MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaksimalkan ibadahnya, selama menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto bahkan melakukan puasa ekstrem selama 3 hari, 3 malam.Hal tersebut dikatakan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, usai menjenguk Hasto di Lapas KPK Senin pagi.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan bahwa dirinya ditanya penyidik KPK mengenai proses menjadi kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus dugaan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019—2024, dan perintangan penyidikan.

“Tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum, dan bagaimana prosesnya,” ujar Febri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, dia mengatakan bahwa dirinya banyak berdiskusi dengan penyidik guna membahas tugas-tugas advokat.

“Saya menjelaskan beberapa aspek, misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta dan membenarkan yang salah atau sejenisnya, tetapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa, secara profesional menurut hukum,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa sumpah advokat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) turut dibahas dalam pemeriksaan tersebut.

“Ada salah satu sumpah di Undang-Undang Advokat bahwa advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu menurut si advokat tersebut merupakan tanggung jawab profesionalnya,” ujarnya.

Ia melanjutkan,” Jadi, ada sumpah advokat yang sangat jelas, dan kami para lawyer, para advokat, dilarang untuk melanggar sumpah tersebut.”

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini berprofesi sebagai advokat, Febri Diansyah, menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam di Gedung Merah Putih KPK, pada Senin (14/4/2025) sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febri mengaku sebagian besar pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan perannya sebagai anggota tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Padahal, Febri hadir sebagai saksi untuk dua tersangka, Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah, dalam kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

"Posisi saya dalam pemeriksaan ini adalah sebagai advokat, khususnya penasihat hukum Pak Hasto Kristiyanto. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya," kata Febri, ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin sore.

Febri mengatakan, kehadirannya hari ini sebagai bentuk penghormatan terhadap KPK.

Ia juga mengaku telah menunjukkan surat kuasa khusus atas nama Hasto dalam perkara yang kini sedang bergulir di pengadilan.

Febri menegaskan bahwa perannya sebagai advokat dijalankan secara profesional sesuai dengan sumpah dan kode etik advokat.

"Tugas advokat itu bukan membela secara membabi buta, tetapi membela hak klien, baik sebagai tersangka maupun terdakwa, secara profesional menurut hukum," ujar dia.

Ia mengungkapkan, sebelum bergabung dalam tim hukum Hasto, dirinya terlebih dahulu melakukan self-assessment guna memastikan tidak ada konflik kepentingan, mengingat ia pernah bekerja di KPK.

Untuk diketahui, Febri Diansyah telah bergabung dalam tim hukum Hasto sejak 12 Maret 2025.

Saat itu, Febri diumumkan oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.

Peran Febri dalam tim hukum itu adalah sebagai koordinator juru bicara.

Sebelumnya, Febri beberapa kali dipanggil KPK. Namun, baru kali ini pemeriksaan Febri oleh KPK dapat terlaksana.

Pada akhir Maret lalu, Febri batal diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku oleh KPK karena penyidiknya sedang cuti.

Hal itu disampaikannya saat kembali keluar dari gedung KPK setelah melakukan registrasi di lobi Gedung Merah Putih KPK.

"Jadi teman-teman semua, tadi saya sudah daftar, sudah serahkan KTP, sudah dikasih lanyard sebagai tamu, dan sudah mengisi buku tamu juga," kata Febri kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

"Kemudian ada informasi dari bagian penyidikan bahwa hari ini karena sejumlah penyidik sedang cuti, jadi mungkin penyidik yang ada sedang melakukan tugas yang lain," imbuh dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal tudingan ijazah palsu yang kembali menjadi sorotan dan dipermasalahkan di media sosial (medsos), khususnya X. Dia menyebut, tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi adalah tidak benar dan sangat menyesatkan.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tim kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan saat jumpa pers di Senayan Avenue, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025). "Pertama-tama kami tegaskan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar. Ijazah beliau asli dan telah dikonfirmasi langsung oleh pihak Universitas Gadjah Mada, sebagai institusi yang berwenang," katanya.

