Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya prosedur formal sebagai dasar hukum penanganan kasus lintas negara sebelum memulangkan narapidana (napi) warga negara Inggris.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey (17/4), ia menyebutkan setiap kebijakan pemindahan atau pemulangan narapidana harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kerangka hukum nasional serta perjanjian internasional yang berlaku.

“Dalam hal ini, kami tidak hanya bicara tentang hubungan antarnegara, tapi juga bagaimana menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, dirinya mengaku harus memastikan bahwa hak-hak para narapidana tetap terlindungi tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Yusril menuturkan bahwa pemerintah Indonesia menghargai dan terbuka untuk menindaklanjuti permohonan repatriasi atau pemulangan warga negara Inggris yang sedang menjalani masa pidana di Indonesia.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam bentuk surat permohonan resmi sebagai prasyarat untuk dapat menelaah lebih lanjut kasus per kasus, termasuk memperhatikan aspek kemanusiaan seperti kondisi kesehatan narapidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Dominic Jermey menyambut baik keterbukaan pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Inggris untuk menjaga hubungan bilateral yang saling menghormati berbagai prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian,” ungkap Jermey.

Pertemuan tersebut menjadi langkah diplomatik penting dalam mempererat hubungan kedua negara, khususnya dalam isu-isu hukum dan kemanusiaan.

Kegiatan itu juga membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan Inggris, terutama di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Salah satu bentuk kerja sama yang sedang dijajaki berupa Mutual Legal Assistance (MLA), yakni bantuan timbal balik dalam masalah hukum pidana. MLA menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan lintas negara dan perlindungan hak-hak warga negara masing-masing.

Adapun pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus membangun komunikasi intensif dan menjajaki bentuk kerja sama konkret demi kepentingan bersama.

Turut hadir dalam pertemuan sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Dari Kemenko Kumham Imipas RI, hadir Sekretaris Menko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah, Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum Sri Yuliani, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu.

Sementara dari pihak Kedutaan Inggris, hadir Sam Perkins selaku political counsellor dan Ramon Sevilla selaku political officer.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diberi amanah untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo membantah penunjukan dia sebagai jubir presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, dia diminta Prabowo untuk aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Nantinya, dia juga mengusulkan ke Prabowo agar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro juga menjadi juru bicara. Prasetyo menilai keduanya memiliki pengalaman berbicara dengan media.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ujarnya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Ia juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

Lihat juga Video Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

(eva/jbr)

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan. Merespons hal itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menilai arahan itu hal yang biasa.

"Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menekankan analogi Prabowo terkait kabinet yang merupakan sebuah tim. Jika ada arahan untuk merapatkan barisan, menurut dia, hal yang wajar sebagai bentuk pengingat sekaligus memberikan semangat

"Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujarnya.

Saat ditanya adalah indikasi kerenggangan, Prasetyo membantah. Ia menekankan kabinet saat ini solid dan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

"Enggak ada kerenggangan," ujarnya.

"Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," lanjut Prasetyo.

Sebelumnya, Cak Imin mengaku sempat ditelepon Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Cak Imin saat acara halalbihalal di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

Prabowo diundang ikut acara halalbihalal di kediamannya. Namun, kata Cak Imin, Prabowo berhalangan hadir.

"Cuma mengucapkan selamat acara malam hari ini. Iya. Beliau (Prabowo) tidak bisa hadir," tuturnya.

Cak Imin mengatakan Prabowo mengucapkan halal bihalal dan meminta semua menteri merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama Menteri untuk terus merapatkan barisan," kata Cak Imin.

Simak Video 'Cak Imin Ungkap Pesan Prabowo ke Semua Menteri: Terus Rapatkan Barisan':

(eva/isa)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara terkait adanya gugatan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Dalam gugatan tersebut, PCO dinilai memiliki potensi tumpang tindih tugas dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Penggugat juga meminta PCO agar dibubarkan.

Menanggapi hal tersebut, Prasetyo mengaku belum menerima salinan resmi dari gugatan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa desain kelembagaan antara PCO dan KSP telah dirancang sejak awal agar tidak saling bertabrakan kewenangannya.

“Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa pembentukan PCO tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran KSP.

