China dilaporkan akan mengintegrasikan aplikasi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) ke dalam upaya pengajaran, buku pelajaran, dan kurikulum sekolah untuk merombak pendidikan di negara itu.

Langkah yang menargetkan murid dan pendidik di seluruh tingkat dasar, menengah, dan tinggi itu dilakukan saat China berupaya meningkatkan inovasi dan menemukan sumber pertumbuhan baru.

"Mempromosikan kecerdasan buatan akan membantu 'menumbuhkan kemampuan dasar guru dan siswa,' dan membentuk daya saing inti dari bakat-bakat inovatif," kata kementerian pendidikan dikutip dari Reuters, Jumat (18/4).

Kementerian itu menyatakan bagi siswa, kemampuan dasar berkisar dari berpikir mandiri memecahkan masalah hingga komunikasi dan kerja sama.

Penggunaan kecerdasan buatan dinilai juga akan menghasilkan ruang kelas yang lebih inovatif dan menantang.

Upaya yang dilakukan ini setelah universitas-universitas di China meluncurkan kursus AI dan memperluas pendaftaran setelah perusahaan rintisan DeepSeek menarik perhatian global pada Januari lalu.

Bulan itu China juga meluncurkan rencana aksi nasional pertamanya untuk mencapai "negara dengan pendidikan kuat" pada 2035, yang bertujuan memanfaatkan efisiensi inovasi dalam mencapai tujuan tersebut.

Gorontalo (ANTARA) - Tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) tengah mendalami dua kasus kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo, salah satunya yang melibatkan seorang mantan rektor.

Wakil Ketua LPSK RI Susilaningtias di Gorontalo, Jumat mengatakan sebelumnya pihaknya telah menerima permohonan perlindungan untuk saksi dan korban atas kasus kekerasan seksual terhadap 11 orang korban.

"Selain mendalami kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada juga kasus yang melibatkan 11 orang korban dan terlapor satu orang mantan rektor. Ini yang sedang kami dalami di Gorontalo," katanya.

Selain mendalami dua kasus tersebut, kunjungannya di Gorontalo juga untuk membuka komunikasi antara LPSK RI dengan pihak terkait di daerah, agar ke depan bisa bekerjasama dalam konteks perlindungan saksi dan korban.

Oleh karena itu, untuk memperlancar proses pendalaman kasus-kasus tersebut, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Gorontalo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Gorontalo dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo.

Berkaitan dengan kasus yang melibatkan mantan rektor, secara khusus hari ini pihaknya telah berkoordinasi dengan PWNU Gorontalo dan menyampaikan dukungannya atas langkah praktis dan tegas yang telah diambil oleh pihak PWNU Gorontalo dalam menyikapi kasus tersebut.

Besar harapan kata dia, semua pihak terkait di Gorontalo dapat membantu LPSK RI memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan pidana di daerah itu.

"Saya berharap kepada saksi dan korban yang mengetahui atau mengalami kasus ini, jangan hanya diam. Harus berani menyampaikan penderitaan yang dialami, sehingga LPSK dan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya bisa membantu mengungkap kejahatan yang terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, pada April 2024 Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo berinisial AH dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus tersebut.

AH yang merupakan seorang Profesor itu sudah dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua PWNU, sehingga sejak tanggal 16 April 2024 yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai rektor di kampus tersebut.

Setahun berlalu, belum ada perkembangan dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polda Gorontalo tersebut.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK RI dalami dua kasus kekerasan seksual di Gorontalo

Jakarta -

Mahkamah Agung Federasi Rusia resmi mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris. Keputusan ini menandai langkah baru Rusia dalam mempererat hubungan bilateral dengan penguasa de facto Afghanistan tersebut.

"Dengan keputusan Mahkamah Agung Federasi Rusia, larangan sebelumnya terhadap aktivitas Taliban-yang termasuk dalam daftar federal organisasi yang diakui sebagai teroris-telah dicabut," ujar seorang hakim, dikutip kantor berita negara TASS seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025).

"Keputusan ini mulai berlaku secara hukum mulai hari ini," tambahnya.

Langkah hukum ini mengikuti permintaan Jaksa Agung Rusia yang pada bulan lalu mengajukan pencabutan status teroris bagi Taliban. Permintaan tersebut muncul setelah serangkaian kunjungan pejabat tinggi Taliban ke Moskow.

Taliban sebelumnya telah menghadiri forum ekonomi internasional di Saint Petersburg pada 2022 dan 2024. Selain itu, diplomat utama kelompok tersebut juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Oktober 2024.

Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan sejak Agustus 2021, setelah pasukan Amerika Serikat mundur dari negara itu dan pemerintahan yang diakui secara internasional tumbang. Rusia menyebut penarikan pasukan AS sebagai sebuah "kegagalan" dan sejak saat itu mengambil langkah strategis untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban.

