Tulungagung (ANTARA) - Dua pelajar tingkat SMA/SMK di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terpaksa mengikuti ujian penilaian sumatif akhir jenjang (PSAJ) atau ujian kelulusan di Lapas Kelas IIB Tulungagung karena tersangkut kasus hukum.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik Giatja) Lapas Kelas IIB Tulungagung Rizal Arbi Fanani, Senin, mengatakan, ada dua pelajar dari sekolah berbeda yang saat ini berstatus tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung dan tetap difasilitasi untuk mengikuti ujian kelulusan.

“Keduanya masing-masing berinisial BK (18) dari salah satu SMA negeri dan FAN (18) dari salah satu SMK negeri di Tulungagung. Statusnya masih tahanan titipan karena belum menjalani sidang,” kata Rizal, Senin.

BK diketahui tersandung perkara Undang-Undang Darurat terkait penjualan bubuk mesiu untuk petasan. Sementara FAN terlibat kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ujian PSAJ dijadwalkan berlangsung sejak Kamis (10/4) hingga Selasa (22/4), dengan jumlah mata pelajaran yang diujikan sebanyak 13 mapel untuk BK dan 15 mapel untuk FAN. Selama ujian berlangsung, keduanya didampingi oleh pengawas resmi dari sekolah masing-masing.

“Setiap hari ada dua mata pelajaran yang diujikan, kecuali hari Jumat hanya satu mata pelajaran karena waktu terbatas,” jelasnya.

Pihak Lapas juga menyediakan dua ruangan berbeda untuk pelaksanaan ujian, yakni ruang layanan Litmas dan ruang Kasi Binadik.

Menurut Rizal, fasilitasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI ke-4 mengenai fungsi pemasyarakatan, yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

“Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik bagi semua warga binaan, termasuk mereka yang masih berstatus pelajar, agar tetap mendapatkan hak pendidikan,” ujar Rizal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

“Penegakan hukum berbasis metode ilmiah ini harus secara transparan dan adil bagi korban maupun keluarga korban,”

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta penegakan hukum berbasis metode ilmiah (scientific crime investigation) atas tewasnya seorang jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran.

“Penegakan hukum berbasis metode ilmiah ini harus secara transparan dan adil bagi korban maupun keluarga korban,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin.

Uli menekankan selain penegakan hukum berbasis ilmiah, Komnas HAM juga meminta agar tetap mengedepankan perlindungan saksi dan korban/keluarga korban, termasuk pemulihan hak-hak korban/keluarga korban.

“Komnas HAM sedang melakukan pemantauan soal kasus pembunuhan jurnalis wanita di Kalsel yang dilakukan oknum TNI AL,” ujarnya.

Uli mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalsel, kuasa hukum korban, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), dan pihak terkait lainnya.

“Komnas HAM akan segera meninjau ke lokasi di Banjarbaru, Kalsel,” tutur Uli.

Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Diketahui, korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jawa Tengah (Jateng) beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungutan liar (pungli) oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Bayar Rp 1 Juta untuk Masuk Sel

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp 1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp 25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa hp atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp 150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Bisa Sewa HP

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi. "Main HP-nya dipojok, kameranya dimatiin. CCTV-nya dimatiin," kata pria yang mengaku pernah mendekam di rutan Polda Jateng tersebut.

Menurut pria itu, banyak tahanan yang membayar. "Sehari ya kalau Rp 5 juta lebih untuk satu regu, satu tim, dapat dari tahanan dan dari sewa HP sama 'angin-angin'," ucapnya.

Bayar Kamar Atensi untuk Keluar Sel

Dia pun mengungkap adanya "kamar atensi". Penghuni ruang tahanan tersebut hanya ditahan ketika apel. "Habis apel selesai, ya enggak di sel. Itu 'kamar atensi', (tarifnya) Rp 2 juta per orang," ujarnya.

Selain pungli, pria tersebut mengaku pernah menjadi korban intimidasi petugas. "Saya kan bayar atensi kamar Rp 2 juta, terus saya disuruh bagiin nasi, saya enggak mau, saya langsung dipindah di sel. Jadi duit atensi enggak ada artinya. Saya tetap saja ditahan di sel. Ada pemukulan juga," ucapnya.

Pria tersebut mengatakan pernah memperoleh kabar dari para tahanan yang mengaku diperintah oleh polisi penjaga rutan untuk memukulinya. "Tapi Alhamdulillah enggak terjadi," katanya.

Pria itu mengaku berencana melaporkan kejadian-kejadian yang dialaminya selama ditahan di rutan Polda Jateng. "Saya kasihan sama tahanan-tahanan yang akan datang, yang lain. Masa sudah ditahan, malah di situ disuruh ngeluarin duit terus," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengultimatum pihak-ohak yang menyebarkan isu ijazah palsuJokowi agar menghentikan perbuatan mereka.

Kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan langkah hukum apabila narasi ijazah palsu Jokowi terus disebarkan.

