Video yang memperlihatkan tahanan dan narapidana diduga berpesta narkoba dan minuman keras viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi di Rutan Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Berikut fakta-fakta peristiwa yang berujung dua pejabat dicopot tersebut.

Dilansir dari detikSumut, dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang berpesta dengan botol minuman keras. Terlihat pula alat hisap sabu berbentuk pipet putih menyerupai bong. Beberapa pria dalam video juga tampak bebas menggunakan ponsel dan berjoget diiringi musik remix dengan botol berserakan di sekelilingnya.

Kanwil Ditjenpas Riau Turun Tangan

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Maizar, menyatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dan langsung menindaklanjutinya.

"Kami secara mendalam akan mempelajari dan menggali informasi dan mengumpulkan bahan keterangan. Khususnya terkait berita viral di Rutan Sialang Bungkuk terhadap dugaan tahanan ataupun narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib perikehidupan di dalam Rutan," kata Maizar, Selasa (15/4/2025).

Maizar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar, baik warga binaan maupun petugas Rutan.

"Secara prinsip tetap pada komitmen kami, apabila dugaan pelanggaran tersebut ada maka kami akan menindak tegas terhadap warga binaan. Termasuk untuk petugasnya apabila ada keterlibatan didalamnya," tegasnya.

Video Direkam Tahanan, Diedarkan via WhatsApp

Maizar turut mengungkap kronologi video viral tersebut. Menurutnya, video direkam langsung oleh tahanan pada Senin (14/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Video itu lalu diunggah ke status WhatsApp, kemudian direkam layar dan beredar luas di media sosial.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar, Rabu (16/4/2025).

Dugaan Keterlibatan Petugas Diselidiki

Maizar mengakui pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penyelundupan ponsel dan barang terlarang. Namun, tahanan dan narapidana kerap menggunakan berbagai cara untuk menyelundupkan barang tersebut.

Tim pun kini menyelidiki dugaan keterlibatan petugas, khususnya petugas jaga malam saat insiden terjadi.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," ujar Maizar.

Karutan dan Kepala Pengamanan Dibebastugaskan

Imbas dari viralnya video tersebut, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry resmi dibebastugaskan.

Maizar menyebut pembebastugasan berlaku mulai hari ini. Posisi Karutan kini dijabat sementara oleh Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," kata Maizar, Rabu (16/4/2025).

14 Tahanan Diperiksa, Ancaman Sanksi Berat

Maizar memastikan bahwa seluruh tahanan yang terlibat akan diproses secara hukum. Setidaknya ada 14 orang yang kini tengah diperiksa oleh Ditjenpas Riau.

"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," ujarnya.

Untuk petugas yang terlibat, Maizar juga menegaskan sanksi hukum akan dijatuhkan sesuai aturan.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," tutupnya.

Baca selengkapnya di sini!

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Bandung (ANTARA) - Taman Safari Indonesia (TSI) melalui komisarisnya, Tony Sumampouw menunjukkan bukti video terkait tuduhan eksploitasi para pekerja Oriental Circus Indonesia (OCI) dari kecil.

Video film yang ditunjukkan Tony Sumampouw pada Antara, memperlihatkan tentang kegiatan OCI yang diambil sekitar tahun 1981 bertepatan dengan perayaan Sekaten di Klaten dan Yogyakarta, menunjukkan para pekerja anak-anak itu ceria.

"Kalau ada bekas luka (penyiksaan dan lainnya) itu enggak mungkin anak-anak ceria seperti ini," kata Tony saat ditemui di Kabupaten Bogor, Rabu.

Tony yang juga aktif di OCI bertindak sebagai pelatih hewan, mengatakan saat itu anak-anak memang harus menghabiskan waktu di lingkungan sirkus, seperti makan, mandi, istirahat bahkan belajar.

"Ketika itu memang bekerja semua, anak-anak makan, istirahat, show, sampai belajar ada waktunya. Kalau ada kekerasan mungkin saya juga kena karena saya kan di sana juga," ucap dia.

Tony Sumampouw menuturkan OCI dan Taman Safari Indonesia merupakan dua badan hukum yang berbeda, mengungkapkan isu ini pernah mencuat pada 1997 dan ditangani Komnas HAM yang kala itu dipimpin Ali Said, dan hasil penelusurannya ditemukan anak-anak tersebut berasal dari satu daerah di Jakarta.