Moskow kini melihat Taliban sebagai mitra potensial dalam kerja sama ekonomi dan penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tengah.

Baca selengkapnya di detikNews.

(whn/sud)

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang baik.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menuturkan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, adalah sosok yang tepat menjadi jubir lantaran sehari-harinya selalu berada di samping Prabowo.

“Mensesneg tahu persis kebijakan yang diambil oleh Presiden dan dasar mengapa kebijakan diambil,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, dia yakin bahwa Pras bisa lebih memahami apa yang ada dalam pikiran Prabowo hingga hal-hal apa saja yang pantas untuk dipublikasikan ke masyarakat.

“Orang yang mendampingi Presiden pasti lebih bisa membaca alam pikir presiden dan apa yang perlu dipublikasikan kepada publik,” ujar Sarmuji.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menekankan bahwa pihaknya mendukung penunjukan Pras sebagai Jubir Prabowo sebagai bagian upaya untuk memperbaiki gaya komunikasi Istana Kepresidenan.

“Pak Hasan Nasbi [Kepala Komunikasi Kepresidenan] sudah baik. Namun Pak Prasetyo gayanya lebih kalem dan lebih lama mendampingi Pak Prabowo. Hal ini menjadi tanda istana memberikan respons kepada publik terkait strategi komunikasi selama ini. Ya, semacam evaluasi,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Diberitakan sebelumnya, Mensesneg Prasetyo menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi Jubir Presiden Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak. Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir]. Kami semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

TEL AVIV - Setiap tahun pada tanggal 17 April, Hari Tahanan Palestina diperingati untuk menyoroti penderitaan mereka yang ditahan di penjara Israel dan perjuangan mereka untuk kebebasan melawan pendudukan Israel yang terus berlanjut atas tanah mereka.

Hari tersebut menandai pembebasan Mahmoud Bakr Hijazi pada tahun 1974, warga Palestina pertama yang dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan Israel.

Hari tersebut kemudian ditetapkan untuk menghormati semua tahanan Palestina dan menyoroti penahanan berkelanjutan Israel terhadap warga Palestina serta pelanggaran hak-hak mereka.

Saat ini, ada hampir 10.000 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel di Israel dan wilayah yang diduduki, menurut kelompok hak-hak tahanan Addameer.

Bagi warga Palestina, mereka adalah tahanan politik yang harus dibebaskan. Dari mereka yang ditahan: 3.498 ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, 400 adalah anak-anak, 27 adalah wanita, 299 menjalani hukuman seumur hidup.

Tahanan administratif, termasuk wanita dan anak-anak, dapat ditahan militer untuk periode enam bulan yang dapat diperbarui berdasarkan "bukti rahasia" yang tidak boleh dilihat tahanan maupun pengacara mereka.

400 Tahanan Anak, Kasus Ahmad Manasra

Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang mengadili anak-anak di pengadilan militer, yang sering kali mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Menurut Defense for Children Palestine, sekitar 500 hingga 700 anak Palestina ditahan dan dituntut di sistem pengadilan militer Israel setiap tahun, beberapa di antaranya berusia 12 tahun.

Dakwaan yang paling umum adalah melempar batu, kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum militer hingga 20 tahun penjara.

Saat ini, 400 anak Palestina masih berada di penjara Israel, sebagian besar berada dalam tahanan praperadilan dan belum divonis atas pelanggaran apa pun.

Salah satu kasus tahanan anak yang paling mengerikan adalah kasus Ahmad Manasra, yang ditangkap pada usia 13 tahun, diinterogasi secara brutal, dan kemudian dijatuhi hukuman.

Ahmad bersama sepupunya Hassan, yang diduga menikam dua pemukim Israel di dekat permukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur yang diduduki pada tahun 2015.

Hassan, yang saat itu berusia 15 tahun, ditembak dan dibunuh oleh warga sipil Israel, sementara Ahmad dipukuli habis-habisan oleh massa Israel dan ditabrak mobil.

Dia menderita patah tulang tengkorak dan pendarahan dalam.

Pada saat itu, hukum Israel menyatakan anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Untuk menghindari hal ini, otoritas Israel menunggu hingga Manasra berusia 14 tahun untuk menjatuhkan hukuman kepadanya.

Hukum tersebut diubah pada bulan Agustus 2016 untuk memungkinkan penuntutan anak-anak yang lebih muda.

Ahmad didakwa dengan percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Hukumannya kemudian dikurangi menjadi 9,5 tahun.

Ahmad telah lama menderita masalah kesehatan mental. Pada akhir tahun 2021, seorang psikiater dari Doctors Without Borders (MSF) diizinkan mengunjunginya dan mendiagnosisnya dengan skizofrenia.

