JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal empat hakim yang kini menjadi tersangka kasus suap untuk mengatur perkara kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Dia meminta hakim-hakim tersebut diproses hukum, sehingga dirinya menyerahkan seluruhnya kepada aparat yang berwenang.

"Iya, kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum, ya. Tergantung pada apakah ada bukti atau tidak," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Yusril juga mengatakan, sejauh ini proses hukum terhadap delapan hakim tersebut berjalan normal. "Jadi siapapun yang sebenarnya dilakukan penahanan oleh kejaksaan itu dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan, tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," beber Yusril.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat hakim yang menjadi tersangka karena diduga terlibat suap untuk mengatur perkara kasus korupsi ekspor CPO yang merupakan bahan minyak goreng.

Hakim yang menjadi tersangka pertama yang ditetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, pada Sabtu (12/4) malam.

Kemudian, keesokan harinya, Minggu (13/4), tiga hakim yang menyusul Ketua PN Jaksel adalah Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, keduanya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Djuyamto, seorang hakim dari PN Jaksel.

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com.

Lalu, seperti apa profil Prasetyo Hadi selengkapnya?

Profil Prasetyo Hadi

Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Prasetyo Hadi adalah pejabat kelahiran Ngawi pada 28 Oktober 1979.

Semasa kecil, ia menempuh pendidikan dasar di SD Katolik Santo Yosef pada 1986-1992.

Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Ngawi pada 1992-1995.

Setelah tamat SMP, Prasetyo Hadi memilih melanjutkan di sekolah kedinasasan yakni SMA Taruna Nusantara pada 1995-1998.

Rampung dalam tiga tahun, Prasetya Hadi menyambung studi ke jenjang sarjana di jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1999-2006.

Di dunia politik, Prasetyo tercatat mulai mengemban amanah sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) pada 2008.

Dalam kepengurusannya, Prasetyo aktif membentuk beragam program strategis dalam partai.

Karier politik Prasetyo mencapai puncaknya saat dilantik menjadi anggota DPR RI pada 1 September 2020 menggantikan Harry Poernomo.

Kontribusinya di tahun tersebut cukup mengangkat nama baik Partai Gerindra.

Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Komisi II di DPR RI yang membidangi berbagai isu penting, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria.

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan Silaturahmi dan Halalbihalal Bersama Mitra Deradikalisasi dan Stakeholder Penanggulangan Terorisme di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan itu dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan BNPT akan terus hadir bersama dengan berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga maupun swasta guna membangun kemandirian mitra deradikalisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

"Kami berkolaborasi dengan pihak-pihak kompeten untuk mewujudkan harapan mitra deredikalisasi dalam mengembangkan kewirausahaan," jelas Eddy dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Eddy mengatakan deradikalisasi merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga BNPT bersama Kementerian/Lembaga terkait perlu terus berkomunikasi dengan sasaran program agar pelaksanaannya semakin optimal.

"Peningkatan program deradikalisasi ini menjadi kegiatan prioritas nasional. Kami bertemu dengan mitra deradikalisasi di wilayah Surabaya berkomunikasi mengidentifikasi permasalahan yang ada kira-kira apa yang perlu dimaksimalkan di dalam pelaksanaan program deradikalisasi," katanya.

Eddy juga mengapresiasi partisipasi dari Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Surabaya yang selama ini telah memfasilitasi mitra deradikalisasi.

Senada dengan Eddy, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan mengedepankan rasa empati di dalam proses deradikalisasi.

"Proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial memerlukan kolaborasi dari semua pihak, kegiatan semacam ini diharapkan menjadi sarana dialog untuk menguatkan semangat kebangsaan dan keberagaman," ungkapnya.

Dalam rangkaian silaturahmi, BNPT juga mengunjungi Hisyam alias Umar Patek, seorang mantan terpidana terorisme kasus Bom Bali 1.

Umar Patek mengungkapkan bahwa dirinya merasa bersyukur dengan pendekatan yang humanis dan menyentuh hati para mitra deradikalisasi semacam ini.

"Saya bersyukur atas kunjungan Kepala BNPT beserta jajarannya. ini bagian dari program deradikalisasi yang tidak bisa diteorikan karena ini menyangkut hati. Jadi pendekatan humanis seperti ini banyak berpengaruh, menyentuh di hati (mitra deradikalisasi)"ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Yayasan Fajar Ikhwan Sejahtera, Anang Rusyanto, mengapresiasi kontribusi BNPT dan berharap dapat berjalan secara berkesinambungan.

"BNPT dalam berkontribusi untuk yayasan sudah cukup bagus artinya dalam hal ini kita diberikan arahan. Harapan kita kedepan kontribusi ini berkelanjutan artinya bahwa program ini berjalan sampai final," ungkapnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara BNPT dan mitra deradikalisasi dalam mewujudkan kemandirian serta memenuhi kebutuhan hidup mitra deradikalisasi, dan menjadi bentuk komitmen untuk menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa.

Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan program deradikalisasi dapat berjalan demi terus menghadirkan Indonesia yang aman dan damai.

(anl/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.

Ia pun memastikan PCO akan tetap ada.

Diketahui, PCO baru saja dibentuk untuk menangani komunikasi publik saat Presiden Prabowo menjabat.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.

Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Hasan Nasbi menjadi sorotan usai pernyataannya dalam menanggapi teror kepala babi.

Ia menanggapi teror itu dengan berkelakar menggunakan kalimat "dimasak saja", alih-alih mengecam.

"Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja," ucap dia.

Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.

"Ada yang dihalang-halangi bikin berita? Kalau enggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di-setop buat bikin berita dan wawancara? Enggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus," beber Hasan.

"Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali," ujar dia.

Setelah itu, Presiden Prabowo menyadari komunikasi pemerintahan yang dipimpinnya masih kurang baik dan menimbulkan arti ganda.

Belum baiknya komunikasi pemerintahan merupakan tanggung jawabnya.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo, saat menemui investor hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Peta jalan ini diharapkan akan memperkuat dan memberikan panduan kepada Satgas penyelesaian konflik agraria untuk mencapai tujuan strategis, seperti menyelesaikan konflik agraria, mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat terdampak

Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Mugiyanto menekankan pentingnya menghindari kekerasan dan kriminalisasi dalam penyelesaian konflik agraria.

"Perlu untuk memperhatikan bahwa dalam penyelesaian konflik agraria agar menghindari kekerasan dan kriminalisasi," kata Mugiyanto dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Peta Jalan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Kamis.

Ia mengatakan bahwa kekerasan hanya akan memperdalam trauma dan menciptakan siklus permusuhan berkepanjangan. Sementara kriminalisasi, seringkali menyasar kelompok rentan dan memperburuk kesetaraan.

Sebaliknya, agar mengedepankan pendekatan dialog yang humanis yang menghormati HAM adalah langkah yang lebih konstruktif untuk mencapai penyelesaian konflik.

Ia mengatakan kegiatan lokakarya penyusunan peta jalan penyelesaian konflik agraria ini menjadi momentum untuk membahas tentang isu krusial yang harus ditindaklanjuti, sekaligus untuk memperkuat sinergi multipihak antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan akademisi, serta masyarakat terdampak.

Menurut dia, sinergi ini sangat penting untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam penyusunan peta jalan penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah.

"Peta jalan ini diharapkan akan memperkuat dan memberikan panduan kepada Satgas penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan strategis, seperti menyelesaikan konflik agraria, mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat terdampak," katanya.

Ia menjelaskan konflik agraria hakikatnya adalah persoalan ketimpangan akses dan perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam.

Oleh karena itu, kata dia, penyelesaian tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus sistematik, lintas sektor, berbasis HAM serta menjamin partisipasi penuh masyarakat terdampak.

Ia mengatakan dengan banyaknya persoalan terkait konflik agraria, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, dimana Kementerian HAM memiliki gugus tugas daerah bisnis dan HAM (GTR BHAM) yang tersebar di seluruh kantor wilayah.

Wamen memberikan masukan dalam penyusunan peta jalan ini agar dimulai dari identifikasi dan pemetaan masalah, harmonisasi regulasi/kebijakan, membangun mekanisme pemulihan korban, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, penguatan SDM dan anggaran, serta monitoring evaluasi berkala.

Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemprov Sulawesi Tengah yang telah membentuk Satgas PKA ini.

Menurut dia, Pemprov Sulteng terus memberi perhatian serius terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di daerah, yang dimulai sejak masa kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura dan kini dilanjutkan oleh Gubernur Anwar Hafid.

"Untuk itu, saya harap ke depan Satgas ini bisa dibentuk juga di tingkat kabupaten/kota. Saya yakin Sulawesi Tengah akan menjadi pionir nasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM," katanya.

Terakhir, Kementerian HAM mengajak kepada seluruh kelompok masyarakat sipil dan para pembela HAM untuk mengambil bagian dalam rangka melakukan pengawasan, advokasi dan pendampingan masyarakat berkenaan dengan konflik agraria untuk mewujudkan pembangunan nasional yang menjamin terlindunginya HAM setiap warga negara.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, akan melakukan upaya hukum atas tudingan eksploitasi dan pemerasan yang dilayangkan terhadap pihaknya.

Tony menegaskan, pihaknya justru mencium adanya provokator yang diduga sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif.

“Ya, di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami,” ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Tony menyebut, pihaknya tidak berniat memperkarakan para mantan pemain sirkus, yang disebutnya sudah seperti anak sendiri.

Namun, berbeda dengan “aktor” yang berada di balik tuduhan tersebut.