"Ibu saya sangat suka anak-anak diasuh sampai usia enam tahun dan diarahkan mau ke sirkus apa entah akrobat atau lainnya. Jadi anak-anak itu, ibu datang ke daerah itu, mengambil anak di sana karena mereka ditolak ibunya dan bapaknya. Dan itu ada saksinya yang membenarkan," tutur dia.

Tony menduga kasus ini kembali mencuat karena ada yang mengarahkan dan dia mencurigai orang yang mengarahkan tersebut dari luar OCI.

"Ini ada yang mengarahkan. Ada minta sesuatu. Yang mengarahkan itu dari luar OCI," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Menteri HAM Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4), menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja Oriental Circus Indonesia.

Pada kesempatan itu, dia mendengarkan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami.

"Kami dengarkan dari mereka, ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana," ujarnya.

Meskipun dugaan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM itu terjadi pada masa lampau, menurut dia, bukan berarti tindak pidana yang dilakukan tidak bisa diusut.

"Apalagi, kita sudah punya KUHP sejak Indonesia merdeka," katanya.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjembatani pencarian hak bagi mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia yang diduga korban pelanggaran HAM saat bekerja di Taman Safari Indonesia pada tahun 1970-an.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menyikapi maraknya rokok ilegal, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya pemberantasan rokok ilegal di Indonesia.

Pasalnya, menurut Misbakhun, peredaran rokok ilegal dapat merusak penerimaan negara dari cukai.

"Rokok ilegal merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi oleh Bea Cukai. Rokok ilegal jelas merusak penerimaan negara. Kita perlu mempelajari secara mendalam penyebabnya," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

PIXABAY/DMITRIY Ilustrasi rokok.

Misbakhun menuturkan, rokok ilegal muncul karena tingginya tarif cukai dan aturan harga jual eceran (HJE) yang menekan kelas rokok tertentu, sehingga mendorong praktik ilegal.

Dengan demikian, persoalan rokok ilegal tidak bisa dianggap sepele. Karena banyak pelaku yang tidak bertanggung jawab memanipulasi klasifikasi produk. Bahkan ada yang menjual rokok polos tanpa pita cukai. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus pikirkan strategi keluar (exit strategy) yang tepat.

"Tarif cukai yang terus meningkat dan aturan HJE yang sangat ketat, justru mendorong pelaku industri kecil melakukan praktik-praktik ilegal, mulai dari penggunaan pita cukai palsu, pengklasifikasian produk yang tidak sesuai, hingga produksi rokok polos," jelasnya.

Ia menegaskan, fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, dan tidak boleh mengabaikan akar masalahnya. Cukai adalah tulang punggung penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari Rp 200 triliun setiap tahun.

"Maka, pengawasan dan kebijakan yang adil sangat diperlukan agar sektor ini tetap sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Misbakhun juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama mencari solusi. Para pelaku rokok ilegal perlu dibina agar tertib, karena bagaimanapun juga mereka turut menyerap tenaga kerja dan menyediakan alat produksi tembakau.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi rokok.

"Jika tidak disertai dengan kebijakan yang adil, maka industri kecil akan semakin terdesak dan berpotensi masuk dalam kategori ilegal. Ini tentu tidak kita harapkan," katanya.

Anggota Komisi XI DPR Muhidin Mohamad Said, turut menyuarakan kekhawatirannya terhadap penurunan pendapatan industri rokok nasional yang terus terjadi dari tahun ke tahun.

Penurunan ini tidak hanya berdampak pada sisi produksi dan profitabilitas, tetapi juga mengancam ekosistem tenaga kerja yang bergantung pada industri tembakau.

Muhidin mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kampanye kesehatan dan perlindungan terhadap industri rokok yang legal dan mematuhi peraturan.

“Kementerian Kesehatan terus mengampanyekan larangan merokok, tapi di sisi lain, industri rokok memberikan dampak ekonomi besar. Dari petani tembakau hingga pekerja pabrik, semua bergantung pada sektor ini. Jadi, tidak bisa hanya dilihat dari aspek kesehatan saja,” ujarnya.

Muhidin menegaskan bahwa negara juga sangat bergantung pada penerimaan dari sektor cukai. Maka itu, perlunya koordinasi lintas kementerian dalam merumuskan kebijakan terkait industri tembakau.