Ini adalah pertama kalinya seorang dokter eksternal diizinkan untuk menemuinya.

Pada tanggal 10 April 2025, setelah menghabiskan lebih dari sembilan tahun di balik jeruji besi, Ahmad akhirnya dibebaskan.

Tahanan Palestina Berlipat Ganda sejak 7 Oktober

Sejak Oktober 2023, ketika Hamas memimpin serangan ke Israel selatan dan Israel kemudian memulai perangnya di Gaza, hingga April 2025, jumlah tahanan politik Palestina berlipat ganda, meningkat dari 5.250 menjadi hampir 10.000 orang.

1 Warga Palestina Dibebaskan, 15 Ditahan

Sejak 7 Oktober, Israel telah menahan sekitar 30.000 warga Palestina. Selama pertukaran tahanan-tawanan dengan Hamas, Israel telah membebaskan lebih dari 2.000 tahanan Palestina.

Itu berarti, untuk setiap orang yang dibebaskan, 15 orang lainnya ditangkap.

Selama gencatan senjata terakhir awal tahun ini, 739 warga Palestina dari Gaza dibebaskan, dari 15.000 yang ditahan.

Sementara di Tepi Barat yang diduduki, 652 orang dibebaskan, tetapi hampir 14.500 telah ditahan.

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) pada triwulan pertama tahun ini telah mencatatkan pencapaian dengan mempublikasikan sembilan artikel pada jurnal ilmiah.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Jumat, menilai BSK Hukum berkomitmen dalam mendukung kebijakan berbasis bukti di bidang hukum.

BSK Hukum, yang menyediakan layanan jurnal elektronik (e-Journal) dalam platform digital, memberikan informasi atas berbagai karya tulisan ilmiah yang merupakan hasil kajian/analisis kebijakan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Publikasi jurnal ilmiah ini berperan penting dalam menyebarkan pemikiran, serta analisis kebijakan bidang hukum, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kebijakan di Indonesia,” kata Supratman dalam sesi Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual Kemenkum Tahun 2025, Selasa (15/4) siang.

Saat ini BSK Hukum memiliki tiga jurnal yang terakreditasi SINTA 2, yaitu Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak secara gratis. Hingga Maret 2025, telah dipublikasikan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Edisi Maret 2025 sebanyak 5 tulisan dan JIKH Edisi Maret 2025 sejumlah 4 tulisan.

Secara total di capaian periode triwulan I ini, sebanyak 109 tulisan telah disampaikan (submissions) SINTA 2. Terinci 49 jurnal di antaranya berbentuk tulisan Jurnal Hukum de Jure, 18 Jurnal HAM, dan 42 JIKH.

"Setiap tulisan dalam jurnal ini disusun dengan pendekatan yang cermat dan sistematis yang dilakukan oleh para analis kebijakan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik tentang isu-isu yang tengah berkembang,” ucap Supratman.

“Selain itu, melalui jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para stakeholder, baik di sektor pemerintahan, akademik, maupun swasta, dalam membuat dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, guna memberikan solusi atas tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang ada," kata pria yang akrab disapa Bang Maman ini.

Selain itu, BSK Hukum juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai unit pendukung dalam perumusan kebijakan di bidang hukum. Dari total 34 isu kebijakan yang dikaji dengan melaksanakan analisis strategi kebijakan dalam periode triwulan pertama di 2025, 13 di antaranya telah selesai (38,24 persen), dan 21 lainnya masih dalam proses.

“Hasil analisis yang dilakukan oleh BSK Hukum menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, salah satunya berupa Peraturan Menteri Hukum (Permenkum),” kata Supratman.

Adapun kajian/analisis kebijakan terdiri dari kajian/analisis terhadap Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Menteri dan kajian/analisis isu aktual berdasarkan permintaan atau isu. Dari 13 judul yang telah selesai dikaji, beberapa tajuknya membahas tentang pengintegrasian layanan publik Kemenkum menuju transformasi digital, serta analisis kebijakan tentang kerja sama bidang hukum dengan berbagai negara seperti Belanda, Swiss, dan Inggris.

“Output kajian/analisis kebijakan berupa naskah kebijakan, risalah kebijakan, dan policy paper yang kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan,” ujar Supratman di Ruang Rapat Soepomo, gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Selain memproduksi kajian/analisis strategi kebijakan dan jurnal elektronik (e-Journal), BSK Hukum juga melakukan pengukuran/indeks diantaranya Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkum serta Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi. Layanan lain yang diberikan oleh BSK Hukum yaitu menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, serta buku elektronik (e-Book).

“BSK Hukum telah menetapkan lima layanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik,” kata Supratman.

“BSK Hukum menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, baik atas permintaan dari internal Kemenkum, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah terkait kebutuhan kepakaran di bidang hukum atau pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum,” tambahnya.

