Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi juru bicara (jubir).

“Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, tetapi Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menyebut langkah ini semata sebagai bentuk dukungan dalam menyampaikan informasi terkait kerja-kerja pemerintahan.

“Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu,” katanya.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

“Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki. Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki,” pungkas Prasetyo Hadi.

Istana Kepresidenan membantah kabar mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa Hasan masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng,” ujar Teddy saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) milik Presiden Prabowo Subianto.

Hasan membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa dirinya masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Saya masih ngantor seperti biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hakim yang terlibat kasus suap harus diproses secara hukum.

"Iya kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum ya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan proses hukum tersebut bergantung pada ada atau tidaknya bukti yang cukup.

Yusril menjelaskan bahwa proses hukum berjalan normal. Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada penyelidikan dan penyidikan.

Nantinya, kata dia, perkembangan kasus tersebut akan dilihat apakah bukti yang ada memadai atau tidak.

"Tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," kata Menko Yusril.

Sebelumnya, pada Minggu (13/4), Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa tiga hakim itu diduga menerima uang suap miliaran rupiah melalui Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu.

Adapun MAN telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada hari Sabtu (12/4).

Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memimpin panen raya padi yang ditanam di Lapas Kelas II-B Terbuka Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Lahan padi yang siap dipanen hari ini seluas 2 hektare.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus tiba pukul 09.19 WIB. Dia didampingi Direktur Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kemenimipas Mashudi.

"Sudah berapa yang ditanam?" tanya Agus kepada Koordinator Wilayah Lapas Nusakambangan, Irfan.

"Yang sudah tanam 2 hektare, Bapak. Yang mau tanam 2 hektare," jawab Irfan.

Padi yang ditanam dan sebagian dipanen hari ini merupakan program yang digagas Agus dalam rangka mendukung visi ketahanan pangan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Agus menggandeng warga binaan atau narapidana (napi) serta pihak ketiga untuk menggarap lahan di Lapas Kelas II-B Terbuka Nusakambangan.

Total napi yang terlibat dalam program penanaman padi ada 18 orang. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas untuk mengetahui minat mereka.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta sudah melewati setengah masa pidana, dan narapidana yang akan pembebasan bersyarat.

Padi yang dipanen diserap sebagai bahan makanan napi dan akan dipasarkan ke masyarakat.

Sebelumnya, Agus juga mengecek hasil produksi peternakan ayam di lapas ini. Agus berpesan agar semakin banyak warga binaan yang mendapat pelatihan peternakan ayam.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab isu menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan dirinya sebagai Mensesneg diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

"Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan permintaan ini tidak berkaitan dengan evaluasi komunikasi terhadap PCO. Dia mengatakan pihaknya hanya memperbaiki jika masih ada kekurangan dalam kerja-kerja PCO.

"Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," imbuhnya.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berbicara peluang perombakan (reshuffle) di Kabinet Merah Putih. Prasetyo memastikan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Nggak ada reshuffle," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo kemudian mengungkit ucapan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

"Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, he-he-he..., bukan (reshuffle kabinet), nggak ada, nggak ada. Sama sekali nggak ada," katanya.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Shafira/detikcom)

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri, yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal Partai Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32 persen.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhunnya mana, Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

Ia menyebut mesti ada agenda yang perlu diprioritaskan. Bahlil mengatakan mesti ada rasa adil di antara internal partai.

"Tapi, kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi? Karena banyak anggota Komisi XI juga yang tunggu barang ini, kira-kira begitu ya, kita fair-fair saja, nggak apa-apa," kata dia.

Ia menyebut jabatan itu bukan sebuah warisan. Bahlil mengatakan di Golkar kesempatan terbuka bagi setiap pihak.

Simak juga Video: Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto memimpin panen ikan, selain panen padi, di Lapas Kelas II-B Terbuka, Nusakambangan, Jawa Tengah (Jateng). Upaya menghidupkan sektor pangan di lapas adalah program Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk mendukung visi ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus didampingi Dirjenpas Mashudi, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan, Kajari Cilacap, dan jajaran pejabat Kemenimipas. Jenis ikan yang siap panen di antaranya nila, lele, dan bawal.

Di lokasi ini terdapat tiga kolam ikan yang siap panen. Kapasitas kolam mencapai 5.000 ekor ikan. Luasan kolam 1.500 meter persegi.

