Keluarga tahanan narkoba Polres Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel) M Rusli (49) yang tewas mengadu ke DPRD Parepare. Keluarga korban mencurigai diagnosa dokter di surat kematian M Rusli tidak benar.

"Saya tidak terima itu (diagnosa dokter). Saya bukan curiga kalau itu dipalsukan, saya curiga tidak betul diagnosanya," ungkap kakak korban, Agussalim kepada detikSulsel di Kantor DPRD Parepare, Selasa (15/4/2025).

Agussalim menilai, sesak napas dan bayangan putih di foto rontgen itu tidak semata-mata tumor paru. Dia juga menyoroti gejala sesak napas yang dinilai tidak bisa langsung disebut tumor paru.

"Saya kira ini trauma abdomen. Dia menyampaikan foto rontgen itu ada bayangan putih, bukan semata-mata tumor. Bisa saja infeksi atau penebalan jaringan dan lain-lain," katanya.

Dia mengaku akan terus mencari keadilan atas tewasnya M Rusli kepada aparat penegak hukum. Agussalim siap melakukan pembuktian adanya dugaan penganiayaan melalui langkah autopsi.

"Langkah selanjutnya tentu saya kejar ini aparat hukumnya sampai di mana prosesnya nanti. Akhirnya pada kesimpulan harus dilakukan autopsi oleh dokter forensik yang kredibel dan independen," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare, dr Renny Anggraeny mendukung keluarga korban memastikan penyebab kematian. Namun dia menegaskan bahwa dokter melakukan diagnosa tanpa intervensi pihak lain.

"Cuma kami itu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dokter saat pemeriksaan pasien. Kalau misalnya ada kecurigaan kalau kami ini kerjasamalah diintimidasi lah, tidak ada sama sekali," jelasnya.

Renny mengaku rumah sakit terkadang sulit mengetahui penyebab kematian pasien. Olehnya itu, dokter hanya melakukan diagnosa atau dugaan penyebab kematian pasien.

"Makanya kita bilang diduga. Dokter Mala itu tidak bilang tumor. Dia bilang diduga keganasan atau infeksi pneumonia itu berdasarkan hasil rontgen. Kalau tidak yakin, suruh lapor ke polisi baru autopsi ki," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Parepare Satria Parman Agoes Mante meminta keikhlasan keluarga korban. Menurut dia, penjelasan tentang diagnosa dokter itu harus dibekali ilmu medis.

"Banyak hal yang diadukan, semuanya itu dijawab oleh pihak rumah sakit dibuktikan dengan hasil medis. Tapi pihak keluarga agak kurang trust (kepercayaan) kepada pihak rumah sakit," jelasnya.

Parman menyarankan agar keluarga korban melakukan langkah autopsi jika tidak puas dengan diagnosa dokter. Sehingga dengan begitu pihak keluarga bisa menemukan kepastian penyebab kematian M Rusli.

"Kalau memang merasa tidak puas dengan hasil diagnosa dokter," pungkas Parman.

Sebelumnya diberitakan, Propam Polres Parepare memutasi dan memeriksa dua oknum polisi terkait tewasnya tahanan narkoba bernama M Rusli (49). Salah satu yang dimutasi adalah Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S.

"Iya (sudah diperiksa). Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada wartawan, Jumat (11/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau memastikan bahwa napi yang dugem di dalam tahanan berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Dirjenpas Riau, Maizar, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan tindakan tegas bagi siapa saja yang terlibat.

"Apabila dugaan pelanggaran tersebut ada, kami akan menindak tegas terhadap warga binaan (napi), termasuk kepada petugasnya apabila ada keterlibatan di dalamnya," ucap Maizar kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (16/4/2025).

"Kami akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tuturnya.

Pihaknya memastikan melakukan langkah konkret terkait napi dugem dan diduga pesta narkoba itu.

Maizar mengatakan, saat ini pihaknya secara mendalam akan mempelajari dan menggali informasi serta mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket).

"Saat ini tim kami sudah turun, termasuk saya sendiri untuk memastikan kondisi Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru pasca-viralnya berita tersebut," kata Maizar.