“Kalau anak-anak, ya kasihan. Tapi, kalau provokatornya, itu lain cerita. Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka,” kata Tony.

Menurut Tony, pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan adanya upaya pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari Rp 3,1 miliar.

Namun, Tony menegaskan bahwa dari awal pihaknya memilih diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya.

“Kita memang tidak merespons, karena mau lihat siapa dalangnya. Anak-anak itu hanya ‘alat’. Kita enggak mau cederai mereka. Tapi, siapa yang ada di belakang ini, ya itu yang jadi perhatian kami,” ungkap Tony.

Tony mengaku, sebagian bukti sudah dikantongi, meskipun dengan beberapa korban ia belum sempat bertemu langsung.

“Sebagian bukti sudah ada. Kalau mereka (anak-anak) yang kemarin itu, saya belum pernah ketemu lagi. Mungkin karena merasa malu setelah ramai bicara seperti ini,” ujar dia.

Vice President Legal & Corporate Secretary Taman Safari Indonesia, Barata Mardikoesno, menegaskan bahwa dugaan masalah ini murni terkait dengan Oriental Circus Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia (TSI).

“Langkah hukum ini nanti akan diambil oleh OCI. Taman Safari Indonesia tidak ada hubungannya dengan persoalan ini, bisnisnya memang terpisah,” tegas Barata.

Barata juga menilai ada motif tertentu yang berusaha menyeret nama Taman Safari ke dalam polemik yang seharusnya tidak terkait.

“Kenapa mereka mengincar TSI, kami juga tidak paham. Yang jelas, secara posisi hukum dan dokumen, TSI berdiri terpisah dari OCI. Jadi, kalau ada langkah hukum, itu murni dari Pak Tony, bukan atas nama TSI,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan belum ada rencana perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.

Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kembali merombak jabatan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

"Enggak ada reshuffle. Enggak ada, enggak ada. Sama sekali enggak ada," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo justru berseloroh, isu soal reshuffle ada di Partai Golkar setelah Ketua Umum Partai Golkar mengirim sinyal akan merombak susunan pengurus partai tersebut.

"Enggak ada reshuffle, itu ini itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu hehehe," ujar dia.

Sebelumnya, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kembali setelah Prabowo bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan mendapatkan dukungan dari PDI-P.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani pun mengaku belum mendengar kabar soal kemungkinan terjadinya reshuffle itu.

“Saya belum dengar isu reshuffle,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Muzani menekankan bahwa dukungan dari partai politik, termasuk PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo, sangat penting, walaupun tetap memilih untuk tidak bergabung ke dalam koalisi dan kabinet.

“Artinya, membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi, dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI-P. Tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI-P dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo,” kata Muzani.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang (UU) TNI sebelum Lebaran Idulfitri 2025. UU TNI itu ditandatangani Presiden setelah sebelumnya disahkan di Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

"Sudah sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu 27 atau 28 (Maret) nanti aku cek lagi ya," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kepada awak media, Kamis (17/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa setelah disahkan DPR RI, maka UU TNI bukan lagi menjadi ranah Kementerian Hukum (Kemenkum), melainkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).



"Sejak Revisi UU tentang peraturan perundang-undangan yang terakhir untuk undang-undang itu sudah bukan di kemenkum. Perundang-undangan ada di Kementerian Sekretariat Negara," katanya.

"Nanti kalau perundangannya nanti silakan tanyakan ke Kemensesneg. Karena bukan di kami lagi," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan dan menandatangani revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang.

Penandatanganan itu dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna DPR, pada Kamis (20/3) kemarin.

"Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (17/4).

Naskah UU tersebut sudah beredar di jejaring pesan singkat. Namun, naskah itu belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

Sebelumnya, pengesahan RUU TNI oleh DPR pada Kamis (20/3) lalu menuai kritik keras dari publik. Draf RUU itu dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Sejumlah pasal yang disorot dalam revisi itu ialah pasal yang mengatur perluasan kementerian/lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif TNI dan penambahan masa pensiun prajurit.

Gelombang demonstrasi penolakan UU TNI pun bergulir di berbagai daerah. Represi aparat terhadap massa aksi juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah yang melakukan penolakan.

Kini penolakan atas UU TNI bergeser ke ranah hukum, hanya berselang beberapa hari usai disahkan, UU itu telah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. UU TNI ini diteken Prabowo setelah disahkan DPR pada 20 Maret.

"Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prabowo sebelumnya bicara soal urgensi pengesahan UU TNI yang menuai kritik keras dari publik. Prabowo mengungkap alasan pengesahan UU TNI dipercepat.

"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun," ucapnya.

Untuk itu, Prabowo menilai UU TNI perlu segera direvisi. Namun dia ingin revisi berfokus pada usia pensiun perwira tinggi bukan untuk membentuk dwifungsi TNI.