“Kebijakan jangan dibuat sektoral. Harus ada sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya. Jangan sampai kampanye kesehatan yang terlalu agresif justru mematikan industri tembakau yang legal dan patuh,” kata dia.

Adapun anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto menanggapi persoalan turunnya penjualan rokok. Komisi XI, imbuhnya, akan menyerap masukan dari para pengusaha dan mitra kerja lainnya terkait keluhan-keluhan mengenai turunnya penjualan rokok.

Pasalnya, sektor ini sangat erat kaitannya dengan penerimaan negara melalui cukai.

SHUTTERSTOCK/RISTOFORESCAN Penelitian terbaru menemukan, satu batang rokok dapat mengurnagi umur harapan hidup hingga 22 menit

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Menurutnya, langkah tegas sangat diperlukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan adil.

“Harus ada ketegasan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Kita harus melihat seberapa besar pengaruh rokok ilegal terhadap penurunan jumlah pengguna rokok. Bahkan, bisa jadi ada produk sejenis yang turut memengaruhi pasar. Semua ini akan kita dalami,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan hasil pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal selama ini yang menyebutkan bahwa rokok polos mendominasi rokok tanpa pita cukai.

Hal itu disampaikan Askolani saat mendampingi kunker Komisi XI DPR RI di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44 persen, disusul rokok palsu sebesar 1,95 persen, salah peruntukan (saltuk) 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi (salson) 0,37 persen.

Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 97,81 triliun.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau membenarkan video viral yang memperlihatkan tahanan berpesta layaknya dugem di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Maizar mengatakan, video tersebut direkam oleh sesama tahanan dan terjadi pada Senin (14/4/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.

"Direkam sama napi. Itu kejadiannya pada Senin (14/4/2025) sekitar jam 10 malam," kata Maizar saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (16/4/2025).

Maizar menjelaskan, setelah direkam, video tersebut dibagikan melalui status WhatsApp, lalu seseorang merekam ulang tampilan layar (screen recording) dan menyebarkannya ke media sosial.

"Tahanan yang berada di dalam video viral itu sebanyak 14 orang," ujarnya.

Dalam video tersebut tampak sejumlah pria berjoget mengikuti alunan musik keras. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kepala, dan lainnya berdiri serta bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka terlihat botol minuman berserakan serta benda menyerupai alat isap sabu (bong), yang memunculkan dugaan pesta narkoba.

Maizar menegaskan, pihaknya masih menyelidiki kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba dalam kejadian tersebut.

"Masih kami selidiki. 14 tahanan sedang dilakukan pemeriksaan," kata dia.

Penyelidikan juga dilakukan untuk menelusuri bagaimana barang-barang terlarang seperti alat isap sabu, handphone, dan rokok bisa masuk ke dalam ruang tahanan.

"Kita lihat nanti hasil pemeriksaan. Apakah barang-barang itu dari kunjungan atau ada oknum petugas yang terlibat," ujar Maizar.

Sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa ini, dua pejabat di lingkungan Rutan Pekanbaru dicopot dari jabatannya, yakni Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri.

"Keduanya sudah dibebastugaskan. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Keduanya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Maizar.

Sebelumnya, video viral yang beredar pada Selasa (15/4/2025) memperlihatkan belasan tahanan di sebuah ruangan tengah berjoget seperti sedang dugem. Dalam video itu juga tampak adanya benda menyerupai alat isap sabu, botol minuman, serta seorang tahanan yang memegang handphone.

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono memastikan, program deradikalisasi akan terus berjalan di tengah kebijakan efisiensi.

"Deradikalisasi ini instrumen penting untuk memutus rantai terorisme. Apapun kondisinya akan terus dilakukan, termasuk di tengah kebijakan efisiensi, program ini tak boleh berhenti. Ini amanat konstitusi," katanya di Surabaya, Rabu (16/4/2025) sore.

Karena itu, pihaknya terus melakukan terobosan agar program deradikalisasi tetap berjalan, salah satunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Deradikalisasi adalah treatment khusus bagi napiter usai menjalani proses hukum, bagi napiter atau biasa disebut Mitra Derad, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan.

Dia mencontohkan, deradikalisasi untuk Mitra Derad di Jawa Timur melibatkan Badan Amil Zakat (Baznas) Jatim dalam hal pengembangan kewirausahaan.

Minat kewirausahaan Mitra Derad memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang dan memilih bertani, atau sebaliknya.