Di samping itu, dia juga memerintahkan kepada seluruh kepala lapas dan rutan se-Riau untuk melakukan razia gabungan dengan berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian setempat.

Sebagaimana diberitakan, viral di media sosial sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Selasa (15/4/2025).

Dalam video itu, tampak beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras.

Beberapa di antaranya duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Tak hanya itu, salah satu pria dalam video juga terlihat menggunakan handphone, dengan dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menyelidiki dugaan pesta narkotika dan obat-obatan terlarang serta minuman keras oleh narapidana yang diduga digelar di dalam sel rumah tahanan.

Selain penyelidikan polisi juga menggelar razia untuk mengetahui kebenaran video tahanan dugem di penjara Pekanbaru tersebut.

"Saya sudah instruksikan Kepala Satuan Narkoba untuk segera melakukan operasi gabungan, melakukan razia dan pengecekan peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan maupun rutan," kata Kepala Polresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika di Pekanbaru, Selasa (16/4).

Dikatakan Jeki bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat terhadap keresahan masyarakat. Selain juga untuk memastikan tidak ada peredaran narkoba maupun aktivitas tak wajar di dalam lembaga pemasyarakatan.

Razia akan dilakukan dalam waktu dekat bersama pihak rutan, lapas, dan instansi terkait untuk memastikan kebersihan lapas dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya.

Kombes Jeki menekankan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum. Termasuk jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam membiarkan atau memfasilitasi aktivitas ilegal di dalam tahanan.

"Tidak boleh ada ruang untuk narkoba, apalagi di dalam tempat yang seharusnya menjadi tempat pembinaan," tambahnya.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik joget diiringi musik keras (dugem), viral di media sosial. Aksi tahanan dugem itu diduga terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk dengan latar suara musik menghentak keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

Tampak pula sebuah botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat isap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone di telinganya.

Belum diketahui kapan dan di mana video tersebut direkam, serta siapa yang merekam dan menyebarkannya.

Video itu turut diunggah di akun Instagram @manangsoebeti_stori, yang merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti.

"Ada yang tahu di mana ini? Sepertinya saya kenal sama yang nyender di tembok pakai kacamata itu," tulis Manang dalam unggahannya, disertai cuplikan video berdurasi singkat.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sejumlah narapidana yang diduga sedang dugem dan pesta narkoba dipastikan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau.

Hal ini dibenarkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Riau, Maizar.

"Ya, betul," kata Maizar saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/4/2025).

Dia mengaku sedang ada kegiatan sehingga belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kejadian di Rutan Pekanbaru tersebut.

"Saya masih ada kegiatan. Sebentar lagi saya jelaskan ya, seperti apa tindakannya," tutur Maizar.

Sementara itu, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, saat dikonfirmasi Kompas.com, belum memberikan jawaban.

Sebagaimana diberitakan, viral di media sosial sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Selasa (15/4/2025).

Dalam video itu, tampak beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras.

Beberapa di antaranya duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Tak hanya itu, salah satu pria dalam video juga terlihat menggunakan handphone, dengan dugaan para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

Jakarta (ANTARA) - Aktor Korea Selatan Kim Soo Hyun telah mengajukan pengaduan hukum terhadap unggahan, komentar jahat secara daring di internet.

Gold Medalist selaku agensi Kim Soo Hyun, dalam pernyataan tertulis menyampaikan baru-baru ini, postingan, komentar, dan informasi palsu yang ditujukan kepada artisnya tersebut, telah diunggah dan disebarkan secara daring tanpa pandang bulu.

"Secara khusus, konten spekulatif yang tidak berdasar dan klaim yang tidak terverifikasi telah dibagikan secara terus-menerus dan berulang kali, yang menyebabkan masyarakat membentuk kesalahpahaman dan merusak reputasi artis kami," tulis pernyataan Gold Medalist, sebagaimana dikutip laporan Soompi, Selasa.