Yakup juga menyebut, pengelola Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk dekan Fakultas Kehutanan dan rektor UGM. Dia menyebut, ijazah tersebut telah digunakan dalam berbagai proses pencalonan Jokowi, mulai pendaftaran wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga dua kali ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Menurut dia, semuanya telah diverifikasi oleh KPU daerah maupun KPU RI.

Yakup juga menyoroti munculnya narasi-narasi seakan-akan kubu Jokowi takut menunjukkan ijazah aslinya. "Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli beliau, kecuali jika diminta secara resmi oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan. Kalau tidak, untuk apa kami tunjukkan? Ini bisa jadi preseden hukum yang sangat buruk," ujar Yakup.

Dalam upayanya meluruskan persepsi publik, kuasa hukum pun memberikan analogi sederhana. "Bayangkan jika ada orang tiba-tiba menuduh ijazah Anda palsu dan meminta Anda menunjukkannya. Padahal seharusnya bukan Anda yang membuktikan, tetapi pihak yang menuduh. Ini prinsip dasar hukum, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan," jelas Yakup.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bengkulu Julian Fernando memastikan bahwa mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tidak mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa selama ditahan di rutan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa Rohidin Mersyah akan menjalani masa penahanannya sebagaimana tahanan lainnya, tanpa pengecualian dalam hal pelayanan maupun fasilitas, baik dari segi penempatan sel maupun konsumsi harian.

"Hari ini Rohidin dilimpahkan oleh pihak KPK ke Rutan Malabero. Untuk penempatan khusus tidak ada, semuanya sama. Tidak ada perlakuan istimewa," kata dia di Kota Bengkulu, Senin.

Julian menerangkan hingga 30 hari ke depan, Rohidin akan menjalani masa pengenalan lingkungan, di mana ia akan bergabung dengan tahanan lainnya dari berbagai kasus.

Sementara itu, hingga saat ini pihaknya belum mengizinkan adanya kunjungan terhadap Rohidin, sebab hal tersebut merupakan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak penahan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menyebutkan bahwa kasus korupsi gratifikasi dan pemerasan terkait dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akan disidangkan pada 21 April 2025.

KOMPAS.com – Mahasiswa asal Indonesia Aditya Wahyu Harsono (33) yang tinggal di Marshall, Minnesota, kini tengah menghadapi perjuangan hukum setelah ditahan oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) setelah visa mahasiswa (F-1) miliknya dicabut secara mendadak.

Seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), mahasiswa asal Indonesia Aditya Wahyu Harsono (33) ditangkap oleh agen ICE (Immigration and Customs Enforcement) berpakaian sipil saat berada di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada 27 Maret lalu. Tepat empat hari setelah visanya dicabut.

Penangkapan Aditya ini diduga kuat terjadi karena aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter sebagai aksi protes atas kematian warga kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020.

Kini, ia tengah menghadapi proses hukum setelah ditahan oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE). Seiring dengan berjalannya proses hukum, Aditya tetap berada dalam tahanan ICE di Penjara Kandiyohi yang membuatnya harus terpisah dari istri dan anaknya yang berusia 8 bulan.

Pengacara pribadi mahasiswa Indonesia tersebut, Sarah Gad menegaskan bahwa meskipun visa mahasiswa kliennya telah dicabut, status imigrasi yang sahnya tetap berlaku karena ia tengah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, yang merupakan warga negara AS.

“Meskipun visa mahasiswanya dicabut, dia tetap diizinkan untuk tinggal di AS selama permohonan imigrasinya diproses,” kata Gad.

Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan (misdemeanor) terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

Terkait protes kematian George Floyd

STEPHEN MATUREN Sebuah potret George Floyd dilukis di dinding Unity Foods di Minneapolis, Minnesota, pada 10 April 2023. Pada 25 Mei 2020, George Floyd, seorang pria Afrika-Amerika berusia 46 tahun, meninggal karena tercekik di bawah lutut seorang polisi kulit putih. Rekaman kematiannya yang penuh penderitaan mengejutkan dunia, memicu protes massal terhadap rasisme dan kekerasan polisi. Bagi bibi George Floyd, tiga tahun setelah kematian keponakannya, salah satu fakta yang paling menonjol adalah kesadaran bahwa rasisme sistemik itu ada. (Foto oleh STEPHEN MATUREN / AFP)

Harsono pertama kali datang ke Amerika Serikat sepuluh tahun lalu dan telah memegang visa mahasiswa selama itu.