"Kami terus dampingi agar mereka bisa menekuni bidang yang sesuai," ujarnya.

Program kewirausahaan telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Seperti diketahui, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Menurut Eddy, setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2025 bersama dengan 29 (dua puluh sembilan) organisasi bantuan hukum terakreditasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten R. Natanegara menyebut bahwa Bantuan Hukum merupakan kewajiban Negara untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat kurang mampu. Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

“Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status dan lainnya,” kata Natanegara dalam keterangan resminya Rabu.

Ia pun menyampaikan bahwa pada periode tahun 2025-2027, Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum (OBH/LBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Provinsi Banten berjumlah 29 (dua puluh sembilan).

“Dengan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi orang miskin/kelompok orang miskin dan Perjanjian Kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan legalitas dimulainya kontrak kerja antara Ketua/Direktur OBH/LBH terverifikasi dan terakreditasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten,” jelasnya.

Selain itu dengan ditandatanganinya perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan perjanjian kinerja ini, para Pemberi Bantuan Hukum (PBH) akan terikat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, tentunya PBH diharapkan segera melaksanakan kewajiban dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat serta segera menyampaikan laporan kepada Panitia Pengawas Daerah.

Adapun ke-29 OBH yang melakukan penandatanganan adalah Pusat Bantuan Hukum Forum Advokasi dan Pengacara Indonesia, Bankum Geradin Kabupaten Pandeglang, LBH Andil Gerakan Keadilan, LBH Lentera Putih Keadilan, LBH Patriot Pelopor Keadilan, Perkumpulan LBH dan Keimigrasian Bina Persada, Posbankum Mataguru Banten.

Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia Cabang Banten, Yayasan Keadilan dan Kesetaraan Hukum, yayasan LBH Bumi Ahkam Justitia, Yayasan LBH Punggawa Dharma Sakti, LBH Hade Indonesia Raya Tangerang, LBH Matahari, LBH Studi Kebijakan Publik Banten, Perkumpulan LBH Isbanri Sukaraharja Banten, Perkumpulan Bantuan Hukum Mufti Rahman Banten Indonesia, Perkumpulan Bantuan Hukum Tajusa Azhrari.

Perkumpulan LBH Forum Pemerhati Pembangunan, Perkumpulan LBH Jatramada, Perkumpulan LBH Langit Biru, Perkumpulan LBH Mandiri-Banten, Pos Bankum Advokat Indonesia Tangerangm Posbakumadin Jakarta Cabang Kota Tangsel, Posbakumadin Kabupaten Tangerang, Posbakumadin Serang, Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening, Yayasan LBH Keadilan Banten, Yayasan LBH Advokasi Syari’ah Cabang Tigaraksa, dan Yayasan LBH Hukum Pena Keadilan Nusantara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus pada Oriental Circus Indonesia (OCI), tetapi tak membuahkan hasil.

"Pada 1997, komisioner Komnas HAM pada waktu itu mengeluarkan rekomendasi atas kasus anak-anak atlet/eks-atlet OCI,” kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Uli menjelaskan, pada 28 tahun lalu, para mantan pemain sirkus sempat mengadukan pelanggaran HAM yang mereka alami ke Komnas HAM.

Komnas HAM pun memantau mengeluarkan rekomendasi atas pengaduan pekerja OCI Taman Safari Indonesia, dan menyatakan adanya pelanggaran HAM atas hak-hak anak.

“Pelanggaran tersebut di antaranya hak untuk mengetahui asal usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi,” kata Uli.

“Lalu, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi untuk mengakhiri dan mencegah terjadinya tindakan yang menimbulkan pelanggaran HAM tersebut.

“Komnas HAM juga merekomendasikan untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus OCI yang belum jelas asal-usulnya,” kata Uli.

Dia menjelaskan, dalam surat rekomendasi itu, disebutkan bahwa OCI akan bekerja sama dengan Komnas HAM untuk memberikan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk praktik-praktik pelatihan anak-anak atlet sirkus.

“Pelatihan dengan disiplin keras tidak boleh menjurus penyiksaan, baik fisik maupun mental. Sengketa antara OCI dengan anak-anak atlet/eks-atlet sirkus OCI hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkap dia.

Uli menyebutkan, kasus ini juga sempat dilaporkan ke kepolisian pada 1999, tetapi dihentikan penyidikannya.

