Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menjadi juru bicara (jubir).

Prasetyo pun mengatakan, dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden sebagai Jubir. Dia hanya menegaskan agar jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai Jubir.

"Nggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo juga menjelaskan perbedaannya dengan Presidential Communication Office (PCO). PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan saat ini dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan, penunjukannya sebagai Jubir bukan karena pernyataan Hasan Nasbi yang beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi. Dia menegaskan diminta Presiden untuk membantu PCO.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," katanya.

"Enggak juga, enggak lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, membenarkan hal tersebut.

"Sudah, sudah, sebelum lebaran," katanya melalui sambungan telepon, merespons kapan penandatanganan UU TNI terbaru itu dilakukan Presiden Prabowo.

Berdasarkan berkas salinan UU TNI, diketahui bahwa kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan, yakni pada 26 Maret 2025.

Dalam berkas itu terdapat perubahan Pasal 3 ayat (2) dalam UU Nomor 3 Tahun 2025, bahwa kebijakan dan strategi pertahanan serta perencanaan strategis TNI kini berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Sementara itu, pengerahan kekuatan militer tetap berada di bawah kendali Presiden.

Selain itu, undang-undang ini membawa sejumlah perubahan signifikan, di antaranya perluasan tugas pokok TNI, pengaturan ulang jabatan prajurit di kementerian dan lembaga sipil, serta penyesuaian usia pensiun prajurit.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi jadi juru bicara (jubir) Presiden. Sebelumnya, Presiden telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Prasetyo menjelaskan bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai jubir.Dia hanya menegaskan jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (17/4/2025).



Prasetyo juga menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Presiden Prabowo untuk membantu PCO.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai jubir bukan karena pernyataan Hasan Nasbi yang beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi.

"Enggak juga, ndak lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," jelasnya.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," sebut Prasetyo.

Pekanbaru -

Video tahanan dan narapidana didugadugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Aksi para napi itu pun berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau melakukan razia ke seluruh rutan dan lapas di Riau hingga hingga pejabat rutan dirumahkan. Berikut fakta baru kasus tersebut.

1. Seluruh Lapan dan Rutan di Razia

Kantor Wilayah Ditjenpas Riau akhirnya melakukan razia ke seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Riau buntut video viral narapidana atau tahanan diduga dugem dan pesta narkoba.⁠

"Saat ini tim kami sudah turun. Termasuk saya sendiri untuk memastikan kondisi di Rutan Sialang Bungkuk pasca viral berita tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Bukan cuma Rutan Sialang Bungkung, Maizar memerintahkan seluruh Kalapas dan Karutan se-Riau melakukan razia bersama tim gabungan dari TNI dan Polri.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas/Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan. Berkoordinasi dengan TNI dan Kepolisian setempat," kata Maizar.

Dia menegaskan akan menidak siapa pun yang terlibat dalam kelonggaran aktivitas tahanan di rutan tersebut, termasuk kepada pra petugas jika terbukti lali menjalankan pengawasan.

2. Karutan dan KPR Dicopot-Diperiksa

Buntut kasus tersebut, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry juga telah dicopot dari jabatannya.

Hal itu diungkap Maizar, Rabu (16/4). Ia mengatakan pembebastugasan terhadap dua pejabat rutan tersebut dilakukan hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," tegas Maizar kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Maizar mengaku tak akan segan-segan membawa kasus tersebut ke jalur hukum jika terbukti tindak pidana terhadap 14 tahanan yang kini sedang diperiksa oleh Ditjenpas Riau.

"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," kata Maizar.

Untuk petugas yang terlibat, dia juga memastikan akan diberi sanksi tegas. Bahkan Maizar akan membawa kasus itu ke proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

3. Kronologi Aksi Dugem para Tahanan

Maizar juga menjelaskan kronologi aksi dugem dan pesta miras para tahanan tersebut. Ia mengatakan, kejadian itu terjadi Senin (14/4) sekitar pukul 10 malam.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar kepada detikSumut, Rabu (16/4/2025).

Video yang beredar, lanjut Maizar, juga direkam sendiri oleh tahanan tersebut dan diunggah ke status WhatsApp. Dari status WA napi tersebut lah ada yang merekam dan menyebarluaskannya ke media sosial hingga viral.

"Betul (video itu diambil sama narapidana dan dibuat status WA). Makanya kan lagi diselidiki, pemeriksaan ini masih berlanjut terus," katanya.

Dia mengatakan telah berupaya maksimal mencegah penyelundupan HP dan barang-barang terlarang masuk namun para napi dan tahanan melakukan berbagai upaya untuk mengelabui petugas.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," tegas Maizar.

(nkm/nkm)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi jadi juru bicara (jubir) Presiden. Sebelumnya, Presiden telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Prasetyo menjelaskan bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai jubir.Dia hanya menegaskan jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (17/4/2025).



Prasetyo juga menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Presiden Prabowo untuk membantu PCO.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai jubir bukan karena pernyataan Hasan Nasbi yang beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi.

"Enggak juga, ndak lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," jelasnya.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," sebut Prasetyo.