Pada 2023, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU) dan bekerja sebagai manajer rantai pasokan di Marshall melalui program Pelatihan Praktik Opsional (OPT) yang memungkinkan mahasiswa internasional bekerja sesuai bidang studi mereka setelah lulus.

Peyton Harsono, istri Aditya mengatakan bahwa selama berkuliah, suaminya begitu dipercaya untuk menjadi manajer rak makanan di universitasnya. Bahkan, seorang profesor dari universitas tersebut memberikan surat rekomendasi yang mendukung kewarganegaraannya di AS.

Istrinya percaya bahwa penangkapan suaminya terkait dengan keterlibatannya dalam protes pada 2021, yang menanggapi kematian George Floyd dan Daunte Wright oleh polisi.

Meskipun tuduhan terhadapnya pada waktu itu hanya berkaitan dengan pelanggaran peraturan jam malam dan akhirnya dibatalkan. Peyton mengklaim bahwa insiden tersebut dan pandangan politik suaminya dijadikan alasan oleh petugas ICE untuk menahan Aditya.

Kompas.com telah menghubungi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, tetapi belum ada tanggapan dari pihak AS hingga berita ini ditulis.

Perjuangan untuk kebebasan

Meskipun ada jalur hukum yang memungkinkan Harsono untuk tetap tinggal di AS, terutama dengan permohonan untuk menjadi penduduk tetap yang diajukan oleh istrinya, situasi ini tetap menjadi beban besar bagi keluarga tersebut.

Pada sebuah sidang yang digelar pada 10 April 2025, pengadilan imigrasi AS memutuskan untuk memberi jaminan dengan sejumlah uang, tetapi keputusan ini dibatalkan setelah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengajukan banding.

Peyton menyatakan bahwa situasi ini telah mengubah hidupnya dan Aditya. Ia merasa bahwa penahanan ini hanya memboroskan uang pembayar pajak.

"Ini benar-benar mengganggu hidup kami. Aditya bilang pada saya dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia juga meminta maaf karena harus jauh dari kami dan di merindukan keluarganya,” kata Peyton.

Penyebab pasti pencabutan visa Harsono masih belum jelas. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak dapat memberikan komentar terkait kasus tertentu karena alasan privasi.

Namun, pejabat sebelumnya dari pemerintahan Trump pernah menekankan bahwa negara memiliki hak untuk mencabut visa bagi mereka yang terlibat dalam aksi-aksi yang dapat merusak keamanan negara.

SEMARANG, iNews.id – Tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jateng menahan tiga polisi penjaga tahanan di rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng. Penahanan tersebut buntut pungutan liar (pungli) di rutan karena mereka dinilai melanggar aturan.

“Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bid Propam telah menetapkan 3 petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) jaga tahanan,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Senin (14/4/2025).

Ketiga oknum polisi itu masing-masing; Aiptu P, Bripka W dan Bripka SU. Ketiga bintara itu berdinas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Jateng.

“Ketiga terduga pelanggar tersebut menjalani patsus (penempatan khusus) selama 30 hari ke depan dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin,” katanya.

Ketiga pelanggar itu juga dimutasi dari Dit Tahti sekarang ditempatkan di Pelayanan Markas (Yanma) dalam rangka pemeriksaaan.

Pemeriksaan yang dilakukan Polda Jateng menyusul video viral pengakuan mantan tahanan setempat yang mengaku mendapati pungli di Rutan Polda Jateng. Besarannya variatif, dari ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. 

Layanannya juga beragam di antaranya biaya menggunakan ponsel di tahanan hingga keluar tahanan di waktu-waktu tertentu secara non-prosedural.

“Kami dapati di dalam ada transaksional, seperti pindah ke kamar satu ke kamar lain, layanan fasilitas handphone. Betul tidak terbantahkan lagi (tudingan di video),” kata Kombes Artanto. 