"Menurut catatan Komnas HAM, memang ada SP3 atas penyidikan dugaan pelanggaran pasal 277 KUHP pada tahun 1999. Tapi hal ini mohon juga diklarifikasi ke kepolisian,” kata dia.

Setelah 28 tahun berlalu, Komnas HAM kembali menyarankan para korban untuk menyelesaikan permasalahan mereka lewat jalur hukum.

"Pada 6 Januari 2025, komisi pengaduan Komnas HAM memebrikan saran menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum," ujar Uli.

Kuasa hukum para mantan pemain sirkus, Muhammad Soleh, menyebutkan bahwa salah satu kliennya, Fifi, sempat melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Mabes Polri sejak tahun 1997, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 277 KUHP tentang penghilangan asal-usul.

Namun, kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

“Dulu Bu Fifi pernah melaporkan ke Mabes Polri tentang penghilangan asal-usul, tapi akhirnya SP3 dikeluarkan. Alasannya, bukti tidak ada,” kata Soleh usai melaporkan kasus ini ke Kementerian HAM, Selasa (15/4/2025).

Fifi, salah satu korban yang melapor sejak tahun 1997, mengaku kecewa atas hasil penanganan kasusnya di kepolisian.

Ia bahkan tidak memahami prosedur hukum saat pertama kali membuat laporan, termasuk ketika polisi memintanya melakukan visum.

“Saya pernah melaporkan kekerasan dan penghilangan asal-usul. Polisi waktu itu minta visum, tapi saya tidak tahu harus seperti apa. Saya kecewa, karena saya disiksa dan sakit, tapi tidak ada yang bisa membela saya,” ujar Fifi.

Respons Taman Safari

Sementara itu, pihak Taman Safari Indonesia mengeklaim tidak punya keterkaitan dengan para mantan pemain sirkus yang mengaku mengalami kekerasan.

Manajemen Taman Safari mengatakan bahwa masalah tersebut melibatkan individu tertentu.

“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan eks pemain sirkus yang disebutkan dalam video tersebut,” tulis Manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan resmi.

“Kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan,” ujar mereka.

Taman Safari Indonesia meminta agar kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut tidak disangkutpautkan dengan pihak mereka.

"Hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya, namun kami berharap agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kami," tuls Taman Safari Indonesia.

"Terutama tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum," ujar mereka.

Taman Safari Indonesia mengeklaim berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan hukum, serta etika bisnis yang bertanggung jawab.

Taman Safari Indonesia juga mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital.

"Dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas,” tulis Taman Safari Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus pada Oriental Circus Indonesia (OCI), tetapi tak membuahkan hasil.

"Pada 1997, komisioner Komnas HAM pada waktu itu mengeluarkan rekomendasi atas kasus anak-anak atlet/eks-atlet OCI,” kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Uli menjelaskan, pada 28 tahun lalu, para mantan pemain sirkus sempat mengadukan pelanggaran HAM yang mereka alami ke Komnas HAM.

Komnas HAM pun memantau mengeluarkan rekomendasi atas pengaduan pekerja OCI Taman Safari Indonesia, dan menyatakan adanya pelanggaran HAM atas hak-hak anak.

“Pelanggaran tersebut di antaranya hak untuk mengetahui asal usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi,” kata Uli.

“Lalu, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi untuk mengakhiri dan mencegah terjadinya tindakan yang menimbulkan pelanggaran HAM tersebut.

“Komnas HAM juga merekomendasikan untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus OCI yang belum jelas asal-usulnya,” kata Uli.

Dia menjelaskan, dalam surat rekomendasi itu, disebutkan bahwa OCI akan bekerja sama dengan Komnas HAM untuk memberikan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk praktik-praktik pelatihan anak-anak atlet sirkus.

“Pelatihan dengan disiplin keras tidak boleh menjurus penyiksaan, baik fisik maupun mental. Sengketa antara OCI dengan anak-anak atlet/eks-atlet sirkus OCI hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkap dia.

Uli menyebutkan, kasus ini juga sempat dilaporkan ke kepolisian pada 1999, tetapi dihentikan penyidikannya.

"Menurut catatan Komnas HAM, memang ada SP3 atas penyidikan dugaan pelanggaran pasal 277 KUHP pada tahun 1999. Tapi hal ini mohon juga diklarifikasi ke kepolisian,” kata dia.