Justru, PCO memperkuat fungsi komunikasi kepresidenan yang selama ini menjadi bagian krusial dalam penyampaian kebijakan dan informasi dari pemerintah kepada publik.

“Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” tandas Prasetyo Hadi.

Sekadar informasi, Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan uji materiil atau gugaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya. Adapun, gugatan atau uji materiil tersebut terhadap beberapa pasal di Perpres No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata. Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip dari keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi fenomena kehadiran personel TNI di sejumlah kampus, seperti di UIN Walisongo dan Universitas Indonesia (UI), yang belakangan disorot publik.

Prasetyo dalam perbincangannya bersama wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengatakan akan menelusuri lebih lanjut maksud dan konteks dari kunjungan tersebut.

“Ya, coba dilihat konteksnyalah. Nanti saya cek dululah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain,” ujar Prasetyo saat dimintai tanggapan oleh wartawan, Senin.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai bentuk kehadiran TNI yang disebut-sebut muncul tiba-tiba dalam sebuah diskusi kampus, Prasetyo kembali menekankan pentingnya memahami terlebih dahulu situasi dan tujuan kehadiran tersebut sebelum publik menarik kesimpulan.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keterlibatan aparat keamanan di ruang akademik, yang dinilai dapat mengganggu kebebasan berpikir dan berdiskusi di lingkungan kampus.

Sejak disahkannya revisi UU TNI pada Maret 2025, kehadiran TNI di lingkungan kampus terjadi berulang kali dan menjadi sorotan, di antaranya kehadiran anggota TNI di diskusi bertema kebebasan akademik di UIN Walisongo pada 14 April 2024 yang menimbulkan kekhawatiran, sebab aparat menanyakan identitas panitia secara rinci.

Terbaru, Komandan Kodim Depok mendatangi kegiatan mahasiswa di Universitas Indonesia pada 16 April 2025 dengan mengklaim diundang oleh pihak kampus dan berdialog secara santai dengan mahasiswa hingga larut malam.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensesneg telusuri kehadiran TNI di kampus yang jadi sorotan publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan dari keluarga korban dan saksi pada kasus pembunuhan jurnalis, Juwita (23), oleh Kelasi Satu Jumran, anggota TNI AL di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

"LPSK menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi dalam kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, oleh anggota TNI AL aktif. Permohonan mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

Sri menekanakan, LPSK terus berkomitmen untuk mengawal kasus pembunuhan jurnalis serta memastikan keluarga dan korban mendapatkan haknya.

"LPSK juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk turut memperkuat proses penegakan hukum," kata Sri.

Sri menjelaskan, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer selaku penuntut umum pada peradilan militer.

Di sisi lain, Sri menegaskan bahwa keluarga korban juga telah mengajukan ganti rugi atau restitusi kepada pelaku.

“Kami juga menyampaikan kepada keluarga korban, haknya berkaitan dengan fasilitasi restitusi. Karena memang restitusi itu bagian dari hak yang sudah termaktub di dalam undang-undang,” ungkap Sri.

Sri menjelaskan bahwa permohonan restitusi tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum yang ditetapkan majelis hakim.

“Kami minta supaya Oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke dalam bagian dari perkara persidangan, dan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim,” tegas Sri.

Diberitakan sebelumnya, Juwita (23), seorang wartawati dari salah satu media online di Banjarbaru, ditemukan tidak bernyawa di kawasan Gunung Kupang pada Sabtu (22/3/2025) sore.

Oleh karena penyebab kematiannya dinilai janggal, organisasi pers dan rekan sesama jurnalis di Banjarbaru mendesak Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi diperiksa petugas Polres Banjarbaru untuk mengungkap penyebab kematiannya.

Lima hari setelah kematiannya, terduga pelaku pembunuhan mulai terungkap setelah Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan menggelar konferensi pers.

Juwita diduga tewas dibunuh oknum anggota TNI AL, Jumran, yang merupakan kekasihnya. Pihak keluarga Juwita menuntut keadilan dan berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

Menurut keterangan Pazri, kuasa hukum keluarga Juwita, pelaku Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah penetapan tersangka, terungkap fakta-fakta baru, termasuk dugaan pemerkosaan yang dilakukan Jumran terhadap Juwita sebelum ia dihabisi.