Menteri Imipas Agus panen ikan di Lapas Nusakambangan. (Audrey/detikcom)

Ada 10 warga binaan yang bergabung dalam program peternakan ikan ini. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang tim pengamat permasyarakatan. Serta sudah melewati setengah masa pidana dan narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat.

Menteri Imipas Agus bersama pejabat Kementerian Imipas panen ikan. (Audrey/detikcom)

Dia juga memimpin panen raya padi yang ditanam di lahan seluas 2 hektare. Program ini diikuti 18 napi.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Profil Prasetyo Hadi

Berdasarkan laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi kemudian dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020. Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Mensesneg.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memimpin panen jagung di Lapas Gladakan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Agus berharap jagung ini dapat digunakan untuk pakan ayam yang sedang diternak di Lapas Kelas IIB Terbuka Nusakambangan.

"Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Bapak Presiden kami, juga melihat dari hasil kerja temuan-temuan BPK selama ini, banyak sekali lahan-lahan yang dipertanggungjawabkan lembaga pemasyarakatan ini, yang itu artinya tidak produktif," kata Agus di lokasi, Kamis (17/4/2025).

Jagung yang ditanam di lahan seluas sekitar 6,2 hektare di Lapas Gladakan berjenis hibrida. Tercatat ada 15 warga binaan yang ikut dalam program ini.

"Salah satu model yang akan kami bangun adalah di Nusakambangan. Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang saya canangkan," tutur Agus.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Audrey/detikcom)

Sementara itu, Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi menjelaskan setiap warga binaan yang ikut dalam program ketahanan pangan akan menerima premi. Total premi tersebut akan diberikan dengan catatan.

"Untuk perikanan, pertanian semua itu sama. Dari hasil itu dia mendapatkan berapa persen. Seumpama dia terima premi atau insentif Rp 1,5 dari hasil ikan, nah yang 30 persennya itu ya diberikan ke dia 500, Rp 1 juta masuk ke BRI, dan diambil pada saat dia keluar (penjara)," terang Mashudi.

Diberitakan sebelumnya, Agus mengecek hasil produksi peternakan ayam di Lapas Kelas IIB Terbuka pada pagi ini. Agus berpesan agar semakin banyak warga binaan yang mendapat pelatihan peternakan ayam.

Agus pun menanyakan soal sumber pakan ternak. Dia berharap bahan dasar pakan ayam bisa bersumber dari ladang jagung setempat agar biaya pakan bisa ditekan.

"Jagungnya bisa jagung sendiri nggak? Maksudnya buat efisiensi. Kira-kira dicoba begitu bagaimana? Belajar sama orang pakan," perintah Agus kepada pihak lapas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah memberikan perlindungan kepada seorang WNI, Aditya Wahyu Harsono, yang ditangkap aparat Amerika Serikat (AS). Yusril mengatakan perlindungan itu pasti diberikan kepada WNI tanpa syarat.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang nggak salah," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Diketahui, Aditya Wahyu Harsono, WNI berusia 33 tahun yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4).

Aditya pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada 2023. Ia kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional--program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang merupakan warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Lihat juga Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Tercatat ada 500 ekor domba yang diternak di lapas ini, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendayagunaan warga binaan.

"Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya, adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang kami canangkan. Karena rencananya bulan ini, Juli atau Agustus nanti kita akan launching unit program. Ini saya lakukan pengecekan yang kedua pasca diterapkan," ucap Agus di lokasi usai pengecekan, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 500 ekor domba ini diternak di lahan seluas 1 hektare. Dalam mengelola peternakan, Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imipas menggandeng pihak ketiga yakni PT Domba Perkasa dan PT Sinatria.

"Beberapa program yang kita laksanakan, dari mulai pertanian, kemudian perikanan, dan peternakan yang dijalankan hampir sudah berjalan sudah lebih dari 60 persen. Dan artinya bahwa progress launching daripada model atau modul tempat pembinaan bagi warga binaan nanti, bisa kita laksanakan sesuai jadwal yang kita tetapkan," ujar Agus.

Foto: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Sesuai data lapas, terdapat 30 warga binaan atau narapidana (napi) yang turut dalam program peternakan domba ini. Sementara itu populasi domba terdiri dari 486 ekor domba betina, 12 ekor domba jantan, dan 2 ekor anakan.