Setelah 28 tahun berlalu, Komnas HAM kembali menyarankan para korban untuk menyelesaikan permasalahan mereka lewat jalur hukum.

"Pada 6 Januari 2025, komisi pengaduan Komnas HAM memebrikan saran menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum," ujar Uli.

Kuasa hukum para mantan pemain sirkus, Muhammad Soleh, menyebutkan bahwa salah satu kliennya, Fifi, sempat melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Mabes Polri sejak tahun 1997, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 277 KUHP tentang penghilangan asal-usul.

Ditjenpas Riau melakukan penggeledahan usai video napi dugem dan pesta miras viral di media sosial. Hasilnya 14 unit Hp disita dari narapidana.

"Handphone ada 14 kita dapatkan," terang Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Tim Ditjenpas kini masih mendalami asal usul barang bukti yang disita. Termasuk alasan Hp didapat dari narapidana sudah bebas.

"Barang dari mana masih kami dalami. Ada ngaku dapat dari napi yang sudah bebaslah tetap kami dalami terus," katanya.

Sementara terkait botol minuman keras dan alat hisap sabu jenis bong masih diusut. Hal ini karena pemeriksaan terhadap tahanan masih terus berlanjut baik petugas ataupun narapidana.

Untuk mempermudah pemeriksaan, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Keamanan Rutan, Jelfri juga telah dibebastugaskan. Mereka ditarik ke Ditjenpas Riau untuk pemeriksaan terkait kasus tersebut.

"Karutan dan KPR kita bebastugaskan atau copot sementara. Ini untuk mempermudah pemeriksaan, ditarik ke Ditjenpas Riau," kata Maizar.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan memanggil pihak Taman Safari terkait dugaan eksploitasi terhadap sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi sekaligus pengambilan tindakan ke depan.

Hal itu disampaikan Wamen HAM Mugiyanto setelah menerima audiensi dengan para mantan pemain sirkus OCI di kantornya, Selasa (15/4/2025) kemarin. Dia menerima aduan para pemain sirkus OCI ini mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, dilihat Rabu (16/4/2025).

KemenHAM akan memanggil pihak Taman Safari. Pemanggilan itu untuk mendengarkan penjelasan dari dua belah pihak.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Dalam video yang diunggah Mugiyanto, KemenHAM juga akan mempertimbangkan soal pemulihan mental para korban. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus kekerasan yang berulang.

"Salah satu panduan bagi kami di Kementerian HAM, kami pertimbangkan bagaimana soal pemulihan mental psikologis. Itu penting memastikan supaya tidak berulang. Supaya saudara-saudara kita yang sekarang masih bekerja itu tidak mengalami lagi seperti ibu-ibu sekalian di masa lalu," ujarnya.

Pihak Taman Safari Buka Suara

Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan Taman Safari Indonesia. Dia membantah adanya penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," ujarnya.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

"Kenapa dia tidak mengajukan ke polisi gitu. Dan kasus ini bukan baru loh, kasus sudah sekian lama, kenapa baru sekarang," Kata Tony.

Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari

Oriental Circus Indonesia punya sejarah panjang di Indonesia. Pendiri OCI dan Taman Safari yakni Hadi Manansang.

Hadi lebih dulu mendirikan OCI. Sekitar tahun 1963-1964, Hadi membentuk Bintang Akrobat dan Gadis Plastik. Tiga tahun kemudian hadir lah Oriental Show yang berganti nama dengan Oriental Circus Indonesia pada 1972.

Segala sesuatunya terkait pagelaran sirkus ini, disiapkan sendiri oleh Hadi dan anak-anaknya. Mulai dari pemain sirkus, melatih satwa, menjahit tenda, menyediakan konsumsi, mengangkat peralatan, serta mengurus perizinan.

Berawal dari sirkus dan kecintaan Hadi kepada binatang, dia kemudian membuat Taman Safari Indonesia.

"Kecintaan orangtua saya kepada karyawan, sehingga menciptakan Safari Park sehingga karyawan bisa tetap bekerja dan satwanya bisa berkembang biak. Waktu pertama kali buka, sempat ditanya apakah akan berorientasi bisnis atau konservasi (perlindungan), dan orang tua saya menjawab dua-duanya. 50% bisnis, 50% lagi konservasi," ujar Jansen Manansang, dikutip detikFinance.