Jakarta -

Mensesneg sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi buka suara soal Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang digugat ke Mahkamah Agung (MA). Prasetyo Hadi akan mempelajari lebih lanjut gugatan tersebut.

"Saya belum terima copy-an gugatan tersebut, tapi apa pun nanti coba kita pelajari," kata Prasetyo kepada wartawan dj Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/4/2025).

Dalam gugatan tersebut, penggugat menyatakan adanya diseminasi pengelolaan strategi politik PCO dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Prasetyo menekankan perbedaan fungsi dan kewenangan keduanya.

Prasetyo mengatakan PCO dan KSP dibentuk dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada tumpang-tindih kewenangan.

"Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang-tindih itu tidak ada," ujarnya.

Diketahui, gugatan itu dilayangkan oleh seseorang bernama Windu Wijaya. Ia mengajukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan ke Mahkamah Agung (MA). Terdapat empat pasal yang digugat.

Dalam dokumen yang diterima detikcom, Senin (21/4), gugatan itu dilayangkan pada 17 April 2025. Gugatan itu diwakilkan kuasa hukum bernama Ardin Firanata.

"Benar, hari Kamis tanggal 17 April 2024, saya selaku pemohon diwakili oleh kuasa hukum Hasmin Andalusi Sutan Muda, SH, MH; Ardin Firanata, SH, MH; dan Hendro Wijaya, SH, telah mengajukan permohonan uji materi terhadap Perpres 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Windu saat dimintai konfirmasi.

Windu mengungkap alasan dia mengajukan gugatan ini ke MA. Salah satunya adalah adanya potensi dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan kepresidenan.

"Pengajuan permohonan ini didasarkan pada dua alasan mendasar, yakni ⁠dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan Kepresidenan dan Birokratisasi fungsi Juru Bicara Presiden," katanya.

Simak juga Video 'Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO':

(eva/isa)

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir melihat perlunya hukuman berat untuk aparat penegak hukum yang terlibat suap kasus korupsi. Pasalnya, aparat aparat penegak hukum sudah merusak penegakan hukum perkara korupsi.

Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan tentang tuntutan hukuman berat yang harus dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangangi perkara suap Rp60 miliar kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap MAN karena diduga menerima suap Rp60 miliar saat menangani perkara CPO di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. ?Saya setuju (dituntut hukuman mati atau hukuman berat). Bukan hanya hakimnya, tapi semua penegak hukum,? kata Muzakir, Senin (21/4/2025).



Hukuman berat ini harus dijatuhkan kepada mereka. Sebab sebagai penegak hukum malah mereka yang merusak tatanan hukum sendiri. Sebagai orang yang harusnya memberantas korupsi malahan mereka yang melakukan korupsi.

Muzakir melihat perlunya ada revolusi terhadap mental para hakim dan penegak hukum. Para penegak hukum harus disumpah dan diminta mengembalikan semua harta hasil suap atau korupsinya. ?Kalau tidak bersih disingkirkan saja,? katanya.

Dalam persoalan hukuman berat kasus korupsi, menurut Muzakir, harus dibedakan antara otak pelaku korupsi, dan orang-orang bawah yang hanya menjalankan tugas. Muzakir menilai, orang yang masuk penjara karena korupsi memang belum tentu bersalah.

Karena bisa saja kalangan bawah yang terjerat korupsi hanya menjalankan perintah dari atasannya. ?Cuma ketiban sampur mereka harus menjalani hukuman. Sementara yang lain tidak diproses, karena penegakkan hukumnya yang diskriminatif,? kata dosen pengajar di UII Yogyakarta ini.

Dia berpendapat banyak kasus korupsi yang para otak korupsinya justru tidak diproses karena mereka memiliki bargaining politik. ?Jadi sekarang itu penegakan hukum diskriminatif. Pasti ada yang dikorbankan. Pertanyaan saya apakah orang-orang seperti ini (anak buah,Red) harus dihukum mati?? imbuhnya.