"Hentikan narasi-narasi yang menyesatkan, yang merugikan karena kami sudah berdiskusi dan mencanangkan, mencadangkan untuk mengambil langkah hukum," kata Firmanto dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Firmanto menegaskan bahwa ijazah palsu hanyalah sebuah rumor dan berita bohong.

Ia memastikan, Jokowi benar-benar lulus dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan terdapat ijazah asli sebagai bukti kelulusan Jokowi dari kampus tersebut.

Ijazah itu pun disebut telah dikonfirmasi oleh pihak UGM dan telah berkali-kali digunakan dan diverifikasi selama Jokowi mengikuti pemilihan, sejak tingkat wali kota Solo hingga presiden.

"Sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian Dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak-pihak lain, termasuk bapak sendiri," ucap Firmanto.

Oleh karena itu, Firmanto meminta pihak manapun untuk segera menghentikan narasi-narasi negatif.

Ia juga meminta masyarakat berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar jangan sampai menyebarkan fitnah dan kebohongan.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," kata Firmanto.

Kuasa hukum Jokowi lainnya, Andra Reinhard, menambahkan bahwa komentar para ahli yang bermunculan di media sosial sudah liar.

Pasalnya, mereka tidak melakukannya atas perintah hukum, melainkan sebagai bentuk penggiringan opini publik.

"Liar menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, itu semuanya liar. Kalau mereka membandingkan dengan yang asli, ataupun mereka melakukan itu atas perintah undang-undang, nah itu baru benar. Di luar itu, liar,"kata Andra.

Diketahui, isu mengenai ijazah palsu Jokowi kembali ramai di media sosial.

Masalah ijazah palsu ini dibicarakan sejak dua tahun lalu hingga membuatnya tiga kali digugat ke pengadilan.

Namun, sepanjang tiga kali itu pula, kasus ini dimenangkan oleh pihak Jokowi.

Adapun dalam laman resmi UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menjawab pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

Ia menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli.

"Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," ujar Sigit dilansir dari laman resmi UGM.

SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga anggota kepolisian ditetapkan sebagai terduga pelaku pungutan liar (pungli) di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Tengah.

Ketiga oknum tersebut adalah Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU, yang bertugas sebagai petugas jaga dan diduga melanggar standar operasional prosedur (SOP) saat menjalankan tugas mereka.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengonfirmasi adanya kasus tersebut.

"Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bidpropam telah menetapkan tiga petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP," ungkap Artanto, Senin (14/4/2025).

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ketiga anggota kepolisian itu terlibat dalam kegiatan transaksional dengan para tahanan.

Mereka kini sedang menjalani proses pemeriksaan khusus selama 30 hari ke depan dan akan segera dihadapkan pada sidang disiplin.

"Yang bersangkutan juga sudah dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan," tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah sebuah video yang mengejutkan viral di media sosial, di mana seorang pria mengaku sebagai mantan tahanan di Rutan Polda Jawa Tengah.

Dalam video singkat yang beredar luas di TikTok dan X, pria tersebut mengungkapkan dugaan praktik pungli, intimidasi, dan kekerasan fisik yang dialaminya selama mendekam di rutan.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025).

Dalam waktu singkat, video berdurasi kurang dari satu menit itu telah ditonton ratusan ribu kali.

Dengan mengenakan topi dan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat, pria tersebut menceritakan pengalamannya saat ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024.

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," kata pria tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi di lingkungan penegakan hukum di Indonesia.

KOMPAS.com – Polda Jawa Barat secara menghentikan pemanggilan terhadap 40 pimpinan lembaga keagamaan di Tasikmalaya, Jabar, terkait dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Penghentian ini disampaikan secara lisan kepada ratusan kuasa hukum ulama yang tergabung dalam Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya.

Koordinator Tim Advokasi, Andi Ibnu Hadi, menyatakan bahwa meskipun kasus telah dinyatakan dihentikan, belum ada kejelasan apakah ini bersifat sementara atau akan disusul dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Kami ingin menjaga proses hukum agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan konstitusi. Adanya informasi dari Polda Jabar bahwa katanya dihentikan baru secara lisan, masih menjadi tanda tanya besar, apakah dihentikan sementara atau nantinya akan ada SP3 resmi," kata Andi saat dihubungi, Senin (14/4/2025).

Sebelumnya, Polda Jabar melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengeluarkan surat pemanggilan bertanggal 26 Maret 2025, kepada 40 lembaga keagamaan di Tasikmalaya, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Sejak 28 Maret 2025, sebanyak 20 ulama telah memenuhi panggilan klarifikasi di Polres Tasikmalaya Kota, terkait penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2023.

Namun hingga kini, belum diketahui dasar bukti kesalahan yang dimiliki oleh penyidik.

Proses penggunaan dana diklaim telah sesuai dengan peruntukannya, dan pihak kepolisian pun dinilai belum memiliki dua alat bukti yang cukup.

Andi menilai, pemanggilan ini justru mengindikasikan adanya kepentingan tertentu menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya.

