu (29/3/2025) pukul 22.00 WIB.

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula ketika Sutiyono menegur salah satu pengunjung rumah sakit yang menggunakan mobil berknalpot brong di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Pengunjung tersebut juga memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sehingga menghalangi jalur ambulans,” ungkap Subadria dalam keterangannya.

Namun, pelaku tidak terima ditegur oleh Sutiyono.

Ia kemudian menarik kerah seragam Sutiyono, membanting, dan mencekiknya hingga korban mengalami kejang dan berada dalam kondisi kritis.

Akibat insiden tersebut, Sutiyono harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama empat hari.

Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan rekaman CCTV dan bukti lainnya yang dibutuhkan penyidik.

“Rumah sakit sudah merespons, tinggal menunggu proses hukum di kepolisian. Semua bukti yang diperlukan akan disediakan oleh pihak rumah sakit,” tambahnya.

Atas kejadian ini, pihak korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota pada 30 Maret 2025.

Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor: LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

KOMPAS.com - Liga Inggris kini memasuki pekan ke-32 dan akan menyajikan 10 laga yang berlangsung mulai hari Sabtu (12/4) hingga Minggu (13/4).

Tim pemuncak klasemen Liga Inggris, Liverpool, akan bertanding melawan West Ham di Anfield, Merseyside, pada hari Minggu pukul 20.00 WIB.

Liverpool tentu ingin bangkit dari hasil buruk. Sebelumnya pada pekan ke-31, The Reds mengalami kekalahan 2-3 dari Fulham.

Dalam lima laga terakhir, tim yang dilatih oleh Arne Slot ini mencatatkan tiga kekalahan dan hanya meraih dua kemenangan.

Misi Liverpool tampaknya tidak akan mudah, mengingat West Ham datang dengan semangat untuk mengakhiri tren negatif mereka.

West Ham belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir, dengan hasil dua seri dan dua kekalahan.

Pada laga lain, Newcastle United akan menghadapi Manchester United di St. James Park, pada hari Minggu pukul 22.30 WIB.

Newcastle bertekad untuk melanjutkan rekor kemenangan mereka. The Magpies meraih empat kemenangan berturut-turut di semua kompetisi.

Namun, misi ini akan berat karena tim yang dilatih Eddie Howe kehilangan beberapa pemain kunci yang tidak bisa tampil karena cedera.

Pemain seperti Sven Botman, Lewis Hall, Jamal Lascelles, dan Joe Willock diragukan untuk tampil di laga ini.

Sementara itu, Manchester United juga menghadapi kendala yang sama, dengan pemain seperti Lisandro Martinez, Amad Diallo, Johnny Evans, dan Ayden Heaven juga dalam proses pemulihan cedera.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-32:

Sabtu, 12 April

Manchester City vs Crystal Palace - 18.30 WIB

Brighton vs Leicester - 21.00 WIB

Nottingham Forest vs Everton - 21.00 WIB

Southampton vs Aston Villa - 21.00 WIB

Arsenal vs Brentford - 23.30 WIB

Minggu, 13 April

Chelsea vs Ipswich - 20.00 WIB

Liverpool vs West Ham - 20.00 WIB

Wolves vs Tottenham - 20.00 WIB

Newcastle United vs Manchester United - 22.30 WIB

Lisa Mariana mengungkap kronologi awal komunikasi hingga momen pertemuan dengan Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) hingga mengklaim hamil dan melahirkan anak politikus Golkar tersebut.

Lisa menjelaskan komunikasi awal dengan RK dilakukan melalui ajudan RK berinisial AA pada medio Mei 2021 yang meminta dirinya datang ke sebuah apartemen.

"Saya disuruh AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya tidak tahu pada saat itu untuk permintaan Pak RK gitu," kata Lisa dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Utara, Jumat (11/4).

Lisa mengklaim dirinya dijanjikan pemberian uang sebesar Rp50 juta untuk membuat video tersebut oleh AA. Namun, ia mengaku tidak pernah menerima uang itu setelah membuat video.

Usai membuat video, Lisa mengaku dihubungi langsung oleh RK melalui pesan langsung di Instagram.

"Langsung video call, langsung video call dan saya kaget, hah, oh Pak RK," ujar dia.

Kemudian, Lisa mengaku pertama kali bertemu RK pada Juni 2021 atas undangan langsung yang dikirim oleh RK.

"Dari bulan Mei lanjut ke Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK. Itu hubungannya udah pacaran saat itu," jelas dia.

Kala di Palembang, Klaim Lisa, dirinya beberapa kali melakukan hubungan intim bersama RK tanpa menggunakan alat kontrasepsi.

"Satu kali saya ke Palembang. Tapi tiga hari saya berhubungan. Tiga hari dua malam," jelasnya.