Muzakir memandang bahwa seharusnya mereka yang dihukum mati atau dihukum berat adalah para pengambil kebijakan. Persoalannya, justru otak kasus justru banyak yang tidak diproses hukum. ?Untuk dilakukan hukuman mati syaratnya penegakan hukum harus objektif, tidak boleh diskriminatif. Kasian mereka, orang-orang kecil ini yang jadi korban,? pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, melihat perlunya penjatuhan hukuman berat terhadap aparat penegak hukum yang terlibat suap kasus korupsi. Mereka sudah merusak penegakan hukum perkara korupsi.

Hal ini disampaikan Muzakir menjawab pertanyaan tentang tuntutan hukuman berat yang harus dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangangi perkara suap Rp.60 miliar kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN). Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap MAN karena diduga menerima suap Rp.60 miliar saat menangani perkara CPO di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat.

“Saya setuju (dituntut hukuman mati atau hukuman berat). Bukan hanya hakimnya, tapi semua penegak hukum,” kata Muzakir, Senin (21/4/2025).

Hukuman berat ini harus dijatuhkan kepada mereka. Sebab sebagai penegak hukum malah mereka yang merusak tatanan hukum sendiri. Sebagai orang yang harusnya memberantas korupsi malahan mereka yang melakukan korupsi.

Muzakir melihat perlunya ada revolusi terhadap mental para hakim dan penegak hukum. Para penegak hukum harus disumpah dan diminta mengembalikan semua harta hasil suap atau korupsinya. “Kalau tidak bersih disingkirkan saja,” tegas dosen pengajar di UII Yogyakarta ini.

Dalam persoalan hukuman berat kasus korupsi, menurut Muzakir, harus dibedakan antara otak pelaku korupsi, dan orang-orang bawah yang hanya menjalankan tugas. Dikatakan Muzakir, orang yang masuk penjara karena korupsi memang belum tentu bersalah. Karena bisa saja kalangan bawah yang terjerat korupsi hanya menjalankan perintah dari atasannya. “Cuma ketiban sampur mereka harus menjalani hukuman. Sementara yang lain tidak diproses, karena penegakkan hukumnya yang diskriminatif,” kata Muzakir.

Karena banyak kasus korupsi yang para otak korupsinya justru tidak diproses karena mereka memiliki bargaining politik. “Jadi sekarang itu penegakan hukum diskriminatif. Pasti ada yang dikorbankan. Pertanyaan saya apakah orang-orang seperti ini (anak buah,Red) harus dihukum mati?” ungkapnya.

Menurut Muzakir, seharusnya mereka yang dihukum mati atau dihukum berat adalah para pengambil kebijakan. Persoalannya, justru otak kasus justru banyak yang tidak diproses hukum. “Untuk dilakukan hukuman mati syaratnya penegakan hukum harus objektif, tidak boleh diskriminatif. Kasian mereka, orang-orang kecil ini yang jadi korban,” kata dia.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menghentikan layanan penerbitan paspor biasa dan hanya melayani penerbitan paspor elektronik (e-paspor) mulai Mei 2025.

“Untuk saat ini, permohonan layanan penerbitan paspor biasa masih tersedia, tetapi dikurangi ataupun dibatasi. Mulai bulan Mei, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang hanya menerbitkan e-paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Muchsin Miralza, dari Banda Aceh, Senin.

Dia menjelaskan hal ini bertujuan mendukung implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang memberlakukan penerbitan paspor elektronik di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan keamanan paspor Indonesia.

Muchlis melanjutkan bahwa meskipun nantinya paspor biasa sudah tidak diterbitkan lagi, paspor tersebut masih tetap bisa digunakan untuk berpergian ke luar negeri.

“Pemegang paspor biasa yang hendak berpergian dipersilakan, dan bagi warga yang ingin mengonversikan paspor biasa ke elektronik juga diperbolehkan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa bagi masyarakat yang ingin membuat paspor elektronik, maka akan dikenakan sejumlah biaya, yakni Rp650 ribu untuk paspor dengan masa berlaku lima tahun, sedangkan masa berlaku 10 tahun dikenakan biaya Rp950 ribu.

E-paspor sendiri, kata Muchlis, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan paspor biasa, terutama terkait keamanan, efisiensi, dan akses ke negara lain.

Selain itu, tambah dia, e-paspor memiliki chip elektronik yang menyimpan data biometrik pemegang paspor, seperti sidik jari dan wajah, sehingga sulit dipalsukan dan disalahgunakan.