"Pertama, kita akan laporkan hal ini ke Kompolnas. Kedua, kita akan lakukan upaya hukum mencari siapa dalang di balik ini. Karena sesuai data yang didapatkan, kita sudah tahu siapa dalangnya dan betul adanya kepentingan PSU sebagai kampanye hitam," ungkap Andi.

"Biasanya saya sudah banyak kasus menangani, kalau adanya pengaduan pasti dicantumkan pelapornya siapa. Kalau dalam kasus terhadap para ulama ini, tidak disebutkan siapa pelapornya," lanjutnya.

Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip due process of law.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochawan belum memberikan pernyataan terkait penghentian pemanggilan ini.

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, membantah tudingan ijazah palsu Jokowi. Yakup mengatakan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Yakup mengatakan ijazah tersebut tak akan ditampilkan jika tak ada perintah pengadilan. Sebab, menurutnya, hal itu akan menimbulkan contoh buruk.

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup mengatakan perihal tudingan ijazah palsu tersebut telah tiga kali digugat ke pengadilan. Namun, kata dia, para penggugat tersebut selalu kalah di pengadilan.

Yakup pun meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Selain itu, menurutnya, keaslian ijazah Jokowi juga sudah diverifikasi oleh berbagai lembaga kompeten. Di antaranya, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mempertimbangkan langkah hukum karena terkait tuduhan ijazah palsunya. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Lihat juga video: Ramai-Ramai Teman Kuliah Jokowi Tunjukan Ijazah dan Foto Wisuda

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Medan (ANTARA) - Penyidik Unit I Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut Kompol Dedy Kurniawan digugat praperadilan oleh Rahmadi, warga asal Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, atas sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba.

Sidang praperadilan dengan nomor perkara: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn, dibuka oleh Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Medan, Senin (14/4).

Rahmadi selaku pemohon melalui kuasa hukumnya Suhardi Umar Tarigan dalam surat permohonannya mengungkapkan bahwa pihaknya keberatan atas penetapan status tersangka Rahmadi atas kasus dugaan narkoba.

“Kami menilai penetapan tersangka terhadap Rahmadi tidak didukung alat bukti yang cukup serta diduga melanggar prosedur hukum alias cacat prosedur,” tegas dia.

Oleh sebab itu, pihaknya sangat keberatan terkait proses penangkapan kliennya yang dianggap tidak sesuai SOP dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Proses hukum yang dijalani kliennya kami penuh dengan kejanggalan dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Makanya kami mengajukan gugatan praperadilan, yakni Presiden Cq Kapolri Cq Kapoldasu Cq Diresnarkoba Cq Penyidik Kompol Dedy Kurniawan,” jelas dia.

Setelah mendengarkan surat pembacaan permohonan, Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan menunda persidangan dan dilanjutkan pada Selasa (15/4), dengan agenda jawaban dari termohon.

“Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Selasa (15/4), dengan agenda jawaban dari termohon,” kata Hakim Cipto.

Di luar persidangan, Suhardi Umar Tarigan juga mengungkapkan selain mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Medan, pihaknya juga mengungkapkan telah melaporkan adanya dugaan kekerasan yang dialami Rahmadi saat penangkapan.

Yakni, lanjut dia, dugaan pelanggaran HAM berupa penganiayaan terhadap Rahmadi oleh oknum penyidik, yang juga sempat viral di media sosial dan televisi nasional.

“Akibat peristiwa penganiayaan yang dialami klien kami pada saat penangkapan, kami telah melaporkan ke Bid Propam Polda Sumut dan akan diteruskan ke SPKT untuk tindak pidana umum,” tegasnya.

Atas hal itu, pihaknya meminta agar hakim yang memeriksa permohonan praperadilan tersebut dapat memutus sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti dan ahli yang akan ajukan ke persidangan.

“Kami berharap hakim dapat membatalkan penyadapan status tersangka kepada Rahmadi, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta dipulihkan hak dan martabatnya kembali," sebut dia.

Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut bernama Deni ketika ditanya terkait ketidakhadiran pada sidang perdana pekan lalu, mengaku akan berkoordinasi dengan atasannya.

"Nanti akan kami tanya ke atasan dulu ya," ucapnya sembari meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Medan.

Ternate (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) Budi Argap Situngkir mengajak jajarannya untuk mengevaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

Hal itu disampaikan Budi saat memimpin apel pagi yang dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kepala Divisi P3H, Zulfahmi beserta jajaran.

“Hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, menjadi dasar peningkatan kinerja triwulan II dan selanjutnya. Saya minta kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan,” ajak dia, Senin (14/4).

Dalam pemenuhan data dukung capaian kinerja maupun pembangunan zona integritas, dirinya meminta tim kerja agar dapat memperhatikan tidak hanya tenggat waktu, tetapi juga memastikan bahwa isi laporan relevan, akurat, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Pelaksanaan rencana kerja pelayanan dan pembinaan hukum dilakukan secara kolaboratif dan sinergi,” lanjutnya.

Di akhir arahan, Budi Argap Situngkir menekankan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani seluruh pegawai, serta semangat kebersamaan dan solidaritas antarpegawai sebagai fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.