"Harapan bukan hanya dengan mitra kita bisa bekerja,tapi mitra juga membantu memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengelola lahan dengan memanfaatkan bibit yang sudah ada dengan harapan supaya hasilnya lebih bisa dinikmati oleh warga binaan. Targetnya Insyaallah Bulan Agustus kita akan launching untuk program yang sudah kita tetapkan. Bisa saja kita akan laksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas," terang Agus.

Sebelumnya diberitakan Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Nusakambangan dalam rangka panen raya padi, jagung, dan ikan air tawar di sejumlah lapas. Agus juga mengecek pengelolaan peternakan ayam, meninjau lahan yang akan dijadikan tambak udang, melihat perkembangan pengelolaan sampah.

Program terkait ketahanan pangan ini digagas Agus adalah upaya kontribusi Kementerian Imipas dalam mendukung misi Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 14 orang narapidana yang viral dugem dan pesta narkoba di Rutan Pekanbaru dipindahkan. Ditjenpas Riau memindahkan 14 narapidana ke Blok Pengendali Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru.

"14 narapidana ini kita pindahkan ke Lapas Gobah. Tarok di BPN (Blok Pengendali Narkoba), satu-satu," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar dilansir detikSumut, Kamis (17/4/2025).

Maizar minta belasan narapidana dijebloskan ke BPN di Lapas Gobah Pekanbaru yang ketat penjagaan. Bahkan dalam blok tersebut, hanya diisi satu orang dalam satu sel.

Blok Pengendali Narkoba sendiri memiliki 160 blok khusus di Lapas Kelas II-A. Blok dengan penjagaan ketat itu dilakukan demi meminimalisir pelanggaran.

"Saya minta masukkan di BPN biar tidak bisa mereka saling komunikasi antara satu dan lainnya selama pemeriksaan. Di sana ketat penjagaan," kata Maizar.

Selain memasukkan narapidana ke blok khusus, Maizar juga memastikan petugas menyita 14 unit handphone dari narapidana. Hal itu usai Ditjenpas Riau melakukan penggeledahan di rutan tersebut.

"Handphone ada 14 kita dapatkan," kata Maizar.

Tim Ditjenpas kini masih mendalami asal usul barang bukti yang disita. Termasuk alasan Hp didapat dari narapidana sudah bebas.

"Barang dari mana masih kami dalami. Ada ngaku dapat dari napi yang sudah bebaslah tetap kami dalami terus," katanya.

Maizar menerangkan terkait botol minuman keras dan alat isap sabu jenis bong masih diusut. Hal ini karena pemeriksaan terhadap tahanan masih terus berlanjut baik petugas ataupun narapidana.

Untuk mempermudah pemeriksaan, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Keamanan Rutan, Jelfri juga telah dibebastugaskan. Mereka ditarik ke Ditjenpas Riau untuk pemeriksaan terkait kasus tersebut.

"Karutan dan KPR kita bebastugaskan atau copot sementara. Ini untuk mempermudah pemeriksaan, ditarik ke Ditjenpas Riau," kata Maizar.

Video: Heboh Pria Bermotor di Pekanbaru Ancam Pengendara Mobil dengan Pisau

Video: Heboh Pria Bermotor di Pekanbaru Ancam Pengendara Mobil dengan Pisau

"Saya belum dapat info mengenai soal itu,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa Pemerintah melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi kasus penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Ya, pasti (dilindungi). Warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi, apalagi yang tidak salah," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui secara detail terkait permasalahan mahasiswa Indonesia yang di tahan di AS tersebut.

"Saya belum dapat info mengenai soal itu," kata dia.

Diketahui, seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono Wicaksono yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS atau Immigration and Customs Enforcement (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Penahanan Aditya dilakukan beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pria berusia 33 tahun itu diduga ditangkap karena mengikuti aksi protes terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter pada tahun 2021.

Aditya saat ini masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota. Pihak Kemlu dan Kementerian Hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk Aditya.

Aditya saat ini masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota. Pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk Aditya.

Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta Kemlu dan perwakilan diplomatik Indonesia di AS untuk aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam menjalani proses peradilan di negara asing.

"Kami mendesak Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap WNI kita yang ditangkap di Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri," kata Junico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/4).

Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025