"Fitnah jahat, penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, dan pelecehan seksual, yang marak di komunitas daring dan media sosial, merupakan tindakan kriminal yang tidak boleh dianggap enteng" tambahnya.

Berdasarkan laporan aktif dari penggemar mengenai tindakan jahat dan pemantauan internal, Gold Medalist mengajukan pengaduan hukum kepada otoritas investigasi pada 14 April atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi dan penghinaan berdasarkan Undang-Undang Pidana.

Tindakan yang disebut "penghancur dunia maya" yang mengeksploitasi anonimitas untuk membuat berita palsu dan memproduksi video serta film pendek yang memicu perundungan dunia maya juga menjadi perhatian serius.

"Karena identitas para penghancur dunia maya tersebut kini terungkap dan tindakan hukum sedang diambil, kami juga akan menanggapi dengan tegas dalam koordinasi dengan perwakilan hukum luar negeri terhadap platform asing seperti YouTube dan X (sebelumnya Twitter)," tulis penyataan tersebut.

Gold Medalist akan terus mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap aktivitas daring "ilegal" tersebut guna melindungi hak-hak artisnya.

"Kami akan terus mengajukan keluhan tambahan terhadap postingan jahat yang mencemarkan nama baik artis kami, dan kami berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak-hak artis kami melalui tindakan hukum yang kuat terhadap setiap perilaku kriminal yang jelas," lanjutnya.

Adapun bintang "Queen of Tears" itu telah terseret dalam kontroversi sejak bulan Maret, menyusul dugaan hubungan di bawah umur dengan mendiang aktris Kim Sae Ron, klaim yang telah dibantahnya dengan tegas.

Penerjemah: Sri Dewi Larasati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

PEKANBARU, iNews.id - Rekaman video sejumlah tahanan asyik menikmati musik dugemviral di media sosial. Tempat tersebut diduga Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau.

Dalam video yang beredar terlihat para tahanan asyik menikmati dentuman musik. Beberapa bahkan sampai berdiri untuk berjoget, sedangkan lainnya duduk sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Selain itu ada tahanan yang sibuk menelepon, bermain handphone (HP) hingga mengisap rokok elektrik dan rokok konvensional. Di sekitar mereka juga tampak berjejer sejumlah minuman.

Tak sampai di situ, di antara para tahanan terdapat benda seperti bong yang merupakan alat isap sabu. Video ini viral di media sosial sejak Selasa (15/4/2025).

Terkait video yang menghebohkan ini, Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu saat dikonformasi tidak membantahnya. Namun dia enggan menjelaskan lokasi tahanan tempat dugem dan siapa saja yang sudah diperiksa terkait hal tersebut.

"Lagi diperiksa, lagi diperiksa. Nanti dulu ya," ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Editor: Donald Karouw

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik (parpol).

"Ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan," kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut, terlebih Pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Bahkan, Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.

"Dan ini (RUU Perampasan Aset) lagi dibahas di antara kementerian dan lembaga. Nanti pada waktunya itu akan diajukan kembali," imbuh Menkum.

Sebelum diajukan kembali ke parlemen, kata dia, Pemerintah memandang perlu kesepakatan awal dengan kekuatan politik terkait dengan RUU yang mengatur pemiskinan terhadap koruptor itu.

"Bagi Pemerintah, yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal. Jadi, ini soal politik saja, ya, soal politik," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat terganjal tahun politik.

Pasalnya, kata Wamenkum, beleid tersebut sudah masuk ke DPR sejak April 2023. Akan tetapi, sepanjang tahun 2023 sampai dengan menjelang Pemilihan Umum Presiden RI pada bulan Februari 2024 merupakan tahun politik.

"Banyak di antara teman-teman di DPR yang kembali maju pada pemilihan legislasi berikutnya sehingga ini belum dibahas," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara pertemuan media di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Adapun RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025—2029. Namun, RUU itu tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

SURABAYA, KOMPAS.com – Praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan di Indonesia dinilai sebagai bentuk eksploitasi yang melemahkan posisi tawar buruh.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara dunia ketiga lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Khalid Syaifullah, sosiolog masyarakat agraris dan kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), saat ditemui Kompas.com di Gedung 17 Fisipol Unesa, Selasa (15/4/2025).