"Nah di situ saya sebetulnya mengatakan saya bilang ini kalau tidak ini berapa Jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, ya kan," jelasnya.

Prabowo menegaskan perlu melihat kondisi saat ini. Dia mengatakan pejabat tentara yang akan masuk jabatan sipil harus pensiun dini.

"Saya masih ingat, saya masih kecil dari Jakarta mau ke Puncak, Bogor, dihentikan di tengah jalan. Mereka minta makan, minta ini, jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI is a non issue, nggak ada niat, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya memformalkan," ucap Prabowo.

"Kemudian yang katanya Kejaksaan kenapa, Kejaksaan ada Jaksa Pidana Militer, kemudian hakim agung, ada hakim agung kamar militer dan kalau dilihat semua ada reasoning-nya, jadi menurut saya is non issue, rakyat juga tahu, kok," sambungnya.

Simak juga Video: Prabowo Tegaskan Tak Ada Niat Bangkitkan Dwifungsi Lewat UU TNI: Come On!

(fca/rfs)

Wamena (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI Nicholay Aprilindo menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Wamena, Papua Pegunungan.

Pada kunjungan itu Nicholay Aprilindo menyempatkan waktu berdialog dengan warga binaan dan para petugas lapas tersebut.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenimipas RI Nicholay Aprilindo dalam keterangan tertulis di Wamena, Kamis mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari tugas yang dijalankan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

"Jadi, agenda atau tujuan saya datang itu adalah menjalankan tugas dari Kemenimipas. Tugas yang pertama adalah penguatan hak asasi manusia yang berada di lapas-lapas,baik Lapas Jayapura, Lapas Wamena dan semua lapas yang ada di wilayah Papua pada umumnya," katanya.

Menurut Nicholay, selain mengunjungi di lapas yang ada di wilayah Papua secara keseluruhan, pihaknya juga ditugaskan untuk menginventarisir pengungsi dari Kabupaten Nduga yang ada di sejumlah tempat di Papua.

"Kemudian yang kedua, saya diminta juga untuk menginventarisir masalah pengungsi dari Nduga yg sudah terjadi sejak tahun 2018-2025 untuk mencarikan solusi penanganan pengungsi yang komprehensif,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dirinya harus turun langsung ke Kabupaten Nduga untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada tanpa terkecuali.

“Kami ingin mendengar secara langsung dan bila perlu mendapatkan data riil masalah pengungsi di sana,” katanya.

Dia menambahkan tugas ketiga, yakni untuk menjajaki satu rekonsiliasi damai bagi Papua secara umum dan khususnya Kabupaten Nduga.

"Untuk itu, saya juga harus bertemu dengan semua tokoh yang ada untuk membicarakan rekonsiliasi damai," ujarnya.

Sementara itu Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Kelas II B Wamena M Munir Kossah menyambut baik kunjungan kerja dari Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenimipas RI Nicholay Aprilindo.

“Kami berharap kunjungan ini ada dampak baik bagi warga binaan dan lapas terutama fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional ataupun dukungan infrastruktur sehingga pelayanan terhadap warga binaan terus meningkat,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengupayakan pembangunan hukum nasional ketika menanggapi sejumlah kasus dugaan suap yang menjerat hakim di tanah air.

Muzani mengatakan bahwa masalah itu bahkan menjadi fokus perhatian sejak awal Prabowo menjabat sebagai presiden.

"Sejak awal Pak Prabowo sangat memberi catatan serius terhadap upaya pembangunan hukum nasional kita," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut Muzani, persoalan hukum menjadi salah satu titik rawan yang perlu dilakukan pembenahan agar kasus-kasus yang mencederai lembaga peradilan di tanah air tidak terus berulang.

"Jangan sampai persoalan hukum selalu menjadi problem di kemudian hari dan ada celah bagi masalah-masalah baru yang terungkit atau terungkap," ucapnya.

Untuk itu, Muzani mengatakan Presiden Prabowo hendak melakukan penataan terhadap pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan para aparat penegak hukum yang berintegritas dan berdedikasi.

"Sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kesejahteraan negara," ujarnya.

Ketua MPR menambahkan bahwa Presiden Prabowo hendak melakukan penataan pembangunan hukum nasional secara komprehensif dengan menyerap masukan dari para ahli hukum di tanah air.

"Beliau ingin terus mendapatkan pandangan dari para ahli hukum yang memiliki keteguhan dan memiliki keinginan yang sama bagaimana Republik Indonesia itu menjadi sebuah negara hukum yang tangguh," katanyaa.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim (Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto) sebagai tersangka kasus dugaan suap Rp60 miliar.

Suap tersebut diberikan kepada hakim agar memberikan vonis ontslag atau putusan lepas kepada tiga perusahaan yang terlibat kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025