Adanya Taman Safari Indonesia juga tak lepas dari Ringling Brother Circus yang menjadi inspirasi keluarga Manansang ini melakukan atraksi sirkus. Di mana, mereka ingin membuat wadah seperti Winter Quarters milik Ringling Brother, yang mengembangbiakkan para satwa selama musim dingin untuk dilatih agar siap tampil kembali di musim yang akan datang.

"Membuat kita berpikir semua satwa akan berhenti saat musim hujan dan mulai berkembang biak, itu tujuan awal kami dalam mengembangkan sirkus," jelas Tony.

"Tapi Tuhan memilih jalan lain untuk kita semua. Waktu itu tangan saya tergigit harimau. Sejak itu, gereja mengirim kami ke Australia untuk berobat. Di sana, kami mengunjungi Safari. Mulai dari sana lah, orangtua berpikir kenapa kita tidak membangun taman safari di Indonesia," imbuhnya.

Hingga akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, Taman Safari Indonesia telah berkembang membuat unit lain seperti Taman Safari Indonesia II di Prigen, Bali Safari & Marine Park di Gianyar, Batang Dolphin Center, serta Jakarta Aquarium.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau menyatakan telah mengganti sementara pejabat Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru untuk diperiksa terkait video viral yang memperlihatkan dugaan aktivitas napi dugem di dalam Rutan tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu, menyebutkan para narapidana yang terekam dalam video tersebut juga telah dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas II Pekanbaru untuk mempermudah proses pemeriksaan.

“Langkah ini kami ambil agar pemeriksaan berjalan lebih maksimal. Sementara kami juga masih menyelidiki dari mana mereka mendapatkan barang-barang tersebut, apakah dari kunjungan atau keterlibatan oknum petugas,” kata Maizar di Pekanbaru.

Ia menegaskan, jika nantinya ditemukan keterlibatan petugas, sanksi tegas akan diberikan. Petugas bisa saja dipecat sementara narapidana yang terlibat akan diisolasi dan tidak diberikan remisi.

Terkait keberadaan alat hisap sabu atau bong yang terlihat dalam video, Maizar mengaku belum dapat memastikan apakah barang tersebut sudah diamankan, karena penyelidikan masih berlangsung hingga saat ini.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik dugem diiringi musik keras viral di media sosial dan diduga terjadi di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk. Itu dengan latar suara musik keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

Tampak pula sebuah botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat hisap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone di telinganya.

Belum diketahui kapan dan di mana video tersebut direkam, serta siapa yang merekam dan menyebarkannya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kanwil Kemenkumham Riau periksa 14 napi terkait video "dugem" di rutan

SERANG, KOMPAS.com – Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, berinisial TAKP, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah tahun anggaran 2024 senilai Rp 75,9 miliar. TAKP saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Pandeglang.

"Tim penyidik kembali melakukan penahanan terhadap tersangka TAKP yang menjabat KPA dan merangkap PPK dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna, kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Menurut Rangga, sejak tahap awal pemilihan penyedia jasa, TAKP dinilai telah menyalahi aturan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tersangka sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak disusun secara profesional dan tidak berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, TAKP tidak melakukan klarifikasi teknis maupun evaluasi fungsi dan kinerja produk pada katalog elektronik kepada PT EPP selaku penyedia.

“Rancangan kontrak yang disahkan oleh tersangka dan dijadikan dokumen kontrak juga tidak disusun dengan benar. Tidak mengatur tujuan lokasi pengangkutan sampah dan tidak mengatur teknis pengelolaan sampah yang harus dilakukan PT EPP,” ujar Rangga.

Pada tahap pelaksanaan, TAKP disebut mengetahui bahwa PT EPP tidak menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya, namun tetap membiarkan kondisi tersebut. Tersangka juga tidak melakukan pengawasan maupun monitoring terhadap lokasi pembuangan sampah.

“Faktanya, PT EPP tidak membuang sampah ke lokasi yang sesuai kriteria tempat pemrosesan akhir sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Meski PT EPP tidak melengkapi persyaratan administrasi, TAKP tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan melakukan pembayaran 100 persen.

“Akibat perbuatannya, TAKP dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP,” tandas Rangga.

Sebelumnya, dalam kasus ini, Kejati Banten telah lebih dulu menetapkan dan menahan Kepala DLHK Tangsel berinisial WL dan Direktur Utama PT EPP berinisial SYM.