“Keunggulan lainnya dari e-paspor adalah pada auto gate. Pemegang e-paspor dapat melewati auto gate tanpa perlu berjumpa dengan petugas serta pemegang e-paspor bisa mendapatkan fasilitas bebas visa ke lebih banyak negara,” katanya.

Jakarta -

Penyanyi berbakat, Putri Ariani, sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah jurusan hukum. Putri berkomitmen tidak meninggalkan pendidikan, meski kariernya sudah berada dalam popularitas.

"Jadi Putri sistemnya hybrid, Putri 50-50. Putri juga ikut di kampus, tapi kalau misalnya Putri lagi ada acara kayak gini itu, Putri kerjainnya lewat daring, lewat online," ujar Putri Ariani saat ditemui di Studio Trans 7, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Putri menegaskan dirinya tetap berusaha hadir di kelas secara langsung bila jadwal pekerjaan tidak padat. "Tapi Putri tetap ada di kelas juga. Kalau misalnya Putri lagi bisa masuk ke kelas, Putri pasti masuk ke kelas," ungkapnya.

Penyanyi berusia 19 tahun itu bukan tanpa alasan memilih kuliah di jurusan hukum. Pemilik nama lengkap Ariani Nisma Putri itu ingin memberikan kontribusi nyata dalam bidang advokasi, khususnya bagi penyandang disabilitas.

"Putri ingin mengadvokasi teman-teman Putri, baik itu yang difabel maupun yang tidak," tutur penyanyi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah musik internasional ini.

Tak hanya fokus pada pendidikan dan karier, Putri juga punya visi besar dalam hidupnya. Ia ingin terus tumbuh dan membuktikan keterbatasan tak lantas membuatnya tak bisa punya cita-cita tinggi.

"Untuk terus berani bermimpi dan bercita-cita setinggi mungkin. Putri ingin lebih open minded, belajar hal-hal yang baik," pungkasnya.

(pus/nu2)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyrakatan (Kemenimipas) menggelar Indonesian Prison Products and Art Festival (IPPAFest) 2025 yang digelar pada 21-23 April di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Lebih dari sekadar festival, IPPAFest menghadirkan wajah lain dari lembaga pemasyarakatan yang menampilkan berbagai produk karya seni, hingga pertunjukan dari para warga binaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto menyampaikan IPPAFest merupakan bentuk nyata misi Pemasyarakatan untuk membina dan mengembalikan warga binaan sebagai pribadi yang produktif dan berdaya guna.

"IPPAFest ini bukan hanya soal pertunjukan atau pameran produk, tapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan kemanusiaan. Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana pembinaan dijalankan dan bagaimana warga binaan diberdayakan untuk berkarya, berproses, dan menjadi lebih baik," ujar Agus.

Digelar selama tiga hari, IPPAFest bakal menghadirkan kreativitas warga binaan dari berbagai daerah dalam bentuk kerajinan tangan, produk kuliner, fesyen, dan pertunjukan seni lainnya. Festival ini menjadi ruang ekspresi sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang dilakukan di balik tembok Lapas.

Salah satu momen yang hadir di IPPAFest tahun ini adalah peluncuran lagu terbaru dari Zivilia Band berjudul "Jangan Kamu, Biar Aku", kolaborasi spesial dengan Gita Youbi.

Lagu ini diciptakan dan diproduksi di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai bagian dari program pembinaan musik, bekerja sama dengan label rekaman Kartamakala. Karya ini menjadi simbol kreativitas tidak berhenti meskipun seseorang tengah menjalani masa pidana.

Karena itu, Agus mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku industri kreatif, pegiat sosial, dan anak muda untuk hadir dan menyaksikan langsung perhelatan ini.

"Kami membuka ruang bagi kolaborasi. Banyak dari mereka yang punya talenta luar biasa dan butuh dukungan serta kepercayaan dari publik. Mari datang ke IPPAFest, lihat sendiri dan beri mereka semangat," ujarnya.

Sebagai informasi, melalui IPPAFest 2025, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berharap dapat menjembatani warga binaan dengan masyarakat luas, membuka ruang dialog, serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan inklusif.