Editor: Kastolani Marzuki

Propam Polda Jawa Tengah (Jateng) mengusut dugaan pungutan liar di tahanan Polda Jateng. Ada tiga oknum polisi yang diperiksa dalam pengusutan ini. Ketiganya kini menjalani penempatan khusus (Patsus) selama 30 hari.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengatakan tiga oknum tersebut adalah Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU. Mereka menjadi terduga pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) jaga tahanan.

"Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bid Propam telah menetapkan tiga petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP jaga tahanan.

Jadi yang bersangkutan tiga orang ini melakukan kegiatan transaksional layanan jaga tahanan di Polda Jateng," kata Artanto di kantornya, Senin (14/4/2025).

Ketiga oknum yang tadinya bertugas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti itu kini ditempatkan khusus di bagian Pelayanan Markas (Yanma). Hal itu dalam rangka pemeriksaan oleh Propam.

"Saat ini ketiga terduga pelanggar tersebut menjalani Patsus selama 30 hari ke depan dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin, yang bersangkutan juga sudah dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan," ujar Artanto.

Terkait bukti, Artanto menjelaskan saat ini masih didalami. Meski tidak menyebutkan buktinya, namun Artanto menegaskan sudah ada bukti awal yang cukup dari pengakuan seseorang berinisial Z.

"Saat ini kita masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Namun hasil pemeriksaan awal dan konfirmasi dengan yang bersangkutan, yang menyampaikan di video, atau si Z, memang sudah ada bukti awal yang cukup bagi penyidik Propam untuk melakukan penindakan terhadap ketiga penjaga tahanan tersebut," terang Artanto.

Sementara itu diketahui pungli tersebut terjadi sekitar setahun lalu. Artanto tidak membantah soal besaran pungli atau fasilitas yang didapat tahanan setelah membayar ke oknum.

"Yang bersangkutan (Z) ingin pindah kamar dan kemudian hal itu terjadi transaksi, karena yang bersangkutan sudah diploting dalam kamar-kamar tertentu, sehingga terjadi transaksi di sini," kata Artanto.

"(Sewa handphone) Betul, di dalam itu transaksionalnya yaitu pindah ke kamar satu ke kamar lain. Kedua, adanya layanan fasilitas handphone sehingga terjadi transaksional dengan anggota jaga tersebut," sambungnya.

Motif dalam kasus ini belum diketahui, namun Artanto menegaskan uang yang diperoleh dipakai sendiri. Pendalaman masih terus dilakukan oleh Bid Propam Polda Jateng.

"Kalau motif belum 86, tapi mereka sendiri yang memahami, karena uang itu mereka sendiri yang gunakan," ujar Artanto.

Untuk diketahui, Pungli tersebut viral setelah ada video yang diunggah sejumlah akun media sosial, di antaranya akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back. Video itu menampilkan seorang pria bertopi yang mengaku pernah ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. Ia membeberkan adanya dugaan pungli, intimidasi, hingga pemukulan di dalam tahanan.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menangani kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tahanan di rutan markas kepolisian tersebut yang diduga melibatkan tiga oknum polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Senin, mengatakan, tiga oknum polisi, masing-masing Aiptu P, Bripka W dan Bripka SU, yang diduga terlibat dalam kasus telah dilakukan penempatan khusus (patsus).

Ia mengatakan penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah.

"Tiga oknum anggora tersebut diduga melanggar prosedur standar saat menjaga tahanan," katanya.

Menurut dia, ketiga oknum tersebut diduga melakukan kegiatan transaksional dengan para tahanan.

Dalam penanganan perkara tersebut, kata dia, kepolisian juga telah meminta keterangan Z, mantan tahanan Polda Jawa Tengah yang memberi pernyataan tentang adanya pungli tersebut.

Ia menambahkan terdapat bukti awal yang cukup terhadap perbuatan para oknum polisi yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun itu.

Ketiga oknum polisi tersebut, lanjut dia, akan menjalani proses disiplin etik kepolisian untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025