Lebih lanjut, Lisa mengaku mengetahui dirinya hamil setelah 3 pekan dirinya melakukan hubungan intim dengan RK. Lisa mengaku pertama kali mengetahui dirinya hamil ketika berada di Bali.

Ia mengklaim tidak pernah berhubungan intim dengan pria mana pun setelah melakukan hubungan intim dengan RK di Palembang kala itu.

"Tiga minggu setelah saya dari Palembang, waktu saya posisi lagi di Bali. Saya telepon (Ridwan Kamil), saya mengabarkan saya hamil," ujar dia.

"Tidak ada (pria lain). Saya bersama teman saya perempuan. 100 persen yakin (anak RK). Karena Bapak itu sangat protect dan saya enggak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK," sambungnya.

Lalu, Lisa mengklaim RK terkejut ketika mengetahui dirinya hamil. Ia menyebut RK mengirimkan sejumlah uang untuk meminta dirinya menggugurkan kandungan

"Kan saya telepon dia shock, 'hah' katanya gitu. 'Sebentar ya 5 menit lagi akan telefon'. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, 'Lisa, Lisa ini kan masih muda. Lanjutin kuliah sampai 4 tahun ke depan, akang tanggung semuanya'. Gitu janji manisnya," ujar dia.

"Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang," sambungnya.

Akan tetapi, Lisa mengklaim dirinya ogah menggugurkan kandungan sebagaimana yang diperintahkan oleh RK. Keputusan itu, kata dia, membuat RK marah.

Usai peristiwa itu, Lisa menyebut dirinya tak lagi berkomunikasi dengan RK. Ia menyebut dirinya menjadi berkomunikasi dengan RK melaui ajudan berinisial N.

"Tidak berkomunikasi lagi dialihkan ke ajudannya, berinisial N jadi dia kirim uang melalui ajudannya," ujar dia.

Kemudian, Lisa mengaku berhasil melahirkan kandungannya meksi secara prematur setelah mengandung selama 36 minggu.

Akan tetapi, ia menyebut RK sempat tetep mengirimkan uang secara berkala kepada dirinya setelah melahirkan kandungannya.

"Dia menafkahi itu terakhir itu 8 bulan terakhir sudah tidak lagi. Ya itu karena secara berkala saya tidak bisa menyebut nominal," tutur dia.

Dalam kasus ini, Lisa melalui kuasa hukumnya juga telah melayangkan somasi kepada RK untuk duduk bersama dan meluruskan berbagai hal.

Terpisah, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar menyatakan belum melihat isi somasi yang dilayangkan Lisa.

"Itu hak mereka kita tidak melarang. Saya belum, tidak melihat (isi somasinya) kemungkinan sudah ada di kantor saya. Sekali lagi kami tidak melarang. Dalam hukum sah-sah saja. Nanti kami akan pelajari," kata dia saat dihubungi, Jumat.

Terkait pengakuan Lisa, Muslim menyebut hal tersebut pengakuan sepihak dan tidak benar. 

"Tidak ada pak RK menghubungi terlebih dahulu, silakan bicara apa saja suka-sukanya," kata Muslim.

Ia menegaskan RK sudah membantah bahwa tidak ada hubungan apapun dengan Lisa dan sudah memberikan klarifikasi. Semua harus dibuktikan secara hukum bukan pengiringan opini yang menyesatkan," ujarnya.

Muslim mengingatkan ada prosedur hukum yang harus dihormati. Ia meminta pihak Lisa menempuh jalur hukum alih-alih penggiringan opini dan menyebarkan aib ke publik. 

"Kami tidak mau menanggapi berlebihan, biarkan saja hukum yang bekerja," kata Muslim.

Ridwan Kamil sendiri telah bersuara soal hubungannya dengan Lisa beberapa waktu lalu malalui akun instagramnya. Dia mengaku pernah bertemu dengan Lisa, namun membantah telah memiliki anak dari Lisa.

RK lewat kuasa hukumnya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan perselingkuhan berujung kehamilan Lisa.

"Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata RK dalam unggahannya di akun IG nya.

Ia mengaku pertemuan dengan Lisa beberapa tahun terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

RK mengaku tak paham mengapa isu ini sekarang dimunculkan lagi. Ia juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya dalam masalah ini.

Catatan Redaksi: Artikel ini mengalami perubahan di bagian judul dan isi, Sabtu (12/4) pukul 14.10 WIB setelah dilengkapi dengan pernyataan kuasa hukum Ridwan Kamil. 

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK pekan depan. Suharyo menyebut kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Suharyo mengatakan dirinya akan datang jika diberikan izin. Hakim yang mengadili Hasto telah memberi izin tersebut.

"Kalau diizinkan oleh yang berwenang," katanya.

Sebelumnya, Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Hasto di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi. Dia didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020.

Selain itu, Hasto juga didakwa ikut menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Donny sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Simak Video: Kardinal Ignatius Suharyo Akan Kunjungi Hasto di Rutan KPK 14 April

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya