JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group, Jansen Manangsang, mengakui adanya laporan Komnas HAM pada tahun 1997 terkait dugaan pelanggaran terhadap pemain sirkus anak-anak di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI).

Namun, berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, tidak ditemukan adanya penganiayaan dan penyiksaan.

Hal ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan penyiksaan pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI)," kata Jansen, Senin.

"Dikeluarkan 1 April 1997, dan rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," sambung dia.

Saat terdapat laporan itu, Komnas HAM segera melakukan investigasi dengan membentuk tim untuk mencari fakta dan menyelidiki laporan-laporan kasus yang masuk tersebut.

Penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan.

Penyelidikan, menurut Jansen, cukup lama lantaran mewawancarai pengelola OCI yang didampingi oleh pengacara.

"Dan juga pelapor-pelapor semuanya dan saksi-saksi, maka cukup panjang sekali, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua dan juga di semua tempatnya," ucap dia.

Setelah penyelidikan, Komisi HAM lalu mengeluarkan rekomendasi yang isinya juga menyatakan bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan.

Adapun salah satu rekomendasinya adalah mencari tahu asal-usul anak pemain sirkus.

"Dan melakukan juga pencarian orang-orangnya, orangtuanya, beberapa lokasi diketahui bersama-sama dengan pihak pengawas Komnas HAM dan pihak Oriental Circus serta pengacara pada waktu itu. Kami sudah anggap itu sudah melakukan segala yang direkomendasikan dari Komnas HAM," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Akibat hal ini, Taman Safari Indonesia ikut terseret dalam pusaran tuntutan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

TSI maupun OCI, keduanya merupakan perusahaan keluarga.

Namun, keduanya adalah entitas bisnis yang berbeda.

Founder OCI sekaligus Komisaris TSI Tony Sumampau mengatakan, dirinya mendirikan kerajaan bisnis konservasi satwa TSI bersama kedua saudaranya, Jansen Manangsang dan Frans Manangsang, serta ayahnya, Hadi Manangsang.

Meski ada hubungan keluarga di balik kepemilikan OCI dan TSI, keduanya merupakan entitas berbeda yang tidak saling berkaitan secara bisnis maupun hukum.

Adapun OCI secara entitas, menurut Tony, sudah tidak ada.

Ia mengaku ada sosok yang memiliki peran penting di balik gugatan tersebut sehingga berupaya memeras TSI, lantaran OCI sudah tidak ada.

“Kalau mereka mengajukan sesuatu ke OCI, ya OCI sudah tidak ada. Jadi mereka berusaha mengaitkan ke Taman Safari, pasti ada maksud lain di balik itu,” kata Tony.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group, Jansen Manangsang, mengakui adanya laporan Komnas HAM pada tahun 1997 terkait dugaan pelanggaran terhadap pemain sirkus anak-anak di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI).

Namun, berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, tidak ditemukan adanya penganiayaan dan penyiksaan.

Hal ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan penyiksaan pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI)," kata Jansen, Senin.

"Dikeluarkan 1 April 1997, dan rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," sambung dia.

Saat terdapat laporan itu, Komnas HAM segera melakukan investigasi dengan membentuk tim untuk mencari fakta dan menyelidiki laporan-laporan kasus yang masuk tersebut.

Penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan.

Penyelidikan, menurut Jansen, cukup lama lantaran mewawancarai pengelola OCI yang didampingi oleh pengacara.

"Dan juga pelapor-pelapor semuanya dan saksi-saksi, maka cukup panjang sekali, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua dan juga di semua tempatnya," ucap dia.

Setelah penyelidikan, Komisi HAM lalu mengeluarkan rekomendasi yang isinya juga menyatakan bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan.

Adapun salah satu rekomendasinya adalah mencari tahu asal-usul anak pemain sirkus.

"Dan melakukan juga pencarian orang-orangnya, orangtuanya, beberapa lokasi diketahui bersama-sama dengan pihak pengawas Komnas HAM dan pihak Oriental Circus serta pengacara pada waktu itu. Kami sudah anggap itu sudah melakukan segala yang direkomendasikan dari Komnas HAM," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Akibat hal ini, Taman Safari Indonesia ikut terseret dalam pusaran tuntutan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Pekanbaru -

Sebanyak 16 sipir diperiksa tim Ditjenpas Riau buntut viral narapidana dan tahanan dugem di Rutan Sialang Bungkuk. Bahkan mereka sudah dimutasikan ke UPT lain.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan pamintel, mereka itu lalai dalam bertugas. Mereka dipindahkan ke UPT di Riau atas kelalaian," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Senin (21/4/2025).

Belasan sipir yang diperiksa itu terkait ada dugem tahanan pada malam saat kejadian. Sehingga seluruhnya diperiksa internal dan dimutasikan.

"16 sipir ini yang bertugas pada saat malam kejadian. Jadi 16 orang itu di luar 2 orang itu (Karutan dan Kepala Keamanan Rutan)," kata Maizar.

Pemeriksaan internal sendiri dilakukan usai tahanan dugem. Termasuk soal masuknya barang-barang seperti Handphone, modem, rokok elektrik hingga barang terlarang lain.

Selain 16 sipir, tim Intelijen Ditjenpas Riau juga memeriksa Kepala Rutan Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Jelfry. Pemeriksaan dilakukan setelah viral video tahanan dugem, Senin (14/4) malam.

Dalam pemeriksaan internal, Bastian dan Jelfry pun dicopot dari jabatannya. Hal itu untuk mempermudah pemeriksaan.

(ras/dhm)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada kerenggangan di internal jajaran Kabinet Merah Putih.

Hal itu dikatakannya menanggapi arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

"Enggak ada kerenggangan," ucap Prasetyo di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Prasetyo menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo yang meminta para jajaran Kabinet Merah Putih merapatkan barisan merupakan upaya untuk tetap menjaga semangat.

"Jadi, maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujarnya.

Prasetyo mengatakan bahwa arahan Presiden tersebut merupakan hal yang biasa, mengingat Prabowo menganalogikan kabinet yang dia pimpin sebagai sebuah tim.

Menurutnya, arahan jajaran kabinet untuk merapatkan barisan untuk menjaga tim tersebut tetap solid.

"Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan," ucap Prasetyo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk merapatkan barisan.

Cak Imin menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya para jurnalis mengenai pembahasan selama acara halalbihalal bersama dirinya pada Minggu (20/4) malam.

“Tadi Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinas Menko PM, Jakarta, Minggu (20/4) malam.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi membantah isu matahari kembar yang belakangan muncul pasca kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo.

Menteri Sekretaris Negara itu menegaskan kunjungan yang dilakukan para menteri tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

"Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4).

Prasetyo juga menyebut Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.

"Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar," tuturnya.

"Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," imbuhnya.

Isu matahari kembar sempat mencuat dalam pemerintah Prabowo-Gibran seiring banyak menteri yang melakukan kunjungan ke kediaman Jokowi di Solo.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Prabowo tidak terganggu dengan sejumlah menteri yang menemui Jokowi

Prabowo, kata dia, juga menghargai kunjungan itu sebagai tata krama dan tradisi lebaran untuk bersilaturahmi kepada mereka yang dituakan atau dihormati.

Ia juga membantah kunjungan itu sebagai tanda adanya matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya kira itu para mantan menterinya Pak Jokowi tentu karena lebaran dia harus menghormati," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi terkait kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan, Juwita (23), di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, oleh anggota TNI AL.

"Permohonan mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan LPSK berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum kasus pembunuhan jurnalis tersebut secara aktif sekaligus memastikan hak-hak korban dan keluarganya dipenuhi secara adil.

"LPSK juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk turut memperkuat proses penegakan hukum," katanya.

Suparyati menjelaskan restitusi adalah ganti kerugian dari pelaku, terpidana, atau oleh pihak ketiga kepada ahli waris korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Terhadap permohonan (restitusi) yang diajukan, akan dibahas lebih lanjut dalam sidang internal LPSK," tambahnya.

Selain itu, LPSK juga akan melakukan pendampingan selama proses persidangan kepada korban atau ahli waris dalam seluruh proses hukum.

"Ketika ada persidangan nanti, saksi kami jemput, lalu kemudian kami fasilitasi pendampingan selama persidangan bersama kuasa hukum," ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa LPSK telah menjelaskan bentuk perlindungan maupun pemulihan yang dapat diterima keluarga korban dan saksi dalam kasus ini.

Hal itu disampaikan saat LPSK melakukan investigasi lapangan pada 17–18 April 2025.

Saat investigasi itu, LPSK menemui keluarga korban, saksi, penyidik polisi militer, oditur militer, hingga mengunjungi lokasi kejadian dan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan rental mobil yang kendaraannya digunakan pelaku.

Pada kesempatan itu, LPSK juga menyampaikan teknis pengajuan restitusi kepada oditur militer dan mendorong agar permohonan tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum.

"Kami minta supaya oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke bagian dari perkara persidangan dan untuk diputuskan oleh majelis hakim," ucap Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, Kalsel, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Jasad Juwita ditemukan tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya.

Atas peristiwa itu, Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Mayor Laut PM Ronald Ganap, Rabu (26/3), membenarkan seorang prajurit TNI AL terlibat dalam kasus tersebut.

Prajurit tersebut adalah Kelasi Satu Jumran asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang bertugas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jumran baru bertugas sekitar satu bulan di Balikpapan dan sebelumnya bertugas di Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pada Selasa (8/4), Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut Banjarmasin telah menyerahkan tersangka Jumran kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi meminta semua pihak tidak menggiring pertemuan menteri-menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai wujud 'matahari kembar' di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menyatakan, tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo.

"Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau semangatnya kan silaturahmi. Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu," ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," sambung dia.

Prasetyo menuturkan, silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi adalah suatu hal yang wajar.

Apalagi, kata dia, Jokowi pernah menjadi Presiden selama 2 periode.

"Dalam suasana Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," ucap Prasetyo.

Oleh karena itu, Prasetyo menegaskan menteri-menteri Prabowo dalam kondisi solid.

Mereka semua, kata dia, sedang bekerja keras sesuai dengan tugasnya masing-masing.

"Dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," imbuh dia.

Diketahui, baru-baru ini, elite PKS Mardani Ali Sera mengangkat isu mengenai matahari kembar.

Hal tersebut Mardani sampaikan saat menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dalam kunjungan itu, Jokowi masih dipanggil bos oleh menteri Prabowo.

Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.

Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.

“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan tidak ada praktik matahari kembari di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo mengatakan, pertemuan menteri-menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah silaturahmi yang wajar dilakukan pada masa Lebaran.

"Oh, enggak ada lah itu. Kalaupun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Sebagai Presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata dia.

Prasetyo pun meminta semua pihak agar tidak berspekulasi soal matahari kembar dengan berkaca dari pertemuan-pertemuan tersebut.

Ia menekankan, pertemuan para menteri dengan Jokowi semestinya dianggap sebagai acara silaturahmi.

"Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," kata Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra ini jgua mengeklaim, Kabinet Merah Putih solid di bawah komando Prabowo.

Ia mengatakan, semua menteri sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing.

"Dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," imbuh Prasetyo.

Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.

Menariknya, beberapa menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai "bos" mereka.

"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai bertemu Jokowi, Jumat (11/4/2025).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.

"Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doian supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan," kata Budi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, silaturahmi Lebaran sah-sah saja dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh menteri Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi.

Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.

"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani.

Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah siswa Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/4/2024). Kedatangan para perwira menengah (pamen) Polri itu untuk meminta masukan dari Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan kedatangan pamen Polri ke rumah Jokowi, semakin menegaskan adanya matahari kembar di pemerintahan. Tudingan matahari kembar adalah Jokowi yang masih punya power di saat Prabowo menjadi presiden.

Prasetyo mengatakana, siapa pun, termasuk menteri di Kabinet Merah Putih bebas bersilaturahim dengan siapa pun. Termasuk berkunjung ke kediaman Jokowi dalam rangka Lebaran.

"Oh enggak ada lah itu (matahari kembar). Kalau pun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturohim kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturohim," ucap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

JAKARTA - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada tugas yang tumpang tindih dari PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) seperti dalam gugatan.

"Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Mensesneg mengaku belum melihat langsung isi dari gugatan tersebut. Prasetyo mengaku akan mempelajari terlebih dulu perihal gugatan tersebut.

"Belum (lihat isi gugatan), ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apa pun nanti coba kita pelajari," katanya.

Sebagai informasi, seorang warga bernama Windu Wijaya menggugat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang PCO ke Mahkamah Agung (MA). Dalam gugatannya, Windu Wijaya melalui kuasa hukum Ardin Firanata menyebut terjadinya tumpang tindih kewenangan antara PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Peraturan Presiden (Perpers) perihal pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP).

Hal ini menanggapi adanya gugatan di Mahkamah Agung (MA) yang menganggap pembentukan PCO tidak sah karena dinilai tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP). Gugatan tersebut meminta agar PCO dibubarkan.

Menanggapi hal itu, Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (21/4/2025) menekankan bahwa sejak awal pembentukan, PCO dan KSP telah dirancang dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak saling berbenturan.

“Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” kata Prasetyo Hadi.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan resmi dari gugatan tersebut.“Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima copy-an gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan tersebut dilayangkan oleh seorang warga bernama Windu Wijaya melalui kuasa hukumnya, Ardin Firanata. Ada empat pasal yang digugat yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 52.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kendari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertandingan futsal bagi para narapidana atau warga binaan dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Lapas Kelas IIA Kendari Andi Fahriadi saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa pertandingan futsal tersebut dilaksanakan hingga 28 April 2025 mendatang dengan total sebanyak 11 tim gabungan narapidana.

"Pertandingan olahraga pada hari ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan yang ke 61, terdiri dari beberapa pertandingan yang sifatnya intern, yang mana ada juga antarpegawai se-Kota Kendari yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendari," kata Andi Fahriadi.

Dia menyebutkan adapun jenis pertandingan yang diadakan tersebut, antara lain bola voli, sepak takraw, futsal, tenis meja, dan bulutangkis.

Andi Fahriadi menjelaskan untuk pertandingan futsal antarnarapidana tersebut diikuti oleh sebanyak 11 klub, yang terdiri dari warga binaan atau narapidana campur dengan pegawai Lapas Kendari.

"Kalau peserta terdiri dari 11 klub, terdiri dari warga binaan bercampur dengan petugas. Kita campur, biar tidak ada gep, dalam satu tim itu kita sisipkan petugas Lapas sebanyak tiga orang maksimal dari 10 orang per tim," ujarnya.

Andi Fahriadi mengungkapkan kegiatan tersebut selain bertujuan untuk memperingati hari bhakti pemasyarakatan, juga membangun komunikasi dan silahturahmi antara para warga binaan dan petugas Lapas.

"Ini bagian dari mitigasi dari hal-hal yang berkenan dengan pelanggaran pidana, itu tidak terjadi," ungkap Andi Fahriadi.

Dia juga menyampaikan jika pertandingan yang diadakan itu merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi para warga binaan.

Adapun untuk hadiah yang disiapkan bagi para pemenang, Lapas Kelas IIA Kendari telah menyiapkan kategori juara 1 hingga juara 3 dengan pemberian uang pembinaan bagi para pemenang.

"Tapi ini esensinya bukan di hadiahnya, tapi membangun komunikasi, silahturahim, dan soliditas dengan warga binaan," tambahnya.