"Penahanan ijazah itu salah satu alasannya adalah untuk melemahkan bargaining politik para buruh," kata Khalid.

Menurutnya, dengan menahan ijazah, perusahaan dapat mencegah buruh melakukan protes atau menolak perintah atasan yang terkadang berada di luar kontrak kerja yang telah disepakati.

"Kalau mereka melakukan itu, maka konsekuensinya akan berat. Ijazahnya akan ditahan dan itu membuat mereka tunduk," ujarnya.

Dampak serius bagi tenaga kerja

Praktik penahanan ijazah ini berdampak merugikan bagi para pekerja.

Khalid menjelaskan bahwa ijazah merupakan modal utama bagi pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

"Dalam istilah Marx, ijazah itu menjadi semacam surat kepemilikan atas komoditas tenaga kerja mereka, yang bisa mereka perjualbelikan," ujarnya.

Ketika ijazah ditahan, pekerja tidak dapat mencari pekerjaan di tempat lain.

Meskipun tidak memiliki data pasti, Khalid meyakini banyak pekerja yang ijazahnya ditahan dan tidak bisa ditebus, sehingga mereka terpaksa beralih ke sektor informal karena tidak memiliki dokumen legal untuk melamar pekerjaan formal.

Celah hukum yang dimanfaatkan

Khalid mengkritisi anggapan bahwa penahanan ijazah sah-sah saja berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, padahal praktik ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Ada hubungan yang timpang antara pemilik perusahaan dengan para pekerja ketika melakukan kontrak."

"Pekerja, apalagi di situasi sekarang, adalah pihak yang sangat membutuhkan pekerjaan, sehingga pilihan menahan ijazah terpaksa mereka ambil," ungkapnya.

Lebih lanjut, ketiadaan hukum yang jelas menjadi lahan eksploitasi bagi perusahaan.

Menurut Khalid, peraturan yang samar seringkali disukai oleh perusahaan dan juga pemerintah, terutama pemerintah daerah.

"Dengan begitu mereka bisa berkongkalikong dengan pihak perusahaan untuk meraup keuntungan, bisa dalam bentuk upeti atau cara lainnya," tegasnya.

Khalid merujuk pada riset berjudul "State and Illegality" yang menunjukkan bahwa praktik ilegalitas sering terjadi di wilayah hukum yang abu-abu, yang sengaja dikondisikan oleh stakeholder seperti pemerintah dan pengusaha untuk meraup keuntungan.

Peran pemerintah daerah yang berat sebelah

Dalam penyelesaian kasus penahanan ijazah, pemerintah daerah (Pemda) atau pemerintah kota (Pemkot) seharusnya berperan sebagai mediator dalam perundingan bipartit atau tripartit.

Namun, Khalid menilai peran ini seringkali problematik.

"Kadang-kadang Pemda/Pemkot sebagai mediator juga seringkali berat sebelah, biasanya memihak para perusahaan," katanya.

Adanya demonstrasi buruh setiap May Day yang menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR) menunjukkan bahwa perundingan antara buruh dan perusahaan dengan mediator Pemda atau Pemkot melalui organisasi perangkat daerah (OPD) seringkali cenderung memenangkan pihak perusahaan.

Populisme politik vs solusi berkelanjutan

Menanggapi langkah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang turun langsung menangani kasus penahanan ijazah, Khalid melihatnya sebagai cara populis yang sudah banyak dilakukan pendahulu seperti Tri Rismaharini atau bahkan mantan Presiden Joko Widodo.

"Politik kita masih mengandalkan politik ketokohan, dan itu biasanya tidak berkelanjutan. Setelah tokohnya ganti atau tokohnya dapat tawaran politik yang menggiurkan, biasanya apa yang dilakukan berhenti, bubar, dan digantikan oleh cara-cara lama," ungkapnya.