Hasil kajian/analisis kebijakan BSK Hukum dipublikasikan melalui buku, baik dalam versi cetak maupun elektronik. Untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya, buku-buku hasil kajian secara elektronik dipublikasikan melalui aplikasi e-Book di https://ebook.balitbangham.go.id/.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh BSK Hukum pada triwulan I, indeks survei persepsi anti korupsi (SPAK) Kemenkum berada di level sangat baik dengan nilai 97,78 dari maksimal 100. Sementara itu, indeks survei persepsi kepuasan layanan publik (SPKP) juga di level sangat baik dengan nilai 97,27 dari maksimal 100.

Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Harun Sulianto mengatakan capaian kinerja Program Badan Strategi Kebijakan di wilayah Triwulan I 2025
bahwa Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Babel telah menjalankan beberapa program diantaranya penentuan topik Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan yang mengangkat tema Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Permenkumham tentang Perseroan Perorangan,
selain itu telah dilakukan inventarisasi permasalahan untuk Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM), Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK- SPKP) serta Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah di Bangka Belitung .

Hadir mengikuti dan menyaksikan kegiatan konfrensi pers tersebut melalui Live Youtube Plt. Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Bang Bang, beserta Jajaran Pegawai Kanwil Kemenkum Babel.
siap

Kota Batu -

Pakar hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Brawijaya (UB) Dr Prija Djatmika menanggapi insiden remaja jatuh dari wahana 360° Pendulum Jatim Park 1 Kota Batu.

"Secara hukum ini merupakan kealpaan yang membuat orang luka berat pasal 360 KUHP. Tapi harus dilihat dulu ke alpaan itu ada dua macam. Ada culpa levis dan culpa lata," kata Prija saat dihubungi detikJatim, Jumat (18/4/2025).

Culpa levis dalam hukum pidana merujuk pada bentuk kelalaian yang ringan atau kurang hati-hati. Sedangkan Culpa Lata adalah kelalaian berat atau kurang hati-hati yang sangat besar, sehingga dapat dipidana.

"Culpa levis ini dalam kasus Jatim Park, selama SOP sudah dipenuhi dan perawatan (wahana) bagus, pengamanan bagus, tapi tetap terjadi akibat yang tidak diinginkan masuk culpa levis," terang Prija.

"Kalau culpa lata itu tidak hati-hati perbuatan dan akibat yang terjadi tidak dipikirkan oleh pelakunya. Misal dalam kasus ini Pendelum tidak pernah dirawat dan dicek keselamatannya. Sehingga itu masuk dalam ketidak hati-hatian perbuatan apabila ada orang yang jatuh masuk culpa lata yang masuk 360 KUHP," sambungnya.

Menurut Prija, dari hasil identifikasinya pada pemberitaan yang ada insiden yang dialami remaja RPD (13) masuk dalam culpa levis karena sebelum kejadian, petugas operator sudah melakukan kontrol dan pemeriksaan penggunaan pengaman wahana.

"Perawatan sudah dipenuhi, dikontrol, penggunaan safetynya sudah dicek dan diamankan, petugas sudah memeriksa lalu aman dan baru dioperasiakan dan tetap terjadi itu culpa levis," terangnya.

"Culpa levis tidak bisa dipidana, jadi penyelesaiannya di luar jalur pidana. Misal perusahaan Jatim Park sudah mengobati dan lain sebagainya berarti penyelesaiannya cukup disitu," sambungnya.

Namun, jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya SOP yang tidak memenuhi syarat, maka akan masuk dalam pelanggaran pidana 360 KUHP.

Sebelumnya, seorang pengunjung mendapat pengalaman buruk saat berlibur ke obyek wisata Jatim Park 1 Kota Batu pada Selasa (8/4/2025) sekitar pukul 16.05 WIB. Dia terjatuh dari wahana permainan 360° Pendulum setinggi 1,5-2 meter.

Kejadian tersebut awalnya diketahui dari sebuah video amatir yang beredar. Dalam video itu, terlihat awalnya wahana permainan 360° Pendulum berjalan seperti biasanya.

Saat wahana berputar, tiba-tiba salah satu penumpang terlepas dari pengaman dan sempat berpegangan pada pengaman badan hingga terlempar dan akhirnya jatuh. Kejadian itu sontak membuat pengunjung lainnya kaget dan menjerit.

"Melihat insiden tersebut, operator permainan langsung menghentikan wahana dan korban dievakuasi ke klinik Jatim Park untuk mendapatkan penanganan pertama," tambah Rudi.

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita patah tulang 2 buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah kanan dan patah tulang jari manis kanan. Korban saat ini telah menjalani rawat jalan.

(abq/fat)

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,”

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.