Khalid menilai, meskipun cara tersebut tampak tepat untuk jangka pendek, tidak akan berkelanjutan.

Diperlukan mekanisme penyelesaian yang komprehensif untuk menjamin para buruh memiliki posisi tawar di hadapan perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tengah menyelidiki kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan di Garut Jawa Barat.

Dalam video yang kini viral di media sosial, dokter tersebut tengah melakukan USG ke pasiennya sembari melakukan pelecehan dan terekam oleh kamera CCTV.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi mengemukakan pihaknya sudah memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat untuk segera menindaklanjuti video yang viral di media sosial tersebut.

"Upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Bahkan, Arifah juga menawarkan bantuan hukum kepada korban terkait aksi tindak pidana pelecehan yang dilakukan dokter mesum di klinik swasta daerah Garut Jawa Barat tersebut.

"Kalaupun perlu bantuan hukum kami bisa membantu kooridnasikan, tetapi memang sebetulnya bukan wilayah kami, tapi kami akan bantu," katanya.

Arifah juga mendesak Polda Jawa Barat untuk segera mencari dan menangkap pelaku pelcehan tersebut, sehingga tidak ada lagi korban di kemudian hari.

"Sudah ditindaklanjuti oleh Kepolisian ya," ujarnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menegaskan pihaknya tengah memburu pelaku pelecehan itu. Dia juga mengatakan bahwa identitas pelaku sudah dikantongi oleh pihak kepolisian.

"Saat ini sedang kita cari. Diskresi kita wajib mengamankan dalam 1x24 jam kan, untuk melakukan penyelidikan," tuturnya.

SUMBAWA, KOMPAS.com - Guna mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan eksploitasi di luar negeri, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mengambil langkah tegas dengan memperketat pengurusan paspor.

Langkah ini ditujukan untuk menghindari rekrutmen WNI sebagai admin judi online dan operator scamming, serta untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, Tedy Anugraha, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pencegahan secara masif dengan memperdalam wawancara saat pengurusan dokumen paspor.

"Kami perketat dan perdalam di wawancara paspor. Misalnya kami tanya apa tujuannya bepergian ke negara tersebut," ujar Tedy saat ditemui pada Selasa (15/4/2025).

Pendalaman wawancara ini bertujuan memastikan bahwa warga yang ingin keluar negeri tidak terjebak dalam praktik ilegal.

Tedy mengakui bahwa belakangan ini banyak WNI yang terjebak menjadi admin judi online dan operator scamming, yang mengalami berbagai persoalan di luar negeri.

"Kebanyakan penempatan admin di negara Kamboja, Filipina, dan Myanmar. Mereka diiming-imingi kerja di kasino tetapi ternyata tidak," ujarnya.

Modus operandi yang digunakan oleh para perekrut adalah menjanjikan gaji tinggi dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga menarik minat calon pekerja, terutama anak muda dan lulusan sarjana.

"Mudah-mudahan dengan edukasi, kejahatan semacam itu bisa diminimalisir," harapnya.

Tedy juga menekankan bahwa pihaknya berupaya mencegah masyarakat menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedur.

"Biasanya ketahuan karena keceplosan saat diwawancara dan diberi pertanyaan menjebak. Atau mau jalan-jalan tetapi jawabannya mencurigakan," ucapnya.

Kantor Imigrasi Sumbawa juga fokus pada pembinaan di tingkat desa.

"Bagaimana membangun sinergi Imigrasi dan desa menuju layanan yang lebih dekat dan terintegrasi," kata Tedy.

Tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi terkait layanan keimigrasian, termasuk pengawasan orang asing dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor Imigrasi.

"Kami berikan informasi layanan keimigrasian, khususnya kepada masyarakat yang lebih cepat dan akurat dengan sistem digital," tambahnya.

Tedy menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat dan sosialisasi akan dimasifkan untuk mencegah TPPO.

"Kami imbau kepada semua agar gunakan prosedur resmi. Kami akan sosialisasi hingga desa binaan," harapnya.

Saat ini, desa binaan Imigrasi terletak di Kecamatan Moyo Hulu, dan pihaknya berencana untuk memperluas sosialisasi ke kecamatan lain, terutama yang banyak menjadi PMI.

Tedy meminta masyarakat yang ingin menjadi PMI untuk mempersiapkan kemampuan (skill) terlebih dahulu.

"Jangan serta merta tergiur gaji besar dan iming-iming, agar kita bisa kurangi PMI unprosedural," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, harus diproses hukum.

“Sikap kami, ya yang bersangkutan harus diproses hukum, jelas,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa bila pelaku tersebut dibiarkan begitu saja, maka terdapat kemungkinan kasus-kasus serupa dapat terulang kembali.

“Kalau dibiarkan, nanti terulang lagi. Mungkin bukan dokter yang bersangkutan, tetapi di tempat lain berpotensi terjadi hal yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

KOMPAS.com - Insiden cekcok di dalam pesawat Wings Air yang melibatkan seorang penumpang wanita viral di media sosial.

Penumpang wanita tersebut adalah MZ, yang belakangan diketahui adalah Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar.

Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terlihat seorang wanita mengenakan baju putih terlibat adu mulut dengan pramugari berseragam merah.

Percekcokan itu terekam kamera penumpang lain.

"Kau datang terlambat. Awaslah, aku udah mau duduk. Udahlah, selesai. Kau yang memperpanjang," ucap wanita tersebut dalam video.

Video itu memunculkan narasi bahwa Megawati Zebua mendorong dan mencekik pramugari. Namun, hingga kini belum ada bukti hukum atas tuduhan tersebut.

Keterangan Resmi dari Wings Air

Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan insiden itu terjadi pada Sabtu, 13 April 2025.

Pesawat saat itu dijadwalkan terbang dari Bandara Gunungsitoli menuju Kualanamu, dengan MZ duduk di kursi 19F.

Menurut Danang, MZ membawa koper berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin.

Saat pramugari meminta koper itu dimasukkan ke bagasi kargo belakang sesuai prosedur keselamatan, MZ menolak.

"Pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," ujar Danang dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

Danang juga menyatakan bahwa penumpang tersebut melakukan dorongan terhadap pramugari saat dilakukan pendekatan lanjutan.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command dan kemudian kepada tim ramp. Setelah itu, koordinasi dilakukan dengan AVSEC (Aviation Security) dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Wings Air menegaskan bahwa pihaknya tengah menempuh langkah hukum atas insiden ini sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan penerbangan yang aman dan profesional.

Tanggapan Megawati Zebua

Menanggapi video viral tersebut, Megawati Zebua membantah tuduhan bahwa dirinya mencekik pramugari.

"Video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Saya hanya menyuruh pramugarinya bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ujar Megawati saat ditemui di DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).

Ia mengaku saat itu hendak membantu seorang pria tua yang akan transit ke Padang agar tasnya tidak masuk bagasi karena khawatir tertinggal pesawat lanjutan.

"Pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel sehingga tidak bisa dimasukkan ke kabin," katanya.

KOMPAS.com/GOKLAS WISELY Megawati Zebua saat diwawancarai di DPRD Sumut pada Selasa (15/4/2025).

Klaim Telah Saling Memaafkan

Megawati juga menyebut bahwa dirinya dan pihak Wings Air telah saling memaafkan.

"Sudah (berkomunikasi dengan Wings Air), ya saling memaafkan, itu saja. Biarlah ini jadi pembelajaran bagi kita juga," ujarnya.

Respons DPRD Sumut

Ketua DPRD Sumut, Erni Eriyanti, turut memberikan komentar. Ia mengaku belum bertemu Megawati pasca-insiden, tetapi akan segera melakukan klarifikasi.

"Seharusnya sebagai wakil rakyat, ya bisa menjaga sikapnya di luar," ujar Erni.

Menanggapi langkah hukum yang ditempuh Wings Air, Erni pun memberi tanggapan.

"Ya sah-sah saja ya. Kita tunggu saja ya," tuturnya.

(Penulis Kontributor Medan Kompas.com: Goklas Wisely)